Denpasar, baliilu.com
– Gubernur Bali Wayan Koster sangat mengapresiasi keterlibatan semua instansi
dan masyarakat umum dalam pelaksanaan Pasar Gotong-Royong. Demikian terungkap
saat Gubernur Koster menghadiri salah satu Pasar Gotong-Royong yang
diselenggarakan instansi vertikal OJK Wilayah Bali Nusra di Denpasar, Jumat
(7/8-2020) pagi.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Nomor
15036 Tahun 2020 tentang Program Pasar Gotong-Royong Krama Bali. Dalam surat
edaran tersebut, pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan swasta
menyelenggarakan Pasar Gotong-Royong Krama Bali pada tiap Jumat pagi.
Gubernur Koster mengatakan kegiatan ini sesuai dengan arahan
Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 15 Juli 2020 di Istana Kepresidenan Bogor,
Jawa Barat, agar mengutamakan penggunaan produk lokal untuk menggairahkan
perekonomian para petani, nelayan, perajin dan pelaku UMKM.
Menurut Gubernur, barang yang disediakan untuk dijual pada
kegiatan ini merupakan bahan pokok sehari-hari sesuai kebutuhan para pegawai.
Oleh karena itu, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Bali
diwajibkan membelanjakan 10 persen gaji mereka untuk berbelanja di pasar
tersebut.
Dikatakan Gubernur Koster, sesuai surat edaran bahwa mereka
yang bertindak sebagi penjual adalah harus petani langsung, dan bukan tengkulak
atau pedagang. “Yang datang saya harap petani langsung dan yang membeli
langsung pegawai, mungkin juga masyarakat umum,” kata Gubernur asal Desa
Sembiran, Buleleng ini.
Dengan model ini, lanjut Gubernur, akan membuat harga
menjadi lebih murah, dan misalnya sayuran yang dibeli pun kondisinya lebih
segar. Karena produk pertanian yang dibeli langsung dari tangan petani. Di sisi
lain, para pegawai juga mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
“Tidak harus bertransportasi kesana kemari bisa langsung ke
kantor,” ujarnya. Yang tidak kalah penting, penyelenggaraan Pasar Gotong-Royong
ini mengedepankan penerapan protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. Kegiatan ini
menjadi salah satu bentuk ekonomi gotong-royong dalam masa pandemi Covid-19.
Gubernur Koster menyebutkan Provinsi Bali menjadi provinsi
pertama yang melaksanakan program pro rakyat ini. Bahkan inisiatif kreatif
Gubernur Bali ini mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kepala OJK Wilayah Bali Nusra Elianus Pongsoda mengatakan,
pihaknya berkomitmen mendukung upaya pemulihan ekonomi di tengah situasi
pandemi Covid-19 yang berdampak luar biasa terhadap perekonomian daerah Bali.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal kedua tahun 2020 ini sebesar
minus 10,98 persen untuk year on year
(yoy). “Kita harus berupaya mengungkit ekonomi, salah satunya dengan
membeli produk pertanian lokal Bali,” ujarnya.
Elianus mengatakan di Kantor OJK Bali Nusra saja ada sekitar
100 orang pegawai yang berpartisipasi membeli berbagai produk pertanian yang
dijual. Selain karyawan OJK, ia juga mengundang kalangan industri keuangan
untuk berbelanja. Tampak hadir perwakilan sejumlah bank BUMN, BPD Bali, BPR dan
kalangan industri keuangan lainnya.
Untuk tetap menjaga jarak aman, Elianus mengatakan
mengundang pelaku industri keuangan secara bertahap setiap minggunya.
“Mudah mudahan (kegiatan ini, red) bermanfaat untuk memulihkan kembali
ekonomi Bali,” ujarnya. (gs)