Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pangdam IX/Udayana Kerahkan Jajaran Tangani Dampak Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Bali

BALIILU Tayang

:

Prajurit Kodam IX/Udayana Perbaiki Pagar Saluran Air Antisipasi Cuaca Ekstrem di Bali
PERBAIKAN: Prajurit TNI Kodam IX Udayana saat melakukan perbaikan pagar saluran air mengantisipasi cuaca ekstrem ke depan. (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang yang melanda Provinsi Bali sejak Minggu (1/11/2026) mengakibatkan sejumlah bencana alam di berbagai daerah. Bencana tanah longsor dan pohon tumbang dilaporkan terjadi di Kabupaten Karangasem, Tabanan, Jembrana, Bangli, Gianyar, dan Badung, bahkan berdampak terhadap keselamatan warga serta aktivitas masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa segera mengerahkan satuan jajaran Kodam IX/Udayana, khususnya Kodim di wilayah terdampak, untuk bergerak cepat melakukan penanganan bencana. Pangdam menekankan agar seluruh satuan kewilayahan senantiasa tanggap terhadap perkembangan situasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta mengutamakan keselamatan masyarakat dalam setiap langkah penanganan.

Menindaklanjuti perintah tersebut, prajurit TNI AD jajaran Kodam IX/Udayana langsung bergerak bersama pemerintah daerah, BPBD, Polri, relawan, dan masyarakat untuk menangani dampak bencana di sejumlah wilayah. Upaya tanggap darurat dilakukan melalui pembersihan material longsor, evakuasi pohon tumbang, pengamanan lokasi rawan bencana, hingga pemulihan akses jalan yang terdampak agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman.

Dalam pelaksanaannya, para prajurit bersama unsur terkait turut membantu memastikan kondisi lingkungan di sekitar lokasi bencana tetap aman, sekaligus mendukung kelancaran proses penanganan dan evakuasi. Kehadiran personel di lapangan juga menjadi bagian dari upaya mengantisipasi risiko lanjutan akibat kondisi cuaca yang masih berpotensi membahayakan masyarakat.

Langkah cepat tersebut merupakan wujud nyata kehadiran TNI AD di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Sinergi lintas instansi yang didukung semangat gotong royong menjadi kekuatan penting dalam mempercepat penanganan dampak bencana, meminimalkan risiko, serta meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah.

Baca Juga  Bupati Badung Hadiri Rakor Tingkat Menteri

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menjelaskan bahwa pengerahan prajurit jajaran Kodam IX/Udayana merupakan bentuk komitmen TNI AD dalam membantu pemerintah daerah menanggulangi bencana alam, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan kondisi wilayah.

“Pangdam IX/Udayana telah memerintahkan seluruh satuan jajaran, khususnya Kodim di wilayah terdampak, untuk senantiasa siaga dan bergerak cepat membantu masyarakat. Penanganan dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, dengan prioritas utama keselamatan warga,” ungkap Kapendam.

Lebih lanjut, Kapendam menegaskan bahwa kehadiran Babinsa dan satuan kewilayahan tidak hanya difokuskan pada penanganan dampak fisik bencana, tetapi juga memastikan kondisi masyarakat tetap aman, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana susulan.

Kapendam juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, terutama saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Masyarakat diharapkan menghindari kawasan rawan longsor, lereng perbukitan, serta area yang berpotensi tertimpa pohon tumbang dan segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan kondisi yang membahayakan.

Kodam IX/Udayana akan terus mengoptimalkan kesiapsiagaan satuan jajaran serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menghadapi perkembangan situasi di lapangan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk selalu hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan wilayah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Jaga Ketertiban Kota, Satpol PP Denpasar Tertibkan Badut Jalanan di Simpang Gatot Subroto-Nangka

Published

on

By

Satpol PP Denpasar Gelar SABERGEP
SABERGEP: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar saat melaksanakan kegiatan SABERGEP (Sapu Bersih Gelandangan dan Pengemis) di sejumlah titik wilayah Kota Denpasar, Kamis (12/11). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Dalam upaya menjaga ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan kegiatan SABERGEP (Sapu Bersih Gelandangan dan Pengemis) di sejumlah titik wilayah Kota Denpasar, Kamis (12/11). Dalam kegiatan tersebut, petugas menertibkan satu orang badut yang beraktivitas di kawasan Traffic Light Gatot Subroto-Nangka.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, mengatakan kegiatan SABERGEP merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menurutnya, aktivitas mengamen, mengemis, maupun kegiatan sejenis di persimpangan jalan dan fasilitas umum perlu ditertibkan karena berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

“Penertiban ini tidak semata-mata sebagai upaya penegakan aturan, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan. Kami mengedepankan pendekatan humanis dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis, pengamen, manusia silver, badut jalanan, maupun aktivitas sejenis di jalan dan fasilitas umum.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak memberi uang di jalan. Mari salurkan kepedulian melalui cara yang tepat sehingga tidak mendorong aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan,” tambahnya.

Melalui kegiatan SABERGEP ini, Satpol PP Kota Denpasar berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga fasilitas umum agar tetap tertib, aman, nyaman, dan humanis.

Baca Juga  Pemerintah Lunasi Utang Obligasi BLBI Rp 218,3 Triliun

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik yang transparan dan berintegritas, Agung Nendra menegaskan bahwa seluruh jenis layanan dan tindak lanjut pengaduan melalui GARBASITA dan tidak dipungut biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran, Satpol PP Kota Denpasar juga tidak menerima pemberian atau imbalan dalam bentuk apa pun.

Apabila masyarakat menemukan adanya oknum yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Satpol PP Kota Denpasar, masyarakat dapat melaporkannya melalui WhatsApp Bot GARBASITA di nomor 081337338326 dengan menyertakan bukti autentik. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketertiban serta mendukung terciptanya Kota Denpasar yang aman, nyaman, tertib, dan berintegritas. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sekda Bali Ajak Seluruh Pemda Perkuat Pencegahan Korupsi, APIP Didorong Jadi Pengawas Strategis

Rakor Pencegahan Korupsi 2026 Soroti Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko dan Tiga Area Rawan Korupsi

Loading

Published

on

By

Sekda Bali Buka Rakor Pencegahan Korupsi 2026
RAKOR: Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara berkelanjutan memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi tersebut merupakan bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah di Bali pada prinsipnya memiliki komitmen untuk melaksanakan arahan KPK dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Kehadiran KPK diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aturan, tetapi juga mendorong langkah nyata untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran hukum.

“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, penguatan kapabilitas APIP menjadi salah satu fokus pembahasan. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan pentingnya transformasi APIP dari pengawasan yang berorientasi administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.

Baca Juga  Bangkitkan Semangat Anak-anak Korban Gempa, Kapendam IX/Udayana Turun Langsung Dampingi Trauma Healing di Manggarai

Rustam menjelaskan bahwa perubahan model penilaian kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, kemampuan mengidentifikasi akar permasalahan, serta efektivitas rekomendasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan APIP tidak lagi semata-mata diukur dari kelengkapan dokumen dan pencapaian tingkat kapabilitas.

Untuk mendukung transformasi tersebut, inspektorat daerah didorong memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun daftar risiko (risk register), serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Peningkatan kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga menjadi perhatian penting.

Rustam turut menyoroti hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 yang menunjukkan capaian Level 2 (Terstruktur). Mengingat evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, periode pembinaan hingga Desember 2026 diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi kapabilitas APIP pada 2027.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Yudawan Roswinardo menegaskan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Penguatan APIP perlu dilakukan melalui peningkatan independensi kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta pengawasan yang memprioritaskan area rawan korupsi.

Yudawan menambahkan bahwa efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya pemeriksaan atau rekomendasi yang diterbitkan. Keberhasilan APIP harus tercermin dari kemampuannya mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, serta mencegah terulangnya penyimpangan. Karena itu, sinergi antara KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah perlu terus diperkuat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Alhuda menyoroti tiga area strategis yang memiliki kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah, yakni perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga  Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026, Wabup Tekankan Pemerataan Pembangunan

Nurul menegaskan bahwa pengawasan terhadap ketiga area tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi. APIP harus mampu menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan mengidentifikasi potensi penyimpangan, anomali, konflik kepentingan, kelemahan sistem pengendalian, hingga potensi kerugian keuangan daerah.

Dalam perencanaan dan penganggaran pokir DPRD, APIP diharapkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan. Sementara itu, penganggaran dan penyaluran hibah harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui proses verifikasi dan evaluasi yang memadai.

Pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengawasan harus memastikan seluruh proses berjalan secara kompetitif, efisien, dan transparan serta bebas dari praktik pengaturan penyedia, penggelembungan harga, suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Setiap indikasi penyimpangan perlu segera ditindaklanjuti melalui reviu, audit, pemantauan, evaluasi, maupun audit investigatif sesuai dengan tingkat risikonya.

Nurul juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan melalui rekomendasi perbaikan yang konkret, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027. Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak semata-mata diukur dari capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi terutama dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah di Bali diharapkan semakin memperkuat komitmen pencegahan korupsi dengan menempatkan APIP sebagai pengawas strategis yang mampu memberikan peringatan dini, mencegah penyimpangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Sinergi antarlembaga, pengawasan berbasis risiko, serta komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Masuk 12 Finalis Wonderful Indonesia Awards 2026

Paparkan Strategi Pariwisata Bali Berbasis Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat dalam Penilaian “Most Inspiring Tourism Leader”

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster Ikuti Penilaian Wonderful Indonesia Awards 2026
HADIRI TAHAPAN WIA: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri tahapan Pendalaman Materi Penilaian Wonderful Indonesia Awards (WIA) 2026 Kategori “Most Inspiring Tourism Leader” yang berlangsung di Ruang Rapat Jayasabha, Denpasar (secara daring melalui Zoom), pada Rabu, 11 November 2026. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jakarta, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster terpilih sebagai salah satu dari 12 finalis Wonderful Indonesia Awards (WIA) 2026 kategori Most Inspiring Tourism Leader. Dalam tahapan pendalaman penilaian yang diikuti secara daring dari Ruang Rapat Jayasabha, Denpasar, Rabu (11/11/2026), Gubernur Koster memaparkan berbagai kebijakan, inovasi, dan strategi pembangunan pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak semata-mata diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan menjaga kelestarian alam, mempertahankan identitas budaya, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pendalaman penilaian diawali dengan paparan Sekretaris Kementerian Pariwisata RI, Bayu Aji, mengenai penyelenggaraan Wonderful Indonesia Awards 2026, khususnya kategori Most Inspiring Tourism Leader.

Kategori tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen, kepemimpinan visioner, serta inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata.

Penilaian mencakup empat komponen utama, yakni Leadership Commitment, Collaboration, Action and Innovation, serta Impact. Keempat komponen tersebut digunakan untuk mengukur komitmen kepemimpinan, kemampuan membangun kolaborasi, implementasi kebijakan dan inovasi, serta dampak nyata terhadap pembangunan pariwisata.

Dalam paparannya, Gubernur Koster menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Visi tersebut bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.

Arah pembangunan tersebut diperkuat melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, yang menempatkan keberlanjutan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Bali sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Dengan demikian, pembangunan pariwisata Bali tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga identitas budaya dan keberlanjutan Bali bagi generasi mendatang.

Baca Juga  Pemerintah Lunasi Utang Obligasi BLBI Rp 218,3 Triliun

Gubernur menegaskan bahwa konsep pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat diwujudkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan strategis daerah. Kebijakan tersebut meliputi penguatan penyelenggaraan pariwisata budaya, pelestarian adat dan tradisi, pengurangan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, serta pengembangan energi bersih dan kendaraan listrik.

Menurut Gubernur, pembangunan pariwisata harus berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat.

Bali tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan kekayaan budaya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga harus mampu menunjukkan tata kelola pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam aspek lingkungan, Gubernur memaparkan upaya pembenahan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pengelolaan sampah berbasis sumber terus didorong melalui keterlibatan rumah tangga, masyarakat, desa adat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.

Sementara itu, penanganan sampah di hilir diperkuat melalui rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong pemanfaatan energi bersih dan pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi menuju pembangunan ramah lingkungan. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pariwisata Bali.

Gubernur Koster juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas sebagai prasyarat pengembangan pariwisata berkualitas. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bali adalah persoalan infrastruktur dan transportasi, terutama di kawasan Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara.

Penguatan akses menuju wilayah Bali bagian utara dan barat juga menjadi perhatian agar manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata.

Selain persoalan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap usaha pariwisata yang belum memenuhi ketentuan perizinan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Baca Juga  Kapolres Gianyar Tinjau Lokasi Bencana Alam, Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

Dalam sesi pendalaman bersama Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata RI, Martini Mohamad Paham, Gubernur Koster menjelaskan berbagai tantangan dan peluang pembangunan pariwisata Bali.

Pembahasan mencakup inovasi kebijakan, dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial masyarakat, mekanisme evaluasi, serta arah pengembangan pariwisata ke depan.

Gubernur menekankan bahwa pembangunan pariwisata harus memperhatikan karakter dan kekuatan lokal setiap daerah. Bali memiliki keunikan berupa keberadaan desa adat yang hidup berdampingan dengan desa dinas. Kelembagaan adat tersebut memiliki peran penting dalam menjaga tradisi, budaya, spiritualitas, dan tatanan kehidupan masyarakat Bali.

Menurutnya, perpaduan antara alam, budaya, adat, dan spiritualitas merupakan kekuatan utama pariwisata Bali yang tidak dapat disamakan dengan karakter destinasi wisata lainnya. Karena itu, setiap daerah perlu mengembangkan kebijakan pariwisata sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing.

Gubernur juga menjelaskan langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas tata kelola pariwisata, termasuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas wisatawan mancanegara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan wisatawan mematuhi peraturan perundang-undangan, menghormati adat-istiadat, serta menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk aparat kepolisian dan keimigrasian, dengan mengedepankan pendekatan profesional dan proporsional.

Menurut Gubernur, keberlanjutan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh pihak, termasuk pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan.

Terkait arah pembangunan pariwisata ke depan, Gubernur Koster menekankan pentingnya pergeseran orientasi dari pariwisata massal menuju pariwisata berkualitas. Bali membutuhkan wisatawan yang tidak hanya memiliki daya beli, tetapi juga menghormati budaya, menjaga lingkungan, berperilaku baik, tinggal lebih lama, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Gubernur mengakui bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian Bali. Namun, pengalaman pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting mengenai risiko ketergantungan ekonomi yang terlalu besar pada satu sektor. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, disertai penguatan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk menciptakan struktur perekonomian Bali yang lebih tangguh.

Baca Juga  Sinergi Pusat dan Daerah, Megawati Bersama Pimpinan Bali dan Badung Tinjau Penanganan Abrasi Pantai Kuta

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama dari berbagai kebijakan dan inovasi pembangunan pariwisata yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, proses penilaian dan apresiasi tersebut justru menjadi motivasi untuk terus melakukan evaluasi, pembenahan, dan peningkatan kualitas pembangunan pariwisata.

“Bagi kami, penghargaan ini sangat memotivasi dan semakin memperkuat komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dalam rangka memajukan sektor kepariwisataan di Provinsi Bali. Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian Provinsi Bali serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan bahwa hal terpenting bukanlah nilai atau penghargaan yang diberikan, melainkan dorongan untuk terus menghadirkan kebijakan dan langkah nyata bagi kemajuan pariwisata Bali dan Indonesia.

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata RI atas penyelenggaraan Wonderful Indonesia Awards 2026. Ia berharap ajang tersebut dapat menjadi sarana evaluasi sekaligus motivasi bagi para kepala daerah untuk terus mengembangkan inovasi dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan pariwisata nasional.

Terpilihnya Gubernur Bali sebagai salah satu dari 12 finalis kategori Most Inspiring Tourism Leader menjadi bagian dari proses apresiasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan pariwisata Bali.

Namun, Gubernur menegaskan bahwa komitmen menjaga kelestarian alam, memperkuat budaya, meningkatkan kualitas tata kelola, serta membangun kolaborasi lintas sektor akan terus menjadi prioritas pembangunan pariwisata Bali.

Dengan pendekatan tersebut, Bali diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia yang tidak hanya memberikan pengalaman berkualitas bagi wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan alam dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca