Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Gemakan Peringatan Bulan Bung Karno III di Bumi Makepung

BALIILU Tayang

:

de
Gubernur Bali Wayan Koster

Jembrana, baliilu.com – Peringatan Bulan Bung Karno III menggema di Bumi Makepung, Jembrana, setelah Gubernur Bali Wayan Koster hadir dalam acara Pementasan Pagelaran Kolosal Drama Tari “Bung Karno di Bawah Pohon Sukun” yang berlangsung di panggung terbuka Pura Jagatnatha, Kabupaten Jembrana pada, Senin (Soma Pon, Matal) tanggal 21 Juni 2021.

Didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, dan Bupati Jembrana I Nengah Tamba, dalam sambutannya Gubernur Bali mengatakan Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota se-Bali yang dirangkai dengan perayaan Bulan Bung Karno sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, sudah berjalan sejak tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 merupakan penyelenggaraan Bulan Bung Karno yang ke-3.

Kata mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini, bahwa pada bulan Juni ini adalah hari-hari yang penting, fundamental, serta sakral bagi bangsa Indonesia. Karena ada kejadian-kejadian penting yang mengingatkan kita semua sebagai generasi penerus, sebagai anak-anak muda yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu 1 Juni merupakan Hari Lahir Pancasila, 6 Juni adalah Hari Lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni Hari Wafat Proklamator Bung Karno.

“Apa yang kita lakukan ini adalah untuk mengenang, menghormati, dan memaknai hari-hari penting, dimana kita di Provinsi Bali satu-satunya provinsi, saya kira di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno,” kata Koster yang disambut tepuk tangan.

Untuk itu, kita sebagai generasi penerus harus memahami, harus betul-betul menyadari bahwa apa yang kita jalankan sekarang ini merupakan keberlangsungan dari apa yang dirintis oleh para pejuang dan pendiri bangsa ini, di antaranya yang berperan penting itu adalah Bung Karno, sebagai Bapak Pendiri Bangsa yang telah merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila.

Baca Juga  Tiga Menteri Evaluasi PPKM Level 4 di Bali, Gubernur Minta Semua Pihak Kompak Bekerja Keras Bergotong-royong Tangani Covid-19 di Bali

“Penyelenggaraan Bulan Bung Karno ini bertujuan, pertama mengarusutamakan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Bali dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat Bali tentang sejarah, filosofi dan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, memperkokoh semangat kebangsaan dan inklusi sosial di tengah kontestasi nilai (ideologi) dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas. Keempat, membangkitkan dan memelihara memori kolektif masyarakat Bali tentang ketokohan dan keteladanan Ir. Soekarno sebagai penggali Pancasila dan Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Kelima, memperkuat institusionalisasi nila-nilai Pancasila, dan spirit perjuangan Bung Karno sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali,” jelasnya.

Mengenai temanya, Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini menjelaskan tema Bulan Bung Karno Provinsi Bali tahun ini yakni, Wana Kerthi : Taru Prana Bhuwana (Pohon sebagai Nafas Bumi). Tema ini menjadi wahana bagi penyebarluasan, internalisasi serta pelaksanaan Pancasila serta ajaran-ajaran Bung Karno secara nyata dalam upaya pelindungan dan pelestarian alam semesta. Sehingga ‘politik green’, politik yang pro-alam lestari, dengan pemanfaatan sepenuhnya energi terbarukan, energi ramah lingkungan, termasuk pola pembangunan yang senantiasa selaras dalam menjaga kesucian dan kelestarian hutan, keragaman hayati, serta ruang hijau, menjadi tekad dan ikrar ideologis bersama.

“Tidak boleh gentar, lemah, dan putus asa, betapapun tantangan dan godaan hadir untuk membelokkan cita-cita ini, kita harus tetap tegak demi kelangsungan harmoni alam, manusia, dan kebudayaan Bali,” tegas Gubernur Bali jebolan ITB ini.

Wayan Koster dihadapan peserta yang hadir meyakinkan, bahwa alam, hutan, tetumbuhan, dengan segala kekayaan hayati tidak saja menjadi sumber kehidupan, kesejahteraan, dan pengobatan, tetapi juga sumber inspirasi untuk menata kehidupan sosial dan peradaban.

Seperti Bung Karno melakukan perenungan dan merumuskan Pancasila sedari melihat, menatap, dan memasuki desa-desa di Indonesia, termasuk kala Bung Karno di pengungsian di Ende, Nusa Tenggara Timur. Bung Karno merenung di bawah pohon sukun, dan melihat energi supranatural bekerjanya Tri Murti pada dedaunan, pohon, dan dahan Sukun.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-48 DPRD Bali, Penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026 dan APBD Induk 2027

“Begitulah harmoni tokoh besar bangsa ini dengan semesta raya,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Energi yang dipancarkan oleh alam adalah energi kehidupan dan keindahan bagi manusia. Karena itu, pilihan tema Wana Kerthi menjadi kontekstual dan selaras, terlebih pada situasi pandemi Covid-19, yang mana kembali ke alam, hutan, dan tetumbuhan sebagai sumber usadha-pengobatan.

“Bagaimana pun penghormatan paling utama kepada Bung Karno adalah meneladani dan melaksanakan ide, pemikiran, gagasan, dan cita-citanya untuk Indonesia Raya. Saya berharap seluruh lapisan masyarakat Bali, terutama generasi muda mari dengan suka cita memikul tanggungjawab ideologis ini,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Jembrana Nengah Tamba dalam sambutannya mengatakan, ‘’Kami menyambut baik arahan Bapak Gubernur Bali untuk memperingati Bulan Bung Karno III. Bapak Ibu, adik adik generasi muda harus tahu bahwa Bulan Bung Karno itu ada, atas inisiatif dari pemikiran Bapak Gubernur Bali Wayan Koster,” cerita Bupati Jembrana.

Guna mengimplementasikan ajaran Bung Karno, Nengah Tamba dalam sambutannya melaporkan kepada Gubernur Bali bahwa ia sedang menjalankan ajaran Trisakti Bung Karno di masa kepemimpinannya sebagai Bupati Jembrana.

“Pertama, untuk berdaulat secara politik, saya tidak ikut campur tentang pemilihan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, saya biarkan berjalan normatif dan tidak ada intervensi sama sekali,” lapornya.

Kemudian untuk mewujudkan berdikari di bidang ekonomi, kami sudah mengcreate UMKM agar bisa maju dan tumbuh. Kami banyak punya produk, tetapi kami belum mampu memasarkannya ke luar Jembrana. “Untuk itu, kami sudah coba melalui digital marketing dan sudah deklarasikan Jembrana sebagai Kabupaten Kreatif,” jelasnya.

Di bidang kepribadian dalam kebudayaan, Nengah Tamba mengklaim bahwa kebudayaan di Jembrana tidak ada tandingnya di kabupaten lain bahkan di dunia. “Kami punya jegog, makepung, jadi Negaroa ini hebat Bapak Gubernur,” pungkasnya. (gs)

Baca Juga  DPRD Bali Terima Raperda Perubahan APBD 2023 Ditetapkan Menjadi Perda

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Fraksi Golkar DPRD Badung Dukung Postur Perubahan APBD 2026 Menuju Pembangunan Pariwisata Berkualitas

Published

on

By

Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Badung soal APBD 2026
PU FRAKSI: I Gusti Ngurah Shaskara, ketua Fraksi Golkar DPRD Badung dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Badung pada Rapat Paripurna VI masa sidang ke pertama DPRD Badung, Jumat, 11 September 2026 yang berlangsung di ruang Sidang Utama Gosana lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Badung mendukung langkah-langkah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam postur Perubahan APBD Badung Tahun Anggaran 2026 yang bermuara menyelesaikan persoalan-persoalan menuju pembangunan pariwisata berkualitas.

“Kami, Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, setelah mendapatkan penyelarasan dari Pemerintah Provinsi Bali,” ujar I Gusti Ngurah Shaskara, ketua Fraksi Golkar DPRD Badung dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Badung pada Rapat Paripurna VI masa sidang ke pertama DPRD Badung, Jumat, 11 September 2026 yang berlangsung di ruang Sidang Utama Gosana lantai III Kantor DPRD Badung.

Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar juga memberikan usul, saran dan masukan terhadap Pencapaian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di antaranya dalam konteks optimalisasi pendapatan/pencapaian target pendapatan, Fraksi berharap pada OPD Penghasil agar berupaya capaian kinerjanya mendekati realisasi target tersebut. Proyeksi pencapaian target tersebut agar berbasis data, yang dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap realisasi PAD sampai dengan bulan berjalan dan mengkorelasikan dengan target dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Kemudian memperkuat pengawasan terhadap Potensi Pajak Sektor Pariwisata, mengingat struktur ekonomi Badung sangat kuat ditopang aktivitas pariwisata, perlu memberikan perhatian khusus pada kepatuhan pelaku usaha,” ujarnya.

Selanjutnya, meminimalisir terjadinya Piutang dan Tunggakan Pajak, melalui penyusunan peta piutang pajak berdasarkan umur piutang, nilai, jenis pajak, dan tingkat kemungkinan penagihannya.

“Upaya peningkatan penerimaan pendapatan, tentu ditopang oleh kompetensi sumber daya yang relevan. Dalam konteks ini, kami mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pola penempatan pegawai pada OPD penghasil, perlu dihubungkan dengan indikator kinerja yang terukur,” tegasnya.

Baca Juga  DPRD Bali Terima Raperda Perubahan APBD 2023 Ditetapkan Menjadi Perda

Dikatakan, setiap bidang atau unit kerja dapat diberikan target yang relevan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan dan pemuktahiran basis data, penurunan piutang, efektivitas penagihan, pengurangan tax gap, peningkatan kualitas pelayanan, serta kontribusi terhadap pencapaian target PAD. Dengan demikian, evaluasi SDM tidak hanya bersifat administratif, tetapi terkait langsung dengan kinerja pendapatan.

Dari perspektif Belanja Daerah, kata Gusti Ngurah Shaskara, dimana tersedia sumber dana yang memadai, diharapkan para OPD Pengguna Anggaran agar melakukan akselerasi serapan anggaran supaya terjadi eksekusi anggaran sesuai dengan target waktu yang ditentukan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Buka Utsawa Dharma Gita XXXIII Bali 2026

Tegaskan Pentingnya Membangun SDM Bali Unggul dan Berintegritas

Loading

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster membuka Utsawa Dharma Gita XXXIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali
HADIRI UDG BALI 2026: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri sekaligus membuka Utsawa Dharma Gita (UDG) Provinsi Bali XXXIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali (Art Center), Denpasar, Jumat (11/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri sekaligus membuka Utsawa Dharma Gita (UDG) Provinsi Bali XXXIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali (Art Center), Denpasar, Jumat (11/9/2026).

UDG Bali XXXIII Tahun 2026 berlangsung selama enam hari, 11–16 September 2026, dengan mengusung tema Dharmagita Atmanam Dharma. Pelaksanaan UDG menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian sastra, bahasa, dan budaya Bali sekaligus membangun karakter serta sumber daya manusia (SDM) Bali yang unggul.

Pada UDG XXXIII tahun ini terdapat 11 bidang lomba dengan 37 kategori yang dipertandingkan. Kesebelas bidang tersebut meliputi membaca Sloka, Palawakya, Kakawin, Kidung, Nyanyian Keagamaan Hindu, Gaguritan, Dharmawacana Bahasa Bali, Dharmawacana Bahasa Inggris, Menghafal Sloka, Dharmawiwada, dan Dharmacarita.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa Utsawa Dharma Gita bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi merupakan salah satu wahana strategis untuk membangun SDM Bali yang unggul, sejalan dengan arah pembangunan Bali dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

Menurut Gubernur Koster, salah satu pijakan penting dalam pembangunan Bali ke depan adalah mewujudkan SDM Bali yang unggul. Pemikiran tersebut, kata dia, lahir dari hasil membaca berbagai dokumen penelitian serta buku-buku yang mengulas perjalanan peradaban Bali sejak zaman Bali Kuno.

“Kenapa saya mengangkat SDM Bali unggul? Karena saya membaca berbagai dokumen hasil riset dan buku-buku tentang peradaban Bali, mulai dari Bali Kuno hingga perkembangan Bali sampai sekarang,” ujar Gubernur Koster.

Ia menjelaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali juga bersumber dari khazanah sastra dan peradaban Bali masa lampau. Di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang mencerminkan karakter masyarakat Bali yang unggul.

Baca Juga  Gubernur Wayan Koster Terima Kunjungan Sekjen Liga Muslim Dunia

Karakter tersebut tercermin dalam sikap jemet, tekun, ulet, rajin, jujur, dan berpegang pada satya, serta lebih mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak.

“Orang Bali itu jemet, tekun, ulet, rajin, jujur, berpegang pada satya, dan lebih mendahulukan kewajiban daripada hak,” tegasnya.

Namun, Gubernur Koster mengakui bahwa perkembangan zaman telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Bali. Perubahan tersebut menghadirkan kemajuan, tetapi di sisi lain juga membawa tantangan terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi karakter masyarakat Bali.

Ia menyinggung mulai munculnya berbagai persoalan sosial seperti perilaku tidak jujur, korupsi, serta tindakan yang tidak mencerminkan nilai kesantunan dan karakter masyarakat Bali.

Meski demikian, Gubernur Koster menekankan bahwa perilaku tersebut bukanlah gambaran mayoritas masyarakat Bali. “Memang ada penurunan dari kesunatian orang Bali. Mulai ada korupsi, ada yang nakal, ada yang jahat. Tetapi yang begitu tidak banyak. Yang masih banyak adalah orang-orang yang baik,” ungkapnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kembali integritas orang Bali, sehingga nilai-nilai luhur yang pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menurutnya, penguatan karakter dan integritas tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan bahasa Bali, aksara Bali, dan sastra Bali. Ketiganya merupakan bagian penting dari ekosistem kehidupan masyarakat Bali yang mengandung nilai, pengetahuan, sekaligus menjadi identitas kebudayaan Bali.

“Bahasa Bali dan aksara Bali itu adalah ekosistem kehidupan orang Bali,” kata Gubernur Koster.

Melalui Utsawa Dharma Gita XXXIII, ia berharap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sastra, bahasa, dan budaya Bali tidak hanya dilestarikan dalam bentuk kegiatan seremonial dan perlombaan, tetapi juga dapat terus hidup, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga  Gubernur Koster Resmi Buka PKB XLVIII, Diikuti 23 Ribu Seniman dan Ratusan Sekaa, IKM/UMKM Digratiskan

Pelaksanaan UDG Bali XXXIII Tahun 2026 sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda dan masyarakat Bali untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang sastra dan seni keagamaan Hindu, memperkuat kecintaan terhadap bahasa dan aksara Bali, serta menumbuhkan SDM Bali yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan memiliki jati diri yang kuat.

Dengan mengusung semangat Dharmagita Atmanam Dharma, UDG XXXIII diharapkan semakin memperkuat keberadaan dharmagita sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Bali sekaligus menjadi salah satu fondasi dalam menjaga keberlanjutan peradaban Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Badung: Rancangan Perubahan APBD 2026 Hendaknya Memberikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Published

on

By

Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan I Made Yudana menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Badung
PU FRAKSI: I Made Yudana, juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Badung pada Rapat Paripurna VI masa sidang ke pertama DPRD Badung, Jumat, 11 September 2026. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Badung mengapresiasi langkah Pemkab Badung dalam melakukan penyesuaian anggaran pada Rancangan Perubahan APBD 2026 guna memastikan program dan kegiatan prioritas daerah tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Perubahan APBD hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai perubahan angka-angka anggaran, tetapi harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat,” ujar I Made Yudana, juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Badung pada Rapat Paripurna VI masa sidang ke pertama DPRD Badung, Jumat, 11 September 2026 yang berlangsung di ruang Sidang Utama Gosana lantai III Kantor DPRD Badung.

I Made Yudana menyampaikan untuk mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan dan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efesiensi belanja dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga penyusunan Perubahan APBD 2026 sangat diperlukan dan Rancangan Perubahan APBD 2026 menjadi sebagai berikut.

Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2026 dirancang Rp. 10.504.798.752.047,00 meningkat Rp. 170.116.378.416,00 atau setara dengan 1,65 % dari APBD induk 2026 sebesar Rp. 10.334.682.373.631,00. Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2026 dirancang Rp. 13.089.787.587.855,00 meningkat sebesar Rp. 1.562.626.576.308,00 atau setara dengan 13,56 % dari APBD Induk 2026 sebesar Rp. 11.527.161.011.547,00.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dirancang Rp. 1.192.890.352.904,00. Pinjaman Daerah Rp. 1.971.193.721.000,00. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari penyertaan modal kepada PT BPD Bali Rp. 300.000.000.000,00. Pembayaran utang daerah Rp. 279.095.238.096,00.

Baca Juga  Tulus Membangun Infrastruktur secara Merata, Gubernur Koster Dapat ‘Applause’ Tepuk Tangan dari Bupati/Walikota Se-Bali

“Dari pemaparan itu kami sepakat menerima untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDI-Perjuangan juga memberikan beberapa masukan di antaranya agar menertibkan gubuk kumuh dan liar yang mana dapat merusak citra daerah pariwisata. Apabila di suatu desa/kelurahan masih terdapat gubuk kumuh dan liar agar Bupati Badung menegur aparatur bawahannya, bila dipandang perlu tukin (tunjangan kinerja)-nya dipotong sebagaimana mestinya.

Mengingat musim kemarau berkepanjangan yang berpotensi rawan kebakaran, Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan untuk menerbitkan aturan yang melarang penggunaan ilalang atau sejenisnya sebagai atap bangunan yang mudah terbakar oleh sinar matahari dan apabila masih ditemukan penggunaan ilalang agar ijin-ijinnya di-stop karena sudah terbukti akhir-akhir ini telah terjadi kebakaran, contoh: kebakaran lahan, cafe/restaurant gado-gado di wilayah Seminyak Kuta.

Fraksi juga menegaskan demi menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna jalan agar dilakukan peningkatan pengaspalan, penataan trotoar dan drainase sepanjang jalan Darmawangsa dari Kampial menuju Ungasan Kuta Selatan. Serta untuk mengurai kemacetan di jalan raya Mengwitani, Kapal sampai Sempidi, Fraksi mengusulkan agar jalan dari Desa Kapal menuju Cica Abianbase Mengwi terkait penganggarannya supaya ditindaklanjuti. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca