Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

COP 26 Usai, Aliansi Think Tank Dunia Serukan Pelebaran Lensa untuk Melihat Melampaui sekedar ‘’Net Zero’’ agar Dapat Segera Bertindak

BALIILU Tayang

:

de

Bangkok, Hanoi, Jakarta, Manila, baliilu.com – Pada 12 November 2021, sebuah laporan baru berjudul Beyond Net Zero: Empowering Climate Mitigation by Linking to Development Goals dikeluarkan oleh lembaga think tank iklim dan energi terkemuka di Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam, dengan dukungan dari New Climate Institute dan Agora Energiewende sebagai bagian dari proyek CASE.

Laporan tersebut memberikan perspektif baru tentang diskusi iklim dunia yang kritis dengan menyatakan bahwa rencana iklim negara dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan jika diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan mereka secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Untuk tujuan ini, laporan tersebut mengidentifikasi enam ‘’konsep penghubung’’ dan faktor pendukung yang relevan dengan Asia Tenggara dan upaya-upaya net-zero-nya, sambil merinci potensi mereka untuk mempercepat transisi menuju ekonomi nasional yang tangguh.

Laporan ini berargumen akan pentingnya “Melampaui Net Zero”, untuk memastikan bahwa negara-negara mencapai rencana iklim yang seimbang dan saling melengkapi terutama memenuhi kebutuhan pembangunan nasional mereka, tetapi juga mempercepat dekarbonisasi sektor energi dan ekonomi. 

“Jika publik tidak dapat mengidentifikasi tujuan pembangunan yang muncul dari strategi iklim pemerintah mereka, konsensus politik yang diperlukan untuk membuat keputusan yang semakin sulit akan sulit dicapai atau jika direalisasikan, akan sulit dipertahankan,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR) di Indonesia, salah satu organisasi yang terlibat dalam pembuatan laporan, saat peluncuran virtual publikasi Beyond Net Zero: Empowering Climate Mitigation by Linking to Development Goals, Rabu, 17 November 2021. Peluncuran virtual laporan ini menghadirkan narasumber Frauke Roeser, Founding Partner, New Climate Institute, Fabby Tumiwa, Executive Director, Institute for Essential Services Reform (IESR), Renato Redentor Constantino, Executive Director, Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC), Dr. Kannika Thampanishvong, Senior Research Fellow, Thailand Development Research Institute (TDRI), dan To Nhien Ngo, Executive Director, Vietnam Initiative for Energy Transition (VIET).

Lebih lanjut Fabby Tumiwa mengatakan, laporan tersebut menunjukkan tindakan ambisius dan signifikan yang diambil oleh pemerintah di Asia Tenggara untuk membatasi persetujuan pembangkit listrik tenaga batubara di masa depan. Misalnya, pada Oktober 2020, Filipina menjadi negara pertama di kawasan yang mengumumkan moratorium batubara greenfield. Indonesia menetapkan keputusan moratoriumnya sendiri pada tahun 2021, dan pejabat pemerintah sekarang sedang berdiskusi tentang penghentian awal pembangkit listrik tenaga batubara.

“Sebenarnya, keputusan untuk memberlakukan moratorium batubara di Filipina didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan fleksibilitas, keandalan, dan keberlanjutan sistem tenaga listrik Filipina,” kata Red Constantino, Direktur Eksekutif Institute for Climate and Sustainable Cities, sebuah kelompok kebijakan iklim internasional yang berbasis di Filipina. 

“Keputusan tersebut merupakan pengakuan yang disambut baik bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru di Filipina akan semakin mengacaukan sistem tenaga listrik mengingat kelebihan kapasitas teknologi yang tidak fleksibel di negara itu, yang sebagian besar terdiri dari pembangkit listrik tenaga batubara,” imbuhnya.

Penelitian di Vietnam menemukan bahwa pembangkit listrik tenaga batubara yang dijadwalkan untuk beroperasi di bawah rancangan Rencana Pengembangan Tenaga (ketenagalistrikan) Vietnam untuk 2021–2030 dapat menyebabkan sekitar 1.500 kematian dini dan menelan biaya hingga $270 juta untuk biaya perawatan kesehatan dan kesejahteraan setiap tahun. Di Indonesia, emisi sektor transportasi diperkirakan menyebabkan sekitar 7.000 kematian dini setiap tahun, dengan biaya terkait sebesar $4,2 miliar.

“Kami percaya akan sangat membantu untuk menekankan manfaat bersama antara pembangunan berkelanjutan dan kebijakan iklim, dan bahwa ini akan memberikan pembenaran dan dukungan untuk aksi iklim yang lebih ambisius,” kata Nhien Ngo, Direktur Eksekutif Inisiatif Vietnam untuk Transisi Energi (VIET), salah satu organisasi yang bekerja sama dalam pengembangan laporan.

Laporan tersebut juga mengidentifikasi peran kunci yang dapat dilakukan oleh komitmen dan tindakan perusahaan di Kawasan-menunjukkan berbagai pengumuman oleh perusahaan multinasional dan regional tentang niat mereka untuk mempercepat upaya memasang energi bersih dan mengurangi jejak karbon mereka.

“Menghadapi perhitungan atas kontribusi mereka terhadap keadaan darurat iklim, perusahaan semakin membuat janji atau komitmen iklim, dan ini adalah perkembangan yang disambut baik,” kata Kannika Thampanishvong dari Institut Penelitian Pembangunan Thailand, yang berkontribusi pada laporan tersebut. “Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mencapai komitmen iklim mereka dan tetap kompetitif, termasuk akses ke keuangan dan infrastruktur pendukung. Dengan cara ini, aksi korporasi dapat menjadi katalis terhadap tujuan pembangunan yang lebih besar di kawasan ini.”

Laporan ini menunjukkan bahwa pengurangan biaya dalam teknologi bersih yang muncul telah membawa perubahan signifikan menuju pilihan alternatif berkelanjutan seperti energi terbarukan, sistem tenaga yang terdesentralisasi, dan sistem penyimpanan energi (power storage). Laporan tersebut menekankan pentingnya energi terbarukan tanpa karbon sebagai tulang punggung jalur dekarbonisasi ekonomi dan menyoroti peluang bagi negara-negara Asia Tenggara untuk berinvestasi lebih awal dalam elektrifikasi transportasi dan industri untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

“Wawasan penting dari laporan ini adalah bahwa tujuan perubahan iklim tidak dapat dilihat secara terpisah dari pertumbuhan ekonomi,” tambah Jesse Scott, Direktur Program Internasional di Agora Energiewende, sebuah Think tank  di Jerman yang berfokus pada transisi energi, yang ikut menulis laporan tersebut. “Di Asia Tenggara, prioritas politik bagi sebagian besar pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketidaksetaraan. Tetapi juga perlu diakui bahwa prioritas ini tidak dapat dicapai tanpa tindakan yang terkoordinasi secara global untuk mengatasi perubahan iklim. Reformasi signifikan dari lanskap keuangan internasional akan diperlukan untuk mengarahkan dan menskalakan volume keuangan internasional yang diperlukan untuk mencapai transformasi ini.” 

“Dalam laporan ini, yang merupakan ringkasan penelitian dalam kerjasama erat dengan mitra lokal di Asia Tenggara, kami membahas paradigma yang berbeda untuk kerjasama multilateral dalam mengejar net-zero, yang dapat membawa manfaat untuk mengimplementasikan upaya global menuju peningkatan suhu yang tidak melebihi 1,5°C,” kata Frauke Roeser, Mitra Pendiri di NewClimate Institute.

Laporan ini diluncurkan pada akhir pertemuan COP 26 di Glasgow, ketika hampir 200 negara mencapai kesepakatan yang rapuh untuk mengintensifkan upaya global memerangi perubahan iklim, dengan seruan bagi negara-negara untuk kembali tahun depan dengan target pengurangan emisi yang lebih kuat dan berjanji untuk menggandakan uang yang tersedia untuk membantu negara-negara mengatasi dampak pemanasan global.

Laporan tersebut menyerukan tindakan segera dan menghubungkan perencanaan iklim dengan prioritas pembangunan nasional untuk membangun dan memperluas dukungan politik. (*/gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Gubernur Koster Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Samuh

Published

on

By

koster
BERSIH SAMPAH: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat memimpin korve bersih sampah di kawasan Pantai Samuh, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (Saniscara Wage, Julungwangi), 6 Juni 2026. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Serangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin korve bersih sampah di kawasan Pantai Samuh, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (Saniscara Wage, Julungwangi), 6 Juni 2026.

Membaur dengan peserta aksi korve yang terdiri dari ASN, TNI, Polri dan Pelajar, Gubernur Koster menelusuri kawasan pantai sambil memunguti satu demi satu sampah plastik. Aksi korve dilaksanakan dengan penuh semangat oleh para peserta hingga dalam waktu singkat, kawasan pantai kembali bersih.

Kegiatan korve didahului dengan apel yang diisi penyampaian arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Gubernur Koster.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam arahan tertulisnya menyampaikan, dunia saat ini sedang menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.

Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial global. Oleh sebab itu, masalah lingkungan hidup menjadi isu krusial bagi kelangsungan generasi mendatang.

Menteri Jumhur mengingatkan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena lebih dari 60% penduduknya tinggal di wilayah pesisir dan berisiko terdampak kenaikan air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ketahanan pangan. “Lebih dari 90% bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, longsor, dan kekeringan,” sebutnya.

Ditambahkan olehnya, persoalan lingkungan di Indonesia makin pelik karena dipengaruhi persoalan sampah. Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun, 74% diantaranya belum terkelola secara optimal. “Sebagian besar bercampur dan berakhir di TPA yang menggunakan metode open dumping. Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, gas metana, dan ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan ekosistem,” jelasnya. Menurut dia, kondisi TPA yang telah kelebihan beban hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Mengatasi berbagai persoalan lingkungan, ia mengajak masyarakat Indonesia bersama-sama melakukan pertobatan ekologis. “Pertobatan ekologis bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara kita berinteraksi dengan alam. Kita diajak untuk memuliakan alam, mengintrospeksi setiap perilaku dan kebiasaan yang berdampak pada lingkungan,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Menteri LH mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 sebagai momentum untuk merenung, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan dengan alam. Ia mengajak masyarakat mengambil langkah nyata yaitu mengurangi penggunaan plastik dan sampah sekali pakai, serta mendorong setiap rumah tangga dan kawasan publik untuk memilah sampah mulai dari sumbernya. Menteri Jumhur juga mendorong pemanfaatan sampah secara produktif dan ekonomi sirkular melalui bank sampah atau inisiatif lokal lainnya, serta menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi pencemaran dan limbah.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 juga dirangkai dengan pencanangan Gerakan Indonesia ASRI. Gerakan ini diharapkan mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beretika lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.

Usai pelaksanaan korve bersih sampah, Gubernur Koster, Bupati Badung, Pimpinan OPD Pemprov Bali dan Pemkab Badung mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 tingkat nasional secara daring. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Di Depan Delegasi ECI, KPU Bali Beberkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan, Inklusif dan Berintegritas

Published

on

By

kpu bali
TERIMA KUNJUNGAN: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kunjungan Delegasi Election Commission of India (ECI) Negara Bagian Assam dan India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM), Jumat (5/6/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kunjungan Delegasi Election Commission of India (ECI) Negara Bagian Assam dan India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM), Jumat (5/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman kepemiluan antara Indonesia dan India, khususnya dalam penguatan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang transparan, inklusif, dan berintegritas.

Delegasi ECI dan IIIDEM hadir di KPU Provinsi Bali dalam rangkaian kunjungan lapangan ke Bali. Setelah agenda di KPU Provinsi Bali, delegasi dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke KPU Kota Denpasar serta meninjau salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Banjar Sembung Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Kegiatan di KPU Provinsi Bali dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya, Lidartawan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Delegasi ECI dan IIIDEM. Ia berharap kunjungan tersebut dapat mempererat hubungan kelembagaan serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengelolaan kepemiluan.

Lidartawan juga memperkenalkan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah diterapkan KPU Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Menurutnya, pengalaman Bali menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya bertumpu pada aspek teknis, tetapi juga memerlukan dukungan budaya lokal, partisipasi masyarakat, dan sinergi lintas pemangku kepentingan.

Pada kesempatan tersebut, Anggota KPU RI, Idham Holik, turut menyampaikan sambutan dan memperkenalkan Bali sebagai salah satu daerah yang memiliki capaian membanggakan dalam penyelenggaraan demokrasi. Ia menyampaikan bahwa Provinsi Bali menjadi salah satu daerah dengan kinerja baik pada Pemilu Serentak Tahun 2024, antara lain ditandai dengan capaian tanpa sengketa hasil pemilu yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi.

Idham Holik menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari sinergi kuat antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, partai politik, media, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki kesamaan sebagai negara demokrasi besar dengan jumlah pemilih yang sangat besar serta tantangan penyelenggaraan yang kompleks. Karena itu, forum kunjungan seperti ini menjadi ruang penting untuk saling berbagi pengalaman dan inovasi dalam memperkuat kualitas demokrasi di kedua negara.

Dalam sesi pemaparan, KPU Provinsi Bali menjelaskan berbagai praktik baik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Materi yang disampaikan mencakup tingkat partisipasi pemilih, program Green Election, pemanfaatan desa adat dan kulkul sebagai media sosialisasi, serta pendekatan berbasis filosofi Tri Hita Karana dalam penguatan demokrasi di Bali.

Selain itu, KPU Provinsi Bali juga memaparkan upaya peningkatan inklusivitas pemilih, pelayanan bagi kelompok rentan, strategi menghadapi tantangan geografis, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tahapan pemilu. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Bali dikembangkan dengan memadukan kepatuhan regulasi, inovasi layanan, dan kearifan lokal.

Sementara itu, Kepala Delegasi ECI dan IIIDEM, Shri Anurag Goel, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Bali. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pengalaman India dalam menerapkan teknologi Electronic Voting Machine (EVM) dan Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) pada penyelenggaraan pemilu.

Menurut Shri Anurag Goel, penggunaan EVM dan VVPAT mendukung efisiensi penyelenggaraan pemilu, mengurangi kebutuhan logistik berbasis kertas, serta mempercepat proses penghitungan suara. Ia juga menyampaikan ketertarikan terhadap sistem pengelolaan data pemilih dan pendekatan berbasis budaya lokal yang diterapkan di Bali.

Melalui kunjungan ini, KPU Provinsi Bali berharap hubungan kelembagaan antara penyelenggara pemilu Indonesia dan India semakin kuat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan, penguatan jejaring kerja sama, dan pembelajaran bersama dalam menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional, transparan, inklusif, dan dipercaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bali Jagadhita VII Tahun 2026 Dorong Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata untuk Ekonomi Bali yang Berkelanjutan

Published

on

By

buka bI Bali
BALI JAGADHITA: Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan Opening Ceremony Bali Jagadhita VII Tahun 2026 pada Jumat, 5 Juni 2026, di Mal Bali Galeria, Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan Opening Ceremony Bali Jagadhita VII Tahun 2026 pada Jumat, 5 Juni 2026, di Mal Bali Galeria, Denpasar. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang promosi terintegrasi untuk memperkuat tiga pilar utama perekonomian Bali, yaitu perdagangan, pariwisata, dan investasi yang berkualitas serta berkelanjutan.

Mengusung tema Suddha Bumi Parahita, Bali Jagadhita VII 2026 menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pasar UMKM, promosi pariwisata dan mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global. Pada penyelenggaraan ketujuh ini, Bali Jagadhita turut memperkuat fokus pada ekonomi hijau. Hal tersebut diwujudkan melalui peragaan busana berbahan ramah lingkungan yang bersinergi dengan Dekranasda Provinsi Bali, gerai edukasi pengolahan sampah, serta sejumlah kegiatan aktivasi, antara lain gelar wicara pengolahan sampah dan sustainable talk. Penguatan ekonomi hijau tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan akses pasar UMKM agar dapat bertransformasi menjadi UMKM hijau yang berorientasi ekspor.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Kementerian Pariwisata RI, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranasda Provinsi Bali, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan bahwa Bali Jagadhita merupakan kegiatan strategis Bank Indonesia Provinsi Bali yang menjadi wadah kolaborasi untuk mendorong kinerja ekonomi daerah, sekaligus menjaga stabilitas inflasi agar tetap berada dalam rentang sasaran.

“Bali memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, terutama melalui kekuatan sektor pariwisata yang mampu menggerakkan sektor lain, seperti pertanian, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, sinergi lintas pihak menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Bali tetap inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Achris.

Di tengah dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah, perekonomian Bali dinilai tetap menunjukkan ketahanan. Optimisme tersebut didukung oleh capaian Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah dengan kinerja terbaik pertama dalam kategori Pengendalian Inflasi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali. Keberhasilan Bali dalam menjaga inflasi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong aktivitas perdagangan, investasi, dan pariwisata yang menjadi fokus Bali Jagadhita 2026 dalam mencapai pertumbuhan ekonomi pada 2026 di kisaran 5,5–6 persen.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bali, Dr. Luh Ayu Aryani, mengapresiasi penyelenggaraan Bali Jagadhita 2026 sebagai ruang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, UMKM tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga budaya Bali.

“UMKM Bali memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjaga identitas budaya. Ke depan, Bali tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ekonomi berbasis budaya lokal dan masyarakat, termasuk melalui pengembangan desa wisata,” ujarnya.

Dukungan terhadap Bali Jagadhita juga disampaikan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, Riza Adha Damanik. Ia mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengawal Bali Jagadhita sebagai salah satu agenda unggulan pengembangan UMKM dan perekonomian daerah selama tujuh tahun terakhir. Riza menyampaikan bahwa tren ekonomi global saat ini terus mengalami pergeseran. Konsumen semakin selektif dalam menentukan produk yang dibeli dan dikonsumsi, termasuk dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, serta keadilan dalam proses produksi. Karena itu, ia mengapresiasi penyelenggaraan peragaan busana dalam Bali Jagadhita yang menampilkan produk berbahan ramah lingkungan. Ia berharap Bali Jagadhita dapat terus menjadi wadah pengembangan UMKM hijau sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing.

Kegiatan Bali Jagadhita terbuka untuk umum dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari penuh pada 5 – 7 Juni 2026 di Mal Bali Galeria, yang menampilkan showcase, talkshow, perlombaan, serta music performance. Pada pilar perdagangan, Bali Jagadhita menghadirkan pameran UMKM yang melibatkan lebih dari 60 UMKM se-Bali-Nusra dari sektor makanan dan minuman, kriya, fesyen, serta sektor kreatif lainnya.

Selain itu, pasar murah bahan pangan juga digelar melalui kolaborasi dengan Paiketan Perumda Pangan Bali sebagai upaya mendukung stabilisasi harga, menekan inflasi, dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Berbagai kegiatan kreatif turut dihadirkan dalam rangkaian Bali Jagadhita VII 2026, antara lain lomba masak serba ikan yang bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali serta PLN UID Bali, lomba kreasi kerajinan tas dari bahan purna pakai bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, lomba gebogan bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, lomba videografi bersama Institut Desain dan Bisnis Bali, lomba melukis motif endek, serta lomba mewarnai anak.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pembiayaan UMKM dan edukasi sistem pembayaran, Bank Indonesia juga bersinergi dengan perbankan melalui kegiatan sosialisasi produk pembiayaan UMKM, edukasi QRIS, serta pelindungan konsumen. Selain itu, Bank Indonesia turut menghadirkan layanan Kas Keliling untuk penukaran uang pecahan kecil bagi masyarakat.

Pada pilar pariwisata, Bali Jagadhita turut mendukung pengembangan quality tourism yang ditandai dengan seremoni komitmen bantuan kepada Desa Wisata Dukuh Penaban yang merupakan salah satu desa wisata mitra Bank Indonesia yang turut berpartisipasi dalam Bali Beyond Travel Fair (BBTF) 2026, sebagai salah satu ajang business matching terbesar sektor pariwisata di Indonesia.

Lebih lanjut, pada pilar investasi, Bali Jagadhita menghadirkan showcasing proyek investasi unggulan Balinusra, yang akan dirangkaikan dengan site visit proyek investasi, serta one-on-one business meeting dengan calon investor potensial. Melalui sinergi strategis berbagai pihak, Bank Indonesia berharap kegiatan ini dapat semakin mendorong lahirnya karya kreatif bernilai tambah tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Upaya tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal Bali, sekaligus mendukung kemajuan pariwisata agar Bali tetap menjadi salah satu destinasi wisata terbaik dunia. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca