Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Bali, dengan capaian 100% pembentukan Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota, siap menjadi contoh nasional dalam pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).
Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara Konsolidasi Satgas Nasional Provinsi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Keluharan Merah Putih, bertempat di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Jumat (8/8).
“Bali memiliki modal sosial, budaya gotong-royong, dan jejaring koperasi yang kuat. Inilah yang menjadikan kami siap menjadi contoh bagi daerah lain, baik dari sisi kelembagaan maupun pengembangan usaha koperasi,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menyampaikan hingga Agustus 2025, Bali telah membentuk 716 KDMP/KKMP, termasuk 13 koperasi model pengembangan dari koperasi eksisting yang sudah baik. Enam koperasi di antaranya telah menjalin kerja sama antarwilayah, melampaui target awal. Usaha koperasi di Bali mencakup gerai sembako, pangkalan LPG 3 kg, unit simpan pinjam, distribusi pupuk bersubsidi, klinik desa, apotek desa, hingga layanan logistik dan pergudangan.
Gubernur menambahkan, kunci keberhasilan ini adalah sinergi multi-pihak dan konsistensi pendampingan. “Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya instrumen ekonomi, tapi juga gerakan sosial yang memotong rantai tengkulak, membuka lapangan kerja, menekan biaya hidup, dan menghadirkan layanan publik lebih dekat ke rakyat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali akan terus mempercepat proses inventarisasi aset daerah yang bisa dimanfaatkan untuk KDMP, memfasilitasi akses permodalan sesuai kebutuhan koperasi, dan mengalokasikan tenaga PPPK untuk mendukung operasional di lapangan.
Dengan capaian ini, Bali diharapkan menjadi pusat pembelajaran nasional dalam mewujudkan visi Presiden RI membentuk 80.000 KDMP/KKMP di seluruh Indonesia sebagai basis kemandirian pangan dan kedaulatan ekonomi rakyat.
Menteri Koordinator Pangan RI Zulkifli Hasan, memberikan apresiasi khusus kepada Bali. “Bali itu pulau kecil tapi semua rakyatnya diberdayakan. Ini contoh nyata bahwa sinergi desa mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dan mandiri,” ujarnya.
Menko Pangan juga menegaskan bahwa KDMP/KKMP merupakan solusi strategis untuk memotong rantai pasok perdagangan bahan pokok yang selama ini terlalu panjang, menekan margin petani, membuat harga tinggi di konsumen, dan melemahkan daya beli. Melalui koperasi desa, rantai distribusi dipersingkat sehingga harga lebih adil untuk petani dan terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, setiap KDMP akan didampingi 2–3 tenaga PPPK lokal untuk memastikan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus membuka lapangan kerja baru di desa. Pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Himbara dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi, yang digunakan untuk pengembangan usaha produktif seperti logistik, pergudangan, atau renovasi fasilitas koperasi.
Dari sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 249.K/MG.05/MEM.M/2025 yang memungkinkan KDMP menjadi sub pangkalan LPG 3 kg, memastikan distribusi gas bersubsidi lebih merata hingga ke desa-desa.
Menko Pangan menutup dengan penegasan bahwa gerakan koperasi desa ini adalah pilihan strategis bangsa. “Dalam membangun kedaulatan ekonomi desa kita tidak memilih cara yang mudah, tetapi cara yang benar. KDMP adalah jalan untuk menegakkan kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat secara berkelanjutan,” ucapnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan Bali tidak lepas dari pembentukan Satgas yang cepat dan solid. Ia menyebut Bali sebagai salah satu provinsi yang menjadi teladan, karena semua kabupaten/kota telah membentuk Satgas dan aktif melakukan konsolidasi di lapangan. “Kunci percepatan KDMP adalah kekompakan pemerintah daerah dan komitmen kepala daerah. Bali sudah membuktikannya,” ujar Mendagri.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Wilayah Tertinggal, Menteri Hukum, MenpanRB, Menteri Perdagangan, 38 Gubernur di seluruh Indonesia, serta Pejabat Kementerian dan Lembaga terkait lainnya. Selain mengikuti rapat acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara 6 KDMP Mock Up se-Provinsi Bali sebagai percontohan ekosistem jaringan KDPM. (gs/bi)
