Bangkok, Hanoi, Jakarta, Manila, baliilu.com – Pada 12 November 2021, sebuah laporan baru berjudul Beyond Net Zero: Empowering Climate Mitigation by Linking to Development Goals dikeluarkan oleh lembaga think tank iklim dan energi terkemuka di Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam, dengan dukungan dari New Climate Institute dan Agora Energiewende sebagai bagian dari proyek CASE.
Laporan tersebut memberikan perspektif baru tentang diskusi iklim dunia yang kritis dengan menyatakan bahwa rencana iklim negara dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan jika diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan mereka secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Untuk tujuan ini, laporan tersebut mengidentifikasi enam ‘’konsep penghubung’’ dan faktor pendukung yang relevan dengan Asia Tenggara dan upaya-upaya net-zero-nya, sambil merinci potensi mereka untuk mempercepat transisi menuju ekonomi nasional yang tangguh.
Laporan ini berargumen akan pentingnya “Melampaui Net Zero”, untuk memastikan bahwa negara-negara mencapai rencana iklim yang seimbang dan saling melengkapi terutama memenuhi kebutuhan pembangunan nasional mereka, tetapi juga mempercepat dekarbonisasi sektor energi dan ekonomi.
“Jika publik tidak dapat mengidentifikasi tujuan pembangunan yang muncul dari strategi iklim pemerintah mereka, konsensus politik yang diperlukan untuk membuat keputusan yang semakin sulit akan sulit dicapai atau jika direalisasikan, akan sulit dipertahankan,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR) di Indonesia, salah satu organisasi yang terlibat dalam pembuatan laporan, saat peluncuran virtual publikasi Beyond Net Zero: Empowering Climate Mitigation by Linking to Development Goals, Rabu, 17 November 2021. Peluncuran virtual laporan ini menghadirkan narasumber Frauke Roeser, Founding Partner, New Climate Institute, Fabby Tumiwa, Executive Director, Institute for Essential Services Reform (IESR), Renato Redentor Constantino, Executive Director, Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC), Dr. Kannika Thampanishvong, Senior Research Fellow, Thailand Development Research Institute (TDRI), dan To Nhien Ngo, Executive Director, Vietnam Initiative for Energy Transition (VIET).
Lebih lanjut Fabby Tumiwa mengatakan, laporan tersebut menunjukkan tindakan ambisius dan signifikan yang diambil oleh pemerintah di Asia Tenggara untuk membatasi persetujuan pembangkit listrik tenaga batubara di masa depan. Misalnya, pada Oktober 2020, Filipina menjadi negara pertama di kawasan yang mengumumkan moratorium batubara greenfield. Indonesia menetapkan keputusan moratoriumnya sendiri pada tahun 2021, dan pejabat pemerintah sekarang sedang berdiskusi tentang penghentian awal pembangkit listrik tenaga batubara.
“Sebenarnya, keputusan untuk memberlakukan moratorium batubara di Filipina didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan fleksibilitas, keandalan, dan keberlanjutan sistem tenaga listrik Filipina,” kata Red Constantino, Direktur Eksekutif Institute for Climate and Sustainable Cities, sebuah kelompok kebijakan iklim internasional yang berbasis di Filipina.
“Keputusan tersebut merupakan pengakuan yang disambut baik bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru di Filipina akan semakin mengacaukan sistem tenaga listrik mengingat kelebihan kapasitas teknologi yang tidak fleksibel di negara itu, yang sebagian besar terdiri dari pembangkit listrik tenaga batubara,” imbuhnya.
Penelitian di Vietnam menemukan bahwa pembangkit listrik tenaga batubara yang dijadwalkan untuk beroperasi di bawah rancangan Rencana Pengembangan Tenaga (ketenagalistrikan) Vietnam untuk 2021–2030 dapat menyebabkan sekitar 1.500 kematian dini dan menelan biaya hingga $270 juta untuk biaya perawatan kesehatan dan kesejahteraan setiap tahun. Di Indonesia, emisi sektor transportasi diperkirakan menyebabkan sekitar 7.000 kematian dini setiap tahun, dengan biaya terkait sebesar $4,2 miliar.
“Kami percaya akan sangat membantu untuk menekankan manfaat bersama antara pembangunan berkelanjutan dan kebijakan iklim, dan bahwa ini akan memberikan pembenaran dan dukungan untuk aksi iklim yang lebih ambisius,” kata Nhien Ngo, Direktur Eksekutif Inisiatif Vietnam untuk Transisi Energi (VIET), salah satu organisasi yang bekerja sama dalam pengembangan laporan.
Laporan tersebut juga mengidentifikasi peran kunci yang dapat dilakukan oleh komitmen dan tindakan perusahaan di Kawasan-menunjukkan berbagai pengumuman oleh perusahaan multinasional dan regional tentang niat mereka untuk mempercepat upaya memasang energi bersih dan mengurangi jejak karbon mereka.
“Menghadapi perhitungan atas kontribusi mereka terhadap keadaan darurat iklim, perusahaan semakin membuat janji atau komitmen iklim, dan ini adalah perkembangan yang disambut baik,” kata Kannika Thampanishvong dari Institut Penelitian Pembangunan Thailand, yang berkontribusi pada laporan tersebut. “Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mencapai komitmen iklim mereka dan tetap kompetitif, termasuk akses ke keuangan dan infrastruktur pendukung. Dengan cara ini, aksi korporasi dapat menjadi katalis terhadap tujuan pembangunan yang lebih besar di kawasan ini.”
Laporan ini menunjukkan bahwa pengurangan biaya dalam teknologi bersih yang muncul telah membawa perubahan signifikan menuju pilihan alternatif berkelanjutan seperti energi terbarukan, sistem tenaga yang terdesentralisasi, dan sistem penyimpanan energi (power storage). Laporan tersebut menekankan pentingnya energi terbarukan tanpa karbon sebagai tulang punggung jalur dekarbonisasi ekonomi dan menyoroti peluang bagi negara-negara Asia Tenggara untuk berinvestasi lebih awal dalam elektrifikasi transportasi dan industri untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
“Wawasan penting dari laporan ini adalah bahwa tujuan perubahan iklim tidak dapat dilihat secara terpisah dari pertumbuhan ekonomi,” tambah Jesse Scott, Direktur Program Internasional di Agora Energiewende, sebuah Think tank di Jerman yang berfokus pada transisi energi, yang ikut menulis laporan tersebut. “Di Asia Tenggara, prioritas politik bagi sebagian besar pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketidaksetaraan. Tetapi juga perlu diakui bahwa prioritas ini tidak dapat dicapai tanpa tindakan yang terkoordinasi secara global untuk mengatasi perubahan iklim. Reformasi signifikan dari lanskap keuangan internasional akan diperlukan untuk mengarahkan dan menskalakan volume keuangan internasional yang diperlukan untuk mencapai transformasi ini.”
“Dalam laporan ini, yang merupakan ringkasan penelitian dalam kerjasama erat dengan mitra lokal di Asia Tenggara, kami membahas paradigma yang berbeda untuk kerjasama multilateral dalam mengejar net-zero, yang dapat membawa manfaat untuk mengimplementasikan upaya global menuju peningkatan suhu yang tidak melebihi 1,5°C,” kata Frauke Roeser, Mitra Pendiri di NewClimate Institute.
Laporan ini diluncurkan pada akhir pertemuan COP 26 di Glasgow, ketika hampir 200 negara mencapai kesepakatan yang rapuh untuk mengintensifkan upaya global memerangi perubahan iklim, dengan seruan bagi negara-negara untuk kembali tahun depan dengan target pengurangan emisi yang lebih kuat dan berjanji untuk menggandakan uang yang tersedia untuk membantu negara-negara mengatasi dampak pemanasan global.
Laporan tersebut menyerukan tindakan segera dan menghubungkan perencanaan iklim dengan prioritas pembangunan nasional untuk membangun dan memperluas dukungan politik. (*/gs)
