Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

DPRD Bali Fasilitasi Warga terkait Masalah Kepemilikan Tanah di Canggu

BALIILU Tayang

:

DPRD
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama. (Foto : eka)

Denpasar, baliilu.com – Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama memfasilitasi aduan warga terkait tanah yang memiliki 2 bukti kepemilikan di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Bali, Selasa (27/12).

“Kami memfasilitasi terkait adanya permasalahan sebidang tanah yang ada di daerah Canggu, yang mana dari tahun lalu warga tersebut sudah beberapa kali datang ke gedung DPRD. Permasalahan yang terjadi adalah ada dua bukti yang autentik atas 1 bidang tanah yang sama. Pemerintah Provinsi Bali punya masyarakatpun punya, tapi objeknya satu,” terang Adi Wiryatama di sela acara.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sebelumnya masyarakat tetap kukuh meminta agar tanah tersebut dibagi menjadi 70% untuk warga dan 30% untuk pemerintah. Hal ini seperti kejadian di Sumber Klampok Buleleng yakni masyarakat dapat 70% pemerintah dapat 30%. Akan tetapi untuk kasus ini tidak bisa dilakukan seperti itu karena objek harus ditentukan sebagai objek reforma agraria, sehingga urusannya harus ke Kementerian.

“Petunjuk dari Bapak Gubernur sebaiknya dilakukan dengan win win Solution biar kita tidak berperkara dengan  sekelompok masyarakat, maka diselesaikan melalui badan aset dan di luar pengadilan karena kalau di pengadilan semakin lama reformasi agraria juga lama. Bapak Gubernur memberikan saran kepada badan aset tadi dibuatlah win-win solution. Masyarakat mendapat 60% pemerintah 40%. Merekapun setuju dengan arahan pemerintah jadi tinggal masalah teknis saja. Kalau pemufakatan dan berita acara sudah keluar maka kita sebagai fasilitator mengarahkan mereka masing-masing ke BPN untuk mendaftarkan dirinya. Berapapun luas nyata tanah dari hasilpembagian 60% dan 40% tersebut wajib diterima,” tandasnya.

Kepala UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah Wayan Budiyasa. (Foto : eka)

Sementara itu Kepala UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah Wayan Budiyasa mengungkapkan,  sebenarnya Pemprov Bali mempunyai dokumen yang namanya buku dasar tanah. Di buku dasar tanah itu menyebutkan persil 56 kelas 2 Desa Canggu seluas 1,1 hektar. Sementara di lapangan ternyata masyarakat juga mempunyai dokumen yang berupa pipil nomor  54 luasnya juga hampir sama yakni 1,130 hektar.

Baca Juga  Seluruh Fraksi DPRD Bali Apresiasi Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Berkualitas, Pajak Daerah dan Retribusi

“Karena mereka punya dokumen pemerintah punya dokumen, ini perlu ada win-win solution tanpa  harus melanggar aturan yang ada, maka oleh Bapak Gubernur diambil langkah-langkah, karen tidak akan mungkin pemerintah itu merugikan masyarakatnya. Oleh sebab itu perlu segera diselesaikan jangan sampai ada sengketa tanah dengan masyarakat tanpa ada jalan keluar.  Hal ini terlepas dari asli atau palsu dokumen tersebut kami bukan melihat asli atau palsu yang penting masyarakat punya dokumen yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan,” beber Budiyasa.

Menurutnya, terlepas dari apakah dokumen itu asli apa palsu, karena sama-sama punya dokumen maka harus dicarikan jalan keluar yang tidak menyalahi aturan. Aset Pemprov Bali tetap walaupun luasnya yang berkurang masyarakat pun karena punya dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Win win solution  merupakan jalan keluarnya. Setelah ada kesepakatan langkah kedepannya adalah mekanismenya dengan mengamankan aset melalui pensertifikatan

“Masyarakat yang haknya sesuai dengan dokumen yang dimiliki di sertifikatkan oleh mereka dengan anggaran yang mereka siapkan, pemerintah pun seperti itu punya dokumen yang ada di Pemprov kita akan amankan melalui pensertifikatan dengan anggaran APBD. Jika sudah sertifikat, sama-sama aman walaupun luasannya berkurang karena tidak serta-merta, luasan tercatat pun kalau kita ukur belum tentu sama bisa lebih bisa kurang sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.

I Nyoman Nuka warga Banjar Canggu, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung yang memiliki bukti kepemilikan tanah menyebut bahwa dirinya sudah sepakat dengan pemerintahan Provinsi Bali yakni win win solution dengan pembagian 60% dan 40%.

“Kami serahkan tanahnya 40% ke Pemerintah Provinsi dan saya meminta 60%,” ujarnya sembari mengatakan kalau dari pihaknya terdiri dari 5 orang akan tetapi yang hadir mewakili ada 3 orang. (eka/bi)

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-16, DPRD Bali Terima LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun 2024

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Presiden Prabowo Sampaikan Pengarahan pada Ketua DPRD Seluruh Indonesia

Published

on

By

Presiden Prabowo
PENGARAHAN: Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Magelang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.

“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.

Setelahnya, turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.

Dalam pengantar arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.

“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.

Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-28 DPRD Bali, Gubernur Koster Sampaikan Dua Raperda Penyertaan Modal Daerah

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.

Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Kembang Padukan Pembangunan Infrastruktur dan Edukasi Sampah Berbasis Sumber di Baler Bale Agung

Published

on

By

Pemkab Jembrana
TINJAU RENCANA PROYEK: I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), saat meninjau langsung rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mempercepat peningkatan infrastruktur wilayah sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan berbasis masyarakat. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), melakukan peninjauan langsung terhadap rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4).

Proyek peningkatan jalan sepanjang 600 meter ini akan menggunakan pengaspalan jenis hotmix. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

Dalam tinjauannya, Bupati menekankan pentingnya aspek teknis untuk kenyamanan pengguna jalan. Rencananya, jalan yang semula hanya memiliki lebar 3,5 meter akan ditingkatkan menjadi 5 meter melalui teknis penutupan saluran drainase menggunakan plat beton di titik-titik kritis. Hal ini dilakukan guna memastikan aksesibilitas kendaraan roda empat tetap lancar saat berpapasan.

“Pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Saya mengajak masyarakat agar rutin melaksanakan gotong-royong agar kawasan ini tetap asri dan terawat,” tegas Bupati di sela-sela peninjauan.

Usai meninjau lokasi infrastruktur, Bupati dan Wabup Ipat melanjutkan agenda dengan kegiatan ngampik (berkunjung) ke salah satu rumah warga sekitar. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, Bupati tidak hanya berdialog mengenai kondisi infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bupati mengajak warga untuk mulai disiplin memilah sampah dari rumah tangga. Langkah ini kata Bupati penting mengingat kemajuan fisik daerah harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis masyarakat khususnya persoalan sampah.

“Kesuksesan pembangunan jalan ini tidak akan lengkap tanpa lingkungan yang bersih. Dengan memilah sampah dari sumbernya, kita tidak hanya menjaga kebersihan di Baler Bale Agung, tapi juga membantu keberlanjutan lingkungan di seluruh Kabupaten Jembrana,” tambahnya.

Baca Juga  Diah Pradnya Maharani: Perlu Tameng, Jangan Sampai Isu ‘‘Hamil Dulu Baru Nikah‘‘ Jadi Tren yang Dinormalisasi

Melalui perpaduan pembangunan fisik dan penguatan kesadaran masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kualitas hidup masyarakat di tingkat lingkungan dapat meningkat, mendukung program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sinergi Pemkab Gianyar dengan APJATEL Lakukan “Groundbreaking” Penataan Kabel Utilitas di Ubud

Published

on

By

penataan kabel giannyar
GROUNDBREAKING: Pemerintah Kabupaten Gianyar bersinergi dengan Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) melaksanakan Groundbreaking penataan kabel utilitas dengan sistem penurunan (underground) di Wilayah Kelurahan Ubud, Senin (20/4). (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar bersinergi dengan Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) melaksanakan Groundbreaking penataan kabel utilitas dengan sistem penurunan (underground) di Wilayah Kelurahan Ubud, Senin (20/4). Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama dengan APJATEL yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, untuk memperindah estetika kota.

Penurunan kabel utilitas merupakan inisiasi Bupati Gianyar I Made Mahayastra yang memerintahkan Sekda Gianyar untuk memimpin proses pengerjaannya bersama perangkat daerah terkait. Hal ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata ruang kawasan yang lebih rapi, aman, dan estetis di wilayah pariwisata unggulan.

Groundbreaking tersebut menandai komitmen bersama dalam menata infrastruktur utilitas yang selama ini didominasi kabel udara. Penataan ini diharapkan mampu mengurangi kesemrawutan visual, meningkatkan keselamatan publik, serta memperkuat citra kawasan Ubud sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Ketua APJATEL Bali Dodi Simanjutak menyampaikan bahwa relokasi jaringan utilitas bertujuan merapikan kabel fiber optik yang semrawut sekaligus mengurangi jumlah tiang di sepanjang ruas jalan. Kabel udara akan dipindahkan menjadi jaringan bawah tanah, dengan penataan tiang yang lebih efisien, yakni satu tiang di setiap titik.

Program ini dibiayai sepenuhnya secara swadaya oleh masing-masing provider. Sebagai tahap awal, relokasi dijalankan sebagai pilot project di tiga ruas jalan di Kecamatan Ubud, yaitu Jalan Suweta, Jalan Sri Wedari, dan Jalan Tirta Tawar.

“Penurunan kabel juga diharapkan tidak lagi mengganggu aktivitas adat dan keagamaan seperti pelebon atau ngaben, pemasangan penjor, serta pawai ogoh-ogoh, sekaligus memperindah tampilan kawasan,” ujar Dodi Simanjutak.

Dari sisi layanan, relokasi dipastikan tidak mengganggu jaringan telekomunikasi karena telah melalui proses survei, validasi data, dan perencanaan teknis bersama antara mitra APJATEL dan para provider. Justru, langkah ini dinilai mampu meningkatkan keandalan jaringan.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Hadiri Sidang DPRD Bahas RPJMD 2025–2029 dan Pertanggungjawaban APBD 2024

“Selain meningkatkan estetika, pemindahan kabel ke bawah tanah juga mengurangi risiko kecelakaan akibat kabel menjuntai, serta meminimalisir gangguan jaringan yang kerap disebabkan kendaraan besar atau pohon tumbang,” tegasnya.

Pihak APJATEL turut memohon pengertian masyarakat atas potensi gangguan sementara selama proses pekerjaan, khususnya terhadap arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan.

Sementara itu, Lurah Ubud, I Made Gian Nanda Suwitra, menyambut baik program tersebut. Ia berharap penataan ini mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat dan pengguna jaringan, sekaligus meminimalisir kecelakaan kerja serta menekan biaya perawatan tiang oleh provider.

Gian juga menilai program ini layak menjadi percontohan di wilayah lain.

“Semoga ini bisa menjadi model untuk mengurangi bentangan kabel,  sehingga lingkungan lebih tertata dan estetis,” ujarnya.

Pemkab Gianyar menegaskan penataan utilitas ini merupakan bagian dari upaya penataan kawasan secara menyeluruh, khususnya di daerah strategis pariwisata. Dengan dimulainya proyek ini, Ubud diharapkan menjadi contoh kawasan dengan infrastruktur modern yang tertib, aman, dan berwawasan lingkungan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca