Denpasar, baliilu.com – Ketika pemerintah telah memberi peluang dengan membuat kebijakan yang mempermudah wisatawan untuk datang ke Bali yaitu pemberlakuan Visa On Arrival yang saat ini sudah mencakup 42 negara sesuai SE Kemenkum HAM Nomor IMI-0532.GR.01.01 Tahun 2022 dan kebijakan tanpa karantina hotel, membuat wisatawan lebih leluasa untuk berlibur di Bali. Untuk itu semua pelaku pariwisata diharapkan bisa bekerja sama, bahu-membahu memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan yang terbaik untuk Bali.
Lakukan promosi bersama-sama sebaik-baiknya, dengan tetap menjaga citra Pariwisata Budaya Bali sesuai komitmen kita bersama. IINTOA sebagai asosiasi biro perjalanan yang khusus menangani wisatawan yang masuk ke Bali (Inbound Tourist) harus bertanggung jawab dan duduk paling depan untuk mendatangkan wisatawan ke Bali, karena itu memang sudah sesuai tugas dan keahliannya.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok. Bagus Pemayun saat menerima audiensi pengurus DPD Indonesia Inbound Tourism Association (IINTOA) Bali, di kantornya, Senin (21/3/2022).
Lebih jauh Tjok. Bagus menyampaikan bahwa saat ini kondisi Covid-19 di Bali sudah bisa dibilang sangat landai karena angka terkonfirmasi positif harian saat ini sudah sangat rendah hanya dua digit. Selain itu, masyarakat Bali juga sudah memiliki herd immunity yang cukup tinggi yang dibuktikan dengan angka vaksinasi saat ini sudah mencapai 105% untuk vaksin pertama, 95% untuk vaksin kedua dan vaksin ketiga sudah mencapai 41,92%. Untuk usaha pariwisata juga sudah tersertifikasi CHSE, ada tercatat 1.384 akomodasi sudah bersertifikat CHSE, jadi Bali saat ini sudah bisa dikatakan aman.
Selain itu, IINTOA sebagai asosiasi khusus wisatawan inbound agar terus mencari pasar-pasar potensial, jangan hanya berpromosi untuk memenuhi kebutuhan saat ini, akan tetapi harus bisa membaca peluang, menganalisa kondisi outbound serta melihat kondisi perekonomian negara-negara yang ada di dunia. “Contohnya dulu pemerintah melakukan promosi ke India, justru ditertawakan, tapi sekarang India menjadi pasar nomor 3 setelah Australia dan China” tegasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok. Bagus Pemayun saat menerima audiensi pengurus DPD Indonesia Inbound Tourism Association (IINTOA) Bali, di kantornya, Senin (21/3/2022).
Menurut Ketua DPP IINTOA, Paul Edmundus Tallo, bahwa Indonesia Inbound Tourism Association (IINTOA) sudah didirikan sejak 21 Januari 2020 secara nasional dengan ketuanya dia sendiri. Tujuan dibentuknya IINTOA agar biro perjalanan wisata yang menangani wisatawan inbound bisa berada dalam satu wadah khusus, sehingga asosiasi ini akan lebih fokus. ‘’Keberadaan biro perjalanan inbound inilah yang sebenarnya banyak mendatangkan sekaligus menangani wisatawan yang masuk ke Indonesia atau ke Bali,’’ jelasnya.
Menurut ketua DPD IINTOA Bali, Wisnu Arimbawa, saat ini DPD IINTOA Bali sudah beranggotakan 104 biro perjalanan, sedangkan di tingkat nasional jumlahnya sudah mencapai 248 biro perjalanan. Ia juga menyampaikan bahwa untuk event G20 nanti IINTOA merupakan asosiasi yang secara resmi ditugaskan menangani para tamu peserta G20.
Pada kesempatan tersebut, ia meminta agar selalu ada komunikasi yang intensif antara pemerintah dengan pelaku pariwisata khususnya biro perjalanan wisata, karena yang pertama berhadapan di lapangan baik dengan wisatawan maupun dengan pemerintah adalah biro perjalanan wisata. “Contohnya ketika ada perubahan harga tiket masuk DTW, yang pertama merasakan adalah biro perjalanan, maka dari itu dimohon komunikasi selalu dilakukan sebelum terjadi perubahan kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan pariwisata,” pintanya.
Menurut anggota Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Pariwisata IGAN Rai Surya Wijaya, yang ikut mendampingi kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali saat audiensi menyampaikan bahwa untuk memberi peluang semua pelaku usaha pariwisata bisa ikut menikmati kue pariwisata setelah tertutup 2 tahun, maka di pasca-pandemi ini pemerintah akan membuka verifikasi CHSE seluas-luasnya.
‘’Bagi yang belum memiliki sertifikat CHSE atau yang masa berlaku sertifikatnya habis, Pemerintah Provinsi Bali bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali akan segera melakukan verifikasi lagi, agar semua pelaku pariwisata bisa bergerak dan bangkit kembali sehingga ekonomi masyarakat bisa pulih dengan cepat. Semua sertifikat CHSE akan dikonversi menjadi Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru sesuai Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020,’’ pungkasnya. (gs/bi)
RAPAT PANSUS: Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung saat menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung pada Senin, 20 April 2026. (Foto: gs)
Badung, baliilu.com – Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung pada Senin, 20 April 2026 menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pansus menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi nasional dengan kearifan lokal Bali.
Rapat yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung tersebut, dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara juga dihadiri Wakil Ketua Pansus I Made Ponda Witawan, Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara dan Anggota Pansus di antaranya I Made Rai Wirata, I Wayan Sandra, I Putu Sika Adi Putra, I Made Yudana, I Made Tomi Martana Putra, serta I Putu Dendy Astra Wijaya. Turut hadir OPD terkait, Tim Penyusun Naskah Akademik, Tim Ahli Komisi dan Tim Ahli Bapemperda.
Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara menyatakan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memastikan peran Ormas sejalan dengan program pembangunan daerah. Ia menegaskan agar keberadaan Ormas tidak justru mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Badung.
Lanang menyebutkan Bali hanya memiliki sektor pariwisata, terlebih khusus sektor pariwisata itu 80%-nya ada di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pariwisata itu perlu keamanan dan kenyamanan. Sehingga sangat urgent sekali membentuk ranperda tentang pemberdayaan Ormas ini.
“Kita tidak ingin organisasi kemasyarakatan yang tujuannya membantu Pemerintah justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu stabilitas,” ujar Lanang Umbara.
Lebih lanjut, Lanang menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini wajib berlandaskan pada undang-undang yang lebih tinggi. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai penerapan prinsip Tri Hita Karana dan kearifan lokal sebagai syarat pendaftaran maupun rekomendasi berdirinya sebuah Ormas di Badung.
“Jangan sampai Ormas yang berdiri di Badung tidak mengenali budaya dan kehidupan sosial kita. Jika tidak selaras dengan kearifan lokal, potensi benturan dan gesekan akan besar. Inilah yang kita sinkronisasikan,” katanya.
Selain aspek pendaftaran, Pansus juga menyoroti pengaturan sanksi bagi Ormas yang melanggar ketentuan.
Selain merujuk pada PP No. 58 tentang sanksi pembekuan hingga pembubaran, Perda ini nantinya akan memasukkan komponen pelanggaran terhadap kearifan lokal sebagai salah satu dasar pemberian hukuman (punishment).
Melalui regulasi ini, DPRD Badung berharap Ormas dapat tumbuh menjadi mitra pemerintah yang harmonis dengan adat dan budaya Bali. (gs/bi)
PENGARAHAN: Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)
Magelang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.
“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.
Setelahnya, turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.
Dalam pengantar arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.
“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.
Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.
“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.
“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.
Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah. (gs/bi)
TINJAU RENCANA PROYEK: I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), saat meninjau langsung rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4). (Foto: Hms Jembrana)
Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mempercepat peningkatan infrastruktur wilayah sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan berbasis masyarakat. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), melakukan peninjauan langsung terhadap rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4).
Proyek peningkatan jalan sepanjang 600 meter ini akan menggunakan pengaspalan jenis hotmix. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.
Dalam tinjauannya, Bupati menekankan pentingnya aspek teknis untuk kenyamanan pengguna jalan. Rencananya, jalan yang semula hanya memiliki lebar 3,5 meter akan ditingkatkan menjadi 5 meter melalui teknis penutupan saluran drainase menggunakan plat beton di titik-titik kritis. Hal ini dilakukan guna memastikan aksesibilitas kendaraan roda empat tetap lancar saat berpapasan.
“Pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Saya mengajak masyarakat agar rutin melaksanakan gotong-royong agar kawasan ini tetap asri dan terawat,” tegas Bupati di sela-sela peninjauan.
Usai meninjau lokasi infrastruktur, Bupati dan Wabup Ipat melanjutkan agenda dengan kegiatan ngampik (berkunjung) ke salah satu rumah warga sekitar. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, Bupati tidak hanya berdialog mengenai kondisi infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.
Bupati mengajak warga untuk mulai disiplin memilah sampah dari rumah tangga. Langkah ini kata Bupati penting mengingat kemajuan fisik daerah harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis masyarakat khususnya persoalan sampah.
“Kesuksesan pembangunan jalan ini tidak akan lengkap tanpa lingkungan yang bersih. Dengan memilah sampah dari sumbernya, kita tidak hanya menjaga kebersihan di Baler Bale Agung, tapi juga membantu keberlanjutan lingkungan di seluruh Kabupaten Jembrana,” tambahnya.
Melalui perpaduan pembangunan fisik dan penguatan kesadaran masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kualitas hidup masyarakat di tingkat lingkungan dapat meningkat, mendukung program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)