Denpasar, baliilu.com – Kantor PerwakilanBank Indonesia Provinsi Bali mencatat sampai saat ini sudah 66 ribu UMKM dan merchant di Bali memanfaatkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu. Atau Bali termasuk peringkat ke-7 pengguna QRIS dari 34 kota yang ada di Indonesia.
“Setiap
hari nambah terus merchant-merchant di Bali. Masyarakat sangat
antusias menggunakan QRIS ini karena mudah dan banyak memberikan manfaat,” ucap
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat seminar
“QRIS dan Lembaga Keuangan Mikro”, Kamis (27/2-2020) di gedung
Dharma Negara Alaya (DNA) Lumintang Denpasar.
GERAK JARI QRIS: QRIS-kan Denpasar
Seminar yang dihadiri anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Asisten Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Pungky Purnomo Wibowo dan Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma ini dirangkai dengan HUT ke-232 Kota Denpasar.
Sehari sebelumnya, Rabu (26/2-2020)
di tempat yang sama juga digelar talkshow “Belanja Praktis Dengan QRIS” yang
dominan diikuti ibu-ibu PKK dan milenial. Selain talkshow
dan seminar, juga digelar pameran UMKM QRIS dan Perbankan untuk dapat secara
langsung merasakan pengalaman bertransaksi menggunakan QRIS.
Menurut Trisno
Nugroho dalam waktu dekat, sekitar 150 koperasi dan 1.300 LPD di Bali juga akan
menggunakan QRIS. Termasuk Pemerintah Kota Denpasar segera memanfaatkan QRIS
untuk pembayaran berbagai perizinan oleh masyarakat.
“BI Bali
selama ini juga telah menjadi contoh atau model bagaimana mengampanyekan QRIS
kepada masyarakat dan kami harapkan terus bisa bertambah. Bali sering menjadi
contoh dalam rapat-rapat di kantor pusat,” ujarnya.
Trisno mengatakan seminar ini
fokus pada peluang dan potensi pemanfaatan QRIS sebagai salah satu kanal
pembayaran non-tunai dalam mendorong lembaga-lembaga keuangan mikro guna
meningkatkan kinerja lembaga yang juga mampu memberi kontribusi positif
terhadap peningkatan perekonomian Bali.
Hingga Februari ini, jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali tercatat 66
ribu merchant. Merchant di sini tidak hanya
pedagang, tetapi juga tempat ibadah, kantin dan koperasi di lingkungan
sekolah/universitas hingga destinasi wisata.
Merchant pedagang pun
bervariasi dari mulai pedagang di pusat-pusat perbelanjaan modern, pedagang
UMKM khas daerah. Bahkan hingga pedagang pasar tradisional yang saat ini sudah
bisa dijumpai di Pasar Rakyat Phula Kerti dan Pasar Ikan Kedonganan. Selain
itu, 260 QRIS juga telah terpasang di pura, masjid, gereja, dan vihara di
seluruh wilayah Bali sebagai wadah donasi digital.
“Kami juga mengucapkan selamat
datang kepada Gerakan Koperasi yang dengan antusias mengikuti seminar. Hubungan
koperasi yang cenderung lebih informal kepada masyarakat kami yakini dapat
mengakselerasi proses pengenalan layanan-layanan baru, salah satunya produk
kebijakan sistem pembayaran baru BI yaitu QRIS,” ujar Trisno.
Dijelaskan QRIS bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan, keamanan, dan kecepatan
bertransaksi yang terus meningkat seiring dengan disrupsi teknologi digital,
selain untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas di dunia sistem
pembayaran berbasis QR Code,” ujar Trisno.
Trisno juga mengucapkan
terimakasih kepada anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya yang telah memberikan materi seminar Peran dan Regulasi Sistem Pembayaran,
dimana wakil dari Komisi 11 ini mendukung BI untuk mendorong digitaliasi pembayaran.
Mengamankan BI dalam rangka terus mendigitalisasi ekonomi Indonesia. ‘’Tanpa undang-undang
kita susah. Pak Agung terus mengawal BI termasuk Bali,’’ ucapnya.
Agung Wirajaya melihat QRIS yang sedang dilaunching, diperkenalkan kepada masyarakat adalah bentuk nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Ini memerlukan wujud jangan sampai kita menerima system perbankan dari luar negeri. Ini kemajuan daripada SDM kita yang sudah sangat mumpuni. Karena ini menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Digitilasi ini memudahkan kita untuk melakukan transaksi keuangan, tidak membawa uang terlalu banyak, cukup satu smart phone bisa terintegrasi secara keseluruhan.
Sementara itu Asisten Gubernur
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta berharap berbagai
pencapaian yang telah diperoleh saat ini akan terus dapat ditingkatkan di masa
mendatang guna mendorong perekonomian dan kesejahteraan warga Denpasar dan
masyarakat Bali ke arah yang lebih baik lagi.
“Saat ini kita sedang mengalami transformasi digital di berbagai aspek kehidupan. Digitalisasi telah mengubah konsep bagaimana proses bisnis dilaksanakan, bagaimana perusahaan berinteraksi dan bagaimana konsumen akan mendapatkan layanan, informasi, dan barang,” ujarnya.
Hal ini sebagai dampak dari
inovasi teknologi yang berkembang pesat, perubahan perilaku masyarakat dan
dunia usaha ke arah digital sehingga otoritas kebijakan berinovasi merespons
perubahan-perubahan tersebut untuk kebaikan bangsa.
QRIS jelasnya merupakan standar
pembayaran berbasis QR Code yang akan menjadi rujukan berbagai penyelenggara
pembayaran dengan menggunakan Hand Phone, baik oleh bank atau bukan bank.
“Dengan QRIS, kita dapat mendorong kemajuan sektor UMKM termasuk koperasi, yang
tentunya mempercepat akses keuangan bagi pelaku usaha dimanapun dan siapapun
dia, sehingga membantu peningkatan aktivitas inklusi ekonomi, dimana pelaku
usaha tersebut berada,” tambah Filianingsih yang kemudian mengajak audien
melakukan gerakan tangan QRIS sambil menyebutkan dalam bahasa Bali ‘’NGIRING
SARENG NGANGGEN QRIS’’.
Hingga saat ini merchant yang
sudah terdaftar dan memasang QRIS di lokasi mencapai 2,8
juta di seluruh Indonesia dan di 348 kota kabupaten termasuk di kepulauan
Seribu dan Mentawai. Sementara di Provinsi Bali tercatat 66.000
merchant dan terus meningkat dari hari ke hari dan di Kota
Denpasar sendiri mencapai lebih dari 33.000 merchant
QRIS. “Saat ini, QRIS juga sudah dapat dibaca oleh turis China dengan
menggunakan Wechat, sehingga transaksi turis China termonitor oleh kita,”
jelasnya. (GS)
Infografis indeks penjualan riil Provinsi Bali bulan Agustus 2026. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Juli 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,6 dan meningkat 1,7% (mtm), sekaligus mempertahankan level optimis (indeks >100). Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori sandang sebesar 7,9% (mtm), kategori makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,9% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,5% (mtm). Penguatan tersebut mencerminkan tetap kuatnya permintaan ritel pada periode libur sekolah serta meningkatnya aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode peak season. Kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan membaiknya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas sektor pariwisata yang tetap kuat. Di sisi lain, inflasi Bali pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kondisi ini mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Selain itu, aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode puncak kunjungan pada Juli-September 2026 turut mendorong permintaan barang dan jasa serta menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian daerah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengungkapkan bahwa kinerja penjualan eceran pada Agustus 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Agustus 2026 yang diprakirakan berada pada level 129,2, atau meningkat 0,5% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, serta suku cadang dan aksesori. Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata selama periode peak season, meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Hari Kemerdekaan RI, serta tingginya kegiatan sosial dan adat yang mendorong permintaan berbagai komoditas ritel.
Sementara itu, Achris Sarwani menegaskan bahwa ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Oktober 2026 dan Januari 2027 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2026 dan Januari 2027 masing-masing sebesar 198 dan 200. Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Bali pada Agustus 2026 sebesar 3,45% (yoy) masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Kondisi tersebut mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi konsumsi rumah tangga untuk tetap tumbuh.
Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin pada Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) yang masih berada pada level optimis (indeks >100), baik untuk tiga bulan maupun enam bulan mendatang. IEP enam bulan mendatang (Januari 2027) lebih rendah menjadi 188 dari 198 pada survei sebelumnya.
Sementara itu, Achris Sarwani menyampaikan bahwa IEP tiga bulan mendatang (Oktober 2026) tercatat sebesar 180, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebelumnya sebesar 184. Meskipun mengalami moderasi jangka pendek, pelaku usaha tetap meyakini prospek penjualan ritel Bali akan meningkat, terutama didukung aktivitas pariwisata dan konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy).
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan menopang momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (gs/bi)
Infografis indeks keyakinan konsumen di Provinsi Bali. (Foto; Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada Agustus 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada pada level optimis sebesar 123,1 (indeks >100), serta lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 118,5. Sejalan dengan proses normalisasi aktivitas ekonomi pasca periode libur sekolah dan tingginya basis keyakinan pada bulan sebelumnya, IKK Bali mengalami penyesuaian terbatas dari 126,3 pada Juli 2026 menjadi 123,8 pada Agustus 2026. Optimisme konsumen tetap terjaga terutama pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp 8 juta, Rp 6-7 juta, dan Rp 3-4 juta per bulan.
Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (128,3) dan sektor informal (116,8). Optimisme yang terjaga didukung oleh membaiknya kinerja pariwisata dan tetap kuatnya aktivitas sektor jasa.
Lebih detail, penurunan IKK pada periode Agustus 2026 turut dipengaruhi oleh penurunan pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 122,3 pada Juli 2026 menjadi 118,0 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 3,5% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (128,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (124,5), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (101,5). Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan dari 130,3 pada Juli 2026 menjadi 128,2 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 1,7% (mtm). Penurunan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (127,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (129,5) dan perkiraan kegiatan usaha (128,0).
Kepala kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa meskipun mengalami penyesuaian, tingkat keyakinan konsumen Bali masih berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi pasca periode libur sekolah dan tingginya aktivitas konsumsi pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat tetap menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan seiring dengan masih kuatnya aktivitas sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian Bali.
Tetap terjaganya optimisme konsumen juga sejalan dengan berbagai indikator ekonomi Bali yang masih menunjukkan kinerja positif. Aktivitas pariwisata yang memasuki periode peak season pada Juli-September 2026 turut mendorong peningkatan mobilitas wisatawan dan permintaan barang serta jasa di Bali. Di sisi lain, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,45% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut menjadi faktor penopang keyakinan konsumen terhadap prospek perekonomian Bali ke depan.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, TP2ED, TPID, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika perekonomian global, sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga optimisme masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi Bali ke depan. (gs/bi)
Infografis inflasi Provinsi Bali pada Agustus 2026. (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 September 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Agustus 2026 mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm), berbeda arah dibandingkan bulan Juli yang mengalami deflasi sebesar 0,51% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali terutama didorong oleh masuknya peak season pariwisata yang meningkatkan permintaan tiket pesawat dan bahan pangan seperti daging ayam ras di tengah permintaan yang tinggi dari penyelenggaraan pernikahan, upacara adat dan ngaben, serta normalisasi permintaan MBG pasca libur sekolah.
Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,42% (yoy) pada Juli 2026 menjadi 3,45% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19% namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.
Secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Agustus 2026 yakni Kabupaten Buleleng dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,12% (mtm) atau 3,61% (yoy). Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,65% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,64% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan sebesar 0,35% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,86% (yoy), dan selanjutnya kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan sebesar 0,33% (mtm) atau inflasi tahunan 3,59% (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis Rabu (2/9/2026) mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Agustus 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, tarif angkutan udara, buncis, nasi dengan lauk, dan biaya sekolah dasar. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah, bawang putih, bensin, tomat, dan baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria.
Achris Sarwani lanjut menyampaikan Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain berlanjutnya permintaan barang dan jasa yang tinggi pada periode peak wisatawan mancanegara (Juli – September), berlanjutnya musim kemarau panjang disertai El Nino kuat yang memengaruhi produksi pertanian, serta tetap tingginya biaya angkutan barang di tingkat global yang memberikan tekanan terhadap harga barang impor.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, sebut Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)