Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Harap Tahun Depan Jangkauan BBTF Lebih Luas

BALIILU Tayang

:

bbtf 2026
PENUTUPAN BBTF: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri penutupan BBTF 2026 di Hotel Westin Nusa Dua, Badung pada Sabtu (30/5). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, mengapresiasi penyelenggaraan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 yang dinilainya semakin memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia. Dalam konferensi pers penutupan BBTF 2026 di Hotel Westin Nusa Dua, Badung pada Sabtu (30/5), Gubernur Koster berharap cakupan dan jangkauan BBTF pada tahun mendatang dapat diperluas sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi Bali dan Indonesia.

“Sebagai Gubernur Bali, saya mengucapkan terima kasih kepada ASITA yang telah menyelenggarakan BBTF dengan sangat baik, serta kepada The Westin Resort Nusa Dua yang telah menyediakan tempat penyelenggaraan. Ke depan saya mendorong agar BBTF memiliki cakupan yang lebih besar lagi. Apa yang masih kurang tahun ini agar dievaluasi dan diperbaiki untuk penyelenggaraan tahun 2027. Pemerintah Provinsi Bali siap memberikan dukungan penuh,” ujar Koster.

Menurutnya, keberhasilan BBTF menjadi sangat penting mengingat kontribusi Bali terhadap sektor pariwisata nasional yang terus menunjukkan tren positif. Ia memaparkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, Bali menerima sekitar 6,2 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi hingga tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan asing pada tahun 2025 melonjak menjadi 7,05 juta orang melalui jalur udara, tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali.

“Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2025 mencapai 15,3 juta orang. Dari jumlah itu, Bali menyumbang sekitar 45 persen. Ini menunjukkan betapa besar peran Bali dalam industri pariwisata nasional,” katanya.

Tak hanya dari sisi kunjungan, kontribusi ekonomi Bali juga sangat signifikan. Koster menjelaskan, devisa pariwisata yang dihasilkan wisatawan mancanegara di Bali mencapai lebih dari Rp 17 triliun, dengan total perputaran ekonomi sekitar Rp176 triliun. Angka tersebut berkontribusi sekitar 55 persen dari total perputaran ekonomi pariwisata nasional yang mencapai Rp 320 triliun.

Baca Juga  <strong>Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali Apresiasi Gubernur Atas Pengajuan 3 Raperda Tindak Lanjut UU Provinsi Bali</strong>

“Pulau Bali yang kecil ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia. Angka-angka ini konkret dan menunjukkan bahwa Bali tetap menjadi lokomotif pariwisata nasional,” tegasnya.

Menanggapi berbagai isu yang kerap menjadi perhatian wisatawan, Koster memastikan Pemerintah Provinsi Bali terus bekerja menyelesaikan persoalan mendasar seperti sampah, kemacetan, dan ketahanan energi. Ia mengungkapkan bahwa program pengolahan sampah menjadi energi listrik akan mulai berjalan pada 8 Juli 2026, sementara proyek penanganan sampah regional Denpasar dan Badung ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

“Target kami Bali menjadi bersih dari masalah sampah. Ini menjadi prioritas karena kebersihan adalah fondasi utama pariwisata berkualitas,” ujarnya.

Untuk mengatasi kemacetan, Pemprov Bali juga tengah mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis, khususnya di kawasan Badung, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan DPR RI. Di bidang energi, Bali juga tengah diarahkan menjadi daerah mandiri energi berbasis energi bersih dan ramah lingkungan.

“Kami ingin Bali mandiri energi. Ke depan tidak ada lagi ketergantungan pada energi berbahan bakar fosil maupun pasokan dari luar Bali. Kebutuhan masyarakat dan wisatawan harus dapat dipenuhi dengan energi bersih yang berkelanjutan,” katanya.

Gubernur Koster juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan martabat pariwisata Bali melalui penegakan aturan terhadap wisatawan asing yang melanggar ketentuan. Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan panduan do and don’t bagi wisatawan asing serta menjalankan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Pariwisata Budaya Bali.

“Kami menertibkan wisatawan yang melanggar aturan, termasuk melakukan deportasi bila diperlukan. Pariwisata Bali harus berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Pariwisata tidak boleh menurunkan harkat dan martabat bangsa,” tegasnya.

Terkait isu global yang sempat dikhawatirkan berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke Bali, termasuk konflik di Timur Tengah, Koster menyampaikan bahwa data menunjukkan kondisi pariwisata Bali masih sangat baik. Dari Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hanya mengalami penurunan tipis sebesar 0,23 persen, sementara pada periode 1 hingga 27 Mei tercatat turun sekitar 7 persen.

Baca Juga  Perkuat Komitmen, Partisipasi, dan Tanggung Jawab, Gubernur Bali Berikan Insentif untuk Perbekel dan Bandesa Adat Se-Bali

Namun demikian, indikator ekonomi pariwisata justru menunjukkan peningkatan. Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran hingga Mei 2026 mencapai sekitar Rp 2,89 triliun, meningkat sekitar Rp 300 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp 2,6 triliun.

“Artinya dampaknya tidak signifikan terhadap sektor pariwisata Bali. Aktivitas ekonomi dan tingkat hunian hotel masih menunjukkan kinerja yang positif,” jelasnya.

Untuk meningkatkan lama tinggal (long stay) wisatawan di Bali, Koster mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan guna mendorong pembukaan dan penambahan rute penerbangan internasional langsung ke Bali. Selain itu, sinergi paket wisata antara Bali dan wilayah Nusa Tenggara juga akan diperkuat.

“Ada beberapa negara yang ingin menambah penerbangan langsung ke Bali seperti Rusia, Tiongkok, dan Australia. Ini perlu kita dorong karena akan meningkatkan aksesibilitas dan jumlah wisatawan yang datang ke Bali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Arwani menegaskan bahwa sektor pariwisata akan tetap menjadi penggerak utama berbagai sektor ekonomi lainnya. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga dan memperkuat pariwisata Bali agar semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Bima Agung, menyampaikan bahwa kehadiran Jakarta dalam BBTF 2026 tidak hanya sebagai co-host Pavilion Jakarta, tetapi juga membawa 15 seller untuk memperluas promosi destinasi dan produk wisata ibu kota.

BBTF 2026 sendiri diikuti oleh 407 buyer dari 44 negara dan 286 seller dari berbagai daerah di Indonesia. Capaian tersebut semakin mengukuhkan BBTF sebagai salah satu ajang business-to-business pariwisata terbesar di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

Ketua Panitia BBTF 2026, I Putu Winastra mengungkapkan bahwa keberhasilan BBTF 2026 akan dilanjutkan tahun 2027 mendatang, dengan menggandeng dua provinsi lainnya di Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. “Mungkin nanti akan menjadi Bali and Nusra Travel Fair, kita masih akan memikirkan itu,” ungkapnya.

Baca Juga  Gubernur Koster: ‘‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali‘‘ Bukan Konsep Agama

Sementara tahun depan BBTF rencanaya akan digelar pada 9-11 Juni 2027.

“Kami sangat bangga dengan perolehan BBTF tahun 2026 yang mencatat transaksi sebesar 6,9 triliun rupiah. Kami harap keberhasilan ini bisa lebih baik lagi di tahun 2027,” tandasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai KSAD di Istana Negara

Published

on

By

Presiden Prabowo Lantik KSAD Tandyo
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Jenderal Tandyo Budi Revita. Pengucapan sumpah tersebut menjadi penegasan komitmen KSAD yang baru untuk menjunjung tinggi konstitusi, menjaga kehormatan prajurit, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sapta marga dan sumpah prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Usai pengucapan sumpah, rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para pejabat negara serta tamu undangan yang hadir.

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD dan kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jenderal TNI Tandyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969, Jenderal TNI Tandyo memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan militer.

Baca Juga  Bina Vokalia Bali Juara I di Tokyo

Dalam jabatan barunya, Jenderal TNI Tandyo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan, menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo dalam keterangannya usai pelantikan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, dan undangan lainnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI Merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil

Published

on

By

Presiden Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Keputusan Presiden tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Prabowo. Acara dilanjutkan penandatanganan berita acara.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Usai pelantikan, Maruli mengatakan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil merupakan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih. Sementara, terkait dengan tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli menegaskan bahwa tugas utamanya adalah membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas.

Baca Juga  <strong>Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali Apresiasi Gubernur Atas Pengajuan 3 Raperda Tindak Lanjut UU Provinsi Bali</strong>

“Ini jadi badannya nanti dari badan nasional pengelola perbatasan jadi sekarang pengelola perbatasan dan daerah terpencil. Itu nanti tugas saya. Kalau wakil Panglima ya jelas wakil Panglima dan membantu Panglima,” ujar Maruli kepada awak media.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, dan para undangan lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kapolri Suyudi Ario Seto Kunjungi MA, Perkuat Kolaborasi Penegakan Hukum

Published

on

By

Kapolri Kunjungi Mahkamah Agung
KUNJUNGI MA: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Kapolri hadir bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung oleh Ketua MA RI Sunarto beserta jajaran hakim agung.

Suyudi mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus koordinasi sebagai pejabat baru untuk memperkuat hubungan antarlembaga penegak hukum dalam pelaksanaan tugas ke depan.

“Ini adalah bentuk koordinasi sekaligus juga silaturahmi sebagai pejabat baru agar kita semua bagian dari criminal justice system ini bisa lebih solid, lebih kuat, dan lebih koordinatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas ke depan,” ujar Suyudi.

Ia berharap, penguatan sinergi tersebut dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia tetap aman dan kondusif.

“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat, hukum yang berkeadilan bisa terwujud. Situasi masyarakat, kondisi kamtibmas di Indonesia bisa aman, lancar, dan kondusif,” kata Suyudi.

Melalui kunjungan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan MA dan lembaga penegak hukum lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang profesional, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Penerbangan Perdana Pelita Air Bali-Jakarta, Gubernur Koster Ucapkan Selamat dan Terima Kasih kepada Menteri BUMN, Menhub, dan Dirut Pertamina
Lanjutkan Membaca