Jembrana, baliilu.com – Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali terus mendorong percepatan implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui kegiatan Aksi Sosial (Aksos) “Membina dan Berbagi” yang digelar di Kabupaten Jembrana, Senin (8/6/2026). Selain memberikan edukasi terkait transformasi Posyandu, kegiatan ini juga diisi dengan penyaluran bantuan sembako kepada para kader Posyandu.

Kegiatan dilaksanakan di dua lokasi, yakni Wantilan Pura Desa lan Puseh Desa Pekraman Dauhwaru dan Wantilan Pura Desa lan Puseh Desa Pekraman Kerta Jaya, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana. Sebanyak 120 kader Posyandu dari sejumlah desa dan kelurahan mengikuti kegiatan tersebut.

Pengarah Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menegaskan bahwa transformasi Posyandu menjadi lembaga yang menangani enam bidang SPM merupakan langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya, kader Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam mendukung pembangunan di tingkat desa melalui pola kerja yang kolaboratif dan terintegrasi.

“Dengan pembagian tugas berdasarkan masing-masing bidang Standar Pelayanan Minimal, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti melalui sinergi antara kader, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait,” ujarnya saat memberikan arahan kepada peserta.

Ia menjelaskan, transformasi Posyandu bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak, ibu, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, Posyandu diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan di lingkungannya masing-masing.

Lebih lanjut, Putu Anom Agustina menyampaikan bahwa Posyandu saat ini diharapkan menjadi pusat layanan informasi berbasis data yang mampu menangkap dan menampung aspirasi masyarakat. Data yang dihimpun kader Posyandu dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Menurutnya, Posyandu juga harus mengedepankan pendekatan adaptif dan responsif. Adaptif berarti mampu menyesuaikan pelayanan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan, sedangkan responsif berarti cepat mengidentifikasi permasalahan serta mendorong penyelesaiannya secara terstruktur dan berkelanjutan.

Saat ini, Posyandu telah bertransformasi dari Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang menangani enam bidang SPM, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Made Dwi Dewata, menekankan pentingnya validitas data yang diperoleh kader di lapangan. Menurutnya, seluruh informasi yang berhasil dihimpun akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mengajak para kader untuk turut aktif menyosialisasikan pengelolaan sampah berbasis sumber kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong terciptanya lingkungan yang bersih sekaligus mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

Pada kesempatan tersebut, para peserta memperoleh pembekalan mengenai implementasi Program Posyandu 6 SPM sekaligus menerima bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu untuk masing-masing kader. Secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan di Kabupaten Jembrana mencapai 3.600 kilogram beras, 7.200 butir telur, dan 240 kotak susu.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Jembrana, Ny. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, mengungkapkan bahwa Kabupaten Jembrana saat ini memiliki 329 Posyandu dengan jumlah kader mencapai 2.648 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 Posyandu telah melaksanakan Program Posyandu 6 SPM.

Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan TP Posyandu Provinsi Bali. Menurutnya, kolaborasi dan pendampingan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan untuk mempercepat implementasi Program Posyandu 6 SPM di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.

Melalui kegiatan Aksos Membina dan Berbagi, TP Posyandu Provinsi Bali berharap pemahaman kader terhadap transformasi Posyandu semakin meningkat sehingga mampu memperkuat kualitas pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat di Kawasan Tukad Bindu, Kelurahan Kesiman, Denpasar, Selasa (9/6). Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH, Jumhur Hidayat bersama jajaran turut menanam pohon langka, yakni cendana, gaharu dan pala serta berdialog bersama komunitas masyarakat peduli lingkungan.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Pejabat Utama Kementerian LH, Kadis DLHK Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara (Pusdal LH Bali Nusra) saat ini dijabat oleh Ni Nyoman Santi, Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, Plt. Kadis PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, komunitas masyarakat peduli lingkungan serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan local wisdom yang sangat berharga dalam menjaga kelestarian lingkungan, dan salah satu contoh yang patut diapresiasi adalah yang dilakukan oleh Tukad Bindu di Denpasar. Kearifan lokal yang tumbuh dari masyarakat terbukti mampu menjadi fondasi kuat dalam membangun kesadaran kolektif untuk merawat sungai dan lingkungan secara berkelanjutan.

“Model seperti ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat,” ujar Jumhur Hidayat.

Menurutnya, keberhasilan Tukad Bindu menjadi bukti bahwa tata kelola sungai yang baik dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan warga setempat.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Tukad Bindu yang telah berhasil membangun partisipasi masyarakat melalui pendekatan local wisdom dalam tata kelola lingkungan, khususnya pengelolaan sungai. Upaya ini tidak hanya menjaga fungsi ekologis sungai, tetapi juga memperkuat nilai sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” katanya.

Jumhur menambahkan bahwa praktik baik yang dikembangkan di Tukad Bindu layak menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan di Tukad Bindu dapat diadopsi dan direplikasi oleh berbagai daerah sebagai contoh tata kelola sungai yang berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

“Pemerintah mendorong lahirnya lebih banyak inisiatif serupa agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan selamat datang kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, di Kota Denpasar. Menurutnya, kehadiran Menteri LH menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup di Kota Denpasar. Kehadiran beliau merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai upaya pelestarian lingkungan yang selama ini kami lakukan bersama masyarakat,” ujarnya.

Jaya Negara menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, serta masyarakat perlu terus dioptimalkan demi menjaga keberlangsungan ekologi dan kelestarian lingkungan.

“Kami sangat mengapresiasi Pak Menteri sudah berkenan menerima usulan, saran, dan masukan dari komunitas peduli lingkungan di Kota Denpasar. Tentu hal tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi kami dalam meningkatkan tata kelola lingkungan ke depan. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis berbagai program pelestarian lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Serta Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali yang berlangsung di Hotel The Meru Sanur, Selasa (9/6).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohamad Jumhur Hidayat, dan dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Enik Ermawati, serta para pelaku usaha pariwisata, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup telah menjalin kolaborasi yang kuat dalam upaya penanganan persoalan sampah, khususnya di sektor Horeka yang menjadi salah satu penopang utama industri pariwisata Bali.

“Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam penanganan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe. Tim kami juga telah beberapa kali turun langsung melakukan peninjauan serta memberikan pendampingan terkait arahan dan perhatian yang diberikan kepada pelaku industri pariwisata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, dalam satu tahun terakhir terdapat empat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di sejumlah destinasi wisata yang sedang dalam proses penutupan, yakni TPA Suwung di Bali, TPA Piyungan di Yogyakarta, TPPAS Regional Sarimukti di Jawa Barat, dan TPSA Cipeucang di Tangerang Selatan, Banten.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam mencari solusi bersama terhadap persoalan sampah yang dihadapi Bali sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia.

“Masalah sampah adalah persoalan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini seluruh kendala komunikasi dapat teratasi dan kita bisa bergerak bersama dalam menciptakan Bali yang bersih dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Mohamad Jumhur Hidayat, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi konkret dalam pengelolaan sampah.

Dalam kunjungannya ke Bali, Menteri Jumhur meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan sampah seperti TPST, TPS-3R, serta TPA Suwung. Dari hasil peninjauan tersebut, ia mengapresiasi upaya pemilahan sampah yang telah dilakukan masyarakat Bali.

“Saya melihat semangat dan upaya masyarakat Bali dalam memilah sampah sangat menggembirakan. Jika gerakan ini terus diperkuat, saya optimistis persoalan sampah dapat diselesaikan secara bertahap,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga citra positif Bali sebagai destinasi wisata dunia dengan menyelesaikan persoalan sampah secara bersama-sama.

“Rapat ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi mencari solusi. Dalam proses transisi pengelolaan sampah, kita juga tidak boleh mengabaikan masyarakat yang selama ini terlibat di dalamnya. Justru harus diberikan ruang agar dapat berkembang dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik,” tegasnya.

Menteri Jumhur turut mengapresiasi langkah Kota Denpasar yang telah mengaktifkan 23 unit TPS-3R sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya mampu mengurangi timbunan sampah di TPA, tetapi juga menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti kompos, media tanam, hingga bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Usai mengikuti rapat koordinasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Ida Bagus Putra Wirabawa menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber serta mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

“Yang ditutup bukan TPA-nya, tetapi sistem open dumping sesuai arahan Bapak Menteri. Komitmen Kota Denpasar adalah mengoptimalkan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya, baik di sektor Horeka maupun seluruh lapisan masyarakat. Pelaku usaha juga telah menunjukkan komitmen untuk turut melakukan pengurangan dan pengolahan sampah,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Denpasar akan terus melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan bersama sektor pariwisata guna memastikan komitmen pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara konsisten demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (eka/bi)