Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja (Satker) Tercepat dalam Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan (LK) Tingkat UAKPA Kategori Pagu Sedang Semester I Tahun Anggaran 2026. Penghargaan tersebut diserahkan pada Forum Konsultasi Publik dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satker yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Denpasar bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Denpasar, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan  Forum Konsultasi Publik dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satker dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, Supendi, yang dalam arahannya menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik ini merupakan sarana menghimpun aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017.

Dalam kesempatan tersebut KPPN Tipe A1 Denpasar juga memberikan apreasiasi kepada beberapa Satker salah satunya KPU Provinsi Bali sebagai Satuan Kerja (Satker) Tercepat dalam Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan (LK) Tingkat UAKPA Kategori Pagu Sedang Semester I Tahun Anggaran 2026. Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, penghargaan ini diberikan kepada satuan kerja sebagai bentuk apresiasi atas komitmen KPU Provinsi Bali dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.

Selain pemberian penghargaan, forum juga diisi dengan penyampaian testimoni dari penerima manfaat dan para pemangku kepentingan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran, serta pengenalan tugas, fungsi, dan standar layanan oleh Kepala KPPN Denpasar, Aris Saputro, dan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kanwil DJPb Provinsi Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan dan keprotokolan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan dan Protokoler di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan yang diikuti jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting dalam membangun citra kelembagaan yang profesional, informatif, dan berintegritas. Bimtek dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan turut dihadiri Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, pejabat struktural, staf humas dan protokol, serta CPNS KPU se-Bali yang mengikuti secara daring.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menegaskan bahwa humas dan protokol merupakan wajah lembaga yang menentukan bagaimana KPU dipandang oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi keprotokolan agar setiap kegiatan resmi mampu menghormati tata urutan, kedudukan, serta martabat lembaga.

Selain itu, Lidartawan juga mendorong jajaran kehumasan agar lebih aktif mempublikasikan berbagai aktivitas KPU melalui siaran pers dan media sosial. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa KPU tetap bekerja secara aktif meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu. Ia berharap melalui bimtek ini, kualitas publikasi dan pengelolaan media sosial KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota semakin meningkat sehingga informasi mengenai berbagai program dan kegiatan KPU dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

Penguatan peran kehumasan dan keprotokolan juga disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, I Gede John Darmawan. Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai penguatan kapasitas yang sebelumnya telah dilakukan, seperti pelatihan jurnalistik dan fotografi. Menurutnya, publikasi yang baik menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas-tugas KPU di luar penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula, menegaskan bahwa humas dan protokol adalah representasi wajah lembaga. Ia mengingatkan bahwa setiap pegawai yang telah mengikuti bimtek diharapkan siap menjalankan tugas kehumasan maupun keprotokolan ketika dibutuhkan, terutama saat memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu.

Memasuki sesi pemaparan materi yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Bali, I Wayan Gede Budiartha, peserta mendapatkan pembekalan dari tiga narasumber.

Kepala Sub Bagian Tamu Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali, I Gede Mega Hutama, S.IP., M.AP., mengawali sesi dengan materi “Harmonisasi Protokol Pemerintah Daerah Berbasis Kearifan Lokal”. Ia menekankan bahwa pelaksanaan keprotokolan di Bali tidak hanya berpedoman pada regulasi nasional, tetapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Persidangan Sekretariat Jenderal KPU RI, Barik Muhammad K. Ardy, mengingatkan bahwa keprotokolan mencerminkan citra diri sekaligus citra institusi, sehingga setiap kegiatan, mulai dari rapat pimpinan, persidangan, hingga agenda yang melibatkan para pemangku kepentingan, harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang sesuai dengan aturan keprotokolan yang berlaku.

Sementara itu, Arief Priyo Susanto, Pranata Humas Ahli Muda Sekretariat Jenderal KPU RI, mengajak peserta untuk meningkatkan kualitas dokumentasi kehumasan karena setiap foto merupakan rekaman sejarah perjalanan demokrasi. “Momen dan bukti sejarah kepemiluan jangan sampai hilang. Dokumentasi yang baik bukan hanya menjadi bahan publikasi, tetapi juga arsip penting yang akan menjadi referensi di masa mendatang,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali berharap terbangun keseragaman pemahaman mengenai kehumasan dan keprotokolan di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola acara resmi dan publikasi kelembagaan, bimtek ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi, profesionalisme, serta membangun citra KPU sebagai lembaga yang aktif, terbuka, dan terus hadir memberikan informasi kepada masyarakat, tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam menjalankan berbagai tugas kelembagaan sepanjang waktu. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dalam memberikan keberpihakan Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada Rohaniawan Hindu, Budha, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen di Kabupaten/Kota se-Bali mendapatkan apresiasi dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, I Nyoman Suarja.

Program Jaminan Sosial kepada rohaniawan ini mendapatkan dukungan penuh dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sejak tahun 2023 silam dan berlanjut pada Tahun Anggaran 2026. Tercatat pada tahun ini ada 16.794 rohaniawan di Bali yang terdaftar sebagai Kepesertaan Aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan itu meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk terus melakukan pendataan rohaniawan / update dengan mendapatkan sumber yang akurat dari dsa, agar program sosial ini benar – benar mampu memberikan pertolongan atau keringanan kepada rohaniawan.

“Ini program yang sangat marhaenisme, dimana para rohaniawan memiliki peran yang sangat mulia dalam mendoakan keselamatan alam dan kita semua di Bali,” kata Wayan Koster, pada Selasa 21 Juli 2026 di Jayasabha, Denpasar.

Mendengar arahan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan melaporkan bahwa pendataan kepada rohaniawan secara berkelanjutan, setiap tahun dilakukan, tepatnya setiap bulan November data Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk rohaniawan di-update dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, I Nyoman Suarja menambahkan, secara manfaat para rohaniawan yang masih terdata aktif di BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat perlindungan sosial, diantaranya seperti JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian).

“Namun apapun itu, kami tetap mendoakan agar para rohaniawan diberikan keselamatan dan panjang umur,” katanya.

Selanjutnya perlu pihaknya menginformasikan, apabila misalnya ada yang mengalami kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan membiayai sepenuhnya perawatan di rumah sakit yang telah kerjasamakan sampai pasiennya sembuh total. Kalau ada yang meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kematian.

Ia menambahkan, pihaknya juga ada program beasiswa apabila peserta aktif meninggal dunia, namun masih memiliki anak yang ditanggung sekolah.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Bali bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Bali, Nusa Tenggara dan Papua juga membahas 3 program perlindungan sosial lainnya, yang meliputi 1) Jaminan Hari Tua kepada rohaniawan (masih dalam kajian); 2) Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Perlindungan Pekerja Rentan seperti petani dan nelayan (masih dalam kajian); dan 3) Pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bali melalui sistem satu pintu yang dikelola pemerintah daerah untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan pelindungan sosial. (gs/bi)