NEWS
Gelar Rakor, Putu Parwata: Bagi Tugas kepada AKD, Beri yang Terbaik untuk Masyarakat Badung
Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Ruang Kerja Ketua, Sekretariat DPRD Badung, Senin (21/3). Rapat Koordinasi yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., digelar sehubungan dengan telah dilakukannya pergantian dari masing -masing AKD sesuai dengan amanah Undang-Undang.
Hadir dalam Rakor, Wakil Ketua II, Drs. I Made Sunarta, M.M., M.Si., Ketua Komisi I, I Made Ponda Wirawan, S.T., Ketua Komisi II, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., Ketua Komisi III, I Wayan Sandra, S.H., Ketua Komisi IV, I Made Suwardana S.H., Ketua Badan Kehormatan, I Nyoman Graha Wicaksana, B.Kom., M.M., Ketua Bapemperda, I Wayan Sugita Putra, S.E., serta Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika, S.E., M.Si.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata seusai Rakor menyampaikan, Rakor digelar sehubungan dengan telah dilakukannya pergantian masing- masing AKD agar fokus terhadap kerja dan fungsi DPRD, terutama dalam hal penganggaran, pengawasan, dan pembuatan peraturan daerah. Serta termasuk melakukan kontrol regulasi yang dibuat oleh pemerintah baik itu dalam bentuk Perbup maupun Perda.
“Untuk itu kami menegaskan dan melakukan rapat koordinasi dengan Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, dan Ketua Komisi IV. Begitu juga dengan Ketua Badan Kehormatan (BK) dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) supaya mereka ini menahkodai komisi ataupun alat kelengkapannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Karena seperti apa yang kita ketahui dengan adanya Covid-19 Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sangat menurun sehingga diperlukan kerja bersama sesuai dengan Undang -Undang tentang Pemerintah Daerah maka kita harus bekerja bersama -sama agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi pokok kita sesuai dengan amanah UU secara maksimal,“ ungkap Putu Parwata.
Sehingga yang pertama, lanjut Putu Parwata, Dewan sudah merekomendasi dan menyampaikan beberapa tugas-tugas yang menjadi prioritas yakni, bagaimana penyelarasan Perbup tentang pendapatan daerah, masalah nilai jual objek pajak (NJOP) dan retribusi pajak lainnya yang dinahkodai oleh Komisi III, karena sekarang ini NJOP boleh diturunkan sesuai dengan kewenangan daerah.
“Karena ini dalam situasi Covid, sehingga kita harapkan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kita akan mendapatkan hasil maksimal supaya pendapatan daerah tetap naik. Ini akan dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh Komisi III. Termasuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak,” terang Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Badung ini.
Selanjutnya kepada Komisi I, Putu Parwata mengingatkan, agar investasi di Badung tidak lagi abu- abu, harus jelas sehingga peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Omnibus Law dan UU Cipta Kerja itu harus diselaraskan. Termasuk bagaimana merekomendasikan perijinan yang menjadi kewenangan daerah, baik itu di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), perindustrian, pariwisata, dan yang lainnya. “Ini kita selaraskan Perda dan Perbupnya, supaya sesuai dengan UU Cipta Kerja. Karena investasi ini harus kita teruskan dan digalakkan di Badung,” tegasnya.
Kemudian Komisi II, dalam Covid ini inovasi dari pemerintah harus terus dilakukan, dengan demikian Dewan mendorong destinasi wisata desa di Badung agar dibuka, sehingga tidak ada diskriminasi, baik itu yang berbasis pertanian, agro, dan lain sebagainya. Ada yang berbasis seni dan budaya dibuka ruang, sehingga kalau ada Perbup atau Perda yang menghambat supaya dilakukan revisi. Selain itu Putu Parwata juga memberi mandat kepada Komisi II agar memantau CCTV, hal ini berhubungan dengan kerawanan yang terjadi agar bisa dipantau dengan baik.
“Komisi II agar memantau CCTV yang ada di Badung ini, bila perlu dilakukan peremajaan, supaya mendukung dalam mengantisipasi terjadinya tindak kriminal dan memberi kenyamanan bagi wisatawan,” ujarnya.
Lebih lanjut dipaparkan, untuk Komisi IV ditugaskan memfasilitasi kepentingan kesehatan masyarakat, mempersiapkan Rumah Sakit Kapal termasuk mengevaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari RSUD Mangusada supaya berinovasi. Mempertegas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh pemerintah agar penyalurannya dimaksimalkan kepada sekolah- sekolah baik negeri maupun swasta.
Kepada Badan Kehormatan (BK) diminta supaya melakukan rancangan beracara. Dari semua itu tugas yang terakhir adalah Bapemperda lanjut Putu Parwata, bagaimana dia merancang semua peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan kita di Kabuaten Badung.
“Kami telah usulkan Perda inisiatif yang dirancang oleh Bapemperda yakni Perda tentang pertanian yang berbasis Taman Bumi Banten. Supaya jelas, apa obyeknya, di mana obyeknya, bagaimana peran pemerintah, bagaimana akses pembinaannya, bagaimana biayanya, jadi kami minta supaya Bapemperda membuat peraturan daerah dengan inisiatif pertanian berbasis Taman Bumi Banten,” urainya.
Dirinya juga menyampaikan, tugas sudah dibagikan habis kepada masing- masing Komisi supaya dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Badung. “Inilah cinta kami kepada masyarakat Badung dan inilah tugas tanggung jawab DPRD Badung kepada masyarakat. Pada prinsipnya kami ada bersama-sama masyarakat dan masyarakat bersama-sama dengan kami gayung bersambut untuk menciptakan kesejahteraan Badung,” tandasnya. (eka/bi)
NEWS
DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi
Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan
NEWS
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama
