Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

COP 26 Usai, Aliansi Think Tank Dunia Serukan Pelebaran Lensa untuk Melihat Melampaui sekedar ‘’Net Zero’’ agar Dapat Segera Bertindak

BALIILU Tayang

:

de

Bangkok, Hanoi, Jakarta, Manila, baliilu.com – Pada 12 November 2021, sebuah laporan baru berjudul Beyond Net Zero: Empowering Climate Mitigation by Linking to Development Goals dikeluarkan oleh lembaga think tank iklim dan energi terkemuka di Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam, dengan dukungan dari New Climate Institute dan Agora Energiewende sebagai bagian dari proyek CASE.

Laporan tersebut memberikan perspektif baru tentang diskusi iklim dunia yang kritis dengan menyatakan bahwa rencana iklim negara dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan jika diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan mereka secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Untuk tujuan ini, laporan tersebut mengidentifikasi enam ‘’konsep penghubung’’ dan faktor pendukung yang relevan dengan Asia Tenggara dan upaya-upaya net-zero-nya, sambil merinci potensi mereka untuk mempercepat transisi menuju ekonomi nasional yang tangguh.

Laporan ini berargumen akan pentingnya “Melampaui Net Zero”, untuk memastikan bahwa negara-negara mencapai rencana iklim yang seimbang dan saling melengkapi terutama memenuhi kebutuhan pembangunan nasional mereka, tetapi juga mempercepat dekarbonisasi sektor energi dan ekonomi. 

“Jika publik tidak dapat mengidentifikasi tujuan pembangunan yang muncul dari strategi iklim pemerintah mereka, konsensus politik yang diperlukan untuk membuat keputusan yang semakin sulit akan sulit dicapai atau jika direalisasikan, akan sulit dipertahankan,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR) di Indonesia, salah satu organisasi yang terlibat dalam pembuatan laporan, saat peluncuran virtual publikasi Beyond Net Zero: Empowering Climate Mitigation by Linking to Development Goals, Rabu, 17 November 2021. Peluncuran virtual laporan ini menghadirkan narasumber Frauke Roeser, Founding Partner, New Climate Institute, Fabby Tumiwa, Executive Director, Institute for Essential Services Reform (IESR), Renato Redentor Constantino, Executive Director, Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC), Dr. Kannika Thampanishvong, Senior Research Fellow, Thailand Development Research Institute (TDRI), dan To Nhien Ngo, Executive Director, Vietnam Initiative for Energy Transition (VIET).

Lebih lanjut Fabby Tumiwa mengatakan, laporan tersebut menunjukkan tindakan ambisius dan signifikan yang diambil oleh pemerintah di Asia Tenggara untuk membatasi persetujuan pembangkit listrik tenaga batubara di masa depan. Misalnya, pada Oktober 2020, Filipina menjadi negara pertama di kawasan yang mengumumkan moratorium batubara greenfield. Indonesia menetapkan keputusan moratoriumnya sendiri pada tahun 2021, dan pejabat pemerintah sekarang sedang berdiskusi tentang penghentian awal pembangkit listrik tenaga batubara.

“Sebenarnya, keputusan untuk memberlakukan moratorium batubara di Filipina didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan fleksibilitas, keandalan, dan keberlanjutan sistem tenaga listrik Filipina,” kata Red Constantino, Direktur Eksekutif Institute for Climate and Sustainable Cities, sebuah kelompok kebijakan iklim internasional yang berbasis di Filipina. 

“Keputusan tersebut merupakan pengakuan yang disambut baik bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara baru di Filipina akan semakin mengacaukan sistem tenaga listrik mengingat kelebihan kapasitas teknologi yang tidak fleksibel di negara itu, yang sebagian besar terdiri dari pembangkit listrik tenaga batubara,” imbuhnya.

Penelitian di Vietnam menemukan bahwa pembangkit listrik tenaga batubara yang dijadwalkan untuk beroperasi di bawah rancangan Rencana Pengembangan Tenaga (ketenagalistrikan) Vietnam untuk 2021–2030 dapat menyebabkan sekitar 1.500 kematian dini dan menelan biaya hingga $270 juta untuk biaya perawatan kesehatan dan kesejahteraan setiap tahun. Di Indonesia, emisi sektor transportasi diperkirakan menyebabkan sekitar 7.000 kematian dini setiap tahun, dengan biaya terkait sebesar $4,2 miliar.

“Kami percaya akan sangat membantu untuk menekankan manfaat bersama antara pembangunan berkelanjutan dan kebijakan iklim, dan bahwa ini akan memberikan pembenaran dan dukungan untuk aksi iklim yang lebih ambisius,” kata Nhien Ngo, Direktur Eksekutif Inisiatif Vietnam untuk Transisi Energi (VIET), salah satu organisasi yang bekerja sama dalam pengembangan laporan.

Laporan tersebut juga mengidentifikasi peran kunci yang dapat dilakukan oleh komitmen dan tindakan perusahaan di Kawasan-menunjukkan berbagai pengumuman oleh perusahaan multinasional dan regional tentang niat mereka untuk mempercepat upaya memasang energi bersih dan mengurangi jejak karbon mereka.

“Menghadapi perhitungan atas kontribusi mereka terhadap keadaan darurat iklim, perusahaan semakin membuat janji atau komitmen iklim, dan ini adalah perkembangan yang disambut baik,” kata Kannika Thampanishvong dari Institut Penelitian Pembangunan Thailand, yang berkontribusi pada laporan tersebut. “Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mencapai komitmen iklim mereka dan tetap kompetitif, termasuk akses ke keuangan dan infrastruktur pendukung. Dengan cara ini, aksi korporasi dapat menjadi katalis terhadap tujuan pembangunan yang lebih besar di kawasan ini.”

Laporan ini menunjukkan bahwa pengurangan biaya dalam teknologi bersih yang muncul telah membawa perubahan signifikan menuju pilihan alternatif berkelanjutan seperti energi terbarukan, sistem tenaga yang terdesentralisasi, dan sistem penyimpanan energi (power storage). Laporan tersebut menekankan pentingnya energi terbarukan tanpa karbon sebagai tulang punggung jalur dekarbonisasi ekonomi dan menyoroti peluang bagi negara-negara Asia Tenggara untuk berinvestasi lebih awal dalam elektrifikasi transportasi dan industri untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

“Wawasan penting dari laporan ini adalah bahwa tujuan perubahan iklim tidak dapat dilihat secara terpisah dari pertumbuhan ekonomi,” tambah Jesse Scott, Direktur Program Internasional di Agora Energiewende, sebuah Think tank  di Jerman yang berfokus pada transisi energi, yang ikut menulis laporan tersebut. “Di Asia Tenggara, prioritas politik bagi sebagian besar pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketidaksetaraan. Tetapi juga perlu diakui bahwa prioritas ini tidak dapat dicapai tanpa tindakan yang terkoordinasi secara global untuk mengatasi perubahan iklim. Reformasi signifikan dari lanskap keuangan internasional akan diperlukan untuk mengarahkan dan menskalakan volume keuangan internasional yang diperlukan untuk mencapai transformasi ini.” 

“Dalam laporan ini, yang merupakan ringkasan penelitian dalam kerjasama erat dengan mitra lokal di Asia Tenggara, kami membahas paradigma yang berbeda untuk kerjasama multilateral dalam mengejar net-zero, yang dapat membawa manfaat untuk mengimplementasikan upaya global menuju peningkatan suhu yang tidak melebihi 1,5°C,” kata Frauke Roeser, Mitra Pendiri di NewClimate Institute.

Laporan ini diluncurkan pada akhir pertemuan COP 26 di Glasgow, ketika hampir 200 negara mencapai kesepakatan yang rapuh untuk mengintensifkan upaya global memerangi perubahan iklim, dengan seruan bagi negara-negara untuk kembali tahun depan dengan target pengurangan emisi yang lebih kuat dan berjanji untuk menggandakan uang yang tersedia untuk membantu negara-negara mengatasi dampak pemanasan global.

Laporan tersebut menyerukan tindakan segera dan menghubungkan perencanaan iklim dengan prioritas pembangunan nasional untuk membangun dan memperluas dukungan politik. (*/gs)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Tim SAR Evakuasi Jenasah di Bawah Tebing

Published

on

By

Pantai Savaya
EVAKUASI: Tim SAR evakuasi jenasah tanpa identitas dari Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. (Foto: Hms SAR)

Pecatu, Badung, baliilu.com – Sesosok tubuh laki-laki ditemukan terdampar di Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. Info kejadian baru diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul 17.10 Wita dari anggota Polsek Kuta Selatan.

Tak berselang lama, 3 personel diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi melibatkan unsur SAR lainnya dari Polsek Kuta Selatan, Bhabinsa Desa Pecatu Pecatu, Linmas Desa Pecatu, petugas Ambulance Banser dan masyarakat setempat.

Upaya evakuasi cukup memakan waktu, karena akses ke posisi jenasah harus menuruni medan yang curam dan batu karang tajam. “Jenasah dibawa secara manual dengan melewati medan curam hingga bisa dibawa naik ke atas,” terang I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Selain kondisi yang beresiko tersebut, evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati karena situasi gelap, pencahayaan terbatas.

Akhirnya kurang lebih pukul 19.40 Wita, tim SAR gabungan selesai melakukan evakuasi. Jenasah tanpa identitas tersebut dibawa menuju RSUP Prof. Ngoerah menggunakan Ambulance Banser. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wondr Kemala Run 2026 Sukses Digelar, Dongkrak Ekonomi Bali, Libatkan UMKM dan Salurkan Donasi Kemanusiaan

Published

on

By

Kemala Run
PEMBUKAAN AJANG LARI: Pembukaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. (Foto: Hms Polri)

Gianyar, baliilu.com – Pelaksanaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Event lari yang digelar di kawasan Jalan Ida Bagus Mantra hingga Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, itu dinilai tidak hanya berhasil dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian daerah, masyarakat lokal, hingga aksi sosial kemanusiaan.

Ketua Race Management Kemala Run 2026, Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai rencana, dengan total 11.000 peserta mengikuti lomba mulai dari kategori half marathon, 10 kilometer, hingga 5 kilometer.

“Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan Kemala Run 2026 dapat berjalan dengan lancar dan baik, sesuai yang kita rencanakan. Hampir seluruh peserta saat ini sudah memasuki area finish, dan semuanya berjalan lancar,” ujar Sambodo usai kegiatan.

Menurut Sambodo, tingginya antusiasme masyarakat dan peserta dari berbagai daerah menunjukkan bahwa ajang ini memiliki daya tarik besar dan layak menjadi agenda tahunan.

“Kalau melihat animo yang luar biasa seperti ini, mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita laksanakan setiap tahun,” katanya.

Keberhasilan Wondr Kemala Run 2026 juga terlihat dari dampak ekonominya. Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora Panasea, menilai event seperti ini menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini berada di angka 5,82 persen (year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ekonomi Bali sangat bergantung pada mobilitas. Ketika kita mampu menarik ribuan orang datang, maka diperkirakan akan terjadi stimulus ekonomi melalui konsumsi pada sektor akomodasi, perdagangan, dan transportasi,” ujar Nandya.

Ia menjelaskan, dengan jumlah peserta sekitar 11.000 orang dan pola belanja tertentu, potensi perputaran ekonomi selama acara berlangsung diperkirakan mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar.

“Untuk peserta luar daerah, rata-rata pengeluaran dapat berada pada kisaran Rp 10 juta per orang. Dengan asumsi sekitar 11.000 peserta dan skenario optimistis, potensi perputaran ekonomi dari kegiatan ini diperkirakan dapat mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar,” jelasnya.

Selain menggerakkan sektor pariwisata dan jasa, event ini juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Puluhan UMKM dilibatkan untuk meramaikan area acara sekaligus melayani kebutuhan peserta dan pengunjung.

Sambodo menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi perhatian utama panitia. Selain personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, pecalang, dan unsur masyarakat, UMKM juga diberikan ruang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung.

“Kita juga melibatkan UMKM, termasuk juga untuk memberikan cheering semangat kepada para peserta,” ujarnya.

Senada dengan itu, Nandya menekankan pentingnya pelibatan UMKM agar dampak ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu.

“Pelibatan UMKM lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,” katanya.

Di sisi lain, Wondr Kemala Run 2026 juga membawa misi sosial melalui penggalangan donasi kemanusiaan. Panitia membuka kesempatan berdonasi bagi peserta dan masyarakat, termasuk melalui lelang lukisan karya anak-anak berkebutuhan khusus.

“Kita bisa berdonasi juga di sini, dan ada lelang lukisan juga dari anak-anak ABK, dan nanti semua dana yang terkumpul kita akan berikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana kemarin, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat,” tutur Sambodo.

Dengan suksesnya pelaksanaan, besarnya antusiasme peserta, dampak ekonomi yang signifikan, keterlibatan masyarakat luas, serta aksi sosial kemanusiaan, Wondr Kemala Run 2026 dinilai menjadi contoh event olahraga yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kepedulian sosial. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Beri Harapan Palsu, Harga BBM Nonsubsidi Naik Ugal-ugalan Tanpa Empati

Published

on

By

harga bbm
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.( Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Langkah Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis, mendapatkan kritik tajam dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut langkah tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, dalam keterangan tertulisnya kepada media, di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.

Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.

Mufti pun menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi sebuah langkah kemunduran setelah sebelumnya Pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.

Mufti menyatakan apa yang dilakukan Pertamina saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.

Bahkan Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar Pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM.

“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.

Karena meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, kata Mufti, namun dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.

Belum lagi, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai Pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Ini dinilai sebagai sebuah ironi.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti.

“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok  BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.

Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.

Mufti menambahkan, ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan signifikan, maka yang terjadi adalah Pemerintah sedang memindahkan beban langsung ke pundak rakyat.

“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” ujar Mufti.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kawasan perdagangan dan bermitra dengan Pertamina ini pun meminta Pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi. Mufti mendorong agar stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera ditangani.

“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.

Mufti juga mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik. Ia meminta Pemerintah memahami dampak turunan yang terjadi saat harga BBM naik.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup Mufti. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca