Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Harap Tahun Depan Jangkauan BBTF Lebih Luas

BALIILU Tayang

:

bbtf 2026
PENUTUPAN BBTF: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri penutupan BBTF 2026 di Hotel Westin Nusa Dua, Badung pada Sabtu (30/5). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, mengapresiasi penyelenggaraan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 yang dinilainya semakin memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia. Dalam konferensi pers penutupan BBTF 2026 di Hotel Westin Nusa Dua, Badung pada Sabtu (30/5), Gubernur Koster berharap cakupan dan jangkauan BBTF pada tahun mendatang dapat diperluas sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi Bali dan Indonesia.

“Sebagai Gubernur Bali, saya mengucapkan terima kasih kepada ASITA yang telah menyelenggarakan BBTF dengan sangat baik, serta kepada The Westin Resort Nusa Dua yang telah menyediakan tempat penyelenggaraan. Ke depan saya mendorong agar BBTF memiliki cakupan yang lebih besar lagi. Apa yang masih kurang tahun ini agar dievaluasi dan diperbaiki untuk penyelenggaraan tahun 2027. Pemerintah Provinsi Bali siap memberikan dukungan penuh,” ujar Koster.

Menurutnya, keberhasilan BBTF menjadi sangat penting mengingat kontribusi Bali terhadap sektor pariwisata nasional yang terus menunjukkan tren positif. Ia memaparkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, Bali menerima sekitar 6,2 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi hingga tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan asing pada tahun 2025 melonjak menjadi 7,05 juta orang melalui jalur udara, tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali.

“Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2025 mencapai 15,3 juta orang. Dari jumlah itu, Bali menyumbang sekitar 45 persen. Ini menunjukkan betapa besar peran Bali dalam industri pariwisata nasional,” katanya.

Tak hanya dari sisi kunjungan, kontribusi ekonomi Bali juga sangat signifikan. Koster menjelaskan, devisa pariwisata yang dihasilkan wisatawan mancanegara di Bali mencapai lebih dari Rp 17 triliun, dengan total perputaran ekonomi sekitar Rp176 triliun. Angka tersebut berkontribusi sekitar 55 persen dari total perputaran ekonomi pariwisata nasional yang mencapai Rp 320 triliun.

Baca Juga  Jaga Citra Pariwisata Bali, Wisatawan Wajib Berperilaku Tertib dan Disiplin

“Pulau Bali yang kecil ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia. Angka-angka ini konkret dan menunjukkan bahwa Bali tetap menjadi lokomotif pariwisata nasional,” tegasnya.

Menanggapi berbagai isu yang kerap menjadi perhatian wisatawan, Koster memastikan Pemerintah Provinsi Bali terus bekerja menyelesaikan persoalan mendasar seperti sampah, kemacetan, dan ketahanan energi. Ia mengungkapkan bahwa program pengolahan sampah menjadi energi listrik akan mulai berjalan pada 8 Juli 2026, sementara proyek penanganan sampah regional Denpasar dan Badung ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

“Target kami Bali menjadi bersih dari masalah sampah. Ini menjadi prioritas karena kebersihan adalah fondasi utama pariwisata berkualitas,” ujarnya.

Untuk mengatasi kemacetan, Pemprov Bali juga tengah mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis, khususnya di kawasan Badung, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan DPR RI. Di bidang energi, Bali juga tengah diarahkan menjadi daerah mandiri energi berbasis energi bersih dan ramah lingkungan.

“Kami ingin Bali mandiri energi. Ke depan tidak ada lagi ketergantungan pada energi berbahan bakar fosil maupun pasokan dari luar Bali. Kebutuhan masyarakat dan wisatawan harus dapat dipenuhi dengan energi bersih yang berkelanjutan,” katanya.

Gubernur Koster juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan martabat pariwisata Bali melalui penegakan aturan terhadap wisatawan asing yang melanggar ketentuan. Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan panduan do and don’t bagi wisatawan asing serta menjalankan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Pariwisata Budaya Bali.

“Kami menertibkan wisatawan yang melanggar aturan, termasuk melakukan deportasi bila diperlukan. Pariwisata Bali harus berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Pariwisata tidak boleh menurunkan harkat dan martabat bangsa,” tegasnya.

Terkait isu global yang sempat dikhawatirkan berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke Bali, termasuk konflik di Timur Tengah, Koster menyampaikan bahwa data menunjukkan kondisi pariwisata Bali masih sangat baik. Dari Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya mengalami penurunan tipis sebesar 0,23 persen, sementara pada periode 1 hingga 27 Mei tercatat turun sekitar 7 persen.

Baca Juga  Tinjau Gunung Sampah TPA Suwung, Gubernur Koster Serap Persoalan Urgent, Segera Lapor Menteri LHK agar Dituntaskan

Namun demikian, indikator ekonomi pariwisata justru menunjukkan peningkatan. Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran hingga Mei 2026 mencapai sekitar Rp 2,89 triliun, meningkat sekitar Rp 300 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp 2,6 triliun.

“Artinya dampaknya tidak signifikan terhadap sektor pariwisata Bali. Aktivitas ekonomi dan tingkat hunian hotel masih menunjukkan kinerja yang positif,” jelasnya.

Untuk meningkatkan lama tinggal (long stay) wisatawan di Bali, Koster mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan guna mendorong pembukaan dan penambahan rute penerbangan internasional langsung ke Bali. Selain itu, sinergi paket wisata antara Bali dan wilayah Nusa Tenggara juga akan diperkuat.

“Ada beberapa negara yang ingin menambah penerbangan langsung ke Bali seperti Rusia, Tiongkok, dan Australia. Ini perlu kita dorong karena akan meningkatkan aksesibilitas dan jumlah wisatawan yang datang ke Bali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Arwani menegaskan bahwa sektor pariwisata akan tetap menjadi penggerak utama berbagai sektor ekonomi lainnya. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga dan memperkuat pariwisata Bali agar semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Bima Agung, menyampaikan bahwa kehadiran Jakarta dalam BBTF 2026 tidak hanya sebagai co-host Pavilion Jakarta, tetapi juga membawa 15 seller untuk memperluas promosi destinasi dan produk wisata ibu kota.

BBTF 2026 sendiri diikuti oleh 407 buyer dari 44 negara dan 286 seller dari berbagai daerah di Indonesia. Capaian tersebut semakin mengukuhkan BBTF sebagai salah satu ajang business-to-business pariwisata terbesar di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

Ketua Panitia BBTF 2026, I Putu Winastra mengungkapkan bahwa keberhasilan BBTF 2026 akan dilanjutkan tahun 2027 mendatang, dengan menggandeng dua provinsi lainnya di Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. “Mungkin nanti akan menjadi Bali and Nusra Travel Fair, kita masih akan memikirkan itu,” ungkapnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Terima Kunjungan Dubes Tiongkok untuk ASEAN

Sementara tahun depan BBTF rencanaya akan digelar pada 9-11 Juni 2027.

“Kami sangat bangga dengan perolehan BBTF tahun 2026 yang mencatat transaksi sebesar 6,9 triliun rupiah. Kami harap keberhasilan ini bisa lebih baik lagi di tahun 2027,” tandasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

SPPG Polresta Denpasar Salurkan Makan Bergizi Gratis, Siswa SDN 7 Dauh Puri Antusias Sambut Program MBG

Published

on

By

Petugas SPPG Polresta Denpasar menyalurkan program Makan Bergizi Gratis kepada siswa SD Negeri 7 Dauh Puri di Denpasar.
MBG: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polresta Denpasar saat menyalurkan program MGB yang berlokasi di SD Negeri 7 Dauh Puri Rabu (15/7/2026). (Foto: Hms Polresta Dps)

Denpasar, baliilu.com – Komitmen Polri dalam mendukung peningkatan kualitas gizi generasi muda terus diwujudkan melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polresta Denpasar. Pada Rabu (15/7/2026), SPPG yang berlokasi di Perumahan Polri Abiantimbul, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, kembali menyalurkan 2.305 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima manfaat di sejumlah sekolah.

Salah satu sekolah yang menerima manfaat program tersebut adalah SD Negeri 7 Dauh Puri, dengan sebanyak 387 siswa menerima paket makan bergizi. Suasana penuh keceriaan tampak menghiasi lingkungan sekolah saat para siswa menerima makanan yang telah disiapkan. Antusiasme para pelajar terlihat dari semangat mereka menyambut program pemerintah yang bertujuan mendukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan gizi seimbang.

Pada pelayanan hari ini, menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, ayam goreng pedas manis, tahu garlic, tumis sawi putih dan wortel, serta buah jeruk siem. Menu tersebut disusun dengan memperhatikan keseimbangan nutrisi guna mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar para siswa.

Program Makan Bergizi Gratis yang didukung oleh SPPG Polresta Denpasar tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga merupakan wujud nyata sinergi Polri dalam mendukung program strategis nasional di bidang kesehatan dan pendidikan.

Kasi Humas Polresta Denpasar IPTU I Gede Adi Saputra Jaya, S.H., M.H., mengatakan bahwa kehadiran SPPG Polresta Denpasar merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa melalui penyediaan makanan bergizi yang berkualitas.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan kepada anak-anak, tetapi merupakan investasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Polresta Denpasar melalui SPPG terus berupaya memastikan setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan tepat sasaran. Antusiasme para siswa menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung program pemerintah demi masa depan anak-anak Indonesia,” ujar Kasi Humas.

Baca Juga  Gubernur Koster Apresiasi Penampilan Duta Seni Gianyar dan Klungkung di Parade Gong Kebyar PKB 2025

Polresta Denpasar berharap program ini dapat terus memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat bagi anak-anak. Dengan asupan gizi yang baik, diharapkan para pelajar dapat belajar lebih optimal, tumbuh sehat, serta menjadi generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Menkeu Purbaya: Kemenkeu Raih Opini WTP Ke-15 Berturut-turut untuk Laporan Keuangan BA015

Published

on

By

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta mengenai capaian opini WTP Kemenkeu.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta. (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 Tahun 2025. Opini tersebut merupakan yang ke-15 kali berturut-turut diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Rabu (15/7).

Penyusunan laporan keuangan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan setiap menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran maupun pengguna barang untuk menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya.

“Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas resource yang dikelola Kemenkeu dengan kompleksitas dan nilai transaksi sangat material yang tersebar di 14 unit eselon I dengan 871 satker termasuk 7 satker BLU,” ungkap Menkeu.

Laporan Keuangan BA 015 Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung regulasi serta sistem pengendalian intern yang memadai. Sebelum disampaikan kepada BPK, laporan tersebut juga telah direviu oleh Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Secara lengkap, Laporan Keuangan BA 015 Tahun 2025 terdiri atas lima komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruh komponen tersebut disusun secara andal, akurat, transparan, dan relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

Lebih lanjut Menkeu menyampaikan, tata kelola keuangan yang baik terefleksikan dalam capaian kinerja Kemenkeu Tahun 2025. Lima program utama yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Pengelolaan Belanja Negara, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, serta Program Dukungan Manajemen menunjukkan keberhasilan pencapaian, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Baca Juga  Jadi Pembicara Workshop Nasional, Wagub Cok Ace Sampaikan Upaya Pemulihan Pariwisata Bali

Capaian tersebut antara lain tercermin pada terjaganya rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman sebesar 2,81 persen, rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 11,55 persen, Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara yang mencapai 95,12, serta rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,51% yang menunjukkan rasio berada dalam batas aman. Di sisi pelayanan publik, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan juga tetap terjaga pada level 4,7, mencerminkan kualitas layanan Kementerian Keuangan yang terus dipertahankan.

Menutup paparannya, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR untuk sinergi yang selama ini telah terjalin baik dalam pengelolaan keuangan negara.

“Kolaborasi ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang semakin baik dan inklusif,” pungkas Menkeu. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo: Koperasi Merah Putih Jadi Pusat Ekonomi Desa dan Saluran Utama Subsidi Rakyat

Published

on

By

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta.
SAMPAIKAN PIDATO: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu, 12 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi sekaligus instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu, 12 Juli 2026.

“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa. Akan ada gudang. Akan ada cold storage ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa gagasan pembentukan KDKMP telah lama ia pikirkan sejak bertugas sebagai prajurit di berbagai daerah. Pengalaman menyaksikan langsung kesulitan hidup masyarakat desa membuatnya meyakini bahwa koperasi merupakan solusi untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus melindungi kelompok masyarakat paling bawah.

“Saya semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi,” ujar Presiden.

Menurut Kepala Negara, salah satu persoalan utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan akses pembiayaan. Meski hasil panen meningkat, banyak petani tetap terjerat utang berbunga tinggi kepada rentenir karena membutuhkan biaya hidup selama masa tanam. Untuk itu, Presiden menilai setiap desa harus memiliki koperasi simpan pinjam yang mampu menyediakan pembiayaan dengan bunga murah.

“Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Baca Juga  Presidensi G20 di Bali Sukses, Gubernur Koster Ucapkan Terima Kasih

Kehadiran KDKMP tersebut diharapkan mampu memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir sekaligus menjadi saluran distribusi berbagai barang bersubsidi agar tepat sasaran.

“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus, barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” tegas Presiden.

Tidak hanya untuk masyarakat desa, pemerintah juga akan memperkuat koperasi nelayan melalui penyediaan gudang pendingin, pabrik es, hingga kapal penangkap ikan yang dikelola secara koperasi. Presiden menegaskan bahwa seluruh fasilitas tersebut merupakan pembiayaan yang akan dicicil kembali oleh koperasi dari hasil usaha para nelayan sehingga menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan.

Presiden turut memproyeksikan keberadaan KDKMP akan menggerakkan perekonomian nasional dengan perputaran dana hingga Rp 223 triliun setiap tahun di desa-desa, serta meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga Rp 202 triliun. Di saat yang sama, pemerintah juga menargetkan perbaikan sistem logistik nasional agar lebih efisien dan mampu menekan biaya distribusi.

“Semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien,” tutur Presiden.

Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berupaya membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, adil, dan terintegrasi. Koperasi diharapkan menjadi tempat rakyat memperoleh modal, menjual hasil produksi, mendapatkan kebutuhan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, sekaligus menikmati subsidi pemerintah secara tepat sasaran. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca