Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Bali Buka Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

Gubernur Koster Minta Musrenbang Memberikan Manfaat untuk Masyarakat

Loading

BALIILU Tayang

:

musrenbang
Gubernur Bali Wayan Koster foto bersama saat membuka Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 pada, Jumat (Sukra Kliwon, Bala) 14 April 2023 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 yang disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Sang Made Mahendra Jaya mewakili Menteri Dalam Negeri, dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mewakili Menteri Keuangan pada, Jumat (Sukra Kliwon, Bala) 14 April 2023 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Pembukaan Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 juga dihadiri oleh DPRD Bali, Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Anggota Forkopimda di Provinsi Bali, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Bali, Bupati Jembrana dan Bupati Klungkung, Kepala Bappeda di Kabupaten Badung, Tabanan, serta di Buleleng, Asisten Pemerintah di Kota Denpasar, Gianyar, dan di Bangli, dan Kabid Bappeda di Kabupaten Karangasem, hingga Pimpinan Instansi vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perguruan Tinggi, pemuka masyarakat, dan Pimpinan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bali.

Gubernur Bali dalam sambutannya meminta Musrenbang ini agar betul – betul bisa menjalankan pembangunan Bali secara konkret, produktif, dan bermanfaat untuk masyarakat serta memastikan keberlanjutannya untuk masa depan Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

“Visi ini dibangun berdasarkan pada nilai – nilai kearifan lokal Sad Kerthi yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan manusia yang meliputi 1) Atma Kerthi; 2) Segara Kerthi; 3) Danu Kerthi; 4) Wana Kerthi; 5) Jana Kerthi; dan 6) Jagat Kerthi,” jelas Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng.

guebrnur
Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan cinderamata kepada Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia saat hadiri Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024. (Foto: ist)

Pembangunan di Bali tidak sekedar membangun, tetapi harus membangun dengan suatu akar filosofi yang menjadi landasan untuk menggerakkan pembangunan di Bali dengan 5 bidang prioritas pembangunan, yaitu 1) Bidang Pangan, Sandang, dan Papan; 2) Bidang Kesehatan dan Pendidikan; 3) Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; 4) Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; dan 5) Bidang Pariwisata.

Baca Juga  Wayan Koster Satu-satunya Gubernur di Dunia Jadi Pembicara Transforming Transportation 2023 di World Bank Group

Untuk Bidang Pangan, Sandang, dan Papan, khususnya pertanian harus dijalankan dengan Sistem Pertanian Organik sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 agar menghasilkan pangan yang sehat dan berkualitas, tidak menimbulkan polusi kepada ekosistem alam atau tidak mencemari lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida. “Kita tidak sekedar membangun pertanian, namun kita harus membangun pertanian untuk menjaga ekosistem alam ini sehat dan Bali menjadi Pulau Organik. Adanya Sistem Pertanian Organik membuat harga pangan naik, daya saing pariwisata meningkat, bahkan ekosistem alam mulai diberikan ruang untuk hidup seperti kupu – kupu, cacing, kunang – kunang, ular, hingga blauk,” jelas Gubernur Bali jebolan ITB ini yang disambut tepuk tangan seraya menegaskan di bidang kelautan dan perikanan, Bali memiliki aneka ragam ikan yang berpotensi sebagai sumber ekonomi.

Bidang Kesehatan, pelayanan dan jaminannya sudah bagus, bahkan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) Bali di tahun 2022 sudah mencapai 98 persen. Meskipun demikian, Gubernur Bali menegaskan walau kita punya Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai ke Kecamatan berupa Puskesmas, namun pelayanan kesehatan kita belum sampai ke masyarakat melalui Puskesmas. Karena itu, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Pusat harus bersinergi memperluas pelayanan kesehatan sampai ke tingkat Kecamatan dengan Puskesmas Rawat Inap.

“Kepada Kepala Dinas Kesehatan diceck, berapa Puskesmas yang belum memiliki Rawat Inap, berapa tenaga medis yang diperlukan, dan berapa Puskesmas di Kecamatan yang belum memiliki Alkes (Alat Kesehatan),” pesan Gubernur Bali.

Kemudian di Bidang Pendidikan sudah semakin meningkat pelayanannya, sehingga sekarang yang harus ditingkatkan adalah kualitas pendidikan dari jenjang Dasar sampai Menengah dan Tinggi melalui Pendidikan Sains untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kalau SMA/K sedang Saya percepat pelayanannya dengan membangun sejumlah sekolah baru untuk mengakomodir daya tampung lulusan SMP.

Baca Juga  Serahkan 2 Unit Kendaraan, Gubernur Koster Terus Berjuang Menguatkan Desa Adat di Bali

Bidang Ketenagakerjaan, Kita sudah mulai menatanya dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali, karena dulu tenaga kerja migran tidak diurus dengan serius. Saya baru tahu hal itu ketika terjadi Pandemi Covid-19 pertama di Bali pada bulan Maret 2020. Gubernur Bali juga mengajak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus duduk bersama menangani tenaga kerja yang nakal dan sering menipu masyarakat Bali, hingga meningkatkan kualitas tenaga kerja di Bali secara ulet, tekun, disiplin, dan tertib, supaya bisa bersaing memenuhi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Tenaga kerja di bidang pariwisata juga harus dicetak agar bersaing menjadi manager. Begitu banyaknya hotel di Bali, berapa orang Bali menjadi manager?” ujar Gubernur Bali jebolan ITB ini.

Selanjutnya Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya yang telah menjadi program super prioritas harus serius dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, hingga Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

“Ini fundamental Kita di Bali, karena itu Saya telah wanti – wanti semua untuk serius melestarikan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Bali. Kalau keunikan budaya Bali tidak terjaga dengan baik, maka ke depan Bali tidak akan dilirik, tidak akan dihormati, tidak menjadi pusaran event dunia, dan daya tarik Bali akan hilang,” tegas Wayan Koster.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-13 DPRD Bali, Penyerahan LHP BPK RI Atas LKPD Provinsi, Kab/Kota Se-Bali TA 2021

Bidang pariwisata, Bali mendapatkan banyak manfaat positif, namun dampak negatifnya juga ada. Sehingga sekarang tatanan pariwisata Bali sudah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali untuk mewujudkan pariwisata Bali yang berbasis budaya Bali, berkualitas dan bermartabat dengan menjaga kearifan lokal Bali serta memanfaatkan sumber daya lokal Bali.

“Sekarang pariwisata Bali harus ditata, agar ekonomi Bali tidak los, dan tidak ada lagi wisatawan yang nakal menggunakan sepeda motor tidak pakai helm,” tegas Gubernur Bali.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster diapplause tepuk tangan, karena telah membangun infrastruktur monumental dan fundamental di Bali salah satunya untuk mendukung Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Infrastruktur itu, diantaranya meliputi : 1) Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besakih di Karangasem; 2) Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung; 3) Pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwi; 4) Pembangunan 3 Pelabuhan sekaligus: Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan; 5) Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng; 6) Pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng; 7) Pembangunan Bendungan Sidan di wilayah Badung-Bangli-Gianyar; dan 8) Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali, sepanjang 96 Km, menghubungkan Gilimanuk-Mengwi.

Kepala Bappeda Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra melaporkan pelaksanaan Musrenbang ini akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari ini tanggal 14 April, sampai dengan 18 April 2023, dengan agenda, hari pertama pengarahan umum Bapak Gubernur Bali dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju tentang arah kebijakan pembangunan nasional. Hari kedua sampai hari ketiga dengan pembahasan bidang prioritas pembangunan daerah, serta pembahasan usulan Kabupaten/Kota, hingga perumusan simpulan dan penutupan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Serahkan 2 Unit Kendaraan, Gubernur Koster Terus Berjuang Menguatkan Desa Adat di Bali

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Gubernur Bali Apresiasi Inisiatif Dewan tentang Raperda Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Jabarkan Sistem Perekonomian Adat Bali, Ny. Putri Koster Harapkan Peran Aktif Krama Bali

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-16, DPRD Bali Terima LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun 2024

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Musrenbang Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta Selatan
Lanjutkan Membaca