Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster meninjau perkembangan Pembangunan Pelabuhan Sanur didampingi oleh Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO Heru Wijanarko, Perbekel Sanur Kaja dan Bendesa Adat Sanur, Rabu (Buda Pang, Landep) 8 September 2021.
Kunjungan yang dilakukan Gubernur Koster ke lokasi pembangunan Pelabuhan Sanur untuk memastikan agar betul-betul terlaksana sesuai rencana. Mengingat pembangunan Pelabuhan Sanur merupakan implementasi dari Pembangunan Daerah Bali yang sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Dalam visi tersebut, satu diantara yang menjadi prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi sebagai pendukung lima bidang prioritas pembangunan yang dituangkan di dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana.
Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO Heru Wijanarko dihadapan Gubernur Koster melaporkan, proyek pembangunan Pelabuhan Sanur saat ini sedang memasuki tahap pekerjaan Breakwater 1 (Sisi Selatan) berupa pemasangan Geotextile yang progressnya 79 persen, pemasangan Batu Core dengan progress mencapai 27 persen, serta pemasangan Secondary Layer yang progressnya baru 6 persen. Sedangkan untuk pekerjaan Breakwater 2 (Sisi Utara) juga sudah menunjukkan progress 72 persen berupa pemasangan Geotextile, pemasangan Batu Core 54 persen, dan pemasangan Secondary Layer yang progressnya baru mencapai 9 persen.
“Selain pekerjaan Breakwater 1 dan Breakwater 2, ke depan proyek pembangunan Pelabuhan Sanur akan memasuki tahapan pekerjaan pengerukan, pekerjaan talud, pekerjaan dermaga apung hingga pekerjaan fasilitas darat dengan target penyelesaian di bulan Mei 2022,” ujar Heru Wijanarko.
Dalam konferensi persnya, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan Pembangunan Pelabuhan Sanur merupakan salah satu dari tiga pelabuhan yang dirancang, yaitu Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan yang dibangun sekaligus secara bersamaan dengan anggaran penuh dari APBN Kementrian Perhubungan RI.
Total anggaran Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan mencapai Rp 560 milyar. Secara rinci, anggaran Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida senilai Rp 87 milyar; Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan sejumlah Rp 97 milyar; dan Pelabuhan Sanur di Denpasar anggarannya paling besar, yakni mencapai Rp 376 milyar.
Sebelum pembangunan ini terwujud, Gubernur Bali Wayan Koster menceritakan, ‘’Ide awal dari pembangunan pelabuhan ini, ketika pada bulan September tahun 2017, Saya sempat melakukan penyeberangan laut dari Sanur menuju ke Nusa Penida dengan menggunakan kapal boat. Karena ombaknya besar, Saya sempat mengangkat kain agar tidak terkena air laut. Kondisi itu ternyata banyak Saya temui di Sanur, seperti ada pemangku dan warga yang membawa banten juga ikut mengangkat kainnya untuk menuju kapal boat. Jadi sangat kasian kondisinya saat itu. Oleh karena itu, begitu Saya balik dari Nusa Penida, Saya langsung menghubungi Wakil Walikota IGN Jaya Negara (sebelum menjadi Walikota Denpasar, red), Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, dan Anak Agung Kompiang Raka untuk ikut meninjau kembali kondisi penyeberangan laut di Sanur pada akhir bulan September 2017 (saat itu belum menjadi Calon Gubernur Bali, red).’’
‘’Ternyata astungkara Saya terpilih menjadi Gubernur, dan dilantik sebagai Gubernur Bali pada 5 September 2018. Begitu Saya terpilih menjadi Gubernur, Saya langsung mengambil inisiatif berkomunikasi dengan Bapak Menteri Perhubungan RI pada saat Saya dipanggil oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo tanggal 22 April 2018. Di Istana Presiden, Saya melaporkan langsung keinginan untuk membangun Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan. Astungkara Bapak Presiden berkenan menyetujui dan langsung menginstruksikan kepada Bapak Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi untuk memprogramkan sekaligus tiga pelabuhan usulan Gubernur Bali. Untuk Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida mulai dibangun tahun 2020, akan selesai bulan Oktober tahun 2021. Kemudian Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan dan Pelabuhan Sanur di Denpasar dikerjakan mulai tahun 2021 dan selesai tahun 2022,” jelas mantan Anggota DPR-RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini seraya meminta kepada pelaksana proyek agar pembangunan ini dikerjakan sesuai jadwal dan selesai sesuai dengan kontrak, serta menggunakan anggaran yang sudah dicantumkan dalam kontrak. ‘’Saya pastikan pekerjaan pembangunan ini lancar,’’ imbuhnya, memastikan.
TINJAU PELABUHAN SANUR: Gubernur Bali Wayan Koster meninjau perkembangan Pembangunan Pelabuhan Sanur didampingi oleh Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO Heru Wijanarko, Perbekel Sanur Kaja dan Bendesa Adat Sanur, Rabu (Buda Pang, Landep) 8 September 2021.
Gubernur Koster menegaskan Pelabuhan Sanur akan menjadi pelabuhan yang sangat bagus. ‘’Karena desainnya Saya kontrol langsung bersama Bapak Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi yang dipimpin oleh seorang arsitek Bali, Bapak Popo Danes. “Ini akan menjadi pelabuhan yang sangat baik untuk penyeberangan warga Bali yang akan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan dan ke Nusa Lembongan; atau melaksanakan upacara keagamaan pada saat piodalan di Pura Ratu Gede, Dalem Ped, serta berwisata karena Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan sangat terkenal di dunia sebagai obyek wisata,” kata Wayan Koster sembari mengungkapkan kalau pembangunan pelabuhan ini sudah selesai, Saya kira ini akan menjadi ikon baru di Kota Denpasar yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, termasuk sebagai bangunan yang monumental penanda Bali Era Baru.
Berdasarkan aspirasi dari Walikota Denpasar, Ketua DPRD Kota Denpasar, perbekel, hingga nelayan, dimana agar kelompok nelayan di sekitar Pelabuhan Sanur meminta untuk disiapkan tempat secara khusus. “Maka merujuk informasi tersebut, Saya selaku Gubernur Bali menegaskan sangat setuju. Karena suatu pembangunan pada prinsipnya tidak boleh menggusur atau mematikan sumber kehidupan masyarakat lokal. Jadi prinsip dasar itu, yang mana pembangunan harus harmonis dengan wilayah di sini beserta masyarakat dengan kehidupannya. Di sini karena sejarahnya nelayan, maka harus kita jaga agar sejarah nelayan di Sanur ini terjaga dengan baik. Kemudian juga perlu bale atau tempat berkumpul untuk kelompok nelayan, dan hal ini sudah diakomodir dengan meminta para pelaksana untuk memastikan arealnya,” tegas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Sementara itu, Ketut Sukarja yang mewakili Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, Sanur Kaja, Denpasar Selatan dihadapan Gubernur Bali menyampaikan terimakasih, karena sudah memperhatikan nasib nelayan di tengah pembangunan Pelabuhan Sanur. “Sejak dari awal kami meminta difasilitasi tempat khusus untuk nelayan. Jangan sampai nanti ketika pelabuhan ini berdiri bagus, kami para nelayan malah menjadi penonton di sini. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, kami sebagai nelayan yang tergabung di Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih yang memiliki 40 anggota, memohon agar selalu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali untuk diberdayakan. Karena selain menjadi nelayan, kami juga hadir sebagai penyelamat masyarakat, apabila ada musibah di laut,” ujar Ketut Sukarja.
Sebagai penutup, Gubernur Bali Wayan Koster dalam peninjauannya meminta pelaksana proyek untuk memastikan tempat suci yang ada di Kawasan Pembangunan Pelabuhan Sanur terjaga dengan baik. Jangan sampai terganggu, termasuk juga tempat melasti-nya harus diberikan ruang untuk memperlancar pelaksanaan upacara yang dilakukan oleh masyarakat di Sanur.
“Saya akan memantau pembangunan ini setiap bulan sekali, supaya betul-betul sesuai rencana pembangunannya,” tegas Gubernur Bali jebolan ITB ini.
‘’Jadi kunjungan Saya ini, untuk memastikan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Sanur ini berjalan dengan baik sesuai jadwal. Setiap tahapan Saya minta targetnya tercapai dan Saya mendorong pelaksana proyek agar bekerja dengan baik, penuh tanggungjawab, dan memenuhi komitmennya sesuai dengan kontrak. Di dalam pengerjaan ini, juga Saya minta agar sedapat mungkin melibatkan warga yang ada di sini sebagai tukang, agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sini. Termasuk kebutuhan materialnya, karena ini merupakan pekerjaan yang perlu keakuratan yang tinggi dan tidak boleh sembarangan material. Maka sepanjang materialnya berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, Saya minta pihak pelaksana mengakomodir material yang ada di masyarakat sini dengan kontraktor lokal di sini, supaya juga pembangunan pelabuhan ini berdampak langsung bagi tenaga kerja di Sanur serta menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus mengairahkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Sanur,’’ imbuhnya lagi. (gs)
EVAKUASI: Tim SAR evakuasi jenasah tanpa identitas dari Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. (Foto: Hms SAR)
Pecatu, Badung, baliilu.com – Sesosok tubuh laki-laki ditemukan terdampar di Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. Info kejadian baru diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul 17.10 Wita dari anggota Polsek Kuta Selatan.
Tak berselang lama, 3 personel diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi melibatkan unsur SAR lainnya dari Polsek Kuta Selatan, Bhabinsa Desa Pecatu Pecatu, Linmas Desa Pecatu, petugas Ambulance Banser dan masyarakat setempat.
Upaya evakuasi cukup memakan waktu, karena akses ke posisi jenasah harus menuruni medan yang curam dan batu karang tajam. “Jenasah dibawa secara manual dengan melewati medan curam hingga bisa dibawa naik ke atas,” terang I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Selain kondisi yang beresiko tersebut, evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati karena situasi gelap, pencahayaan terbatas.
Akhirnya kurang lebih pukul 19.40 Wita, tim SAR gabungan selesai melakukan evakuasi. Jenasah tanpa identitas tersebut dibawa menuju RSUP Prof. Ngoerah menggunakan Ambulance Banser. (gs/bi)
PEMBUKAAN AJANG LARI: Pembukaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. (Foto: Hms Polri)
Gianyar, baliilu.com – Pelaksanaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Event lari yang digelar di kawasan Jalan Ida Bagus Mantra hingga Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, itu dinilai tidak hanya berhasil dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian daerah, masyarakat lokal, hingga aksi sosial kemanusiaan.
Ketua Race Management Kemala Run 2026, Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai rencana, dengan total 11.000 peserta mengikuti lomba mulai dari kategori half marathon, 10 kilometer, hingga 5 kilometer.
“Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan Kemala Run 2026 dapat berjalan dengan lancar dan baik, sesuai yang kita rencanakan. Hampir seluruh peserta saat ini sudah memasuki area finish, dan semuanya berjalan lancar,” ujar Sambodo usai kegiatan.
Menurut Sambodo, tingginya antusiasme masyarakat dan peserta dari berbagai daerah menunjukkan bahwa ajang ini memiliki daya tarik besar dan layak menjadi agenda tahunan.
“Kalau melihat animo yang luar biasa seperti ini, mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita laksanakan setiap tahun,” katanya.
Keberhasilan Wondr Kemala Run 2026 juga terlihat dari dampak ekonominya. Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora Panasea, menilai event seperti ini menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini berada di angka 5,82 persen (year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada mobilitas. Ketika kita mampu menarik ribuan orang datang, maka diperkirakan akan terjadi stimulus ekonomi melalui konsumsi pada sektor akomodasi, perdagangan, dan transportasi,” ujar Nandya.
Ia menjelaskan, dengan jumlah peserta sekitar 11.000 orang dan pola belanja tertentu, potensi perputaran ekonomi selama acara berlangsung diperkirakan mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar.
“Untuk peserta luar daerah, rata-rata pengeluaran dapat berada pada kisaran Rp 10 juta per orang. Dengan asumsi sekitar 11.000 peserta dan skenario optimistis, potensi perputaran ekonomi dari kegiatan ini diperkirakan dapat mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar,” jelasnya.
Selain menggerakkan sektor pariwisata dan jasa, event ini juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Puluhan UMKM dilibatkan untuk meramaikan area acara sekaligus melayani kebutuhan peserta dan pengunjung.
Sambodo menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi perhatian utama panitia. Selain personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, pecalang, dan unsur masyarakat, UMKM juga diberikan ruang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung.
“Kita juga melibatkan UMKM, termasuk juga untuk memberikan cheering semangat kepada para peserta,” ujarnya.
Senada dengan itu, Nandya menekankan pentingnya pelibatan UMKM agar dampak ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu.
“Pelibatan UMKM lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,” katanya.
Di sisi lain, Wondr Kemala Run 2026 juga membawa misi sosial melalui penggalangan donasi kemanusiaan. Panitia membuka kesempatan berdonasi bagi peserta dan masyarakat, termasuk melalui lelang lukisan karya anak-anak berkebutuhan khusus.
“Kita bisa berdonasi juga di sini, dan ada lelang lukisan juga dari anak-anak ABK, dan nanti semua dana yang terkumpul kita akan berikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana kemarin, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat,” tutur Sambodo.
Dengan suksesnya pelaksanaan, besarnya antusiasme peserta, dampak ekonomi yang signifikan, keterlibatan masyarakat luas, serta aksi sosial kemanusiaan, Wondr Kemala Run 2026 dinilai menjadi contoh event olahraga yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kepedulian sosial. (gs/bi)
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.( Foto: dpr.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Langkah Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis, mendapatkan kritik tajam dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut langkah tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, dalam keterangan tertulisnya kepada media, di Jakarta, Minggu (19/4/2026).
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.
Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.
Mufti pun menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi sebuah langkah kemunduran setelah sebelumnya Pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.
Mufti menyatakan apa yang dilakukan Pertamina saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.
Bahkan Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar Pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM.
“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.
Karena meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, kata Mufti, namun dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.
Belum lagi, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai Pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Ini dinilai sebagai sebuah ironi.
“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti.
“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.
Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.
“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.
Mufti menambahkan, ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan signifikan, maka yang terjadi adalah Pemerintah sedang memindahkan beban langsung ke pundak rakyat.
“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” ujar Mufti.
Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kawasan perdagangan dan bermitra dengan Pertamina ini pun meminta Pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi. Mufti mendorong agar stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera ditangani.
“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.
Mufti juga mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik. Ia meminta Pemerintah memahami dampak turunan yang terjadi saat harga BBM naik.
“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup Mufti. (gs/bi)