Gubernur Bali Wayan Koster foto bersama saat membuka Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 pada, Jumat (Sukra Kliwon, Bala) 14 April 2023 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 yang disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Sang Made Mahendra Jaya mewakili Menteri Dalam Negeri, dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mewakili Menteri Keuangan pada, Jumat (Sukra Kliwon, Bala) 14 April 2023 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Pembukaan Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 juga dihadiri oleh DPRD Bali, Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Anggota Forkopimda di Provinsi Bali, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Bali, Bupati Jembrana dan Bupati Klungkung, Kepala Bappeda di Kabupaten Badung, Tabanan, serta di Buleleng, Asisten Pemerintah di Kota Denpasar, Gianyar, dan di Bangli, dan Kabid Bappeda di Kabupaten Karangasem, hingga Pimpinan Instansi vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perguruan Tinggi, pemuka masyarakat, dan Pimpinan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bali.
Gubernur Bali dalam sambutannya meminta Musrenbang ini agar betul – betul bisa menjalankan pembangunan Bali secara konkret, produktif, dan bermanfaat untuk masyarakat serta memastikan keberlanjutannya untuk masa depan Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
“Visi ini dibangun berdasarkan pada nilai – nilai kearifan lokal Sad Kerthi yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan manusia yang meliputi 1) Atma Kerthi; 2) Segara Kerthi; 3) Danu Kerthi; 4) Wana Kerthi; 5) Jana Kerthi; dan 6) Jagat Kerthi,” jelas Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng.
Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan cinderamata kepada Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia saat hadiri Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024. (Foto: ist)
Pembangunan di Bali tidak sekedar membangun, tetapi harus membangun dengan suatu akar filosofi yang menjadi landasan untuk menggerakkan pembangunan di Bali dengan 5 bidang prioritas pembangunan, yaitu 1) Bidang Pangan, Sandang, dan Papan; 2) Bidang Kesehatan dan Pendidikan; 3) Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; 4) Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; dan 5) Bidang Pariwisata.
Untuk Bidang Pangan, Sandang, dan Papan, khususnya pertanian harus dijalankan dengan Sistem Pertanian Organik sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 agar menghasilkan pangan yang sehat dan berkualitas, tidak menimbulkan polusi kepada ekosistem alam atau tidak mencemari lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida. “Kita tidak sekedar membangun pertanian, namun kita harus membangun pertanian untuk menjaga ekosistem alam ini sehat dan Bali menjadi Pulau Organik. Adanya Sistem Pertanian Organik membuat harga pangan naik, daya saing pariwisata meningkat, bahkan ekosistem alam mulai diberikan ruang untuk hidup seperti kupu – kupu, cacing, kunang – kunang, ular, hingga blauk,” jelas Gubernur Bali jebolan ITB ini yang disambut tepuk tangan seraya menegaskan di bidang kelautan dan perikanan, Bali memiliki aneka ragam ikan yang berpotensi sebagai sumber ekonomi.
Bidang Kesehatan, pelayanan dan jaminannya sudah bagus, bahkan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) Bali di tahun 2022 sudah mencapai 98 persen. Meskipun demikian, Gubernur Bali menegaskan walau kita punya Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai ke Kecamatan berupa Puskesmas, namun pelayanan kesehatan kita belum sampai ke masyarakat melalui Puskesmas. Karena itu, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Pusat harus bersinergi memperluas pelayanan kesehatan sampai ke tingkat Kecamatan dengan Puskesmas Rawat Inap.
“Kepada Kepala Dinas Kesehatan diceck, berapa Puskesmas yang belum memiliki Rawat Inap, berapa tenaga medis yang diperlukan, dan berapa Puskesmas di Kecamatan yang belum memiliki Alkes (Alat Kesehatan),” pesan Gubernur Bali.
Kemudian di Bidang Pendidikan sudah semakin meningkat pelayanannya, sehingga sekarang yang harus ditingkatkan adalah kualitas pendidikan dari jenjang Dasar sampai Menengah dan Tinggi melalui Pendidikan Sains untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kalau SMA/K sedang Saya percepat pelayanannya dengan membangun sejumlah sekolah baru untuk mengakomodir daya tampung lulusan SMP.
Bidang Ketenagakerjaan, Kita sudah mulai menatanya dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali, karena dulu tenaga kerja migran tidak diurus dengan serius. Saya baru tahu hal itu ketika terjadi Pandemi Covid-19 pertama di Bali pada bulan Maret 2020. Gubernur Bali juga mengajak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus duduk bersama menangani tenaga kerja yang nakal dan sering menipu masyarakat Bali, hingga meningkatkan kualitas tenaga kerja di Bali secara ulet, tekun, disiplin, dan tertib, supaya bisa bersaing memenuhi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Tenaga kerja di bidang pariwisata juga harus dicetak agar bersaing menjadi manager. Begitu banyaknya hotel di Bali, berapa orang Bali menjadi manager?” ujar Gubernur Bali jebolan ITB ini.
Selanjutnya Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya yang telah menjadi program super prioritas harus serius dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, hingga Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
“Ini fundamental Kita di Bali, karena itu Saya telah wanti – wanti semua untuk serius melestarikan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Bali. Kalau keunikan budaya Bali tidak terjaga dengan baik, maka ke depan Bali tidak akan dilirik, tidak akan dihormati, tidak menjadi pusaran event dunia, dan daya tarik Bali akan hilang,” tegas Wayan Koster.
Bidang pariwisata, Bali mendapatkan banyak manfaat positif, namun dampak negatifnya juga ada. Sehingga sekarang tatanan pariwisata Bali sudah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali untuk mewujudkan pariwisata Bali yang berbasis budaya Bali, berkualitas dan bermartabat dengan menjaga kearifan lokal Bali serta memanfaatkan sumber daya lokal Bali.
“Sekarang pariwisata Bali harus ditata, agar ekonomi Bali tidak los, dan tidak ada lagi wisatawan yang nakal menggunakan sepeda motor tidak pakai helm,” tegas Gubernur Bali.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster diapplause tepuk tangan, karena telah membangun infrastruktur monumental dan fundamental di Bali salah satunya untuk mendukung Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Infrastruktur itu, diantaranya meliputi : 1) Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besakih di Karangasem; 2) Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung; 3) Pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwi; 4) Pembangunan 3 Pelabuhan sekaligus: Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan; 5) Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng; 6) Pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng; 7) Pembangunan Bendungan Sidan di wilayah Badung-Bangli-Gianyar; dan 8) Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali, sepanjang 96 Km, menghubungkan Gilimanuk-Mengwi.
Kepala Bappeda Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra melaporkan pelaksanaan Musrenbang ini akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari ini tanggal 14 April, sampai dengan 18 April 2023, dengan agenda, hari pertama pengarahan umum Bapak Gubernur Bali dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju tentang arah kebijakan pembangunan nasional. Hari kedua sampai hari ketiga dengan pembahasan bidang prioritas pembangunan daerah, serta pembahasan usulan Kabupaten/Kota, hingga perumusan simpulan dan penutupan. (gs/bi)
BERSIH SAMPAH: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat memimpin korve bersih sampah di kawasan Pantai Samuh, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (Saniscara Wage, Julungwangi), 6 Juni 2026. (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – Serangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin korve bersih sampah di kawasan Pantai Samuh, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (Saniscara Wage, Julungwangi), 6 Juni 2026.
Membaur dengan peserta aksi korve yang terdiri dari ASN, TNI, Polri dan Pelajar, Gubernur Koster menelusuri kawasan pantai sambil memunguti satu demi satu sampah plastik. Aksi korve dilaksanakan dengan penuh semangat oleh para peserta hingga dalam waktu singkat, kawasan pantai kembali bersih.
Kegiatan korve didahului dengan apel yang diisi penyampaian arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Gubernur Koster.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam arahan tertulisnya menyampaikan, dunia saat ini sedang menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial global. Oleh sebab itu, masalah lingkungan hidup menjadi isu krusial bagi kelangsungan generasi mendatang.
Menteri Jumhur mengingatkan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena lebih dari 60% penduduknya tinggal di wilayah pesisir dan berisiko terdampak kenaikan air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ketahanan pangan. “Lebih dari 90% bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, longsor, dan kekeringan,” sebutnya.
Ditambahkan olehnya, persoalan lingkungan di Indonesia makin pelik karena dipengaruhi persoalan sampah. Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun, 74% diantaranya belum terkelola secara optimal. “Sebagian besar bercampur dan berakhir di TPA yang menggunakan metode open dumping. Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, gas metana, dan ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan ekosistem,” jelasnya. Menurut dia, kondisi TPA yang telah kelebihan beban hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Mengatasi berbagai persoalan lingkungan, ia mengajak masyarakat Indonesia bersama-sama melakukan pertobatan ekologis. “Pertobatan ekologis bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara kita berinteraksi dengan alam. Kita diajak untuk memuliakan alam, mengintrospeksi setiap perilaku dan kebiasaan yang berdampak pada lingkungan,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Menteri LH mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 sebagai momentum untuk merenung, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan dengan alam. Ia mengajak masyarakat mengambil langkah nyata yaitu mengurangi penggunaan plastik dan sampah sekali pakai, serta mendorong setiap rumah tangga dan kawasan publik untuk memilah sampah mulai dari sumbernya. Menteri Jumhur juga mendorong pemanfaatan sampah secara produktif dan ekonomi sirkular melalui bank sampah atau inisiatif lokal lainnya, serta menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi pencemaran dan limbah.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 juga dirangkai dengan pencanangan Gerakan Indonesia ASRI. Gerakan ini diharapkan mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beretika lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.
Usai pelaksanaan korve bersih sampah, Gubernur Koster, Bupati Badung, Pimpinan OPD Pemprov Bali dan Pemkab Badung mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 tingkat nasional secara daring. (gs/bi)
TERIMA KUNJUNGAN: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kunjungan Delegasi Election Commission of India (ECI) Negara Bagian Assam dan India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM), Jumat (5/6/2026). (Foto: bi)
Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kunjungan Delegasi Election Commission of India (ECI) Negara Bagian Assam dan India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM), Jumat (5/6/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman kepemiluan antara Indonesia dan India, khususnya dalam penguatan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang transparan, inklusif, dan berintegritas.
Delegasi ECI dan IIIDEM hadir di KPU Provinsi Bali dalam rangkaian kunjungan lapangan ke Bali. Setelah agenda di KPU Provinsi Bali, delegasi dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke KPU Kota Denpasar serta meninjau salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Banjar Sembung Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
Kegiatan di KPU Provinsi Bali dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya, Lidartawan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Delegasi ECI dan IIIDEM. Ia berharap kunjungan tersebut dapat mempererat hubungan kelembagaan serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengelolaan kepemiluan.
Lidartawan juga memperkenalkan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah diterapkan KPU Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Menurutnya, pengalaman Bali menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya bertumpu pada aspek teknis, tetapi juga memerlukan dukungan budaya lokal, partisipasi masyarakat, dan sinergi lintas pemangku kepentingan.
Pada kesempatan tersebut, Anggota KPU RI, Idham Holik, turut menyampaikan sambutan dan memperkenalkan Bali sebagai salah satu daerah yang memiliki capaian membanggakan dalam penyelenggaraan demokrasi. Ia menyampaikan bahwa Provinsi Bali menjadi salah satu daerah dengan kinerja baik pada Pemilu Serentak Tahun 2024, antara lain ditandai dengan capaian tanpa sengketa hasil pemilu yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi.
Idham Holik menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari sinergi kuat antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, partai politik, media, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki kesamaan sebagai negara demokrasi besar dengan jumlah pemilih yang sangat besar serta tantangan penyelenggaraan yang kompleks. Karena itu, forum kunjungan seperti ini menjadi ruang penting untuk saling berbagi pengalaman dan inovasi dalam memperkuat kualitas demokrasi di kedua negara.
Dalam sesi pemaparan, KPU Provinsi Bali menjelaskan berbagai praktik baik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Materi yang disampaikan mencakup tingkat partisipasi pemilih, program Green Election, pemanfaatan desa adat dan kulkul sebagai media sosialisasi, serta pendekatan berbasis filosofi Tri Hita Karana dalam penguatan demokrasi di Bali.
Selain itu, KPU Provinsi Bali juga memaparkan upaya peningkatan inklusivitas pemilih, pelayanan bagi kelompok rentan, strategi menghadapi tantangan geografis, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tahapan pemilu. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Bali dikembangkan dengan memadukan kepatuhan regulasi, inovasi layanan, dan kearifan lokal.
Sementara itu, Kepala Delegasi ECI dan IIIDEM, Shri Anurag Goel, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Bali. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pengalaman India dalam menerapkan teknologi Electronic Voting Machine (EVM) dan Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) pada penyelenggaraan pemilu.
Menurut Shri Anurag Goel, penggunaan EVM dan VVPAT mendukung efisiensi penyelenggaraan pemilu, mengurangi kebutuhan logistik berbasis kertas, serta mempercepat proses penghitungan suara. Ia juga menyampaikan ketertarikan terhadap sistem pengelolaan data pemilih dan pendekatan berbasis budaya lokal yang diterapkan di Bali.
Melalui kunjungan ini, KPU Provinsi Bali berharap hubungan kelembagaan antara penyelenggara pemilu Indonesia dan India semakin kuat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan, penguatan jejaring kerja sama, dan pembelajaran bersama dalam menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional, transparan, inklusif, dan dipercaya. (gs/bi)
BALI JAGADHITA: Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan Opening Ceremony Bali Jagadhita VII Tahun 2026 pada Jumat, 5 Juni 2026, di Mal Bali Galeria, Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan Opening Ceremony Bali Jagadhita VII Tahun 2026 pada Jumat, 5 Juni 2026, di Mal Bali Galeria, Denpasar. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang promosi terintegrasi untuk memperkuat tiga pilar utama perekonomian Bali, yaitu perdagangan, pariwisata, dan investasi yang berkualitas serta berkelanjutan.
Mengusung tema Suddha Bumi Parahita, Bali Jagadhita VII 2026 menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pasar UMKM, promosi pariwisata dan mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global. Pada penyelenggaraan ketujuh ini, Bali Jagadhita turut memperkuat fokus pada ekonomi hijau. Hal tersebut diwujudkan melalui peragaan busana berbahan ramah lingkungan yang bersinergi dengan Dekranasda Provinsi Bali, gerai edukasi pengolahan sampah, serta sejumlah kegiatan aktivasi, antara lain gelar wicara pengolahan sampah dan sustainable talk. Penguatan ekonomi hijau tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan akses pasar UMKM agar dapat bertransformasi menjadi UMKM hijau yang berorientasi ekspor.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Kementerian Pariwisata RI, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranasda Provinsi Bali, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan bahwa Bali Jagadhita merupakan kegiatan strategis Bank Indonesia Provinsi Bali yang menjadi wadah kolaborasi untuk mendorong kinerja ekonomi daerah, sekaligus menjaga stabilitas inflasi agar tetap berada dalam rentang sasaran.
“Bali memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, terutama melalui kekuatan sektor pariwisata yang mampu menggerakkan sektor lain, seperti pertanian, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, sinergi lintas pihak menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Bali tetap inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Achris.
Di tengah dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah, perekonomian Bali dinilai tetap menunjukkan ketahanan. Optimisme tersebut didukung oleh capaian Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah dengan kinerja terbaik pertama dalam kategori Pengendalian Inflasi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali. Keberhasilan Bali dalam menjaga inflasi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong aktivitas perdagangan, investasi, dan pariwisata yang menjadi fokus Bali Jagadhita 2026 dalam mencapai pertumbuhan ekonomi pada 2026 di kisaran 5,5–6 persen.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bali, Dr. Luh Ayu Aryani, mengapresiasi penyelenggaraan Bali Jagadhita 2026 sebagai ruang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, UMKM tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga budaya Bali.
“UMKM Bali memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjaga identitas budaya. Ke depan, Bali tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ekonomi berbasis budaya lokal dan masyarakat, termasuk melalui pengembangan desa wisata,” ujarnya.
Dukungan terhadap Bali Jagadhita juga disampaikan oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, Riza Adha Damanik. Ia mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengawal Bali Jagadhita sebagai salah satu agenda unggulan pengembangan UMKM dan perekonomian daerah selama tujuh tahun terakhir. Riza menyampaikan bahwa tren ekonomi global saat ini terus mengalami pergeseran. Konsumen semakin selektif dalam menentukan produk yang dibeli dan dikonsumsi, termasuk dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, serta keadilan dalam proses produksi. Karena itu, ia mengapresiasi penyelenggaraan peragaan busana dalam Bali Jagadhita yang menampilkan produk berbahan ramah lingkungan. Ia berharap Bali Jagadhita dapat terus menjadi wadah pengembangan UMKM hijau sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing.
Kegiatan Bali Jagadhita terbuka untuk umum dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari penuh pada 5 – 7 Juni 2026 di Mal Bali Galeria, yang menampilkan showcase, talkshow, perlombaan, serta music performance. Pada pilar perdagangan, Bali Jagadhita menghadirkan pameran UMKM yang melibatkan lebih dari 60 UMKM se-Bali-Nusra dari sektor makanan dan minuman, kriya, fesyen, serta sektor kreatif lainnya.
Selain itu, pasar murah bahan pangan juga digelar melalui kolaborasi dengan Paiketan Perumda Pangan Bali sebagai upaya mendukung stabilisasi harga, menekan inflasi, dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Berbagai kegiatan kreatif turut dihadirkan dalam rangkaian Bali Jagadhita VII 2026, antara lain lomba masak serba ikan yang bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali serta PLN UID Bali, lomba kreasi kerajinan tas dari bahan purna pakai bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, lomba gebogan bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, lomba videografi bersama Institut Desain dan Bisnis Bali, lomba melukis motif endek, serta lomba mewarnai anak.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pembiayaan UMKM dan edukasi sistem pembayaran, Bank Indonesia juga bersinergi dengan perbankan melalui kegiatan sosialisasi produk pembiayaan UMKM, edukasi QRIS, serta pelindungan konsumen. Selain itu, Bank Indonesia turut menghadirkan layanan Kas Keliling untuk penukaran uang pecahan kecil bagi masyarakat.
Pada pilar pariwisata, Bali Jagadhita turut mendukung pengembangan quality tourism yang ditandai dengan seremoni komitmen bantuan kepada Desa Wisata Dukuh Penaban yang merupakan salah satu desa wisata mitra Bank Indonesia yang turut berpartisipasi dalam Bali Beyond Travel Fair (BBTF) 2026, sebagai salah satu ajang business matching terbesar sektor pariwisata di Indonesia.
Lebih lanjut, pada pilar investasi, Bali Jagadhita menghadirkan showcasing proyek investasi unggulan Balinusra, yang akan dirangkaikan dengan site visit proyek investasi, serta one-on-one business meeting dengan calon investor potensial. Melalui sinergi strategis berbagai pihak, Bank Indonesia berharap kegiatan ini dapat semakin mendorong lahirnya karya kreatif bernilai tambah tinggi dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Upaya tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal Bali, sekaligus mendukung kemajuan pariwisata agar Bali tetap menjadi salah satu destinasi wisata terbaik dunia. (gs/bi)