Denpasar, baliilu.com – Bertepatan dengan perayaan Dies Natalis ke-24 Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali pada 10 Agustus 2026, ITB STIKOM Bali bersama EA Exchange akan meluncurkan Program J-1 Internship & Trainee sebagai jalur karier internasional bagi mahasiswa dan lulusan. Program ini memperkuat peran ITB STIKOM Bali sebagai pusat pengembangan karier global melalui layanan informasi, pendampingan, dan penyiapan mahasiswa menuju dunia kerja internasional

Rektor ITB STIKOM Bali Dr. Dadang Hermawan mengatakan bahwa sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing lulusan di tingkat internasional, ITB STIKOM Bali bekerja sama dengan EA Exchange untuk membuka peluang magang profesional di Amerika Serikat melalui program resmi U.S. Exchange Visitor Program (Visa J-1). “Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa aktif dan lulusan baru (fresh graduates) untuk memperoleh pengalaman kerja profesional di berbagai perusahaan di Amerika Serikat,“ ujarnya.

Melalui Program J-1 Internship & Trainee, sebut Rektor, peserta berkesempatan memperoleh kompensasi berkisar antara USD 2.400 hingga USD 6.400+ per bulan, atau setara sekitar Rp 38 juta hingga Rp 100 juta+ per bulan. Selain pengalaman bekerja di lingkungan bisnis profesional Amerika Serikat, peserta juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris profesional sekaligus membangun jejaring karier internasional. Dalam mempersiapkan kompetensi bahasa Inggris, calon peserta juga didorong untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris sejak awal perkuliahan melalui fasilitas Language Learning Center yang disediakan di kampus ITB STIKOM Bali.

EA Exchange memberikan pendampingan secara menyeluruh (end-to-end support), mulai dari konsultasi karier, optimalisasi resume, pencocokan perusahaan (employer matching), persiapan wawancara, proses pengurusan visa, hingga bantuan akomodasi selama berada di Amerika Serikat.

Dr. Dadang mewakili Manajemen ITB STIKOM Bali menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan langkah konkret institusi dalam mewujudkan program Dikti Saintek Berdampak. ITB STIKOM Bali berkomitmen melahirkan talenta digital yang kompeten, berdaya saing global, dan siap bersaing di pasar kerja internasional melalui pengalaman kerja nyata di luar negeri.

Program J-1 terbuka bagi mahasiswa aktif, lulusan baru (maksimal 12 bulan setelah kelulusan untuk kategori Intern), serta profesional muda (kategori Trainee) yang memiliki latar belakang akademik yang relevan dan kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang baik. Proses pendaftaran dilakukan melalui empat tahapan, yaitu Apply & Select, Interview, Visa Processing, dan Fly to USA. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan PT Jamkrida Bali Mandara tidak boleh kehilangan jati diri dan ide dasar pendiriannya sebagai lembaga penjaminan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah perkembangan bisnis dan perluasan produk penjaminan, PT Jamkrida Bali Mandara diminta tetap menempatkan UMKM sebagai prioritas utama. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada perayaan HUT ke-15 PT Jamkrida Bali Mandara di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Senin (10/8).

Gubernur Koster mengatakan, PT Jamkrida Bali Mandara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah pada 2010 dengan tujuan membantu UMKM yang memiliki usaha layak, tetapi menghadapi keterbatasan akses terhadap perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Melalui skema penjaminan, Jamkrida hadir untuk membuka akses pembiayaan sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan permodalan untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya.

“Pemerintah daerah hadir melalui lembaga penjaminan PT Jamkrida Bali Mandara untuk menutupi kelemahan UMKM sehingga mereka dapat mengakses produk-produk keuangan. Karena itu, jangan sampai kita melupakan idealisme atas keberadaan lembaga ini,” tegas Gubernur Koster.

Menurutnya, UMKM telah terbukti memiliki daya tahan menghadapi berbagai gejolak ekonomi. Ketangguhan tersebut terlihat saat pandemi Covid-19 ketika sektor perekonomian mengalami tekanan berat, namun UMKM tetap mampu bertahan dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan, jumlah UMKM yang memperoleh penjaminan dari PT Jamkrida Bali Mandara terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan penjaminan sekaligus mencerminkan kondisi perusahaan yang sehat.

“Tidak dipungkiri, jumlah UMKM yang dibantu penjaminannya oleh PT Jamkrida Bali Mandara terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa PT Jamkrida Bali Mandara berada dalam kondisi yang sangat sehat,” kata Dewa Indra.

Karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota di Bali semakin memperkuat kerja sama dengan PT Jamkrida Bali Mandara, khususnya dalam penguatan permodalan dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM di masing-masing daerah.

“Tidak ada alasan bagi bupati/walikota meragukan untuk memperkuat permodalan dan kerja samanya dengan PT Jamkrida Bali Mandara, sekaligus memperluas UMKM di daerah masing-masing untuk mengakses lembaga keuangan bagi perkembangan mereka,” ujarnya.

Dewa Indra juga mengapresiasi lembaga keuangan yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan PT Jamkrida Bali Mandara. Sinergi tersebut, menurutnya, perlu terus diperkuat agar keberadaan BUMD semakin memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Momentum HUT ke-15 sekaligus rebranding PT Jamkrida Bali Mandara diharapkan menjadi titik penguatan perusahaan untuk meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat, perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara, A.A. Ngurah Adhi Ardhana, mengatakan perusahaan berkomitmen memperluas akses penjaminan bagi UMKM. Menurutnya, Jamkrida tidak semata-mata menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

“Hari ulang tahun ke-15 ini sekaligus menjadi momentum untuk merefleksikan diri melalui kegiatan sosial, spiritual, serta dukungan terhadap sektor pertanian. Kami ingin memastikan kegiatan yang dilakukan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Manfaat layanan penjaminan Jamkrida juga tercermin dari respons pelaku UMKM. Lebih dari 85 persen UMKM menyatakan layanan penjaminan Jamkrida memberikan manfaat nyata bagi perkembangan usaha. Sebanyak 92,2 persen UMKM merasa lebih mudah menjalin kerja sama bisnis baru, sedangkan 90,9 persen menyatakan mampu meningkatkan pemasaran dan mengembangkan produk.

Perayaan HUT ke-15 PT Jamkrida Bali Mandara ditandai dengan peluncuran logo baru sebagai bagian dari proses rebranding perusahaan. Logo baru tersebut memuat sejumlah simbol yang merepresentasikan identitas dan arah baru perusahaan. Siluet candi bentar melambangkan keterbukaan dan kepercayaan, sedangkan monogram huruf “J” menjadi identitas Jamkrida. Formasi upward trend menggambarkan pertumbuhan dan kemajuan perusahaan.

Tiga pilar candlestick melambangkan tiga pihak dalam ekosistem penjaminan, yakni terjamin, penjamin, dan kreditur. Dua anak panah dinamis merepresentasikan hak dan kewajiban, sementara sudut kemiringan 45 derajat merepresentasikan Kurva Lorenz sebagai simbol distribusi pendapatan dan pemerataan.

Pergerakan ke arah kanan melambangkan semangat untuk terus bergerak maju dan proaktif. Sementara kemiringan 10 derajat merepresentasikan konsorsium kepemilikan PT Jamkrida Bali Mandara yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan CSR untuk UMKM ekosistem digital kepada Onishop dan Prada Tekno, serta token appreciation kepada sejumlah mitra kerja, di antaranya PT Bank BPD Bali, Perbarindo Provinsi Bali, Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali, Gapensi, dan Dekopinwil Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, membuka Pelatihan Posyandu ke-10 yang berlangsung di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Bali, Senin (10/8). Pelatihan yang diikuti 111 kader dari Kabupaten Buleleng ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali memperkuat kapasitas kader Posyandu dalam mendukung transformasi pelayanan dasar masyarakat.

Pelatihan difokuskan pada penguatan kapasitas kader Posyandu agar mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Transformasi tersebut mendorong Posyandu untuk tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam mendukung pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Dalam sambutannya, I Made Dwi Dewata mengatakan kader Posyandu memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Kader menjadi salah satu ujung tombak dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta membantu menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan pemerintah.

“Transformasi Posyandu ini harus kita dorong bersama agar Posyandu mampu memberikan pelayanan yang lebih luas dan terintegrasi. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga mendukung enam Standar Pelayanan Minimal yang menjadi hak dasar masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas kader menjadi kunci agar transformasi Posyandu dapat berjalan optimal. Kader tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman mengenai berbagai jenis pelayanan dasar serta kemampuan berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para kader mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai peran Posyandu dalam transformasi pelayanan dasar. Pengetahuan yang diperoleh nantinya dapat diterapkan di masing-masing wilayah untuk memberikan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Dwi Dewata.

Ia menambahkan, 111 peserta dari Kabupaten Buleleng diharapkan dapat menjadi penggerak di wilayah masing-masing dalam memperkuat keberadaan Posyandu. Para kader juga diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat serta membantu memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhannya.

Pelatihan Posyandu ke-10 ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Bali untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan Posyandu. Penguatan kapasitas kader di tingkat desa diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pelayanan dasar yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan semakin kuatnya kapasitas kader, Posyandu diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pembangunan masyarakat hingga tingkat desa. (gs/bi)