Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Elektronik yang diselenggarakan di Kantor Inspektorat Provinsi Bali pada Selasa (21/4).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan bagian penting dalam mendesain sistem keamanan bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (digital government). Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.

“Implementasi digitalisasi bukanlah hal yang mudah. Tantangan terbesarnya adalah mentransformasikan pola kerja dari manual ke digital. Saat ini, seluruh sistem di Pemprov Bali telah terdigitalisasi. Namun, di sisi lain, muncul berbagai gangguan siber yang perlu diantisipasi secara serius,” ujarnya.

Sekda menambahkan bahwa melalui dukungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bersama BSSN, pemerintah terus berupaya memperkuat sistem keamanan guna mencegah berbagai potensi ancaman siber. Oleh karena itu, pelaksanaan bimtek ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem yang telah dibangun tetap aman dan andal.

Ia juga mendorong para peserta bimtek untuk tidak ragu mengikuti proses pembelajaran karena akan dibimbing langsung oleh tim BSSN terkait tata cara audit keamanan sistem elektronik secara komprehensif.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Danang Jaya, menjelaskan bahwa audit keamanan tidak terlepas dari tiga aspek utama, yakni aset, risiko, dan kendali. Audit dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara aset yang dimiliki dengan potensi risiko serta efektivitas pengendalian yang diterapkan.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 132 aplikasi sistem elektronik yang menjadi aset dan perlu diaudit secara berkala. “Audit dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang terhadap aset yang dimiliki. Ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan celah yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pengawasan internal dalam pelaksanaan audit menjadi peran penting Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Provinsi Bali, Ida Bagus Sudarsana, beserta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Melalui kegiatan ini, diharapkan penguatan keamanan sistem elektronik di lingkungan Pemprov Bali dapat terus ditingkatkan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mewakili Walikota Denpasar membuka kegiatan Pertemuan Advokasi Kelembagaan Desa Pangan Aman, Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan, serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Denpasar ini berlangsung di Gedung Santi Graha, Denpasar, pada Rabu (22/4). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, serta Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Denpasar, A.A. Ngurah Oka Wiranata.

Dalam sambutannya, Sekda Eddy Mulya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BBPOM di Denpasar atas pelaksanaan kegiatan advokasi tersebut. Ia menekankan bahwa advokasi ini menyasar tiga entitas utama, yakni desa, pasar, dan satuan pendidikan sebagai komunitas strategis dalam mewujudkan keamanan pangan.

“Komunitas ini menjadi motor penggerak dalam sosialisasi, edukasi, hingga pendampingan guna mewujudkan tata kelola keamanan pangan. Jika pangan aman, tentu masyarakat menjadi sehat, baik di lingkungan sekolah, pasar, maupun desa dan kelurahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy Mulya berharap melalui advokasi ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya penyediaan dan konsumsi pangan yang aman, mulai dari proses penyediaan bahan, produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan keamanan pangan melalui pembinaan, pengawasan, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan, kami optimis dapat mewujudkan Denpasar sebagai kota yang sehat, unggul, dan berwawasan lingkungan,” tambahnya.

Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya bersama tim koordinasi keamanan pangan daerah akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BBPOM guna memperkuat sinergi dan kolaborasi. Seluruh perangkat daerah yang tergabung juga akan digerakkan untuk secara berkelanjutan melakukan edukasi, evaluasi, serta pengawasan terhadap tingkat keamanan pangan di masing-masing komunitas.

Sementara itu, Plt. Kepala BBPOM di Denpasar, Made Ery Bahari Hantana, menyampaikan pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2018.

“Pemerintah berkewajiban memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang,” jelasnya.

Dikatakannya, program-program ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran di tengah efisiensi anggaran yang dilaksanakan pemerintah. Dimana, pada tahun 2026, program keamanan pangan difokuskan di Kota Denpasar dengan intervensi pada tiga desa yakni Sumerta Kelod, Sidakarya, dan Padangsambian Kelod, serta satu kelurahan yaitu Peguyangan. Selain itu, terdapat 13 sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang menjadi sasaran intervensi Program Jajanan Anak Sekolah (PJAS), serta 30 sekolah lainnya yang akan mendapatkan sosialisasi dan edukasi.

Sementara, untuk sektor pasar, intervensi difokuskan pada Pasar Padangsambian. Namun demikian, ia mengakui bahwa cakupan program hingga tahun 2025 masih tergolong rendah, baik di tingkat Provinsi Bali maupun Kota Denpasar.

“Cakupan desa baru mencapai 12 persen, sekolah 3,71 persen di tingkat provinsi dan 0 persen di Kota Denpasar, serta pasar sekitar 3 persen. Karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan untuk memperluas cakupan program ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa program keamanan pangan perlu terus dilanjutkan secara berkelanjutan agar desa, sekolah, dan pasar mampu mandiri dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya.

Meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya berharap semangat untuk mewujudkan pangan aman tetap terjaga.

“Hari ini kita duduk bersama untuk berkomitmen. Semoga langkah ini memberikan hasil maksimal bagi Kota Denpasar,” pungkasnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris 1 TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, secara resmi menutup kegiatan Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM bagi Ibu Hamil, Balita, dan Lansia yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Denpasar melalui DPMD Kota Denpasar, bertempat di Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (22/4).

Penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian 10 kali pertemuan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha, Camat Denpasar Utara, I Wayan Ariyanta, Lurah Tonja, I Gede Oka Darmawan, perwakilan Dinas Kesehatan, pengurus TP PKK tingkat Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan, serta para lansia dan kader Posyandu Banjar Tangguntiti.

Dalam sambutannya, Ayu Kristi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kader serta peserta Posyandu atas terselenggaranya kegiatan dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Posyandu Paripurna dengan 6 standar pelayanan minimal ini yang telah berjalan hingga 10 kali pertemuan. Mudah-mudahan tujuan dan manfaatnya dapat benar-benar tercapai,” ungkap Ayu Kristi.

Lebih lanjut, Ayu Kristi menekankan adanya transformasi peran Posyandu di tengah masyarakat. Saat ini, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan bagi ibu, anak, dan lansia, tetapi juga menjadi ujung tombak pelaporan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat.

“Apapun permasalahan yang ada di lingkungan Banjar Tangguntiti, tidak saja soal kesehatan, bisa dilaporkan di Posyandu. Kader Posyandu nantinya dapat melaporkan masalah tersebut secara berjenjang. Jadi segala persoalan sosial, lingkungan, dan lainnya bisa tercatat dan tertangani,” jelasnya.

Meski program Paripurna ini telah ditutup, TP PKK Kota Denpasar menaruh harapan besar agar pelayanan Posyandu di Banjar Tangguntiti dapat terus berlanjut secara mandiri pada bulan-bulan berikutnya dengan dukungan penuh dari para kader.

Ditambahkan, seruan pemilahan sampah dari rumah selain fokus pada kesehatan dan fungsi sosial, TP PKK Kota Denpasar juga memanfaatkan momen tersebut untuk mengkampanyekan kesadaran lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau untuk secara aktif memilah sampah langsung dari sumbernya, yakni di rumah tangga masing-masing.

“Sistem pengelolaan sampah intinya ada pada pemilahan sampah. Mari kita dukung program pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah ini agar kita bisa segera terbebas dari masalah tersebut,” ujar Ayu Kristi.

Ditekankan pula bahwa kolaborasi antara pemerintah, kader, dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan kualitas kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan warga Kelurahan Tonja dapat terus meningkat.

Selebihnya Ayu Kristi berharap tujuan dari Posyandu Paripurna ini dapat terwujud, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar secara berkelanjutan. Usai kegiatan Posyandu Paripurna ini, Ayu Kristi mendorong agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat.

Sementara Kepala Lingkungan Banjar Tangguntiti, I Putu Karmana dalam laporannya mengatakan, penutupan ini sekaligus keberhasilan pelaksanaan program Posyandu Paripurna di wilayahnya. Program kesehatan komprehensif ini merupakan bentuk nyata sinergi dan inisiatif dari Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Denpasar. Pelaksanaan Posyandu Paripurna ini telah berlangsung sukses sebanyak 10 kali pertemuan, terhitung sejak acara pembukaan pada tanggal 18 Februari 2026 lalu.

Dijelaskan pula, bahwa program ini secara khusus difokuskan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan kelompok rentan di tingkat banjar. Tercatat, selama 10 kali penyelenggaraannya, Posyandu Paripurna di Banjar Tangguntiti telah memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan rutin kepada 50 orang lansia dan pra-lansia, 50 orang balita dan 3 orang ibu hamil.

“Kami berharap dari kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi bapak/ibu lansia, balita, maupun ibu hamil di lingkungan kami. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat semakin bersinergi untuk membangun kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihak lingkungan juga memastikan bahwa program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah disalurkan secara maksimal kepada seluruh sasaran Posyandu selama acara berlangsung. Meski rangkaian 10 kali Posyandu Paripurna telah resmi ditutup, komitmen lingkungan terhadap kesehatan warga tidak berhenti sampai di sini.

“Saya menegaskan bahwa pelayanan Posyandu reguler akan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Setelah penutupan hari ini, untuk tiap bulannya kami akan kembali memaksimalkan pelayanan untuk menjangkau warga-warga kami, khususnya mereka yang berada di luar kuota 50 orang lansia dan balita yang belum mendapatkan pelayanan pada periode Posyandu Paripurna ini,” tutupnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum berkelanjutan dalam menekan angka stunting pada balita, menjaga kebugaran lansia, serta memastikan keselamatan ibu hamil di Kota Denpasar, khususnya di kawasan Jalan Nangka. (eka/bi)