NEWS
Gubernur Koster Kembali Berikan Pemutihan Sanksi Administrasi PKB, Berlaku Mulai 4 April 2022
Denpasar, baliilu.com – Sebanyak 449.249 unit kendaraan dari periode Januari 2021 sampai Februari 2022 belum menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan. Hal ini disebabkan oleh faktor perekonomian yang masih mengalami kontraksi. Oleh sebab itu, Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak atau ”pemutihan” melalui Pergub Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mulai berlaku sejak Senin, 4 April 2022 hingga 31 Agustus 2022.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, di ruang rapat Kantor Bapenda Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Senin (4/4/2022). Turut hadir Kepala Bapenda Bali Made Santa, perwakilan Ditlantas Polda Bali, Jasa Raharja, Bank BPD Bali, dan jajaran Unit Pelayanan Samsat UPTD PPRD di seluruh Bali.
Lebih lanjut Sekda Dewa Indra menegaskan, mengapa Bapak Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan pemutihan, karena sesuai data yang diterima periode Januari 2021 sampai Februari 2022 ada 449.249 unit kendaraan yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan atau total sekitar 233 miliar.
Penyebabnya, di antaranya faktor ekonomi yang masih mengalami kontraksi. Pengujung 2021 meskipun perekonomian bergerak naik namun masih negatif atau belum positif. Kita berharap tahun 2022 perekonomian tumbuh positif.
‘’Jadi 499.249 unit kendaraan yang belum membayar kewajiban pajak, artinya masyarakat kita masih punya beban berat dalam kehidupannya,’’ ujar Dewa Indra.
Atas dasar pemahaman kondisi ekonomi itu, maka Gubernur memberikan relaksasi pajak atau pemutihan terhadap sanksi administrasi baik denda maupun bunga. Kalau diberikan keringanan ini harapannya masyarakat bisa melaksanakan kewajibannya.
Dikatakan, jika 449.249 datang menunaikan kewajibannya, maka kita tahu bahwa kendaraan ini masih ada. Namun saat ini 499.249 unit kendaraan itu belum kita tahu persis apakah belum menunaikan kewajiban karena ekonomi atau kendaraannya memang sudah tidak ada karena rusak akibat kecelakaan atau dijual keluar daerah tapi masih tercatat atau belum balik nama.
‘’Jadi ada dua tujuan yang kita capai pertama masyarakat bisa menunaikan kewajiban dengan beban yang lebih ringan sebagai bentuk pemahaman terhadap perekonomian masyarakat yang masih berat dan kedua kita bisa memvalidasi kendaraan kita,’’ ujar Dewa Indra.
Kadispenda Made Santa mengimbuhkan, sesuai laporan realisasi year to year dengan perbandingan tahun 2021 dengan periode Februari 2022 terjadi penurunan sekitar 26,36 persen. Di samping itu, juga terkait dengan urusan perekonomian kita pada saat ini bahwa baru terjadi tanda-tanda pergerakan ekonomi, terlebih-lebih triwulan 1 salah satu kami melihat dari aspek otomotif belum terlalu menggembirakan.
Di samping juga penyelesaian atas kewajibannya untuk membayar pajak reguler. Itulah sebabnya kenapa Bapak Gubernur kembali mengambil kebijakan relaksasi pajak atau pemutihan sanksi administrasi berupa bunga dan denda ini dan sebelumnya per 3 Januari 2021 telah diambil kebijakan pembebasan BBNKB II yang berakhir pada 3 Juni 2022. Untuk pemutihan ini dimulai pada Senin 4 April 2022 dan akan berakhir 31 Agustus 2022.
Terkait sosialisasi Pergub ini, Sekda Bali Dewa Made Indra berharap pihak Bapenda, Ditlantas, Jasa Raharja, Bank BPD dan media untuk menyosialisasikan seluas mungkin supaya masyarakat mengetahuinya. Karena waktunya terbatas sampai 31 Agustus 2022.
‘’Setelah disosialisasikan dan masyarakat hadir menunaikan kewajibannya, maka tugas Unit Pelayanan Samsat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang ramah, cepat dan memanusiakan manusia. Jangan perlakukan orang yang penuh kesadaran di tengah beban ekonomi yang berat mau datang untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak diperlakukan tidak manusiawi, dijemur, di ruangan yang tidak nyaman, dikasarin, tak patut seperti itu,’’ ujarnya.
Oleh karena itu, ketika masyarakat datang kita harus memberikan yang terbaik, tercepat, termurah, paling ramah. Bantu wujudkan ini sehingga mereka mau datang ke tempat pelayanan samsat, maupun di pelayanan online dengan sebaik-baiknya. (gs/bi)
NEWS
BPBD Buleleng Dorong Optimalisasi SIK, Perkuat Perencanaan Penanggulangan Bencana yang Inklusif
