Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Bali dan Maluku Utara Teken Kesepakatan Kerja Sama Tiga Sektor Strategis

Sherly Tjoanda: Mari Belajar dari yang Terbaik

Loading

BALIILU Tayang

:

gubernur bali
KERJA SAMA: Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyaksikan penandatanganan kerja sama di tiga sektor yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kertha Sabha, Jayasabha Denpasar, Senin (4/8/2025). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menandatangani kesepakatan bersama untuk penguatan kerja sama di tiga sektor yaitu Tata Kelola Pemenuhan Dokumen Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention (MCP), Penyelenggaraan Pemerintahan Digital serta Pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama berlangsung di Ruang Pertemuan Kertha Sabha, Jayasabha Denpasar, Senin (4/8/2025).

Penandatanganan kesepakatan bersama ini adalah tindak lanjut pertemuan Gubernur Koster dengan Gubernur Sherly di Jayasabha pada 12 Juli 2025. Pertemuan orang nomor satu dari dua provinsi itu dengan cepat ditindaklanjuti tim teknis sehingga mengerucut pada tahap yang lebih serius yaitu penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Sherly Tjoanda Laos meminta kepada seluruh pimpinan OPD Malut, agar belajar dari yang terbaik, bertumbuh bersama untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Gubernur Koster dalam sambutannya menyebut acara ini sebagai momentum strategis dalam memperkuat semangat kolaborasi antardaerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, pemetaraan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Ini adalah bentuk konkret sinergi horizontal antarpemerintah daerah untuk saling mengisi, saling belajar, dan saling memperkuat kapasitas,” ujarnya.

Ditambahkan Gubernur Koster, Pemprov Bali menyambut inisiatif dan itikad baik Pemprov Malut untuk menjalin kemitraan yang strategis. Ia yakin, kerja sama ini akan membuka peluang yang lebih luas untuk bertukar pengalaman, berbagi praktik baik dan menjajaki berbagai sektor unggulan yang dapat dikembangkan secara bersama.

“Penandatanganan kerja sama ini bukan hanya simbol seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen antardaerah dalam memperkuat sinergi pembangunan, memperluas jejaring antarpemerintahan, dan mendorong pertumbuhan daerah secara inklusif serta berkelanjutan,” paparnya sembari menambahkan bahwa kegiatan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah strategis bersama. Guna menjamin keberhasilan implementasi kerja sama ini, Gubernur Koster mendorong penyusunan rencana aksi kolaboratif serta mekanisme evaluasi.

Baca Juga  Gubernur Koster Siap Perjuangkan Industri Film Lokal Bali di 56 Bioskop Pulau Dewata

Sementara itu, Gubernur Sherly dalam sambutannya menyampaikan bahwa ia bersama jajaran ingin banyak belajar dari Pemprov Bali yang telah menorehkan sederet prestasi pada tiga sektor yang dikerjasamakan.

Malut berminat menguatkan kerja sama dalam Tata Kelola Pemenuhan Dokumen MCP karena pada tahun 2024 Bali menempati peringkat pertama dengan nilai hampir sempurna yaitu 99. Sedangkan Maluku Utara di tahun 2024 masih tertahan di nilai 71.

“Sebenarnya ada peningkatan cukup signifikan dibanding nilai yang kami peroleh pada tahun 2023 yaitu 30,” ujarnya.

Melalui kerja sama dengan Pemprov Bali, Sherly optimis mampu mengejar ketertinggalan dan di tahun 2025 ia menargetkan nilai MCP sebesar 82.

“Semoga kami bisa masuk lima besar di tingkat nasional dalam capaian MCP,” tandasnya.

Lebih jauh ia menerangkan, capaian MCP adalah hal yang strategis karena berkaitan dengan upaya penguatan tata kelola delapan area strategis berdasarkan indikator KPK. Delapan area strategis itu meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, layanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN serta optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, tata kelola dana desa serta pengadaan barang dan jasa.

Sektor kedua yang dikerjasamakan adalah penyelenggaraan pemerintahan digital. “Terkait dengan digitalisasi, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Bali keluar sebagai Juara I wilayah regional Jawa Bali. Kami berharap kolaborasi ini mendukung percepatan digitalisasi di Maluku Utara menuju layanan yang lebih terbuka, efisien dan terpercaya,” urainya.

Selanjutnya dalam kerja sama pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Maluku Utara ingin banyak belajar dari Bali yang selama ini dikenal sebagai destinasi utama di Indonesia. “Bali ini adalah wajah dari pariwisata Indonesia. Kita semua sudah mengetahui keberhasilan Bali dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang hidup dan inklusif. Ini menjadi inspirasi bagi Malut sebagai provinsi kepulauan yang menyimpan begitu banyak potensi alam, budaya dan SDM,” urainya.

Baca Juga  Gubernur Koster: Masa Depan Bali Tidak Boleh Dilepas, Bergerak Tanpa Arah

Mengakhiri sambutannya, Sherly berharap penandatanganan kesepakatan bersama ini tak berhenti hanya pada acara seremonial. “Ini harus ditindaklanjuti dengan komitmen untuk saling belajar. Pesan saya untuk pimpinan OPD Malut, mari kita belajar dari yang terbaik, bertumbuh bersama untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Acara seremonial yang dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Bali dan Maluku Utara tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah oleh Gubernur Koster dan Gubernur Sherly. Dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Tata Kelola Pemenuhan Dokumen MCP, Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Digital, dan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perjanjian kerja sama tiga sektor diteken kepala OPD dari dua provinsi, disaksikan oleh Gubernur Koster dan Gubernur Sherly. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Rakor Bappeda Se-Bali 2026, Jembrana Raih Peringkat Pertama

Published

on

By

Jembrana Raih Terbaik I Penghargaan Pembangunan Daerah
PERINGKAT PERTAMA: Kabupaten Jembrana sukses meraih peringkat pertama (Terbaik I) dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2026. (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kabupaten Jembrana sukses meraih peringkat pertama (Terbaik I) dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2026. Prestasi gemilang ini diumumkan secara resmi di sela-sela acara Rapat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Bali.

Tahun ini, Rapat Koordinasi Bappeda mengusung tema strategis, “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025-2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali“.

Keberhasilan Kabupaten Jembrana dalam menyabet penghargaan tertinggi ini didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap konsistensi dan kualitas dokumen perencanaan daerah. Indikator utama penilaian mencakup: pertama, keselarasan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kedua, keterpaduan program antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Piagam penghargaan Terbaik I diserahkan langsung sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menjaga ritme pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan sejalan dengan visi pembangunan nasional serta visi daerah Bali.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran OPD di Lingkungan Pemkab Jembrana untuk terus meningkatkan performa perencanaan dan eksekusi program demi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  <strong>Jaga Citra Pariwisata Bali, Wisatawan Wajib Berperilaku Tertib dan Disiplin</strong>
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wabup Agung Mayun Hadiri Rapat Paripurna PU Fraksi DPRD Gianyar

Published

on

By

Rapat Paripurna DPRD Gianyar Bahas APBD 2027
RAPAT PARIPURNA: Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (12/10) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar. (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (12/10) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Ketut Sudarsana tersebut, empat fraksi DPRD menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan infrastruktur, penanganan kemiskinan, dan pengurangan.

Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Gianyar dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Suteja. DPRD mengapresiasi pengajuan Ranperda APBD 2027 oleh Bupati Gianyar serta menekankan pentingnya pembahasan anggaran secara kritis, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“APBD bukan hanya persoalan angka, tetapi mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah, instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Suteja membacakan PU Fraksi.

Dalam rencana tersebut, pendapatan daerah direncanakan lebih dari Rp 3.751 triliun, terdiri atas PAD sebesar Rp 2.478 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp 1.272 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 3.690 triliun lebih.

Empat fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Demokrat Bersatu, menyampaikan sejumlah catatan strategi terhadap rencana anggaran tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi perbaikan infrastruktur jalan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Fraksi ini juga mendorong agar kebijakan anggaran tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam menyediakan kebutuhan dasar, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan.

Fraksi Golkar menyoroti proyeksi SiLPA sebesar Rp 158,9 miliar lebih dan meminta penjelasan mengenai besaran yang bersumber dari efisiensi anggaran maupun kegiatan yang tidak terealisasi. Fraksi ini juga menyerap optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta alokasi anggaran untuk mengatasi kemiskinan, kemiskinan, dan masalah pendidikan serta kesehatan.

Baca Juga  Hadiri Langsung Dekranasda Bali Fashion Day Sesi 4, Gubernur Koster Ajak Semua Pihak Cintai Produk Lokal

Selain itu, pembangunan jalan di pedesaan dinilai perlu mendapat perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Fraksi Gerindra menekankan pentingnya perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi sekolah rusak, serta kepastian penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan pada tahun 2027. Fraksi ini juga meminta evaluasi terhadap pengelolaan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Persyaratan personalia administrasi penyaluran hibah juga menjadi perhatian agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terserap tepat waktu dan tepat sasaran.

Sementara itu, Fraksi Demokrat Bersatu meminta penjelasan mengenai prioritas pembangunan, strategi peningkatan PAD dari sektor pariwisata, retribusi dan pengelolaan aset daerah, serta komitmen pemerintah dalam menjaga efisiensi belanja dan mencegah kebocoran anggaran.

Secara umum, keempat fraksi menegaskan bahwa APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki target yang terukur, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

Meski memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan, keempat fraksi pada prinsipnya menerima Ranperda APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan-undangan.

Pembahasan selanjutnya diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DWP Buleleng Perkuat Peran Orang Tua Cegah Kekerasan pada Anak melalui Sosialisasi BESTIE Buleleng

Published

on

By

Sosialisasi BESTIE Buleleng bersama DWP
SOSIALISASI: Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak serta pengenalan inovasi BESTIE Buleleng dari Dinsos P3A Kabupaten Buleleng yang diselenggarakan di Gedung PLUT Singaraja, Senin (12/10). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buleleng terus memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak serta pengenalan inovasi BESTIE Buleleng (Bersama Edukasi Sebaya, Tumbuhkan Inspirasi dan Empati) dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng dalam pertemuan rutin DWP Buleleng yang terselenggara di Gedung PLUT Singaraja, Senin (12/10).

Ketua DWP Kabupaten Buleleng, Ny. Dewi Suyasa, menyampaikan bahwa sosialisasi ini memberikan manfaat penting bagi para anggota, khususnya dalam meningkatkan pemahaman orang tua untuk melindungi anak di lingkungan keluarga.

Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, mengenali berbagai bentuk kekerasan, serta memberikan pemahaman agar anak mampu melindungi diri dari situasi yang membahayakan.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap ibu-ibu anggota DWP semakin mampu mendampingi dan mengawasi anak-anaknya, sekaligus membangun komunikasi yang baik agar anak memahami bentuk-bentuk kekerasan dan dapat mengantisipasinya,” ujarnya.

Dewi Suyasa juga berharap sosialisasi serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di masing-masing instansi, sekolah, serta unsur DWP perangkat daerah. Dengan demikian, informasi mengenai pencegahan kekerasan pada anak dan inovasi BESTIE Buleleng dapat tersebar lebih luas, tidak hanya di kalangan anggota DWP, tetapi juga masyarakat umum.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Buleleng, Putu Agustini, selaku narasumber, memaparkan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Ia juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi sejak dini, komunikasi antara anak dan orang tua, serta keterlibatan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Baca Juga  Gubernur Koster Berpidato Pemuliaan Sumber Air Melalui Upakara Tumpek Uye di ‘’Kick-Off Meeting 10th World Water Forum’’

Dalam kesempatan tersebut, turut diperkenalkan inovasi BESTIE Buleleng, sebuah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menginspirasi remaja untuk memiliki empati dan menjadi tutor bagi teman sebaya. Program ini dijalankan melalui tiga langkah, yakni tutor sebaya, layanan WhatsApp, serta sinergi dengan lembaga terkait.

Masyarakat yang membutuhkan informasi atau layanan terkait pencegahan kekerasan pada anak dapat menghubungi layanan WhatsApp BESTIE Buleleng di nomor 0821-312-5468.

Melalui kegiatan ini, DWP Kabupaten Buleleng diharapkan semakin berperan aktif dalam membangun keluarga yang peduli, meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan, serta mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca