Jakarta, baliilu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus diarahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi tanpa membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Menurutnya, kewenangan perampasan aset harus disertai batasan dan mekanisme yang jelas agar tidak disalahgunakan.

“Yang tadi Pak Shri sampaikan, jangan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, kesewenang-wenangan. Kita tidak ingin perampasan aset menjadi abuse of power dari aparat penegak hukum yang ada,” kata Sahroni saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Peradi Professional dan Shri Hardjuno Wiwoho di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, DPR RI perlu memastikan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum tidak digunakan secara berlebihan. Hal tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana dan perlindungan masyarakat.

“Memberantas koruptor itu pasti. Tapi jangan melakukan kesewenang-wenangan,” tegas Legislator dari Fraksi Partai Nasdem tersebut dikutip dari laman dpr.go.id.

Selain itu, Sahroni juga mengingatkan bahwa substansi undang-undang perlu dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru setelah diberlakukan. Ia menilai edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pembahasan agar substansi dan tujuan regulasi dapat dipahami secara utuh dan tidak disalahartikan.

Untuk itu, Sahroni juga meminta para pemangku kepentingan yang mengikuti RDPU memberikan masukan secara konstruktif kepada Komisi III DPR RI. Masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan substansi RUU sekaligus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Kita sama-sama bahwa perampasan aset ini pendukungnya satu, bahwa memberantas koruptor adalah yang utama bagi kita semua. Intinya itu. Tapi tidak melakukan kesewenangan atau abuse of power dilakukan oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya. (gs/bi)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana memperingati Hari Tumpek Uye (Tumpek Kandang) dengan melepas 200 ekor tukik di lokasi Konservasi Penyu Kurma Asih, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Sabtu (5/9).

Aksi pelepasliaran satwa ini diikuti langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, serta Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi. Turut hadir perwakilan Forkopimda, jajaran pejabat Pemkab Jembrana, dan masyarakat pemerhati penyu.

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata pemuliaan terhadap satwa dan lingkungan sesuai makna Tumpek Kandang.

“Hari ini kita melaksanakan pelepasan tukik memperingati hari Tumpek Kandang. Jadi ini sebagai upaya kita merawat hewan, menjaga kehidupan, dan menjaga keseimbangan alam kita. Kalau kita menyayangi alam, maka alam pun akan menyayangi kita,” ujar Bupati Kembang.

Sementara itu, Ketua Kelompok Konservasi Penyu Kurma Asih, I Wayan Anom Astika, menjelaskan bahwa seluruh tukik yang dilepasliarkan merupakan spesies penyu lekang yang baru menetas. “Ada 200 ekor dan itu semua jenisnya penyu lekang. Itu yang menetas tadi pagi dan baru kemarin,” jelas Anom.

Ia menambahkan bahwa pihak konservasi selalu berpegang teguh pada prinsip pelestarian alam tanpa eksploitasi agar rantai ekosistem tetap terjaga secara alami.

“Kurma Asih melakukan konservasi. Tidak ada eksploitasi, dia perlakuannya tidak merasa disiksa, dia tidak boleh ditahan. Soalnya secara nalurinya dia kan satwa liar,” tegasnya.

Peringatan Tumpek Kandang ini diharapkan dapat terus membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat Jembrana untuk aktif menjaga kelestarian satwa liar dan ekosistem pesisir pada khususnya. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gianyar, Senin (7/9) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Ketut Sudarsana.

Bupati Mahayastra menjelaskan bahwa dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3,414 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 2,431 triliun lebih atau  71,21 persen, Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp 980,040 miliar lebih atau 28,71 persen, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp 3,00 miliar atau 0,09 persen.

Rencana PAD dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 2,431 triliun lebih, dibandingkan PAD Induk Tahun Anggaran 2026, mengalami peningkatan sebesar Rp 33,633 miliar lebih atau 1,40 persen.

Pendapatan Transfer dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 980,040 miliar lebih mengalami penurunan sebesar Rp 30,759 miliar lebih atau 1,72 persen dibandingkan Pendapatan Transfer Induk Tahun Anggaran 2026.

“Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp3,00 miliar berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang merupakan apresiasi atas prestasi pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting serta kategori Creative Financing,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Mahayastra menyampaikan, Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026, direncanakan sebesar Rp 4,336 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp 52,290 miliar lebih dibandingkan Anggaran Induk sebesar Rp 4,388 triliun lebih.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2,358 triliun lebih atau 54,40 persen, Belanja Modal sebesar Rp 1,594 triliun lebih atau 36,76 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9,056 miliar lebih atau 0,21 persen dan Belanja Transfer sebesar Rp 373,989 miliar lebih atau 8,63 persen.

Bupati Mahayastra menambahkan defisit anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 921,956 miliar lebih. “Hal tersebut terjadi karena proyeksi rencana pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan rencana belanja untuk membiayai sektor prioritas. Namun defisit anggaran perubahan tahun 2026 tersebut akan ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp 921,956 miliar lebih,” jelasnya.

Pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, direncanakan sebesar Rp 85,588 miliar lebih, yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 10 miliar serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp 75,588 miliar lebih. (gs/bi)