Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Cendikiawan Kembali Pimpin BKS-LPD Provinsi Bali Periode 2022-2027

BALIILU Tayang

:

cendikiawan
Drs. IN Cendikiawan, S.H., M.Si. (Foto: Ist)

Bangli, baliilu.com – Setelah diberi mandat memimpin BKS-LPD Provinsi Bali periode 2017-2022, kini Drs. IN Cendikiawan, S.H., M.Si. kembali dipercaya untuk memimpin BKS-LPD Provinsi Bali periode 2022-2027 dalam Musyawarah Daerah (Musda) III yang berlangsung di Baliwoso Upadesa di Pengotan, Bangli, Selasa (18/10).

Sebelum Musda, awalnya sudah diadakan musyawarah di masing-masing kabupaten yang disebut dengan Pra-Musyawarah Daerah. Musda III yang diikuti 600 lebih peserta dari seluruh pengurus LPD se-Bali itu dibuka Gubernur Bali Wayan Koster dan turut dihadiri Bupati Bangli Sedana Arta, para praktisi serta akademisi.

Musda III tahun ini mengambil tema ”Melalui Musda III BKS-LPD Bali Mari Bersama Kita Perkuat Persatuan, Pererat Kebersamaan untuk Memperkuat Ekonomi Bali Menuju Desa Adat yang Maju dan Mandiri, Sukreta Jagadhita”. Acara Musda III ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM.

Dalam kesempatan ini, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan keberadaan lembaga perkreditan desa sebagai satu dari sekian lembaga keuangan mikro di Bali sangat vital di dalam membangun perekonomian, serta turut serta memunculkan kesempatan memiliki usaha.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum kebangkitan kembali LPD di Kabupaten Bangli, serta sebagai ujung tombak lembaga keuangan mikro di Bali yang mempunyai fungsi penting dalam membangkitkan perekonomian krama Bali dan memperkuat eksistensi Desa Adat yang sejalan dengan visi “Nangun Sat Kerti Loka Bali”.

Sementara Ketua BKS LPD Bali terpilih, Drs. Nyoman Cendikiawan menegaskan LPD saat ini makin kompak dan siap mengikuti perkembangan (teknologi) agar terus bertumbuh dan semakin maju. “Apa pun perubahan harus kita kaji lebih dulu dengan melibatkan pihak terkait dan pakar. Ngak bisa ujug-ujug merubah dan ini harus menjadi kesepakatan bersama,” ucap Cendikiawan.

Baca Juga  Gubernur Bali, Menteri PUPR, Menlu RI, Presiden World Water Council & Vice-President Of The World Water Council Bahas Kesiapan Bali Sebagai Tuan Rumah World Water Forum Ke-10

Cendikiawan yang juga ketua LPD Talepud Tegallalang Gianyar ini menambahkan hingga saat ini perkembangan LPD terus meningkat, asetnya naik dari Rp 22 triliun sekarang jadi Rp 24 triliun lebih. Ini juga didukung mulai menggeliatnya ekonomi pasca-pandemi.

Ketua Panitia Musyawarah Daerah Ke-3 Badan Kerja Sama-Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) I Made Pasti mengatakan forum ini adalah sarana bagi LPD untuk meningkatkan harmonisasi antarlembaga dalam rangka menjalankan fungsi demokrasi.

Kepengurusan BKS merupakan forum kelembagaan yang penting bagi LPD di Bali. Melalui forum kelembagaan BKS-LPD dapat mengharmonisasi langkah yang akan memajukan LPD-LPD di Bali untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan LPD.

Berikut para pengurus BKS LPD Periode terpilih periode 2022-2027 diantaranya: Ketua umum: Drs I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si.; Wakil Ketua Umum: I Made Nyiri Yasa, S.Sos.; Sekretaris Umum: I Made Pasti, S.E.; Wakil Sekretaris Umum: I Ketut Suarno.; Bendahara Umum: I Made Sugita, S.Sos.; Wakil Bendahara Umum: Putu Suryadinata, S.T.; Bagian Hubungan Kemasyarakatan: I Made Dwiantara, Ngh. Madra, Putu Suarta.; Bagian Umum: Ngurah Alit, Ketut Suartama, Desi Arisanti; Bagian Sosial Adat dan Agama: Warnama, Ketut Tindih; Bagian Hukum dan Kepemerintahan: Gorim, Somarata, Ni Nyoman Ariani S.E.; Bagian Penelitian dan Pengembangan: Kadek Supawan, Edi Saputra, Ni Made Ekawati.; Bagian Sumber Daya Manusia: Arta Utama, Ketut Sulastra, Dewa Ayu Deling.

cendikiawan
Musyawarah Daerah (Musda) III BKS-LPD Provinsi Bali dibuka Gubernur Bali Wayan Koster ditutup sesi foto bersama yang berlangsung di Baliwoso Upadesa di Pengotan, Bangli, Selasa (18/10). (Foto: Ist)

Dalam kesempatan ini, Gubernur Wayan Koster mengatakan dalam upaya perbaikan tata kelola LPD sebagai padruwen desa adat, mengajak Bandesa Adat para pengelola LPD yang tergabung dalam wadah BKS LPD dan LPLPD serta Majelis Desa Adat untuk memiliki kesadaran bersama-sama.

Menurut Gubernur Koster, dengan semangat kearifan lokal yang diwariskan para leluhur, menyama braya (kekeluargaan), gilik saguluk (kebersamaan), paras paros (musyawarah) salunglung sabayantaka (kegotong royongan) untuk bersungguh-sungguh dengan niat baik, niskala-sakala melaksanakan perubahan fundamental terhadap pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, untuk mewujudkan tata kelola LPD yang lebih baik termasuk perubahan regulasi.

Baca Juga  Pidato Akhir Tahun 2022 Gubernur Bali “44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru” (1)

Bagi Gubernur Koster, ke depan LPD sebagai padruwen desa adat harus dikelola secara profesional sehingga dapat membantu krama Desa Adat dalam mengembangkan usahanya dan memberikan manfaat bagi Desa Adat dan perekonomian Bali.

“Kita semua berharap ke depan Labda Pacingkreman Desa Adat dan BUPDA menjadi pilar perekonomian Desa Adat dan mendapat kepercayaan penuh dari krama Desa Adat. Dengan LPD yang kuat dan sehat, astungkara Desa Adat dapat mandiri,” ujar Gubernur Koster sembari berharap musda ini menghasilkan pengurus-pengurus baru yang mempunyai komitmen kuat, bekerja keras, dan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun desa adat dan perekonomian desa adat serta melindungi dan memajukan LPD serta menghasilkan program kerja strategis dan kegiatan untuk perbaikan tata kelola LPD. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

BI Bali: Inflasi Oktober 2026 Terkendali, Sinergi Pengendalian Terus Diperkuat Jelang Akhir Tahun

Published

on

By

Infografis Inflasi Provinsi Bali Oktober 2026 dari Bank Indonesia Bali
Infografis Inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat perkembangan inflasi di wilayah Bali pada Oktober 2026 menunjukkan dinamika yang memerlukan penguatan sinergi lintas instansi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis pada 2 November 2026, Provinsi Bali secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,32 persen (mtm).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Senin (2/11), menjelaskan bahwa inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh terbatasnya pasokan pangan, khususnya komoditas hortikultura.

“Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño. Selain itu, gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah,” ujar Achris.

Ia menambahkan, kenaikan harga daging babi juga terjadi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Provinsi Bali meningkat dari 3,79 persen pada September 2026 menjadi 3,87 persen pada Oktober 2026. Capaian tersebut berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, secara tahun kalender (year-to-date/ytd), inflasi Bali naik dari 2,49 persen menjadi 2,74 persen (ytd).

Melihat perkembangan tersebut, BI menilai pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun 2026 perlu terus diperkuat agar tetap berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% pada akhir tahun.

Perkembangan Spasial dan Komoditas Penyumbang

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,16 persen (yoy).

Baca Juga  Pidato Akhir Tahun 2022 Gubernur Bali “44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru” (1)

Kota Denpasar menyusul dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm) atau 3,63 persen (yoy), Kabupaten Tabanan sebesar 0,16 persen (mtm) atau 4,35 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10 persen (mtm) atau 3,67 persen (yoy).

Secara komoditas, inflasi bulanan pada Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook. Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Mitigasi Risiko dan Strategi 4K

Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, antara lain melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar.

Ke depan, Achris memaparkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai, di antaranya berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi serta pasokan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan utama seperti padi.

Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga pada sejumlah komoditas. Kendati demikian, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan mampu menahan tekanan inflasi pada November 2026.

Sebagai langkah antisipasi, BI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan komunikasi publik. Melalui langkah-langkah komprehensif ini, inflasi Bali pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Bali: Transaksi Pembayaran dengan Kripto Bisa Dipidana

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Dunia Usaha Bali Terus Menguat di Tengah Kinerja Pariwisata dan Sektor Jasa yang Tetap Solid

Published

on

By

Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali
Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengindikasikan bahwa aktivitas dunia usaha di Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 terus menguat. Perbaikan tersebut sejalan dengan terjaganya kinerja ekonomi Bali yang didukung oleh tingginya mobilitas wisatawan, kuatnya konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas berbagai sektor jasa. Kondisi tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 63,06%, meningkat dibandingkan 49,32% pada Triwulan II 2026. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pariwisata dan sektor jasa yang memiliki keterkaitan luas dengan aktivitas ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan persnya mengatakan bahwa hasil SKDU Triwulan III 2026 menunjukkan bahwa optimisme dunia usaha Bali tetap terjaga dan semakin tersebar pada berbagai sektor ekonomi. “Temuan ini memperkuat indikasi bahwa perekonomian Bali masih berada pada jalur pertumbuhan yang solid dengan dukungan kinerja pariwisata, konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas jasa yang tetap kuat,” ujarnya.

Menguatnya aktivitas pariwisata tercermin dari peningkatan SBT LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 14,62% pada Triwulan II 2026 menjadi 19,12% pada Triwulan III 2026. Penguatan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata pada awal Triwulan III 2026.

Achris Sarwani mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli–Agustus 2026 mencapai sekitar 691,9 ribu kunjungan per bulan, meningkat 19,5% dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 578,9 ribu kunjungan per bulan. Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Juli–Agustus 2026 juga meningkat menjadi 67,74%, dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 61,32%.

Baca Juga  Gubernur Bali Jamu Para Delegasi Kongres AFEBI Ke-10

Menguatnya aktivitas pariwisata tidak hanya meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum, tetapi juga mendorong aktivitas usaha pada sektor transportasi, perdagangan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali dan menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai lapangan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perbaikan SBT dari -1,39% menjadi 0,00%, sedangkan LU Jasa Lainnya meningkat dari 0,00% menjadi 1,57%. Perkembangan tersebut mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha pada sejumlah sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata.

Selain pariwisata, sebut Achris Sarwani, aktivitas pada sektor jasa juga menunjukkan penguatan. SBT LU Informasi dan Komunikasi meningkat dari 3,14% pada Triwulan II 2026 menjadi 6,27% pada Triwulan III 2026, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas masyarakat serta kegiatan ekonomi. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga meningkat dari 3,33% menjadi 5,55%. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan data DJPb, realisasi belanja daerah di Bali hingga Agustus 2026 tumbuh 9,45% (yoy), termasuk peningkatan belanja operasi sebesar 9,75% (yoy). Sementara itu, LU Jasa Pendidikan meningkat dari 2,39% menjadi 4,78%, sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026 yang mendorong aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan layanan pendukungnya. Di luar sektor tersebut, mayoritas LU lainnya juga mencatat peningkatan SBT, antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, serta LU Jasa Keuangan yang mengindikasikan perbaikan persepsi pelaku usaha yang lebih luas, tidak hanya terkonsentrasi pada sektor pariwisata dan jasa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Bali semakin terdiversifikasi dan ditopang oleh semakin luasnya sumber pertumbuhan antar lapangan usaha.

Baca Juga  Gubernur Bali: Transaksi Pembayaran dengan Kripto Bisa Dipidana

Ke depan, kata Achris Sarwani, dunia usaha pada Triwulan IV 2026 di Bali diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dari Triwulan III dengan SBT sebesar 47,76%. Optimisme pelaku usaha didorong oleh prospek konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang periode akhir tahun, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan berbagai kegiatan ekonomi pendukung. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan meningkat seiring penguatan permintaan domestik dan distribusi barang, sementara Lapangan Usaha Industri Pengolahan didukung oleh kenaikan permintaan terhadap produk makanan-minuman dan produk industri lokal. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan juga diperkirakan mendorong aktivitas Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali hingga akhir tahun 2026. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Penjualan Eceran Bali Tetap Tumbuh di Tengah Normalisasi Aktivitas Pariwisata

Published

on

By

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Agustus 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,5 dan tetap mempertahankan level optimis (indeks >100). Kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 4,2% (mtm), kategori suku cadang dan aksesori sebesar 3,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 1,6% (mtm).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa penguatan tersebut mencerminkan masih kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan wisatawan pada periode puncak kunjungan wisatawan, yang turut mendorong peningkatan kebutuhan transportasi, rekreasi, dan berbagai aktivitas ekonomi pendukung lainnya.

Achris Sarwani lanjut menyampaikan bahwa kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan terjaganya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja sektor pariwisata. Di sisi lain, Survei Konsumen terbaru menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen Bali pada September 2026 tetap berada pada zona optimis sebesar 122,75, mengindikasikan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Kondisi tersebut turut menopang aktivitas konsumsi dan kinerja sektor perdagangan eceran di Bali.

Achris Sarwani menegaskan kinerja penjualan eceran pada September 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR September 2026 yang diprakirakan berada pada level 128,9, atau meningkat 0,3% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori sandang sebesar 4,5% (mtm), kategori peralatan informasi dan komunikasi sebesar 4,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,3% (mtm). Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata yang menopang permintaan barang dan jasa.

Baca Juga  Gubernur Bali, Menteri PUPR, Menlu RI, Presiden World Water Council & Vice-President Of The World Water Council Bahas Kesiapan Bali Sebagai Tuan Rumah World Water Forum Ke-10

“Meski aktivitas pariwisata mulai memasuki fase normalisasi setelah periode puncak liburan pada Agustus 2026, tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi pendukung masih berada pada level yang relatif tinggi sehingga tetap menopang permintaan masyarakat terhadap berbagai kelompok barang konsumsi,” ujarnya.

Sementara itu, sebut Achris Sarwani, ekspektasi harga umum untuk tiga dan enam bulan mendatang tetap berada pada level tinggi meskipun menunjukkan moderasi dibandingkan hasil survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) November 2026 dan Februari 2027 yang masing-masing tercatat sebesar 198. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih memperkirakan adanya tekanan harga ke depan, namun dengan intensitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan persepsi pada survei bulan sebelumnya. Di sisi lain, inflasi Bali pada September 2026 tercatat meningkat menjadi 3,79% (yoy) dari 3,45% (yoy) pada bulan sebelumnya dan berada sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional. Meskipun demikian, peningkatan tekanan harga hingga saat ini belum mengurangi optimisme pelaku usaha maupun masyarakat, sebagaimana tercermin dari tetap kuatnya prospek penjualan eceran dan terjaganya keyakinan konsumen.

Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) untuk tiga bulan mendatang tercatat sebesar 178, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi bulan sebelumnya sebesar 180. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang tercatat sebesar 168, menurun dari 188 pada survei sebelumnya. Moderasi ekspektasi tersebut sejalan dengan perkiraan normalisasi aktivitas pariwisata pasca periode puncak kunjungan wisatawan serta meningkatnya ekspektasi harga yang masih relatif tinggi.

Kendati demikian, sebut Achris Sarwani, level IEP yang tetap jauh di atas 100 menunjukkan bahwa pelaku usaha masih meyakini prospek penjualan ritel Bali akan tetap tumbuh dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan perkembangan Survei Konsumen September 2026, yang menunjukkan bahwa meskipun Indeks Keyakinan Konsumen mengalami sedikit penurunan, Indeks Ekspektasi Konsumen meningkat dari 128,17 pada Agustus 2026 menjadi 130,33 pada September 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap positif. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy)

Secara keseluruhan, hasil Survei Penjualan Eceran mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi dan perdagangan ritel Bali masih berada pada fase ekspansi. Meskipun aktivitas pariwisata mulai mengalami normalisasi pasca periode puncak kunjungan wisatawan, daya beli masyarakat dan prospek usaha tetap terjaga sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali pada semester II 2026. (gs/bi)

Baca Juga  <strong>Gubernur Bali Sampaikan Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan</strong>

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca