Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka mempercepat dan memperluas digitalisasi guna mendukung ekonomi dan pariwisata yang berkesinambungan dan inklusif di Bali-Nusra, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menginisiasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bali-Nusra yang bertemakan âMendorong Digitalisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata yang Berkesinambungan dan Inklusifâ pada tanggal 30 Juli 2024 di Bali.
Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antara BI, Pemerintah, Perbankan, Asosiasi, dan pelaku usaha dalam merumuskan sinergi perluasan digitalisasi sistem pembayaran khususnya di sektor pariwisata.
Rakorwil secara resmi dibuka oleh ADG Bidang 6 Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dengan penyampaian sambutan dari Pj. Gubernur Provinsi Bali yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Dalam pembukaannya, Filianingsih menyampaikan bahwa Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah berhasil mengakselerasi transformasi digital nasional. Dukungan digitalisasi juga hadir di sektor pariwisata yang terlihat dari transaksi QRIS sektor pariwisata yang terus meningkat, serta berlanjutnya perluasan inisiatif cross border payment connectivity.
Selanjutnya, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Bali-Nusra salah satunya didorong oleh proses transformasi digital yang masif di Provinsi Bali. Dalam Rakorwil Bali-Nusra, diselenggarakan dua agenda High Level Discussion (HLD) yang dilaksanakan secara paralel, yakni Rapat Koordinasi (Rakor) Digitalisasi Sistem Pembayaran dengan tema âSinergi Kebijakan Perluasan Digitalisasi yang Aman Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Tangguh dan Berkesinambungan di Wilayah Bali-Nusraâ dan Rakor Pariwisata dengan tema âStrategi untuk Akselerasi Implementasi Pariwisata Berkualitas di Bali-Nusraâ.
Diskusi High Level Digitalisasi Sistem Pembayaran dipimpin oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, serta dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika; Advisor BI Provinsi Bali, Butet Linda H.P.; Direktur Pengawasan OJK Provinsi Bali, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI; Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB; Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT; Kepala Bapenda dan BPKAD se-Provinsi Bali; Direktur Utama BPD se-Bali-Nusra; serta Kepala Kanwil/Regional Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) QRIS se-Bali-Nusra.
Fokus pembahasan Rakorwil adalah breakthrough isu-isu strategis perluasan akseptasi digitalisasi sistem pembayaran di wilayah Bali-Nusra. Dalam pembahasan, setiap wilayah (Bali, NTB dan NTT) menyampaikan perkembangan, strategi dan tantangan dalam upaya percepatan dan perluasan digitalisasi di setiap daerah.
Untuk Provinsi Bali, Advisor BI Provinsi Bali, Butet Linda H.P memaparkan perkembangan transformasi digital di Bali yang semakin akseleratif seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan besarnya potensi yang dimiliki Bali antara lain posisi Bali sebagai pusat destinasi wisata, peran aktif generasi-Z dalam adopsi teknologi digital, dan kesiapan digitalisasi Pemerintah Daerah. Peningkatan transaksi digital di Provinsi Bali tidak terlepas dari upaya BI dalam memperluas akseptasi digital di masyarakat melalui 3 (tiga) strategi utama yaitu sinergi flagship event di daerah, digitalisasi sektor ritel dan pariwisata, serta kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah, otoritas terkait, dan industri sistem pembayaran. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian seperti pemerataan infrastruktur pendukung (a.l. jaringan komunikasi, kanal pembayaran digital, dll.), peningkatan literasi digital masyarakat, dan peningkatan awareness masyarakat terhadap risiko keamanan transaksi digital.
Untuk mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Pj. Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika, menyampaikan progress pengembangan ekosistem digital di seluruh sektor seperti Horeka (Hotel, Restoran, Kafe), transportasi, pembelian tiket wisata, jasa sewa kendaraan, dan pusat perbelanjaan guna mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Lebih lanjut disampaikan, bahwa saat ini Pemkab Klungkung tengah mengembangkan program Lembongan Digital Island sebagai kawasan ekosistem digital yang akan mendorong peningkatan pembayaran digital di sektor UMKM, transportasi, Horeka, dan atraksi wisata di daerah tersebut.
Pada akhir diskusi High Level Digitalisasi Sistem Pembayaran, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menyimpulkan hasil kesepakatan tindak lanjut untuk percepatan dan perluasan digitalisasi di Bali-Nusra dengan 7 (tujuh) langkah strategis yaitu: (1) peningkatan intensitas sosialisasi/edukasi; (2) pengembangan infrastruktur; (3) penguatan kolaborasi dan partnership; (4) perumusan solusi digital sesuai kebutuhan dan tantangan di daerah; (5) harmonisasi kebijakan; (6) optimalisasi peran industri sistem pembayaran; dan (7) terus mengedepankan aspek inklusivitas agar digitalisasi menyentuh berbagai lapisan masyarakat. (gs/bi)
