Denpasar, baliilu.com – Kantor PerwakilanBank Indonesia Provinsi Bali mencatat sampai saat ini sudah 66 ribu UMKM dan merchant di Bali memanfaatkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu. Atau Bali termasuk peringkat ke-7 pengguna QRIS dari 34 kota yang ada di Indonesia.
“Setiap
hari nambah terus merchant-merchant di Bali. Masyarakat sangat
antusias menggunakan QRIS ini karena mudah dan banyak memberikan manfaat,” ucap
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat seminar
“QRIS dan Lembaga Keuangan Mikro”, Kamis (27/2-2020) di gedung
Dharma Negara Alaya (DNA) Lumintang Denpasar.
Seminar yang dihadiri anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Asisten Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Pungky Purnomo Wibowo dan Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma ini dirangkai dengan HUT ke-232 Kota Denpasar.
Sehari sebelumnya, Rabu (26/2-2020)
di tempat yang sama juga digelar talkshow “Belanja Praktis Dengan QRIS” yang
dominan diikuti ibu-ibu PKK dan milenial. Selain talkshow
dan seminar, juga digelar pameran UMKM QRIS dan Perbankan untuk dapat secara
langsung merasakan pengalaman bertransaksi menggunakan QRIS.
Menurut Trisno
Nugroho dalam waktu dekat, sekitar 150 koperasi dan 1.300 LPD di Bali juga akan
menggunakan QRIS. Termasuk Pemerintah Kota Denpasar segera memanfaatkan QRIS
untuk pembayaran berbagai perizinan oleh masyarakat.
“BI Bali
selama ini juga telah menjadi contoh atau model bagaimana mengampanyekan QRIS
kepada masyarakat dan kami harapkan terus bisa bertambah. Bali sering menjadi
contoh dalam rapat-rapat di kantor pusat,” ujarnya.
Trisno mengatakan seminar ini
fokus pada peluang dan potensi pemanfaatan QRIS sebagai salah satu kanal
pembayaran non-tunai dalam mendorong lembaga-lembaga keuangan mikro guna
meningkatkan kinerja lembaga yang juga mampu memberi kontribusi positif
terhadap peningkatan perekonomian Bali.
Hingga Februari ini, jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali tercatat 66
ribu merchant. Merchant di sini tidak hanya
pedagang, tetapi juga tempat ibadah, kantin dan koperasi di lingkungan
sekolah/universitas hingga destinasi wisata.
Merchant pedagang pun
bervariasi dari mulai pedagang di pusat-pusat perbelanjaan modern, pedagang
UMKM khas daerah. Bahkan hingga pedagang pasar tradisional yang saat ini sudah
bisa dijumpai di Pasar Rakyat Phula Kerti dan Pasar Ikan Kedonganan. Selain
itu, 260 QRIS juga telah terpasang di pura, masjid, gereja, dan vihara di
seluruh wilayah Bali sebagai wadah donasi digital.
“Kami juga mengucapkan selamat
datang kepada Gerakan Koperasi yang dengan antusias mengikuti seminar. Hubungan
koperasi yang cenderung lebih informal kepada masyarakat kami yakini dapat
mengakselerasi proses pengenalan layanan-layanan baru, salah satunya produk
kebijakan sistem pembayaran baru BI yaitu QRIS,” ujar Trisno.
Dijelaskan QRIS bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan, keamanan, dan kecepatan
bertransaksi yang terus meningkat seiring dengan disrupsi teknologi digital,
selain untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas di dunia sistem
pembayaran berbasis QR Code,” ujar Trisno.
Trisno juga mengucapkan
terimakasih kepada anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya yang telah memberikan materi seminar Peran dan Regulasi Sistem Pembayaran,
dimana wakil dari Komisi 11 ini mendukung BI untuk mendorong digitaliasi pembayaran.
Mengamankan BI dalam rangka terus mendigitalisasi ekonomi Indonesia. ‘’Tanpa undang-undang
kita susah. Pak Agung terus mengawal BI termasuk Bali,’’ ucapnya.
Agung Wirajaya melihat QRIS yang sedang dilaunching, diperkenalkan kepada masyarakat adalah bentuk nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Ini memerlukan wujud jangan sampai kita menerima system perbankan dari luar negeri. Ini kemajuan daripada SDM kita yang sudah sangat mumpuni. Karena ini menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Digitilasi ini memudahkan kita untuk melakukan transaksi keuangan, tidak membawa uang terlalu banyak, cukup satu smart phone bisa terintegrasi secara keseluruhan.
Sementara itu Asisten Gubernur
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta berharap berbagai
pencapaian yang telah diperoleh saat ini akan terus dapat ditingkatkan di masa
mendatang guna mendorong perekonomian dan kesejahteraan warga Denpasar dan
masyarakat Bali ke arah yang lebih baik lagi.
“Saat ini kita sedang mengalami transformasi digital di berbagai aspek kehidupan. Digitalisasi telah mengubah konsep bagaimana proses bisnis dilaksanakan, bagaimana perusahaan berinteraksi dan bagaimana konsumen akan mendapatkan layanan, informasi, dan barang,” ujarnya.
Hal ini sebagai dampak dari
inovasi teknologi yang berkembang pesat, perubahan perilaku masyarakat dan
dunia usaha ke arah digital sehingga otoritas kebijakan berinovasi merespons
perubahan-perubahan tersebut untuk kebaikan bangsa.
QRIS jelasnya merupakan standar
pembayaran berbasis QR Code yang akan menjadi rujukan berbagai penyelenggara
pembayaran dengan menggunakan Hand Phone, baik oleh bank atau bukan bank.
“Dengan QRIS, kita dapat mendorong kemajuan sektor UMKM termasuk koperasi, yang
tentunya mempercepat akses keuangan bagi pelaku usaha dimanapun dan siapapun
dia, sehingga membantu peningkatan aktivitas inklusi ekonomi, dimana pelaku
usaha tersebut berada,” tambah Filianingsih yang kemudian mengajak audien
melakukan gerakan tangan QRIS sambil menyebutkan dalam bahasa Bali ‘’NGIRING
SARENG NGANGGEN QRIS’’.
Hingga saat ini merchant yang
sudah terdaftar dan memasang QRIS di lokasi mencapai 2,8
juta di seluruh Indonesia dan di 348 kota kabupaten termasuk di kepulauan
Seribu dan Mentawai. Sementara di Provinsi Bali tercatat 66.000
merchant dan terus meningkat dari hari ke hari dan di Kota
Denpasar sendiri mencapai lebih dari 33.000 merchant
QRIS. “Saat ini, QRIS juga sudah dapat dibaca oleh turis China dengan
menggunakan Wechat, sehingga transaksi turis China termonitor oleh kita,”
jelasnya. (GS)
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja. (Foto: dok)
Denpasar, baliilu.com – Optimisme konsumen di Bali tetap solid memasuki tahun 2025. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Bali bulan Desember 2024, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat berada dalam zona optimis yaitu sebesar 139,5. Meskipun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu sebesar 143,1 namun angka ini masih berada di atas 100 yang mencerminkan kepercayaan masyarakat Bali terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan bahwa secara nasional, IKK tercatat meningkat menjadi 127,7 dari 125,9 di bulan sebelumnya, menunjukkan sentimen positif konsumen di berbagai wilayah Indonesia. Survei Konsumen merupakan survei bulanan Bank Indonesia untuk mengetahui tingkat keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.
‘‘Keyakinan konsumen Bali tetap kokoh meski menghadapi tantangan global dan nasional. Hal ini didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali di angka 2,34% (yoy) pada Desember 2024, masih berada pada rentang target inflasi sebesar 2,5% ± 1%, serta adanya momentum positif dari perayaan Natal dan Tahun Baru,‘‘ ujar Erwin Soeriadimadja melalui siaran pers, Senin (20/1).
Erwin lanjut menegaskan bahwa capaian positif di Bali didorong oleh meningkatnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), terutama pada sektor lapangan kerja dan pendapatan. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja tumbuh 2,5% (mtm) menjadi 143,0, sementara Indeks Penghasilan Saat Ini meningkat 1,8% (mtm) menjadi 139,5.
Namun demikian, sebutnya, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) mengalami penurunan dari 154,3 menjadi 146,3 (-5,2% mtm). Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan IEK meliputi Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja yang turun 7,1% menjadi 143,5, Ekspektasi Kegiatan Usaha yang turun 5,5% menjadi 147,0, serta Ekspektasi Penghasilan yang turun 2,9% menjadi 148,5. ‘‘Penurunan ini mencerminkan kehati-hatian konsumen terhadap kondisi ekonomi dalam enam bulan mendatang, seiring dengan tantangan ekonomi global yang terus berkembang,‘‘ ujar Erwin.
Bank Indonesia menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi Bali untuk mendukung daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali akan berkontribusi positif terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi, dan produktivitas ekonomi Bali. Sentimen positif konsumen yang tetap terjaga diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan, di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang penuh tantangan.
‘‘Sinergi bersama Bank Indonesia, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat,‘‘ pungkasnya. (gs/bi)
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran di Provinsi Bali diprakirakan terus tumbuh, tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali pada Desember 2024 yang diprakirakan sebesar 118,2 atau secara tahunan tumbuh 8,7% (yoy). Hal ini menunjukkan kinerja penjualan eceran di Provinsi Bali terus meningkat atau berada di level optimis (>100).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui siaran pers pada Senin, 20 Januari 2025 mengatakan bahwa prediksi peningkatan kinerja ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi Bali yang solid dan peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung pada akhir tahun. ‘‘Sebagai contoh, kebijakan penurunan tarif tiket pesawat sebesar 10% selama perayaan Natal dan Tahun Baru mampu menjadi katalisator utama dalam peningkatan konsumsi di Provinsi Bali,‘‘ ujar Erwin Soeriadimadja.
Erwin Soeriadimadja lanjut menegaskan bahwa data Angkasapura menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan asing pada Desember 2024 sebesar 4,69% (yoy) atau sebanyak 1,07 juta wisatawan. Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.
Dikatakan, prakiraan meningkatnya penjualan eceran di Bali pada Desember 2024 didorong oleh pertumbuhan Sub-Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi meningkat sebesar 5,5% (mtm), Bahan Bakar Kendaraaan Bermotor meningkat sebesar 4,4% (mtm), Sandang meningkat sebesar 3,8% (mtm), Barang Lainnya meningkat sebesar 2,2% (mtm), Makanan, Minuman dan Tembakau serta Barang Budaya dan Rekreasi masing-masing meningkat sebesar 1,1% (mtm), serta Suku Cadang dan Aksesori meningkat sebesar 0,6% (mtm). ‘‘Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi terjadi secara merata, tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu,‘‘ kata Erwin Soeriadimadja.
Sementara itu, sebutnya, pada November 2024, IPR tercatat sebesar 117,2 atau secara tahunan tumbuh 10,1% (yoy). Sejalan dengan Bali, penjualan eceran secara nasional pada bulan November 2024 juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy). Prospek penjualan eceran di Bali ke depan juga diprakirakan tetap baik. Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap pertumbuhan penjualan dalam jangka pendek dan menengah.
Erwin Soeriadimadja menyatakan bahwa responden memprakirakan penjualan pada 6 bulan ke depan di bulan Mei 2025 meningkat sebesar 188,0, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar 180,0 (IEP > 100). Peningkatan IEP mengindikasikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Bali akan terus berlanjut.
Dalam menjaga kinerja penjualan eceran dan tingkat konsumsi masyarakat, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali senantiasa bersinergi dalam mengawal kestabilan harga, memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan menjaga ekonomi Bali agar terus bergerak dalam jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. (gs/bi)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga Provinsi Bali pada Desember 2024 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali menurun menjadi 2,34% (yoy) dari 2,50% (yoy) pada November 2024, didukung oleh upaya Pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga barang dan jasa pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui siaran pers Jumat (3/1) mengatakan secara keseluruhan tahun, inflasi Provinsi Bali tahun 2024 tersebut lebih rendah dari inflasi tahun 2023 sebesar 2,77% (yoy). Sementara itu, pada tingkat Nasional, inflasi bulanan pada Desember 2024 tercatat sebesar 0,44% (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 1,57% (yoy). Inflasi yang terjaga dalam rentang sasaran didukung oleh upaya pengendalian inflasi yang terus diperkuat melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Secara spasial, seluruh kota penghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan. Kota Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm) atau 2,69% (yoy), demikian pula dengan Kabupaten Badung mengalami inflasi sebesar 0,37% (mtm) atau 1,98% (yoy).
Lebih lanjut, Erwin menyampaikan Kabupaten Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,49% (mtm) atau 2,44% (yoy) dan Kota Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm) atau 1,93% (yoy). Secara keseluruhan tahun, inflasi Kota Denpasar dan Singaraja lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang masing-masing sebesar 2,54% (yoy) dan 4,31% (yoy).
‘‘Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2024,‘‘ ujar Erwin Soeriadimadja.
Berdasarkan komoditasnya, kata Erwin, inflasi Desember 2024 terutama bersumber dari kenaikan harga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau. Kenaikan harga komoditas hortikultura dan sayuran disebabkan oleh berakhirnya periode panen disertai faktor cuaca yang menghambat produksi. Di sisi lain, laju inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga daging babi, tarif angkutan udara, daging ayam ras, kangkung, dan beras. Penurunan tarif angkutan udara disebabkan oleh kebijakan penurunan harga tiket pesawat pada periode Natal dan Tahun Baru sebesar 10%.
Ke depan, Erwin menegaskan bahwa terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti kenaikan permintaan menjelang libur panjang pada akhir Januari 2025, berlanjutnya kenaikan harga komoditas hortikultura seiring dengan berakhirnya panen dan faktor cuaca. ‘‘Selain itu, berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren harga global dan kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) yang berpotensi mempengaruhi harga minyak goreng,‘‘ ujarnya.
Meski demikian, beberapa faktor diprakirakan dapat mendukung terkendalinya inflasi, yakni perluasan areal tanam (PAT) padi di Bali yang telah mencapai 90,09% dari target Kementerian Pertanian, penguatan pasokan beras, kebijakan diskon tarif listrik, dan penurunan harga tiket pesawat pada periode tahun baru.
Untuk memitigasi risiko inflasi ke depan, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama seluruh Kabupaten/Kota di Bali dalam upaya pengendalian inflasi yang berkesinambungan. Kolaborasi antara seluruh TPID di Bali diwujudkan melalui implementasi kebijakan 4K, yang mencakup pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, serta Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) di lahan milik Pemerintah.
Erwin mengungkapkan, langkah-langkah lainnya meliputi penguatan pengawasan terhadap ketersediaan stok, perluasan distribusi cadangan pangan pemerintah melalui mitra distributor, Toko Pangan Kita, dan pengecer, serta optimalisasi bantuan transportasi guna memperlancar distribusi pangan. Selain itu, upaya peningkatan sarana dan prasarana produksi pangan, penyebaran informasi pasar murah kepada masyarakat diiringi imbauan untuk berbelanja secara bijak, serta penguatan data neraca pangan daerah dan integrasinya dengan data neraca pangan pusat terus dilanjutkan.
Dengan terus memperkuat implementasi kebijakan 4K, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%. (gs/bi)