Denpasar, baliilu.com – Diduga Ketua LPD Desa Adat Bugbug INS melakukan perbuatan melawan hukum, dimana INS waktu menempatkan uang di LPD Rendang senilai 4,5 milyar tanpa melalui aturan, persetujuan prajuru desa adat atau menempatkan berdasarkan keinginan sendiri, yang juga merugikan LPD Desa Adat Bugbug untuk keuntungan pribadi, prajuru Desa Adat Bugbug yang didampingi tim kuasa hukum, Senin (8/3-2021) siang melaporkan INS ke Dit Reskrimsus Polda Bali.
Kelihan Desa Adat Bugbug, Karangasem I Nyoman Purwa di depan awak media menyampaikan, sebelum menempuh jalur hukum, prajuru Desa Adat Bugbug sudah melakukan pertemuan-pertemuan secara paras paros agar mengembalikan dana tersebut. Justru INS beranggapan seolah-olah dirinya benar, tidak melakukan suatu perbuatan dengan mengatakan uang itu ada dan ditempatkan di LPD Rendang.
‘’Yang kami persoalkan, mereka (INS, red) tak melakukan mekanisme yang benar tanpa melakukan persetujuan prajuru desa adat. Karena di desa adat setiap kebijakan apa pun wajib hukumnya melakukan persetujuan prajuru. Oleh karena itu, kami datang ke Ditreskrimsus Polda Bali untuk melaporkan INS,’’ papar I Nyoman Purwa yang didampingi prajuru lainnya, Senin (8/3) di Mapolda Bali.
Purwa membeberkan kronologis kejadian bermula dari temuan Tim Hukum Desa Adat Bugbug yang kebetulan sebagai penasehat hukum LPD Rendang soal penempatan uang milik LPD Bugbug oleh ketua LPD di LPD Rendang. Ketika prajuru Desa Adat Bugbug melakukan upaya pendekatan, ketua LPD Bugbug INS mengakuinya. ‘’Atas pengakuan itu kami segera melakukan pertemuan dengan prajuru desa untuk mengambil keputusan bersama,’’ beber Purwa.
Dikatakan Purwa, alasan ketua LPD menempatkan dana 4,5 milyar di LPD Rendang karena bunganya 0,6 persen. Setelah dilakukan investigasi baik oleh auditor dan tim hukum, bunga LPD Rendang tidak sama dengan yang disampaikan INS yakni kenyataan memberikan bunga 1 persen. Ada selisih 0,4 persen. Caranya, bunga 1 persen itu masuk ke rekening pribadi INS, lalu ditarik lagi sebesar 0,6 persen dimasukkan ke rekening LPD Bugbug di LPD Rendang, seolah-olah nilai 0,6 persen itu benar diterima oleh LPD Desa Adat Bugbug. Sedangkan selisih bunga 0,4 persen tidak disampaikan.
‘’Selain INS, tidak menutup kemungkinan banyak orang yang ikut terlibat atau sebagai saksi bisa meningkat menjadi tersangka, tergantung proses hukum nanti,’’ pungkas Purwa.
Sementara itu, Ketua Tim Divisi Hukum Desa Adat Bugbug I Gede Ngurah, S.H. menyampaikan dua alasan melaporkan peristiwa ini. Pertama dugaan adanya niat awal INS membuka rekening pribadi, kedua ada niat menyembunyikan sesuatu dengan collapse-nya LPD Rendang Juli 2020, sedangkan LPD Desa Adat Bugbug menempatkan depositonya senilai 4,5 milyar November 2018.
Semestinya, lanjut Gede Ngurah, kondisi LPD Rendang yang bermasalah terkait penempatan dana deposito 4,5 milyar itu disampaikan. Tapi sampai Januari setelah Divisi Hukum Desa Adat Bugbug dikukuhkan untuk periode 2020-2025 menyampaikan ada uang di LPD Rendang, baru INS membuka persoalan itu. Tetapi dalam penyampaian, INS menyembunyikan bunga yang 1 persen. Tetapi di dalam surat berharga atau deposito yang terbagi 3 surat berharga tertera bunga 0,6 persen. ‘’Di sini niat mereka yang kelihatan di awal untuk perbuatan disebut menguntungkan pribadi dalam jabatan selaku ketua LPD,‘’ ungkapnya seraya mengatakan pada 29 Januari 2021, 3 prajuru LPD dan juga panureksa (pengawas) dinonaktifkan. Lanjut pada 4 Maret dari hasil musyawarah desa adat diputuskan persoalan ini dibawa ke ranah hukum.
Tim Divisi Hukum Desa Adat Bugbug Adi Susanto (kiri) saat menjawab pertanyaan awak media di Mapolda Bali
Lanjut Gede Ngurah mengatakan, prajuru desa adat sudah melakukan musyawarah dengan paras paros, sepertinya tak ada pilihan lain untuk melakukan proses hukum hari ini. ‘’Mereka bersikukuh itu resiko LPD, untung dan rugi tak terpisahkan bagian dari resiko LPD, kata versi mereka,’’ ujar Gede Ngurah seraya mengakui dana likuiditas tak boleh ditempatkan di LPD, hanya boleh ditempatkan di bank karena ada dana penjamin simpanan.
Cuma, ada unsur merugikan LPD Bugbug untuk keuntungan pribadi. Disebutkan, 3 buah surat berharga simpanan berjangka atas nama LPD Bugbug di LPD Rendang yang totalnya 4,5 milayar, bunga yang ditransfer ke rekening INS senilai bunga 1 persen atau 15 juta kali 3 surat berharga atau total 45 juta. Namun dana itu ditarik kembali masing-masing 9 juta untuk dimasukkan ke rekening tabungan LPD Bugbug di LPD Rendang. Sedangkan masing-masing 6 juta mengendap di rekenenig pribadi. ‘’Rekening ini khusus disiapkan menampung bunga deposito,‘’ ujarnya.
Anggota Divisi Hukum Desa Adat Bugbug Adi Susanto mengimbuhkan, setelah tim advokasi mendapatkan data ternyata tata kelola LPD Bugbug kacau balau sejak lama. Dari investigasi, ada 54 milyar jumlah kredit yang anehnya beberapa orang punya rekening pinjaman jumlahnya sampai 3 rekening, 5 rekening bahkan 12 rekening. Itu melebihi daripada 20 persen nilai modal seperti yang diamanatkan Pergub 44 Tahun 2017 maksimal pinjaman 1 orang 20 persen dari modal. Tetapi faktanya 1 orang mendapatkan pinjaman 13 milyar. Mereka berturut-turut meminjam. Anehnya lagi, awal Januari 2020 sampai akhir tahun 1 orang dikasi pinjaman sampai 8 milyar.
Adi Susanto memaparkan karena tata kelola yang kacau balau, membuat sekarang LPD Bugbug tidak ada nilai modal yang disimpan. ‘’Ketika masyarakat ingin menarik dananya maka tidak ada uang. Kita melaporkan hal ini atas dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat,’’ pungkasnya. (gs)
DIAMANKAN: Tiga terduga pelaku curanmor diamankan Tim Patroli Siaga Resersa Polda Bali. (Foto: Hms Polda Bali)
Denpasar, baliilu.com – Tim Patroli Siaga Reserse Polda Bali kembali menunjukkan gerak cepatnya dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang meresahkan masyarakat di wilayah Kuta Selatan, Badung.
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, menyampaikan pengungkapan tersebut berhasil dilakukan pada, Selasa, 18 November 2026 sekira pukul 01.00 Wita. “Dari dua laporan polisi yang masuk ke SPKT Polda Bali, Tim Patroli langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku dan 1 orang masih dalam pengejaran dan sudah kami tetapkan sebagai DPO,” ujar Kombes Pol Ariasandy, Jumat (20/11/2026).
Untuk kronologis kejadian korban atas nama ASS pada 16 November dan TVM tanggal 15 November kehilangan motor saat memarkirkan kendaraan dan mendapati kendaraan sudah hilang keesokan paginya, dan keduanya melapor ke SPKT Polda Bali.
Berdasarkan kedua Laporan Polisi tersebut, Tim Patroli Siaga Reserse Polda Bali mendapatkan informasi keberadaan terduga pelaku di Pulau Kawe Denpasar. Tim langsung bergerak dan berhasil mengamankan 1 orang pelaku atas nama YN, yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat sebuah toko.
Dari keterangan YN, ada pelaku lain yang terlibat. Tim kemudian mengembangkan ke daerah Darmasaba, Badung, dan menyisir tempat cucian mobil tempat para pelaku bekerja. Setelah beberapa jam penyisiran, Tim menggerebek sebuah cucian mobil dan berhasil mengamankan 1 pelaku lagi atas nama MEMK.
Dari keterangan kedua pelaku, Tim bergerak ke sebuah kos-kosan di daerah Monang Maning Denpasar dan berhasil mengamankan 1 pelaku lagi atas nama RNT.
Tim kembali bergerak ke Nusa Dua untuk mencari pelaku lainnya, namun pelaku atas nama U tidak ditemukan dan dinyatakan DPO.
Dari hasil interogasi, ketiga pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak 2 kali.
Modus para pelaku mengambil sepeda motor milik korban dalam keadaan tidak terkunci stang dengan cara mendorong motor dan memutus kabel tanpa seizin pemilik.
Dari tangan para pelaku berhasil diamankan barang bukti : 1 unit SPM Honda Beat warna putih biru Nopol L 6607 KY, (milik korban 1); 1 unit SPM Honda Beat warna merah, Nopol DK 6676 EV, (milik korban 2); 1 unit SPM Honda Beat warna biru, Nopol DK 3677 GAH, (kendaraan yang digunakan pelaku untuk mencuri).
Kabid Humas Polda Bali menegaskan, saat ini para pelaku telah diamankan di Rutan Polda Bali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan pihaknya masih melakukan pengembangan serta melakukan pengejaran terhadap 1 DPO atas nama U.
“Kami mengimbau masyarakat agar selalu mengunci stang kendaraan, menggunakan kunci tambahan, dan segera melapor kepada Kepolisian terdekat atau Hotline Polri ‘110’, jika menjadi korban curanmor, ataupun menemukan kriminal lainnya,” tutup Kombes Ariasandy. (gs/bi)
AMANKAN: Polda Bali melalui Polres Buleleng dan Polres Jembrana berhasil mengungkap dua kasus peredaran obat keras ilegal jenis Pil Y / Triheksifenidil (pil koplo) dengan mengamankan beberapa terduga pelaku. (Foto: Hms Polda Bali)
Denpasar, baliilu.com – Polda Bali melalui Polres Buleleng dan Polres Jembrana berhasil mengungkap dua kasus peredaran obat keras ilegal jenis Pil Y / Triheksifenidil (pil koplo).
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, S.I.K., membenarkan adanya dua pengungkapan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan komitmen Polda Bali dalam memberantas peredaran narkoba maupun obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat, khususnya generasi muda.
“Dua pengungkapan ini adalah bukti keseriusan jajaran kami di lapangan, baik di Buleleng maupun di pintu masuk Bali, Gilimanuk,” tegas Kombes Pol. Ariasandy, Kamis (19/11/2026).
Pengungkapan pertama dilakukan Polsek Kota Singaraja Polres Buleleng pada Selasa, 10 November 2026 pukul 21.00 WITA, di sebuah Ruko di Desa Tukadmungga, Buleleng. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/100/XI/2026/SPKT.SAT NKB/RES BLL/Polda Bali, tanggal 11 November 2026, tim berhasil mengamankan dua pelaku, yaitu : MDY (27) dan IM (26) keduanya berasal dari Lumajang Jatim.
Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti yang sangat besar, yaitu: Obat Pil Y sebanyak 5.200 butir, dengan rincian 4 botol utuh tersegel masing-masing berisi 1.000 butir, dan 120 klip masing-masing berisi 10 butir (total 1.200 butir); 4 botol kosong yang sudah terjual; 1 buah timbangan digital merk pocket scale; 1 bundel plastik kemasan merek cetik; 2 buah mangkuk untuk membagi obat; 1 buah pisau kecil 15 cm; 1 perangkat alat hisap, 1 pipet kaca, 1 botol Aqua mini, 3 korek gas; Uang hasil penjualan Rp 345.000; 2 unit HP merk OPPO dan Xiaomi.
“Modus pelaku adalah mengedarkan obat keras Triheksifenidil tanpa ijin. Obat ini jika disalahgunakan dapat menyebabkan halusinasi, kecanduan, dan gangguan jiwa. Ini sangat berbahaya,” ucapnya.
Terhadap kedua pelaku disangkakan Pasal 609 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 435 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tegas KBP Ariasandy.
Sementara pengungkapan kedua dilakukan Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Polres Jembrana, pada Senin, 16 November 2026 sekira pukul 03.34 WITA, di Pos 2 Pintu Masuk Bali, Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana.
Dimana Unit Reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Gusti Agung Kade Semara Putra, dibantu anggota Intel Brimob (Resmob) Gilimanuk, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pick up Nopol P 9048 VN. dikemudikan oleh SAS (43).
Di dalam kendaraan tersebut ditemukan sebuah kotak paket berisi diduga sediaan farmasi, yaitu: 4 bungkus pil berwarna putih diduga jenis koplo; 1 bungkus pil berwarna kuning (jenis belum diketahui). Dari kelima bungkusan paket tersebut diperkirakan berisi ribuan pil tanpa izin edar.
Dari keterangan sopir, paket tersebut dititipkan oleh seorang laki-laki tidak dikenal dari Tegaldlimo-Banyuwangi untuk dibawa ke Denpasar, dengan alamat tujuan hanya tertulis “Lumintang” dan nomor penerima akan dikirim kemudian.
“Tim kemudian melakukan pengembangan dengan pembuntutan ke wilayah Denpasar pada pukul 06.00 WITA yang dipimpin Panit I Opsnal Ipda I Made Ari Wijaya. Namun nomor HP penerima tidak aktif. Pengembangan dilanjutkan ke wilayah Tegaldlimo, Banyuwangi, untuk mencari keberadaan pemilik paket.
Saat ini barang bukti pil farmasi dan sopir pick up telah diamankan di Mako Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk guna penyelidikan lebih lanjut.
KBP Ariasandy menyampaikan, dari pengungkapan tersebut Polda Bali berhasil menyelamatkan ribuan generasi anak bangsa dari bahaya peredaran obat-obatan terlarang.
Ia mengimbau dan mengajak masyarakat agr tidak tergiur mengonsumsi maupun mengedarkan obat keras tanpa resep dokter, dan jika menemukan segera melapor ke kepolisian terdekat atau hotline Polri “110”.
“Mari kita jaga Bali dari peredaran obat-obatan terlarang. Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan,” tutup Kombes Ariasandy. (gs/bi)
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat menggelar konferensi pers kasus narkotika. (Foto: Hms Polri)
Jakarta, baliilu.com – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp 150 miliar.
Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp 2,9 triliun selama periode 2018–2024.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.
“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.
Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.
Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp 2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.
Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.
Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.
Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp 150 miliar.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.
Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.
Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika. (gs/bi)