Badung, baliilu.com – Tingginya angka kecelakaan di jalan raya yang sering melibatkan usia produktif mendorong Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengambil langkah preventif langsung ke sekolah-sekolah. Momentum Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Ke-55 Tahun 2026 tingkat Kabupaten Badung pun dimanfaatkan secara khusus untuk menanamkan karakter tertib hukum dan keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar SMA Negeri 2 Abiansemal, Senin (14/9).

Dalam apel peringatan yang digelar di lapangan sekolah setempat, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan langsung bantuan helm kepada perwakilan siswa-siswi. Langkah ini menjadi simbol edukasi keselamatan guna menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan di jalan raya sejak dini, melalui kolaborasi erat bersama pihak kepolisian, pihak sekolah, hingga instansi terkait.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Badung, Kepala BPTD Kelas II Bali, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Denpasar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung A.A. Gde Rahmadi, Camat Abiansemal, tokoh adat setempat, serta ratusan siswa dan guru SMAN 2 Abiansemal.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya harus bertransformasi menjadi gaya hidup dan bagian dari kebudayaan sehari-hari, bukan sekadar ketakutan akan sanksi hukum.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2026 sebagai momentum meningkatkan kesadaran bahwa keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Jadilah pelajar yang tertib berlalu lintas: gunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, patuhi rambu-rambu, jangan gunakan ponsel saat berkendara, dan selalu hormati pengguna jalan lainnya. Ingatlah, sampai di tujuan dengan selamat jauh lebih penting daripada sampai dengan cepat,” tegasnya

Bupati juga memperingatkan generasi muda agar tidak salah kaprah dengan menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk keberanian, melainkan sebuah kecerobohan yang mengancam masa depan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, AA. Gde Rahmadi melaporkan bahwa peringatan Harhubnas Ke-55 ini telah bergulir sejak Kamis (10/9). Selain edukasi ke sekolah, Dishub Badung juga telah melaksanakan apel pasukan, aksi sosial, hingga pelayanan keselamatan berupa pembersihan massal fasilitas rambu-rambu lalu lintas di sepanjang Jalan Kartika Plaza Kuta demi memastikan kenyamanan pengguna jalan. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Administrasi kependudukan kini bukan lagi sekadar urusan kepemilikan kartu identitas, melainkan telah menjadi fondasi utama warga negara untuk mengakses berbagai program kesejahteraan dan pelayanan publik. Menyadari peran strategis perempuan dalam mengelola dokumen rumah tangga, 125 kader TP PKK Kabupaten Badung dari seluruh kecamatan mengikuti workshop khusus di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (14/9).

Acara bertajuk “Peran Perempuan dalam Tertib Administrasi Kependudukan bagi Kader TP PKK Kabupaten Badung Tahun 2026” ini diinisiasi untuk membangun sinergi kuat antara pemerintah dan kader perempuan. Melalui kegiatan ini, para peserta dipersiapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar terdata dengan baik dan cerdas memanfaatkan layanan digital.

Kegiatan bernilai strategis ini dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran tertib administrasi yang dimulai langsung dari unit terkecil, yaitu keluarga.

“Tertib administrasi kependudukan harus dimulai dari lingkungan keluarga. Di sinilah peran perempuan sangat strategis, karena seringkali menjadi pengelola utama urusan dokumen dalam rumah tangga,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh kader untuk bergerak aktif memastikan kelengkapan dokumen keluarga dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang ada. “Mari kita mulai dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Pastikan setiap anggota keluarga memiliki dokumen yang sah dan lengkap, serta manfaatkan layanan digital yang tersedia agar pelayanan semakin mudah, cepat, aman, dan efisien,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung, I Nyoman Rudiarta, melaporkan bahwa workshop yang berlangsung satu hari penuh ini memang dirancang agar peserta mampu meneruskan informasi dan edukasi kepada sesama kader serta masyarakat luas di lingkungan masing-masing.

Agenda ini turut dihadiri oleh narasumber dari Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Bali, Kejaksaan Negeri Badung, Pengadilan Negeri Denpasar, serta diikuti oleh para Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Badung beserta jajaran pengurus kader. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Birokrasi modern yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak dalam sistem tata kelola pemerintahan masa kini. Menjawab tantangan tersebut, perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung berkumpul untuk mengikuti Pelatihan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintahan Digital Tahun 2026 di Ruang Samasta BKPSDM Kabupaten Badung, Senin (14/9).

Langkah strategis yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini dirancang untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran birokrasi dalam mengadopsi teknologi digital. Lewat pembekalan ini, kapasitas aparatur sipil negara (ASN) digembleng agar mampu menggeser pola kerja manual konvensional menuju satu platform digital yang terintegrasi langsung dengan sistem penilaian kinerja individu.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba didampingi Kepala Dinas Kominfo Ketut Gede Arta serta Sekretaris BKPSDM I Kadek Yuddy Artawan. Pelatihan ini juga menghadirkan narasumber berkompeten, yakni Nurul Fai’zah, dan Agenes Judith Abigail Lusikooy, yang merupakan Widyaiswara dari BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.

Dalam arahannya, Sekda Surya Suamba meluruskan esensi penting dari pelaksanaan pelatihan manajemen ini di hadapan para peserta. “Pelatihan SPBE ini bukan berarti melatih peserta untuk menjadi ahli membuat sistem, melainkan bagaimana kita bersama-sama memahami dan mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digital. Dari pola manual yang konvensional, kini seluruh proses kerja dan penjenjangan kinerja individu diintegrasikan ke dalam satu platform digital agar terukur secara akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Badung, Yuddy Artawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta agar tata kelola pemerintahan di Badung berjalan bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Ujung dari transformasi ini adalah jaminan peningkatan mutu pelayanan publik digital yang terintegrasi dan aman bagi masyarakat luas.

Selama jalannya pelatihan, seluruh peserta menerima materi komprehensif mulai dari manajemen risiko SPBE, kolaborasi data lintas perangkat daerah, infrastruktur, tata kelola kebijakan, hingga penyusunan rencana aksi nyata manajemen SPBE di instansi masing-masing. (gs/b)