RAKOR: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Ruang Kerja Ketua, Sekretariat DPRD Badung, Senin (21/3). (Foto : Ist)
Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Ruang Kerja Ketua, Sekretariat DPRD Badung, Senin (21/3). Rapat Koordinasi yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., digelar sehubungan dengan telah dilakukannya pergantian dari masing -masing AKD sesuai dengan amanah Undang-Undang.
Hadir dalam Rakor, Wakil Ketua II, Drs. I Made Sunarta, M.M., M.Si., Ketua Komisi I, I Made Ponda Wirawan, S.T., Ketua Komisi II, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., Ketua Komisi III, I Wayan Sandra, S.H., Ketua Komisi IV, I Made Suwardana S.H., Ketua Badan Kehormatan, I Nyoman Graha Wicaksana, B.Kom., M.M., Ketua Bapemperda, I Wayan Sugita Putra, S.E., serta Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika, S.E., M.Si.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata seusai Rakor menyampaikan, Rakor digelar sehubungan dengan telah dilakukannya pergantian masing- masing AKD agar fokus terhadap kerja dan fungsi DPRD, terutama dalam hal penganggaran, pengawasan, dan pembuatan peraturan daerah. Serta termasuk melakukan kontrol regulasi yang dibuat oleh pemerintah baik itu dalam bentuk Perbup maupun Perda.
“Untuk itu kami menegaskan dan melakukan rapat koordinasi dengan Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, dan Ketua Komisi IV. Begitu juga dengan Ketua Badan Kehormatan (BK) dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) supaya mereka ini menahkodai komisi ataupun alat kelengkapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Karena seperti apa yang kita ketahui dengan adanya Covid-19 Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sangat menurun sehingga diperlukan kerja bersama sesuai dengan Undang -Undang tentang Pemerintah Daerah maka kita harus bekerja bersama -sama agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi pokok kita sesuai dengan amanah UU secara maksimal,“ ungkap Putu Parwata.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. (Foto : eka)
Sehingga yang pertama, lanjut Putu Parwata, Dewan sudah merekomendasi dan menyampaikan beberapa tugas-tugas yang menjadi prioritas yakni, bagaimana penyelarasan Perbup tentang pendapatan daerah, masalah nilai jual objek pajak (NJOP) dan retribusi pajak lainnya yang dinahkodai oleh Komisi III, karena sekarang ini NJOP boleh diturunkan sesuai dengan kewenangan daerah.
“Karena ini dalam situasi Covid, sehingga kita harapkan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kita akan mendapatkan hasil maksimal supaya pendapatan daerah tetap naik. Ini akan dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh Komisi III. Termasuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak,” terang Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Badung ini.
Selanjutnya kepada Komisi I, Putu Parwata mengingatkan, agar investasi di Badung tidak lagi abu- abu, harus jelas sehingga peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Omnibus Law dan UU Cipta Kerja itu harus diselaraskan. Termasuk bagaimana merekomendasikan perijinan yang menjadi kewenangan daerah, baik itu di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), perindustrian, pariwisata, dan yang lainnya. “Ini kita selaraskan Perda dan Perbupnya, supaya sesuai dengan UU Cipta Kerja. Karena investasi ini harus kita teruskan dan digalakkan di Badung,” tegasnya.
Kemudian Komisi II, dalam Covid ini inovasi dari pemerintah harus terus dilakukan, dengan demikian Dewan mendorong destinasi wisata desa di Badung agar dibuka, sehingga tidak ada diskriminasi, baik itu yang berbasis pertanian, agro, dan lain sebagainya. Ada yang berbasis seni dan budaya dibuka ruang, sehingga kalau ada Perbup atau Perda yang menghambat supaya dilakukan revisi. Selain itu Putu Parwata juga memberi mandat kepada Komisi II agar memantau CCTV, hal ini berhubungan dengan kerawanan yang terjadi agar bisa dipantau dengan baik.
“Komisi II agar memantau CCTV yang ada di Badung ini, bila perlu dilakukan peremajaan, supaya mendukung dalam mengantisipasi terjadinya tindak kriminal dan memberi kenyamanan bagi wisatawan,” ujarnya.
Lebih lanjut dipaparkan, untuk Komisi IV ditugaskan memfasilitasi kepentingan kesehatan masyarakat, mempersiapkan Rumah Sakit Kapal termasuk mengevaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari RSUD Mangusada supaya berinovasi. Mempertegas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh pemerintah agar penyalurannya dimaksimalkan kepada sekolah- sekolah baik negeri maupun swasta.
Kepada Badan Kehormatan (BK) diminta supaya melakukan rancangan beracara. Dari semua itu tugas yang terakhir adalah Bapemperda lanjut Putu Parwata, bagaimana dia merancang semua peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan kita di Kabuaten Badung.
“Kami telah usulkan Perda inisiatif yang dirancang oleh Bapemperda yakni Perda tentang pertanian yang berbasis Taman Bumi Banten. Supaya jelas, apa obyeknya, di mana obyeknya, bagaimana peran pemerintah, bagaimana akses pembinaannya, bagaimana biayanya, jadi kami minta supaya Bapemperda membuat peraturan daerah dengan inisiatif pertanian berbasis Taman Bumi Banten,” urainya.
Dirinya juga menyampaikan, tugas sudah dibagikan habis kepada masing- masing Komisi supaya dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Badung. “Inilah cinta kami kepada masyarakat Badung dan inilah tugas tanggung jawab DPRD Badung kepada masyarakat. Pada prinsipnya kami ada bersama-sama masyarakat dan masyarakat bersama-sama dengan kami gayung bersambut untuk menciptakan kesejahteraan Badung,” tandasnya. (eka/bi)
TERIMA KUNKER: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima secara resmi kunjungan kerja Atase Perdagangan dan Industri Konsulat Jenderal Timor Leste di Denpasar, Apolo Justino Franca da Silva, di kantor Walikota Denpasar, Selasa (21/7). (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima secara resmi kunjungan kerja Atase Perdagangan dan Industri Konsulat Jenderal Timor Leste di Denpasar, Apolo Justino Franca da Silva, di kantor Walikota Denpasar, Selasa (21/7).
Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Asisten Atase Perdagangan dan Industri, Ricardo de Araujo, dan staf lokal mereka, Theresia Nur Hayati. Pada kesempatan itu, kedua pihak membahas tentang peluang kerja sama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Timor Leste, yang berkaitan dengan perdagangan, sektor industri, pariwisata, budaya, serta sektor potensial lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Wawali Arya Wibawa menyampaikan harapan perihal potensi kerja sama kedua belah pihak. Untuk itu, penjajakan lanjutan antara keduanya sangat diperlukan. Diharapkan, potensi kerja sama di bidang ekonomi kreatif, bisnis, budaya, serta pendidikan dapat terjalin antara Pemkot Denpasar dan Pemerintah Timor Leste.
“Saat ini Pemkot Denpasar memang tengah fokus pada penjajakan kerja sama dengan banyak pihak kota kota di dunia sebagai langkah pengembangan Kota Denpasar,” kata Wawali Arya Wibawa.
Sementara itu, Atase Perdagangan dan Industri di Denpasar, Apolo Justino Franca da Silva, mengapresiasi langkah Pemkot Denpasar yang telah berkenan menerima kunjungan dan berdiskusi untuk kemungkinan Kerjasama kedua pihak.
“Terima kasih atas sambutan Bapak Wakil Walikota Denpasar yang luar biasa. Kami mengapresiasi langkah Pemkot Denpasar dalam rencana kerja sama dengan Negara kami,” tutur Apolo Justino.
Melalui pembentukan jalinan kerjasama itu, tak menutup kemungkinan kata Apolo Justino akan semakin membuka peluang kerjasama di bidang lainnya.
“Kami optimis pertemuan ini akan membuahkan kesepakatan yang akan memberikan manfaat yang baik bagi kedua belah pihak. Untuk itu kami menunggu,” katanya. (eka/bi)
SAMBUTAN: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan sambutan pada Rakerprov KONI Bali 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (21/7). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dukungannya terhadap para atlet yang sedang bersiap tanding pada Porprov 2027, yang sesuai rencana akan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.
“Saya minta pembinaan atlet lebih serius dilakukan, baik kesiapan fisik, strategi dan terutama kesehatan. Apabila semua itu sudah dimiliki, maka saya yakin semua atlet akan bertanding dengan fokus, dan berupaya memberikan yang terbaik untuk tanah kelahirannya,” ungkap Gubernur Koster saat membuka Rakerprov KONI Bali 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (21/7).
Rakerprov bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja serta memantapkan program kerja Tahun 2026 maupun hal-hal lain yang dianggap perlu guna perkembangan prestasi olahraga di Bali.
Diharapkan dengan adanya Rakerprov dapat menghasilkan gagasan atau ide-ide yang lebih baik untuk program kerja KONI dan cabang olahraga di Tahun 2026 dan Tahun 2027 demi pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga di Bali.
Pada kesempatan ini, pihaknya juga menitipkan pesan agar seluruh atlet Bali yang berkompetisi dan berlaga, baik Porprov 2027 (di Kabupaten Buleleng) dan PON XXII pada tahun 2028 di NTB-NTT nanti untuk tetap bersemangat dan memberikan yang terbaik untuk Bali, jika sebelumnya menduduki peringkat ke-7, harapannya ke depan akan semakin meningkat.
“Khususnya PON mendatang, Bali dapat menduduki posisi ke-5, atau setidaknya tetap bertahan di posisi ke-7,” tegas Gubernur Koster.
Melalui Rakerprov hari ini, Gubernur Koster harap mampu melakukan perubahan mulai dari sistem pembinaan, sarana dan prasarana serta pendukung lainnya ke tingkat yang lebih baik.
“Perlu digarisbawahi bahwa sebuah organisasi tanpa perencanaan yang matang, tanpa komitmen bersama yang baik, tanpa kesadaran yang baik akan mustahil organisasi itu dapat berjalan maksimal dan optimal. Namun saya yakin, KONI yang sekarang memiliki komitmen, kerangka berpikir dan cara kerja yang berbeda, sehingga KONI saat ini lebih siap pada tahun ini dan pada tahun-tahun mendatang,” imbuh Gubernur Koster.
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan bahwa KONI berprinsip untuk bersiap melangkah bersama, membangun olahraga khususnya di pulau Bali.
Melalui Rakerprov ini, pihaknya sedang melakukan tatanan agar tidak ada lagi persoalan ketika melaksanakan Porprov.
Dalam Rakerprov juga akan dibahas kesiapan untuk melaksanakan Porprov pada tahun 2027 mendatang, agar lebih semakin matang dan siap sehingga saat maju ke PON XXII nanti, Bali memiliki daya saing yang lebih kuat, dan mampu menjadi personal yang tangguh bagi lawannya.
Porprov kali ini diharapkan akan semakin berkualitas dengan salah satunya upaya melibatkan tim kecil atau KONI Kabupaten/ Kota. Dimana para atlet yang sudah masuk pada tatanan internasional bisa ikut di PON nantinya, dan Porprov ini adalah salah satu ajang untuk meningkatkan prestasi para atlet.
Oleh sebab itu, pihaknya akan mengadakan pelatihan daerah dan pelatihan nasional menjelang PON, sehingga pada pra PON nanti bisa memberikan hasil yang maksimal.
“Tatanan ini juga menutup kepentingan politik yang masuk, dan ini real untuk olahraga, dan berkomitmen untuk Bali yang berprestasi,” ungkap Giri Prasta.
Untuk itu, pihaknya memegang teguh prinsip untuk menghindari masalah dan tidak melanggar aturan, dan tata pendanaan, siap bertanggungjawab sepenuhnya,
“Seribu rupiah pun akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan,” tegas Giri Prasta. (gs/bi)
RAPAT PARIPURNA: Bupati Wayan Adi Arnawa dan Wabup Bagus Alit Sucipta saat hadiri Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (21/7). (Foto: Hms Badung)
Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, mengesahkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung 2025, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa, (21/7).
Keputusan ini diambil setelah, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti beserta Wakil Ketua, serta dihadiri anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Sekda Badung IB Surya Suamba serta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung, Pimpinan Instansi Vertikal, Tenaga Ahli dan undangan lainnya.
Ditemui seusai acara, Bupati I Wayan Adi Arnawa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Badung yang telah memberikan saran dan masukan, atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025. Dirinya juga menegaskan Pemkab Badung berkomitmen dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan capaian penyelesaian tindak lanjut sebesar 96,83 persen.
“Beberapa catatan yang disampaikan masing-masing fraksi sudah kita analisa dan cermati, secara prinsip tentu kita akan melaksanakan beberapa catatan tersebut dan juga beberapa memang sudah kita laksanakan, hanya saja memang belum diinformasikan kepada Dewan yang terhormat. Saya kira tidak salah juga anggota DPRD melalui pemandangan umumnya menyampaikan juga kembali terhadap beberapa hal misalnya langkah-langkah penanganan banjir kita sudah melakukan dan kemarin kita sudah sempat melakukan kunjungan kerja untuk memonitoring sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang strategis untuk tahun anggaran 2026 ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melaksanakan serangkaian proses pembahasan yang rampung tepat pada waktunya serta segala saran dan masukan yang telah diberikan terkait Raperda ini.
“Tadi sudah ditetapkan dan disahkan, tinggal sekarang akan diajukan ke Pemprov Bali untuk dilakukan evaluasi oleh Bapak Gubernur Bali, dan nantinya ditetapkan dalam bentuk Perda,” ucapnya. (gs/bi)