Denpasar, baliilu.com – Mencermati penjelasan Gubernur Bali pada penyampaian 3 Raperda Provinsi Bali, diantaranya terkait Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali karena telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Apresiasi disampaikan karena telah menindaklanjuti saran yang telah Fraksi Partai Demokrat sampaikan pada Pandangan Umum terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 pada Senin, 12 Juni 2023. Saat itu, Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada Gubernur agar memanfaatkan undang-undang tersebut untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, dalam rangka memuliakan, melindungi, melestarikan secara berkelanjutan bagi Alam, Manusia dan Kebudayaan Bali dari dampak negatif pariwisata.

‘’Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk memperoleh sumber pendanaan berupa pungutan bagi Wisatawan Asing yang berwisata ke Bali, yang diatur dengan peraturan daerah,’’ ujar Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra, SE pada pada rapat paripurna ke- 28 masa persidangan II DPRD Provinsi Bali tahun sidang 2023, Senin (Soma Wage Julungwangi), Tilem Kasa, 17 Juli 2023 di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Renon Denpasar, dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Raperda yakni Raperda Provinsi Bali tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali; Raperda Provinsi Bali tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat; dan Raperda Provinsi Bali tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Sugawa Korry, Nyoman Suyasa, dan Tjok. Gede Asmara Putra, serta Sekwan Gede Indra Dewa Putra, hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah beserta Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali.

Sewi Putra lanjut memaparkan, ruang lingkup pembahasan Raperda tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal. Mengingat alokasi waktu amat singkat maka Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dibahas dengan intensif dan agak dikebut pembahasannya.

Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa, kewenangan ini sejalan dengan Pasal 3 Perda Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Fraksi berpendapat bahwa, potensi-potensi PAD yang ada harus dioptimalkan sesuai dengan kerangka regulasi yang ada dan diupayakan untuk menggali sumber-sumber yang potensial dalam rangka meningkatkan PAD terutama kegiatan-kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini nantinya, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan dapat menghasilkan sumber pendanaan yang memadai dalam mewujudkan pelindungan adat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Di samping itu peraturan daerah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, serta adanya pedoman yang pasti dalam pelaksanaan dan pengelolaan hasil pungutan bagi wisatawan asing. Selain itu, dari sisi legal drafting Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju agar Raperda ini bisa dibahas lebih lanjut agar dapat ditetapkan menjadi Perda.

Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat, Sewi Putra menyampaikan, Fraksi Partai Demokrat melihat perkembangan Bali menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan internasional memang telah memberikan kontribusi yang positif bagi Bali khususnya dan Indonesia umumnya. Namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yang serius pada lingkungan alam, manusia dan kebudayaan Bali, sehingga perlu dimuliakan, dilindungi, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak yang telah dan/atau ingin mendapatkan kenikmatan berwisata di Bali.

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan dalam rangka pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, maka diperlukan adanya partisipasi seluruh komponen masyarakat, pelaku usaha pariwisata, serta pihak-pihak lainnya maka Fraksi Partai Demokrat setuju untuk membahas bersama Raperda ini, antara eksekutif dan legislatif lebih lanjut sampai dengan bisa ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Bali.

Selain alasan-alasan konstitusional dan yuridis, Fraksi Demokrat memandang bahwa dari sisi legal drafting Raperda ini sudah memenuhi ketentuan yang diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat memandang Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bahwa materi muatan yang menjadi ruang lingkup pembahasan relatif cukup komplek maka dalam rentang waktu kurang dari 2 minggu harus sudah bisa ditetapkan menjadi Perda maka Fraksi Partai Demokrat memandang perlu pembahasan yang lebih serius dan lebih intensif.

Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Provinsi Bali dalam rangka menyusun kerangka regulasi untuk mengoordinasikan Kabupaten/Kota, dan mengarahkan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk memperkuat sinergi dalam pencapaian visi serta program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

Dari sisi legal drafting Raperda ini sudah cukup memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan, karena itu, Fraksi Partai Demokrat berpendapat Raperda ini layak dan patut dilanjutkan untuk segera dibahas biar dapat ditetapkan menjadi Perda. (gs/bi)