Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Diterima Puan di Gedung DPR Saat Demo, Serikat Kerja Dorong Adanya Reformasi Polri

BALIILU Tayang

:

Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea dan sejumlah perwakilan KSPI di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (22/9/2025). (Foto : dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea dan sejumlah perwakilan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) di Gedung DPR hari ini. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Puan menyambut baik aspirasi yang disampaikan langsung oleh para pimpinan serikat pekerja.

Audiensi dilakukan di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (22/9/2025). Puan menerima audiensi di tengah aksi unjuk rasa Serikat Buruh yang sedang berlangsung di depan gedung DPR sejak pukul 10.00 WIB.

Unjuk rasa tersebut membawa isu tegakkan supremasi sipil, meminta DPR segera membentuk RUU Ketenagakerjaan, dan penghapusan outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM).

Adapun perwakilan KSPSI yang bertemu Puan di Gedung DPR yakni Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI), Hermanto Achmad (Sekjend KSPSI), Abdulah (Wakil Presiden KSPSI), Roy Jinto Ferianto ( Wakil Presiden KSPSI), Ahmad Supriadi (Wakil Presiden Buruh), Wiliam Yani Wea (Ketua LBH DPP KSPSI), Fredy Sembiring (Wasekjend KSPSI), dan Akmani (Wasekjend KSPSI/TA Komisi IX).Sementara perwakilan KSPI yaitu Ramidi, S. Rosyad, Zaenudin, dan Catur Andarwanto.

Sementara Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dan Putih Sari, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, serta Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto.

Dalam kesempatan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan dukungan moral kepada DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang harus bebas dari tekanan dan intervensi.

“Kami mendukung DPR RI ini agar tetap jadi rumah rakyat. Jangan pernah takut dengan tindakan tekanan intervensi pihak manapun. Karena DPR RI ini adalah rumah rakyat. Teruslah mendengarkan aspirasi rakyat dan kami akan dukung terus,” kata Abdul Gani.

Baca Juga  Respons Tuntutan Publik, Delapan Fraksi Minta Maaf dan Sepakat Evaluasi Tunjangan Perumahan

Andi menambahkan, dalam situasi politik dan hukum belakangan ini, publik melihat banyak dinamika yang mencemaskan dan berpotensi menunggangi institusi-institusi negara. Oleh karena itu, ia menegaskan aliansi buruh mendorong adanya reformasi Polri.

“Dan yang paling penting juga adalah Polri direformasi lembaganya itu boleh. Tapi jangan ada hidden agenda untuk tiba-tiba punya tujuan tertentu, pucuk pimpinan Polri. Jadi buat kami cukup meresahkan. Karena banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada dalam kemelut akhir-akhir ini,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal KSPSI, Ramidi pun turut membacakan secara langsung sejumlah tuntutan buruh yang disuarakan dalam aksi. Ia menekankan tiga poin utama yang menjadi perhatian serius serikat pekerja.

Pertama, penghapusan sistem outsourcing yang dinilai menimbulkan ketidakpastian kerja dan merugikan pekerja dalam jangka panjang. Kedua, desakan agar Upah Minimum Regional (UMR) dinaikkan secara signifikan menjadi Rp 8,5 juta demi menjawab kebutuhan hidup layak buruh di tengah tekanan ekonomi.

Dan ketiga, permintaan agar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi Rp 7,5 juta, sebagai bentuk keadilan fiskal bagi pekerja. KSPSI AGN dan KSPI juga menyampaikan pernyataan sikap yang menegaskan dukungan terhadap supremasi sipil, penegakan hukum yang adil, pengesahan UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, serta komitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR yang terbuka pada aspirasi rakyat.

Pernyataan sikap itu disampaikan langsung kepada Puan dalam pertemuan tersebut.

Puan pun mengucapkan terima kasih kepada aliansi buruh yang sudah menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Terimakasih atas aspirasi yang sudah disampaikan, seluruh aspirasi ini akan kami sampaikan ke seluruh teman-teman DPR yang ada, kami berkomitmen menjalankan aspirasi yang ada,” jelas Puan.

Pada audiensi tersebut, Puan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan KSPSI terkait supremasi sipil di Indonesia. Ia menyatakan, DPR RI berkomitmen berpegang pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang telah menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Baca Juga  Rp 71 Triliun untuk MBG Habis Sampai Juni 2025, Nurhadi: Perlu Dievaluasi Secara Reguler

“Amanat Konstitusi tersebut menjadi landasan Supremasi Sipil. Kehendak rakyat atas supremasi sipil diperkuat saat reformasi 1998. Dan DPR, mendukung penguatan supremasi sipil,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Banyak agenda ke depan yang diperlukan dalam memperkuat supremasi sipil, antara lain, memperkuat ASN yang profesional, perlindungan peran positif Civil Society, Pers, LSM, dan sebagainya,” sambung Puan dikutip dari laman dpr.go.id.

Puan menanggapi dukungan KSPSI agar Polri untuk menegakkan hukum secara profesional, dan mengusut tuntas tanpa pandang bulu pelaku pembakaran fasilitas umum pada unjuk rasa akhir Agustus 2025. KSPSI juga mendorong DPR untuk membebaskan peserta aksi yang tidak melakukan tindakan pidana, dengan melalui ruang restorative justice.

Puan menegaskan komitmen DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada Pemerintah dan Polri terkait dua permintaan KSPSI tersebut.

“DPR menghargai dan menghormati hak asasi manusia warga negara dalam menyatakan pendapat, karena hal ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Akan tetapi batas dari Hak Asasi seseorang adalah ketika bertemu dengan Hak Asasi orang lain, oleh karena itu perlu diatur,” paparnya.

Puan juga menanggapi usulan KSPSI terhadap UU Ketenagakerjaan, khususnya pengaturan hal-hal atau pasal tertentu yang berpotensi merugikan pekerja. Ia menekankan bahwa RUU Ketenagakerjaan berupaya menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif, adil, dan adaptif, dengan menyeimbangkan perlindungan pekerja dan kepastian usaha, serta mengintegrasikan putusan-putusan MK.

“RUU Ketenagakerjaan ini disusun dengan semangat untuk menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi pekerja, sekaligus memberi ruang bagi dunia usaha agar tetap tumbuh,” jelas Puan.

Baca Juga  Abdullah: Kritik Stand Up Comedy Tak Perlu Dilaporkan ke Polisi

Puan menyampaikan, DPR dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan akan mengintegrasikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk soal perlindungan upah, aturan pemagangan, pembatasan alih daya, serta jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal. Ia juga menegaskan pentingnya dialog sosial, antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

“Semua pihak harus duduk bersama dalam merumuskan kebijakan pengupahan dan penyelesaian perselisihan. Prinsipnya, tidak boleh ada pekerja yang dirugikan, dan setiap PHK harus melalui proses musyawarah serta mekanisme hukum yang jelas,” ungkap mantan Menko PMK tersebut.

“Setelah mendengar masukan dari teman-teman KSPSI, kami pastikan, aspirasi pekerja menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU ini, sehingga regulasi yang lahir benar-benar melindungi pekerja, menjaga keberlanjutan usaha, dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia,” lanjut Puan.

Dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Puan memastikan DPR akan membuka ruang meaningful participation untuk dapat memperoleh masukan yang berarti.

“Terkait dengan masukan-masukan terkait dengan UU Ketenagakerjaan kami DPR RI juga akan membuka diri untuk menerima masukan-masukan tersebut untuk bisa menerima hal tersebut sebagai meaninngful participation yang akan dimulai besok diterima oleh Komisi IX lalu Panja yang pertama, tentu saja itu bukan yang terakhir,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Dan akan diteruskan dengan meaningful participation dengan teman-teman yang lain atau elemen masyarakat yang lain terkait dengan UU Ketenargakerjaan dikaitkan dengan putusan-putusan MK yang memang sudah ada,” tutup Puan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pemasangan “Secondary Skin” Gajah Mada Denpasar Dihentikan, Pemkot Lakukan Evaluasi dan Kajian Selama Tiga Hari

Published

on

By

Pemasangan Secondary Skin Gajah Mada Dihentikan
DIHENTIKAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menghentikan sementara pemasangan secondary skin atau fasad tambahan dalam proyek penataan kawasan heritage Jalan Gajah Mada. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menghentikan sementara pemasangan secondary skin atau fasad tambahan dalam proyek penataan kawasan heritage Jalan Gajah Mada. Penghentian tersebut dilakukan menyusul munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait desain fasad yang dinilai berpotensi mengubah karakter historis kawasan pusat kota tersebut.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan penghentian pemasangan secondary skin merupakan tindak lanjut atas instruksi Walikota Denpasar setelah mencermati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat, khususnya dari pemerhati tata kota serta pecinta kawasan heritage.

“Bapak Walikota sudah menginstruksikan kepada Dinas PUPR melalui Pak Kadis PUPR untuk menghentikan pemasangan secondary skin,” ujarnya, Selasa (17/11).

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Denpasar akan melakukan evaluasi dan kajian secara menyeluruh selama tiga hari ke depan. Kajian tersebut mencakup aspek teknis, kemungkinan perubahan desain, administrasi, hukum, hingga pencairan dan penggunaan anggaran proyek.

Salah satu poin penting yang menjadi pembahasan adalah penyusunan desain alternatif penataan kawasan Gajah Mada apabila pemasangan secondary skin akhirnya ditiadakan. Menurut Arya Wibawa, keputusan tersebut harus melalui pertimbangan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi teknis maupun administrasi pemerintahan.

Ia menegaskan, penghentian sementara pemasangan fasad bukan berarti seluruh pekerjaan penataan kawasan heritage dihentikan. Sejumlah pekerjaan lainnya dipastikan tetap berjalan sesuai perencanaan.

Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan patung di kawasan Suci, patung Cokorda Pemecutan, dan patung Panca Dewata. Selain itu, penataan titik nol kilometer, perbaikan trotoar, penurunan kabel melalui penataan utilitas bawah tanah, pemasangan bangku dan lampu hias di sepanjang Jalan Gajah Mada, serta penanaman pohon juga tetap dilanjutkan.

Baca Juga  Musa Rajekshah: Edukasi Sejak Dini Perkuat Pondasi Pariwisata Berkualitas di Bali

“Spiritnya adalah kami sangat mengapresiasi aspirasi, masukan, dan kritik masyarakat Kota Denpasar. Ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap kota yang sama-sama ingin kita rawat,” katanya.

Arya Wibawa menyebutkan, setelah evaluasi dan kajian selama tiga hari, Walikota Denpasar akan menggelar rapat finalisasi untuk menentukan arah desain ulang atau redesign penataan kawasan heritage tersebut.

Hasil keputusan rapat nantinya akan disampaikan kepada media sehingga masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan terbaru pemerintah daerah. Terkait kritik mengenai sosialisasi dan publikasi desain yang dinilai belum menjangkau masyarakat secara luas, Arya Wibawa menjelaskan bahwa tahapan perencanaan dan sosialisasi sebenarnya telah dilaksanakan. Namun, perhatian dan respons publik yang lebih luas baru muncul ketika pemasangan secondary skin mulai dilakukan di lapangan.

Berbagai masukan tersebut, lanjutnya, menjadi bahan pertimbangan Walikota Denpasar dalam menentukan kebijakan sekaligus menyempurnakan konsep penataan kawasan bersejarah agar dapat diterima masyarakat secara lebih luas.

Mengenai target penyelesaian proyek yang direncanakan pada Desember 2026, Pemkot Denpasar mengaku masih optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu. Meski demikian, pemerintah akan berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana untuk memastikan dampak perubahan desain terhadap jadwal pengerjaan.

Apabila perubahan desain, khususnya dengan ditiadakannya pemasangan secondary skin, memerlukan penyesuaian waktu, opsi adendum atau perpanjangan masa pengerjaan juga akan dibahas dalam rapat evaluasi bersama pihak terkait.

“Kami tetap optimistis. Saya dan Bapak Walikota mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, tokoh-tokoh di Kota Denpasar, khususnya para pecinta seni dan kawasan heritage atas masukan dan sarannya,” ujarnya.

Pemkot Denpasar berharap hasil evaluasi nantinya dapat menghasilkan konsep penataan yang tidak hanya mempercantik kawasan pusat kota, tetapi juga tetap mempertahankan karakter, identitas, dan nilai sejarah Jalan Gajah Mada sebagai salah satu kawasan heritage penting di Denpasar. (gs/bi)

Baca Juga  I Nengah Senantara Tolak Kadin Jadi Lembaga Negara, Soroti Potensi Dualisme  

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Semarak Hari Puputan Margarana Ke-80, Denpasar Gelar Napak Tilas dan Kirab Pataka I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Wawali Denpasar Lepas Kirab Pataka Puputan Margarana
LEPAS KIRAB: : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat melepas kegiatan Napak Tilas, Kirab Pataka Panji-Panji Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai, dalam rangka memperingati Hari Puputan Margarana ke-80 yang berlangsung di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Selasa (17/11). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka memperingati Hari Puputan Margarana ke-80, Pemerintah Kota Denpasar menggelar Napak Tilas, Kirab Pataka Panji-Panji Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai, serta gerak jalan di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Selasa (17/11).

Sejak pagi, suasana lapangan tampak semarak. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Denpasar hadir mengenakan pakaian bertema perjuangan. Mereka mengikuti upacara serah terima Pataka Panji-Panji Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai yang dilanjutkan dengan gerak jalan napak tilas.

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara yang dipimpin Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. Pada kesempatan tersebut, Wawali Arya Wibawa juga melepas peserta gerak jalan napak tilas.

Turut hadir Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, I Ketut Mudana, jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, unsur TNI-Polri, para veteran, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat.

Wawali Arya Wibawa mengatakan, serah terima Pataka dan Panji-Panji Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.

“Hari ini Kabupaten Gianyar telah menyerahkan Pataka dan Panji-Panji Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai kepada Kota Denpasar. Selanjutnya, Pemerintah Kota Denpasar menggelar lomba kirab yang diikuti delapan peserta dari kalangan pelajar,” jelasnya.

“Setelah kegiatan ini, pada sore hari juga dilaksanakan serasehan di Puri Kesiman. Selanjutnya, Pataka dan Panji-Panji Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai akan diserahterimakan dari Kota Denpasar kepada Kabupaten Badung pada besok hari, Rabu (18/11),” imbuhnya.

Lebih lanjut, Arya Wibawa menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kota Denpasar yang senantiasa menjaga dan menghargai nilai-nilai perjuangan para pahlawan, khususnya perjuangan I Gusti Ngurah Rai dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui peristiwa Puputan Margarana.

Baca Juga  Abdullah: Kritik Stand Up Comedy Tak Perlu Dilaporkan ke Polisi

Menurutnya, semangat patriotisme, keberanian, rela berkorban, dan pantang menyerah yang diwariskan para pahlawan harus terus ditanamkan kepada generasi muda.

“Kami mengapresiasi seluruh masyarakat Kota Denpasar yang selalu mengingat nilai-nilai perjuangan pahlawan kita, I Gusti Ngurah Rai. Melalui spirit Puputan Margarana, kita ingin menanamkan kepada generasi muda bahwa semangat perjuangan harus terus dikobarkan dan tidak boleh luntur,” tegasnya.

Ia berharap, melalui kegiatan napak tilas dan kirab pataka ini, masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mengenal sejarah perjuangan bangsa serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

NN Kardi Belum Kembali dari Mencari Pakan Ternak, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

Published

on

By

Tim SAR Cari Warga Hilang di Nusa Penida
PENCARIAN: Tim SAR saat melakukan pencarian terhadap Ni Nyoman Kardi (57), warga Dusun Pendem, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. (Foto: Hms SAR)

Nusa Penida, Klungkung, baliilu.com – Seorang perempuan bernama Ni Nyoman Kardi (57), warga Dusun Pendem, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dilaporkan belum kembali ke rumah setelah pergi mencari pakan ternak. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian tersebut pada Selasa (17/11/2026) pukul 07.30 Wita dari Sudana, Bhabinkamtibmas Desa Pejukutan.

Berdasarkan informasi yang diterima, korban berangkat dari rumah pada Minggu (15/11/2026) sekitar pukul 07.00 Wita menuju kebun miliknya untuk mencari pakan ternak sapi. Saat meninggalkan rumah, korban mengenakan kaus berwarna merah muda dan celana panjang.

Salah seorang warga sempat melihat korban melintas sambil membawa pakan ternak pada Senin (15/11/2026) sekitar pukul 15.00 Wita. Saat itu, korban terlihat di dekat sebuah bengkel, dengan jarak sekitar 200 meter dari kandang sapinya. Setelah itu, keberadaan korban tidak diketahui lagi.

Keluarga bersama warga setempat telah berupaya melakukan pencarian secara mandiri, tetapi hingga laporan diterima korban belum ditemukan. Atas kondisi tersebut, pihak keluarga dan masyarakat meminta bantuan tim SAR untuk melakukan pencarian.

Menindaklanjuti laporan itu, operator komunikasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar segera berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Desa Pejukutan, Polsek Nusa Penida, serta keluarga korban. Pada pukul 07.50 Wita, lima personel Tim Rescue Unit Siaga SAR Nusa Penida diberangkatkan untuk bergabung dengan unsur SAR lainnya, masyarakat, dan keluarga korban.

Upaya pencarian dilakukan dengan menyisir area ladang yang biasa menjadi lokasi korban mencari pakan ternak. Tim juga menelusuri jalur dari titik terakhir korban terlihat hingga menuju kandang ternak dan rumahnya. Namun, hingga upaya pencarian terakhir, hasilnya masih nihil. Tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun barang milik korban di sekitar lokasi penyisiran.

Baca Juga  Bijak Memilih, Fadli Imbau Masyarakat Cermati Jejak Rekam Caleg 2024 Melalui Sosial Media

Adapun ciri-ciri korban memiliki kulit sawo matang, tinggi badan sekitar 165 sentimeter, dan rambut panjang. Korban juga merupakan penyandang tunawicara. Informasi mengenai ciri-ciri tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang mungkin melihat atau mengetahui keberadaan korban.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mengoptimalkan upaya pencarian. Rencananya operasi SAR akan kembali dilanjutkan besok pagi. Masyarakat yang mengetahui informasi mengenai keberadaan Ni Nyoman Kardi diimbau segera melaporkannya kepada aparat desa, kepolisian, atau petugas SAR terdekat. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca