KRIMINAL
Diduga Rugikan LPD Bugbug, Prajuru Adat Bugbug Laporkan INS ke Polda Bali
Denpasar, baliilu.com – Diduga Ketua LPD Desa Adat Bugbug INS melakukan perbuatan melawan hukum, dimana INS waktu menempatkan uang di LPD Rendang senilai 4,5 milyar tanpa melalui aturan, persetujuan prajuru desa adat atau menempatkan berdasarkan keinginan sendiri, yang juga merugikan LPD Desa Adat Bugbug untuk keuntungan pribadi, prajuru Desa Adat Bugbug yang didampingi tim kuasa hukum, Senin (8/3-2021) siang melaporkan INS ke Dit Reskrimsus Polda Bali.
Kelihan Desa Adat Bugbug, Karangasem I Nyoman Purwa di depan awak media menyampaikan, sebelum menempuh jalur hukum, prajuru Desa Adat Bugbug sudah melakukan pertemuan-pertemuan secara paras paros agar mengembalikan dana tersebut. Justru INS beranggapan seolah-olah dirinya benar, tidak melakukan suatu perbuatan dengan mengatakan uang itu ada dan ditempatkan di LPD Rendang.
‘’Yang kami persoalkan, mereka (INS, red) tak melakukan mekanisme yang benar tanpa melakukan persetujuan prajuru desa adat. Karena di desa adat setiap kebijakan apa pun wajib hukumnya melakukan persetujuan prajuru. Oleh karena itu, kami datang ke Ditreskrimsus Polda Bali untuk melaporkan INS,’’ papar I Nyoman Purwa yang didampingi prajuru lainnya, Senin (8/3) di Mapolda Bali.
Purwa membeberkan kronologis kejadian bermula dari temuan Tim Hukum Desa Adat Bugbug yang kebetulan sebagai penasehat hukum LPD Rendang soal penempatan uang milik LPD Bugbug oleh ketua LPD di LPD Rendang. Ketika prajuru Desa Adat Bugbug melakukan upaya pendekatan, ketua LPD Bugbug INS mengakuinya. ‘’Atas pengakuan itu kami segera melakukan pertemuan dengan prajuru desa untuk mengambil keputusan bersama,’’ beber Purwa.
Dikatakan Purwa, alasan ketua LPD menempatkan dana 4,5 milyar di LPD Rendang karena bunganya 0,6 persen. Setelah dilakukan investigasi baik oleh auditor dan tim hukum, bunga LPD Rendang tidak sama dengan yang disampaikan INS yakni kenyataan memberikan bunga 1 persen. Ada selisih 0,4 persen. Caranya, bunga 1 persen itu masuk ke rekening pribadi INS, lalu ditarik lagi sebesar 0,6 persen dimasukkan ke rekening LPD Bugbug di LPD Rendang, seolah-olah nilai 0,6 persen itu benar diterima oleh LPD Desa Adat Bugbug. Sedangkan selisih bunga 0,4 persen tidak disampaikan.
‘’Selain INS, tidak menutup kemungkinan banyak orang yang ikut terlibat atau sebagai saksi bisa meningkat menjadi tersangka, tergantung proses hukum nanti,’’ pungkas Purwa.
Sementara itu, Ketua Tim Divisi Hukum Desa Adat Bugbug I Gede Ngurah, S.H. menyampaikan dua alasan melaporkan peristiwa ini. Pertama dugaan adanya niat awal INS membuka rekening pribadi, kedua ada niat menyembunyikan sesuatu dengan collapse-nya LPD Rendang Juli 2020, sedangkan LPD Desa Adat Bugbug menempatkan depositonya senilai 4,5 milyar November 2018.
Semestinya, lanjut Gede Ngurah, kondisi LPD Rendang yang bermasalah terkait penempatan dana deposito 4,5 milyar itu disampaikan. Tapi sampai Januari setelah Divisi Hukum Desa Adat Bugbug dikukuhkan untuk periode 2020-2025 menyampaikan ada uang di LPD Rendang, baru INS membuka persoalan itu. Tetapi dalam penyampaian, INS menyembunyikan bunga yang 1 persen. Tetapi di dalam surat berharga atau deposito yang terbagi 3 surat berharga tertera bunga 0,6 persen. ‘’Di sini niat mereka yang kelihatan di awal untuk perbuatan disebut menguntungkan pribadi dalam jabatan selaku ketua LPD,‘’ ungkapnya seraya mengatakan pada 29 Januari 2021, 3 prajuru LPD dan juga panureksa (pengawas) dinonaktifkan. Lanjut pada 4 Maret dari hasil musyawarah desa adat diputuskan persoalan ini dibawa ke ranah hukum.
Lanjut Gede Ngurah mengatakan, prajuru desa adat sudah melakukan musyawarah dengan paras paros, sepertinya tak ada pilihan lain untuk melakukan proses hukum hari ini. ‘’Mereka bersikukuh itu resiko LPD, untung dan rugi tak terpisahkan bagian dari resiko LPD, kata versi mereka,’’ ujar Gede Ngurah seraya mengakui dana likuiditas tak boleh ditempatkan di LPD, hanya boleh ditempatkan di bank karena ada dana penjamin simpanan.
Cuma, ada unsur merugikan LPD Bugbug untuk keuntungan pribadi. Disebutkan, 3 buah surat berharga simpanan berjangka atas nama LPD Bugbug di LPD Rendang yang totalnya 4,5 milayar, bunga yang ditransfer ke rekening INS senilai bunga 1 persen atau 15 juta kali 3 surat berharga atau total 45 juta. Namun dana itu ditarik kembali masing-masing 9 juta untuk dimasukkan ke rekening tabungan LPD Bugbug di LPD Rendang. Sedangkan masing-masing 6 juta mengendap di rekenenig pribadi. ‘’Rekening ini khusus disiapkan menampung bunga deposito,‘’ ujarnya.
Anggota Divisi Hukum Desa Adat Bugbug Adi Susanto mengimbuhkan, setelah tim advokasi mendapatkan data ternyata tata kelola LPD Bugbug kacau balau sejak lama. Dari investigasi, ada 54 milyar jumlah kredit yang anehnya beberapa orang punya rekening pinjaman jumlahnya sampai 3 rekening, 5 rekening bahkan 12 rekening. Itu melebihi daripada 20 persen nilai modal seperti yang diamanatkan Pergub 44 Tahun 2017 maksimal pinjaman 1 orang 20 persen dari modal. Tetapi faktanya 1 orang mendapatkan pinjaman 13 milyar. Mereka berturut-turut meminjam. Anehnya lagi, awal Januari 2020 sampai akhir tahun 1 orang dikasi pinjaman sampai 8 milyar.
Adi Susanto memaparkan karena tata kelola yang kacau balau, membuat sekarang LPD Bugbug tidak ada nilai modal yang disimpan. ‘’Ketika masyarakat ingin menarik dananya maka tidak ada uang. Kita melaporkan hal ini atas dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat,’’ pungkasnya. (gs)
