Connect with us

PARIWISATA

Dana Hibah Pariwisata, Sekda Adi Arnawa Ingatkan OPD untuk Berintegritas dan Bertanggung Jawab

BALIILU Tayang

:

Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 bertempat di Puspem Badung, Senin (18/1).

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengingatkan kepada para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk senantiasa menunjukkan integritas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan danah hibah pariwisata tahun 2020 yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

“Tolong kepada teman- teman perangkat daerah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, pastikan dokumennya dan foto- fotonya lengkap sehingga terlihat kerjanya bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa kita benar- benar punya integritas dan bertanggung jawab terhadap dana hibah yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat,” tegas Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 bertempat di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (18/1).

Rapat juga dihadiri oleh Plt. Kadis Pariwisata yang juga Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan, Inspektur Luh Suryaniti, Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha dan perwakilan dari perangkat daerah terkait lainnya.

Lebih lanjut Sekda Adi Arnawa menyampaikan kunci daripada keberhasilan dan kecepatan pelaporan sangat tergantung kepada pimpinan perangkat daerah dan termasuk  wajib pajak yang menerima hibah pariwisata ini. “Saya berharap secepat- cepatnya kita eksekusi sehingga dari segi pertanggungjawaban kita aman dan kita menunggu hasil laporan kita kepada Kementerian Keuangan,” katanya.

Untuk itu pihaknya meminta kepada Inspektur untuk dilakukan secara paralel bergerak cepat sehingga akhir bulan ini sudah selesai melakukan semuanya. “Hasil daripada pelaksanaan ini tolong format terkait pelaporan ini menjadi kunci penting dalam rangka untuk akuntabilitas pertanggungjawabannya nanti. Kita harus antisipasi sehingga apa pun tahapan- tahapan yang dilakukan dan termasuk mungkin berapa realisasi yang telah dilakukan tolong disampaikan sejelas- jelasnya. Saya pastikan akhir bulan ini sudah kelar semua,” tegasnya.

Baca Juga  Diresmikan Presiden, Gubernur Koster Turut Ikuti Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia secara Virtual

Sementara itu Plt. Kadis Pariwisata Cokorda Raka Darmawan mengatakan pemerintah daerah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata kepada Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari. Namun diingatkan kalau kegiatan sudah selesai dilaksanakan kita dan laporan sudah dipersiapkan oleh perangkat daerah sehingga tidak perlu menunggu batas akhir karena masih banyak tugas- tugas lain yang perlu diselesaikan.

Ditambahkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan harus dilakukan review dulu oleh Inspektorat. “Untuk itu kami harapkan nanti masukan dari Ibu Inspektur dan Bapak Sekda, kira- kira kapan perangkat daerah bisa menyetor laporannya kepada Inspektorat untuk di review sebelum diserahkan ke BPKAD,” harapnya.

Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata ini menurut Cok Raka Darmawan wajib disetorkan kembali dari pemerintah daerah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan ini tugas dari BPKAD untuk memastikan.

“Nanti tolong dipastikan oleh BPKAD bagaimana mekanisme pengembaliannya ke RKUN, untuk memastikan pelaksanaan hibah pariwisata ini berjalan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang sudah ditentukan,” katanya.

Terkait dengan realisasi hibah kepada pengusaha hotel dan restoran, dikatakan Cok Raka Darmawan, dari 1.621 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terealisasi hanya sejumlah 929 hotel dan restaurant. “Yang tidak terealisasi ini karena tidak melengkapi persyaratan dan tidak mengambil hibah,” pungkasnya. (bt)

PARIWISATA

Usulkan Medical Destination, Wagub Bali Terapkan Konsep Padma Bhuana dalam Seimbangkan Kehidupan Masyarakatnya

Published

on

By

de
Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati saat menerima audiensi secara virtual dari Yayasan Bina Bangsa Unggul, di ruang kerjanya, Kamis (4/3).

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan Bali memiliki perbedaan yang terletak pada kekuatan budaya dalam menarik kunjungan wisatawan jika dibandingkan dengan destinasi pariwisata termasuk pengembangan 10 Bali baru yang dilakukan di sepuluh wilayah di luar Pulau Bali.

Jika dibandingkan dengan alam yang ada di luar Pulau Bali maka mereka jauh lebih indah, tetapi Bali memiliki budaya dan keramahan masyarakat dalam menghadapi dan memadukan diri dengan lingkungan alam semestanya. Sehingga pihaknya sangat mengapresiasi keinginan Yayasan Bina Bangsa Unggul untuk Bali memiliki Medical Destination. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi secara virtual dari Yayasan Bina Bangsa Unggul, di ruang kerjanya, Kamis (4/3).

Bali yang kunjungan wisatawannya cukup tinggi sebelum pandemi Covid-19, pada hakikatnya harus memiliki medical destination agar mereka yang berkunjung ke Bali dan warga Bali yang ingin mendapatkan penanganan penyakit krusial tidak harus pergi ke Singapura ataupun Australia, sedangkan Bali juga memiliki tenaga dokter yang cukup banyak sebagai penunjang medical destination.

Ditambahkannya, Bali dengan 10% alam buatan tentu saja masih kalah jauh dengan tempat atau destinasi lainnya, namun masyarakat yang ramah dengan rasa toleransi yang tinggi serta adat istiadat yang kental menjadikan Bali memiliki kelebihan dan ketertarikan untuk dikunjungi.

Dengan visinya Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang merupakan penegasan konsep Tri Hita Karana dengan kaitannya terhadap turunan konsep tata ruang di Bali nantinya.

Turunan dari konsep tradisi kami kembali ke tanah atau konsep padma bhuana atau teratai dengan implementasi dengan tata ruang sangat harmoni dengan alam. Konsep ini merupakan turunan dari konsep Tri Hita Karana yakni dengan Bali ini dari karakter wilayah yang memiliki kekuatan spiritual yang mengatur Bali dengan sembilan (9) dewa sebagai penjaganya. “Namun kita fokus kepada lima (5) dewa saja. Yang mana tengah ada Dewa Ciwa yang kekuatannya adalah seni dan budaya yang nantinya akan dikembangkan di kawasan Gianyar dan Klungkung. Yakni Klungkung akan segera dibangun Pusat Kesenian Bali di atas lahan seluas 275 hektar, sedangkan pusat kesenian akan digarap di Ubud,” ungkap Wagub Cok Ace.

Baca Juga  Pemerintah Pusat Setujui Hibah Pariwisata untuk Bali sebesar 1,183 Triliun

Kawasan utara yang merupakan letak Dewa Wisnu akan berfokus kepada sumber daya air yang dijadikan pusat konservasi alam, yakni kawasan Bedugul dan Batur. Sehingga bagi wisatawan yang berkunjung di wilayah ini adalah mereka yang ingin berbaur dengan alam langsung.

Kawasan timur yang merupakan letak Dewa Iswara sebagai tempat terbitnya matahari dianggap sebagai kawasan suci. Di belahan timur Bali nampak sangat banyak didirikan pura Sad Kahyangan yang menjadi pusat spiritual bagi masyarakat Hindu di Bali.

Sedangkan selatan yang merupakan tempat Dewa Brahma dipercaya sebagai dapurnya Pulau Bali. Dimana wisatawan yang masuk ke Bali melalui pintu Bandara Ngurah Rai terletak di selatan, dan mereka sebagian besar memilih tinggal di hotel yang tersedia di kawasan Badung dan juga Sanur.

Sehingga devisa yang masuk ke Bali melalui belahan Bali bagian selatan akan diatur juga bagi tujuh (7) kabupaten lain yang ada di Bali.

Dan barat sebagai tempatnya Dewa Mahadewa merupakan kawasan yang nantinya akan dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan karena Bali Barat juga memiliki wilayah laut yang menghubungkan Bali dengan Jawa. Sehingga dengan diterapkannya konsep padma bhuana ini diharapkan mampu menyeimbangkan Bali. (gs)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

DTW Tanah Lot Antusias Menyambut Program Free Covid Corridor

Published

on

By

de
Manager Operasional DTW Tanah Lot I Wayan Sudiana, S.E.

Tabanan, baliilu.com –  Setelah kurang lebih setahun pariwisata Bali mengalami keterpurukan akibat Covid-19, Program Free Covid Corridor menjadi harapan baru membangkitkan semangat bagi para pelaku pariwisata termasuk DTW Tanah Lot.

I Wayan Sudiana, S.E. selaku manager operasional DTW Tanah Lot (menggantikan manager operasional sebelumya alm. I Ketut Toya Adnyana, S.P.) memaparkan, DTW Tanah Lot sangat menyambut baik dan antusias dengan program Free Covid Corridor yang dicanangkan Kemenparekraf. Program yang rencananya pertama kali dimulai dari Bali.

Program Free Covid Corridor ini, lanjut Sudiana, tentunya harus didukung oleh stigma positif pasar tentang keamanan pelaku pariwisata dan stake holder lainnya di Bali. Dengan sudah dimulainya vaksinasi beberapa pihak dan vaksinasi untuk pelaku pariwisata akan ditargetkan Maret ini akan semakin menambah keyakinan program ini akan berjalan sesuai harapan.

‘’Menurut kami vaksinasi untuk pelaku pariwisata merupakan satu langkah kolosal untuk kebangkitan pariwisata dan memunculkan stigma positif untuk segera terwujudnya program Free Covid Corridor dan travel bubble nantinya,’’ ujarnya.

Sudiana berharap jika vaksinasi sudah dilaksanakan dan pemerintah daerah bisa menekan penyebaran virus Corona ini, maka akan mulai muncul zona hijau di daerah-daerah di Bali. Dan, pembukaan pintu wisatawan mancanegara pun bisa segera dilakukan.

Untuk menghadapi ledakan wisatawan baik domestik dan mancanegara, DTW Tanah Lot sendiri, kata Manager Sudiana, sudah melakukan berbagai usaha dan kini mendapat sertifikat kelayakan dari pemerintah daerah serta sertifikat CHSE dari Kemenparekraf RI. 

‘’Di samping persiapan yang telah kami  lakukan juga tentunya lebih menekankan kedisiplinan pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan baik untuk wisatawan maupun stake holder yang ada di DTW Tanah Lot. Selama ini kami sudah menjalankan sesuai standar CHSE seperti pengecekan suhu tubuh, menjaga jarak, rutin mencuci tangan atau penggunaan hand sanitizer, menghindari kerumunan, serta memakai masker dengan benar,’’ katanya.

Baca Juga  Kadis Kominfos Gede Pramana Ikuti Monev KIP Tahapan Pemeringkatan Badan Publik

Wayan Sudiana juga mengatakan selain penyediaan wastafel dan hand sanitizer di pos-pos strategis sampai ke areal pantai, serta imbauan rutin dilakukan lewat pengeras suara, juga melakukan pendekatan langsung kepada pengunjung yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Protokol kesehatan ini tidak hanya berlaku untuk wisatawan dan stake holder, juga seluruh staff DTW Tanah Lot.

‘’Menjaga dan merawat kawasan DTW Tanah Lot ini  tetap kami lakukan walapun kunjungan masih belum normal,’’ ujarnya.

Sudiana menegaskan, sebagai pelaku pariwisata tentunya sangat berharap pandemi ini bisa segera berlalu dan kondisi pariwisata bisa berangsur-angsur pulih. Sehingga wisatawan mancanegara bisa segera berkunjung khususnya ke DTW Tanah Lot. ‘’Karena pariwisata ini sangat mempengaruhi perekonomian Bali pada umumnya,” pungkas Wayan Sudiana. (eka)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Gubernur Koster Tegaskan Dua Asita di Bali harus Bersatu

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima para Ketua Umum DPD Asita baik yang menamakan diri DPD Asita Bali, Komang Banuartha maupun DPD Asita 71, Putu Winastra di Rumah Jabatan, Jaya Sabha Senin (1/3).

Denpasar, baliilu.com – Dua Asita di Bali harus bersatu, bagaimanapun caranya. Asita bersatu mutlak harus dilakukan, jika Asita bersatu maka pelaku usaha akan merasa nyaman.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima para Ketua Umum DPD Asita baik yang menamakan diri DPD Asita Bali, Komang Banuartha maupun DPD Asita 71, Putu Winastra di Rumah Jabatan, Jaya Sabha, Senin (1/3).

“Malu kita kalau di Bali ada dua Asita, jika ekosistem pariwisata Bali kurang bagus maka akan memiliki dampak buruk terhadap citra pariwisata Bali, begitu sebaliknya jika ekosistem pariwisata bagus, maka wisatawan pasti akan datang ke Bali, maka dari itu Asita bersatu mutlak harus dilakukan,” tegas orang nomor satu di Bali tersebut.

Gubernur Bali yang saat itu didampingi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa, anggota Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Pariwisata antara lain, IGAN Rai Surya Wijaya, Gst. Kade Sutawa dan I Ketut Jaman menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang melakukan pembenahan kepariwisataan Bali dengan mengeluarkan beberapa perda seperti Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali, Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, dan Pergub Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Saat ini juga sedang disiapkan tatanan pelaksanaan perda dan pergub kepariwisataan Bali tersebut.

Pemprov Bali juga sedang membangun sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas termasuk SDM yang dimiliki Asita Bali. Dalam usaha menata kepariwisataan Bali yang beberapa tahun terakhir tampak lepas kontrol, maka seluruh pelaku pariwisata yang ada di Bali harus solid. “Jika ada organisasi/ asosiasi pariwisata di Bali yang terpecah, maka usaha untuk membangun kepariwisataan budaya Bali yang berkualitas dan berkelanjutan akan jauh dari harapan dan hal tersebut juga mencoreng citra kepariwisataan Bali baik di Indonesia maupun di mata internasional,” jelas Koster.

Baca Juga  Pemerintah Pusat Setujui Hibah Pariwisata untuk Bali sebesar 1,183 Triliun

“Semua pelaku usaha perjalanan wisata yang ada di bawah Asita harus saling berteman. Kalau Asita Bali tidak bersatu malulah kita dengan pemerintah pusat. Silakan buat musdalub tapi sebelum musdalub silakan berembug dulu mulai dari pengurus terbatas untuk menemukan titik temu kemudian baru disampaikan ke anggota, supaya musdalub yang dilaksanakan bisa berjalan lancar,” tambah Gubernur asal Sembiran tersebut.

Sementara itu, ketua Asita 71 Putu Winastra menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali yang sudah memiliki perhatian sangat besar terhadap kondisi Asita Bali saat ini. Secara prinsip ia sangat setuju untuk mempersatukan DPD Asita Bali dan siap akan melaksanakan apa yang telah diinstruksikan Gubernur. Pada kesempatan tersebut Winastra mohon agar Pemerintah Provinsi Bali dapat memfasilitasi pelaksanaan musdalub yang akan dilaksanakan.

Senada dengan Winastra, ketua Asita Bali Komang Banuartha juga menyatakan kesiapannya untuk menjalankan semua arahan Gubernur. (gs)

Lanjutkan Membaca