Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, perekonomian Bali pada Triwulan III 2025 tetap kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,88% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy). Realisasi pertumbuhan ini menempatkan Bali sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-4 di tingkat nasional.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Bali mampu tetap tumbuh kuat yang mencerminkan ketahanan ekonomi daerah,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan pers, Kamis (6/11/2025).

Erwin lanjut menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran, ekspor luar negeri tumbuh 7,53% (yoy) seiring ekspor jasa oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan kedatangan penumpang internasional masing-masing sebesar 9,74% yoy dan 7,71% yoy. Kemudian, investasi (PMTB) tumbuh 6,12% (yoy) utamanya subkomponen PMTB bangunan didukung peningkatan realisasi investasi PMDN (di atas 100%) dan realisasi belanja modal yang utamanya dari APBD (tumbuh sekitar 15%). Konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar perekonomian Bali, tumbuh menguat sebesar 5,20% (yoy) dipengaruhi oleh pengeluaran transportasi, rekreasi dan budaya, serta penginapan dan hotel sejalan dengan aktivitas pariwisata yang meningkat.

Dikatakan, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 2,29% (yoy), seiring peningkatan belanja pegawai serta belanja modal. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Bali yang kuat didorong hampir di semua LU. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada LU Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 11% (yoy), didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara sebesar 9,74%(yoy) dan 23,17% (yoy).

Berikutnya, sebut Erwin, LU Pertanian tumbuh 2% (yoy) didorong oleh produksi hortikultura semusim yaitu bawang merah, kentang, dan sawi putih, hortikultura tahunan yaitu jeruk dan pisang, dan peternakan yaitu telur ayam dan daging ayam. Kemudian, LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh 6,26%, didorong keberangkatan penumpang internasional dan kargo di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan penumpang kapal ASDP. LU Konstruksi juga tumbuh 4,12% (yoy), sejalan dengan realisasi PMDN dan belanja modal APBD yang meningkat. Selanjutnya, LU Perdagangan tumbuh sebesar 6,97% (yoy), yang tecermin dari peningkatan aktivitas wisatawan, perdagangan hasil pertanian, dan perdagangan bahan baku konstruksi.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tertahan dengan menurunnya Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi sebesar -5,09% (yoy), seiring dengan penurunan kinerja Jasa Perantara Keuangan pada perbankan.

Ke depan, ungkap Erwin, Bank Indonesia memprakirakan perekonomian Bali akan tetap tumbuh positif pada Triwulan IV – 2025, seiring dengan tren positif di sektor pariwisata, peningkatan realisasi investasi, serta terjaganya optimisme konsumen. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pengembangan pariwisata berkualitas dan berwawasan lingkungan perlu menjadi motor utama pertumbuhan daerah melalui perluasan jangkauan pasar Free and Independent Traveler (FIT), penguatan kegiatan MICE yang bernilai tambah tinggi, serta diversifikasi destinasi ke wilayah potensial di luar Bali Selatan yang tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi.

Selanjutnya, optimalisasi pendapatan dan belanja daerah perlu diarahkan untuk memperkuat dampak ekonomi melalui percepatan realisasi belanja yang efektif serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. “Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi juga memerlukan perluasan akses pembiayaan bagi sektor potensial seperti ekonomi kreatif, UMKM, serta sektor pangan dan industri kreatif khas daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah perlu terus dijaga melalui peningkatan produktivitas lahan berbasis inovasi dan teknologi pertanian, serta optimalisasi program TPID melalui penerapan strategi 4K secara terpadu yang mencakup ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku ekonomi, serta seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia berkomitmen mendukung pelaksanaan berbagai inovasi dan kebijakan strategis di daerah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Bali dapat semakin inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun global. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Rilis BPS Provinsi Bali pada 3 November 2025 menyebutkan bahwa perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Oktober 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,01% (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami kenaikan menjadi 2,61% (yoy) dari 2,51% (yoy) pada September 2025. Inflasi Bali pada Oktober 2025 secara tahunan lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 2,86% (yoy). Secara spasial, 3 (tiga) Kota/Kabupaten di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2025.

Tabanan mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,34% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,26% (yoy), diikuti Badung sebesar 0,31% (mtm) atau 1,65 (yoy). Selanjutnya, Singaraja mengalami inflasi bulanan sebesar 0,28% (mtm) atau inflasi tahunan 2,47% (yoy). Sementara itu, Kota Denpasar mengalami deflasi pada Oktober 2025 yakni sebesar -0,02% (mtm) atau 3,29% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan pers mengatakan bahwa secara bulanan, inflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, seiring dengan keterbatasan pasokan di tengah periode musim kemarau basah.

Berdasarkan komoditasnya, lanjut Erwin, secara bulanan inflasi Oktober 2025 terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas cabai merah, sawi hijau, daging ayam ras, emas perhiasan, dan jeruk. Sementara itu, inflasi yang lebih dalam tertahan oleh penurunan harga komoditas beras, tomat, canang sari, bahan bakar rumah tangga, dan jagung manis.

Ke depan, sebutnya, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Galungan-Kuningan yang bersamaan dengan periode peak season kunjungan wisatawan mancanegara, berlanjutnya kenaikan harga emas dunia, serta kenaikan harga BBM non subsidi pada November 2025.

Lebih lanjut, ungkap Erwin, ketidakpastian cuaca karena peralihan musim penghujan berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura. Dalam menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan dan menyambut HBKN Galungan-Kuningan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Ke depan, TPID Provinsi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Bali akan terus mendorong penguatan dan perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai upaya menjaga inflasi yang stabil melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi. “Sinergi juga akan terus diperkuat melalui operasi pasar, pengawasan dan percepatan penyaluran SPHP, kerja sama antardaerah baik intra-Bali maupun dengan luar Bali, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan, guna membangun ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi,“ ujar Erwin.

Dikatakan bahwa, sinergi pengendalian inflasi pangan juga mencakup kolaborasi antara pelaku hulu dan hilir, mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan, hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. “Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis inflasi pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1%,‘‘ tegas Erwin. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Dalam acara pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang dilaksanakan serentak secara nasional pada Selasa, 21 Oktober 2025, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025 dengan proporsi minimal 60% untuk sektor produksi, serta memperkenalkan KPP senilai Rp 130 triliun, dimana Rp 117 triliun diarahkan untuk sisi supply melalui dukungan pembiayaan kepada UMKM pengembang perumahan dan kontraktor, serta sisanya di sisi demand untuk pembangunan dan renovasi rumah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, yang hadir daring beserta Gubernur Bali, BPD Bali, dan stakeholders lainnya, memandang langkah ini sebagai sinergi strategis lintas kementerian, lembaga, dan perbankan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dalam mendorong financial inclusion dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan akad KUR oleh perbankan kepada perwakilan pelaku UMKM di Bali. BI Bali mengapresiasi peran aktif BPD Bali dan Bank Mandiri Taspen, serta seluruh perbankan yang turut menjadi penyalur program ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, penyaluran KUR di Bali pada Januari hingga Agustus 2025 mencapai Rp 7,04 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 99.539 debitur. Penyaluran KUR tertinggi tercatat di Kota Denpasar (Rp 1,17 triliun dan 12.285 debitur), Kabupaten Badung (Rp 1,13 triliun dan 12.591 debitur), dan Kabupaten Gianyar (Rp 1,03 triliun dan 13.019 debitur). Sementara itu, penyaluran KUR terbesar berdasarkan jumlah debitur terdapat di Kabupaten Buleleng, sebanyak 17.945 debitur dengan nilai Rp 855 miliar.

Erwin menyampaikan, penyaluran KUR dan KPP di Bali diharapkan dapat memperkuat daya dorong ekonomi Bali untuk berkembang lebih kuat, lebih inklusif, dan berdaya tahan. Saat ini, Erwin menjelaskan KUR banyak dimanfaatkan ke sektor perdagangan dan jasa searah dengan keunggulan Bali sebagai daerah wisata. Ke depan, perbankan perlu mendorong pemanfataan ke sektor-sektor pertanian dan industri pengolahan. Ini memerlukan sinergi berbagai pihak.

Erwin melihat pentingnya berbagai upaya untuk meminimalkan berbagai risiko pinjaman dan peminjam, memperluas akses pembiayaan, membangun kapasitas kewirausahaan, dan membangun pasar rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir. Bali punya kekuatan untuk mewujudkan hal tersebut.

“Dan kami di BI Bali akan terus memperkuat komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk mendorong ekonomi Bali tumbuh tinggi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat kemandirian pelaku UMKM, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Bali tetap inklusif dan berkelanjutan,‘‘ ujar Erwin.

Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II 2025 tercatat 5,95% (yoy), searah dengan hasil survei rutin BI yang menunjukkan optimisme kuat ekspektasi masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan akan terus kuat di triwulan-triwulan berikutnya. (gs/bi)