Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster meninjau perkembangan Pembangunan Pelabuhan Sanur didampingi oleh Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO Heru Wijanarko, Perbekel Sanur Kaja dan Bendesa Adat Sanur, Rabu (Buda Pang, Landep) 8 September 2021.
Kunjungan yang dilakukan Gubernur Koster ke lokasi pembangunan Pelabuhan Sanur untuk memastikan agar betul-betul terlaksana sesuai rencana. Mengingat pembangunan Pelabuhan Sanur merupakan implementasi dari Pembangunan Daerah Bali yang sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Dalam visi tersebut, satu diantara yang menjadi prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi sebagai pendukung lima bidang prioritas pembangunan yang dituangkan di dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana.
Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO Heru Wijanarko dihadapan Gubernur Koster melaporkan, proyek pembangunan Pelabuhan Sanur saat ini sedang memasuki tahap pekerjaan Breakwater 1 (Sisi Selatan) berupa pemasangan Geotextile yang progressnya 79 persen, pemasangan Batu Core dengan progress mencapai 27 persen, serta pemasangan Secondary Layer yang progressnya baru 6 persen. Sedangkan untuk pekerjaan Breakwater 2 (Sisi Utara) juga sudah menunjukkan progress 72 persen berupa pemasangan Geotextile, pemasangan Batu Core 54 persen, dan pemasangan Secondary Layer yang progressnya baru mencapai 9 persen.
“Selain pekerjaan Breakwater 1 dan Breakwater 2, ke depan proyek pembangunan Pelabuhan Sanur akan memasuki tahapan pekerjaan pengerukan, pekerjaan talud, pekerjaan dermaga apung hingga pekerjaan fasilitas darat dengan target penyelesaian di bulan Mei 2022,” ujar Heru Wijanarko.
Dalam konferensi persnya, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan Pembangunan Pelabuhan Sanur merupakan salah satu dari tiga pelabuhan yang dirancang, yaitu Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan yang dibangun sekaligus secara bersamaan dengan anggaran penuh dari APBN Kementrian Perhubungan RI.
Total anggaran Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan mencapai Rp 560 milyar. Secara rinci, anggaran Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida senilai Rp 87 milyar; Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan sejumlah Rp 97 milyar; dan Pelabuhan Sanur di Denpasar anggarannya paling besar, yakni mencapai Rp 376 milyar.
Sebelum pembangunan ini terwujud, Gubernur Bali Wayan Koster menceritakan, ‘’Ide awal dari pembangunan pelabuhan ini, ketika pada bulan September tahun 2017, Saya sempat melakukan penyeberangan laut dari Sanur menuju ke Nusa Penida dengan menggunakan kapal boat. Karena ombaknya besar, Saya sempat mengangkat kain agar tidak terkena air laut. Kondisi itu ternyata banyak Saya temui di Sanur, seperti ada pemangku dan warga yang membawa banten juga ikut mengangkat kainnya untuk menuju kapal boat. Jadi sangat kasian kondisinya saat itu. Oleh karena itu, begitu Saya balik dari Nusa Penida, Saya langsung menghubungi Wakil Walikota IGN Jaya Negara (sebelum menjadi Walikota Denpasar, red), Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, dan Anak Agung Kompiang Raka untuk ikut meninjau kembali kondisi penyeberangan laut di Sanur pada akhir bulan September 2017 (saat itu belum menjadi Calon Gubernur Bali, red).’’
‘’Ternyata astungkara Saya terpilih menjadi Gubernur, dan dilantik sebagai Gubernur Bali pada 5 September 2018. Begitu Saya terpilih menjadi Gubernur, Saya langsung mengambil inisiatif berkomunikasi dengan Bapak Menteri Perhubungan RI pada saat Saya dipanggil oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo tanggal 22 April 2018. Di Istana Presiden, Saya melaporkan langsung keinginan untuk membangun Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan. Astungkara Bapak Presiden berkenan menyetujui dan langsung menginstruksikan kepada Bapak Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi untuk memprogramkan sekaligus tiga pelabuhan usulan Gubernur Bali. Untuk Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida mulai dibangun tahun 2020, akan selesai bulan Oktober tahun 2021. Kemudian Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan dan Pelabuhan Sanur di Denpasar dikerjakan mulai tahun 2021 dan selesai tahun 2022,” jelas mantan Anggota DPR-RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini seraya meminta kepada pelaksana proyek agar pembangunan ini dikerjakan sesuai jadwal dan selesai sesuai dengan kontrak, serta menggunakan anggaran yang sudah dicantumkan dalam kontrak. ‘’Saya pastikan pekerjaan pembangunan ini lancar,’’ imbuhnya, memastikan.
TINJAU PELABUHAN SANUR: Gubernur Bali Wayan Koster meninjau perkembangan Pembangunan Pelabuhan Sanur didampingi oleh Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO Heru Wijanarko, Perbekel Sanur Kaja dan Bendesa Adat Sanur, Rabu (Buda Pang, Landep) 8 September 2021.
Gubernur Koster menegaskan Pelabuhan Sanur akan menjadi pelabuhan yang sangat bagus. ‘’Karena desainnya Saya kontrol langsung bersama Bapak Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi yang dipimpin oleh seorang arsitek Bali, Bapak Popo Danes. “Ini akan menjadi pelabuhan yang sangat baik untuk penyeberangan warga Bali yang akan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan dan ke Nusa Lembongan; atau melaksanakan upacara keagamaan pada saat piodalan di Pura Ratu Gede, Dalem Ped, serta berwisata karena Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan sangat terkenal di dunia sebagai obyek wisata,” kata Wayan Koster sembari mengungkapkan kalau pembangunan pelabuhan ini sudah selesai, Saya kira ini akan menjadi ikon baru di Kota Denpasar yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, termasuk sebagai bangunan yang monumental penanda Bali Era Baru.
Berdasarkan aspirasi dari Walikota Denpasar, Ketua DPRD Kota Denpasar, perbekel, hingga nelayan, dimana agar kelompok nelayan di sekitar Pelabuhan Sanur meminta untuk disiapkan tempat secara khusus. “Maka merujuk informasi tersebut, Saya selaku Gubernur Bali menegaskan sangat setuju. Karena suatu pembangunan pada prinsipnya tidak boleh menggusur atau mematikan sumber kehidupan masyarakat lokal. Jadi prinsip dasar itu, yang mana pembangunan harus harmonis dengan wilayah di sini beserta masyarakat dengan kehidupannya. Di sini karena sejarahnya nelayan, maka harus kita jaga agar sejarah nelayan di Sanur ini terjaga dengan baik. Kemudian juga perlu bale atau tempat berkumpul untuk kelompok nelayan, dan hal ini sudah diakomodir dengan meminta para pelaksana untuk memastikan arealnya,” tegas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Sementara itu, Ketut Sukarja yang mewakili Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, Sanur Kaja, Denpasar Selatan dihadapan Gubernur Bali menyampaikan terimakasih, karena sudah memperhatikan nasib nelayan di tengah pembangunan Pelabuhan Sanur. “Sejak dari awal kami meminta difasilitasi tempat khusus untuk nelayan. Jangan sampai nanti ketika pelabuhan ini berdiri bagus, kami para nelayan malah menjadi penonton di sini. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, kami sebagai nelayan yang tergabung di Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih yang memiliki 40 anggota, memohon agar selalu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali untuk diberdayakan. Karena selain menjadi nelayan, kami juga hadir sebagai penyelamat masyarakat, apabila ada musibah di laut,” ujar Ketut Sukarja.
Sebagai penutup, Gubernur Bali Wayan Koster dalam peninjauannya meminta pelaksana proyek untuk memastikan tempat suci yang ada di Kawasan Pembangunan Pelabuhan Sanur terjaga dengan baik. Jangan sampai terganggu, termasuk juga tempat melasti-nya harus diberikan ruang untuk memperlancar pelaksanaan upacara yang dilakukan oleh masyarakat di Sanur.
“Saya akan memantau pembangunan ini setiap bulan sekali, supaya betul-betul sesuai rencana pembangunannya,” tegas Gubernur Bali jebolan ITB ini.
‘’Jadi kunjungan Saya ini, untuk memastikan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Sanur ini berjalan dengan baik sesuai jadwal. Setiap tahapan Saya minta targetnya tercapai dan Saya mendorong pelaksana proyek agar bekerja dengan baik, penuh tanggungjawab, dan memenuhi komitmennya sesuai dengan kontrak. Di dalam pengerjaan ini, juga Saya minta agar sedapat mungkin melibatkan warga yang ada di sini sebagai tukang, agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sini. Termasuk kebutuhan materialnya, karena ini merupakan pekerjaan yang perlu keakuratan yang tinggi dan tidak boleh sembarangan material. Maka sepanjang materialnya berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, Saya minta pihak pelaksana mengakomodir material yang ada di masyarakat sini dengan kontraktor lokal di sini, supaya juga pembangunan pelabuhan ini berdampak langsung bagi tenaga kerja di Sanur serta menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus mengairahkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Sanur,’’ imbuhnya lagi. (gs)
MELEPAS PENERIMA BANTUAN: Bupati Gianyar I Made Mahayastra saat melepas peserta penerima bantuan biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi program satu tahun bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gianyar, Rabu (3/6), di Taman Maheswara, Halaman Belakang Kantor Bupati Gianyar. (Foto: Hms Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Bupati Gianyar I Made Mahayastra melepas peserta penerima bantuan biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi program satu tahun bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gianyar, Rabu (3/6), di Taman Maheswara, Halaman Belakang Kantor Bupati Gianyar. Program ini merupakan salah satu implementasi misi keempat Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing melalui pendidikan yang maju dan berkualitas.
Dalam arahannya, Bupati Mahayastra menegaskan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan memiliki keahlian khusus terus meningkat seiring perkembangan dunia kerja. Salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
“Kebutuhan atas tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan ahli saat ini semakin meningkat. Salah satu solusinya adalah dengan mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja,” ujar Bupati Mahayastra.
Bupati asal Payangan itu juga menyoroti perkembangan teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI), yang berlangsung sangat cepat di era revolusi industri. Menurutnya, lembaga pelatihan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri agar dapat melahirkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Perubahan ini telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi para pekerja dan pengusaha. Namun, kami yakin pada sektor hospitality masih banyak fungsi dan pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh tenaga mesin,” imbuhnya.
Selain kompetensi teknis, Bupati Mahayastra menekankan pentingnya membangun mental yang kuat dan keberanian dalam menunjukkan kemampuan diri. Menurutnya, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak dibarengi dengan keberanian untuk tampil dan menunjukkan kemampuan.
“Setinggi apapun pengetahuan yang dimiliki, apabila tidak berani menunjukkan kemampuan dan tampil di depan, maka kita akan tetap berada pada titik yang sama. Karena itu, tunjukkan kemampuan yang dimiliki. Jika melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya,” tegasnya.
Bupati Mahayastra juga mengungkapkan rasa syukurnya karena program bantuan kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pada hari ini saya merasa sangat berbahagia karena proses bantuan kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sudah dapat berjalan dengan baik. Ini juga menjadi hari yang membahagiakan bagi adik-adik sekalian karena telah memperoleh kesempatan untuk mengakses program pemerintah daerah guna meningkatkan kompetensi sehingga siap bersaing dan diterima di pasar kerja,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Mahayastra juga berpesan kepada para pengelola LPK agar terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan agen pemberangkatan maupun perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Saya berharap LPK fokus pada tugas utamanya, yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas serta menjalin kerja sama dengan agen atau perusahaan penempatan untuk mempercepat proses penyaluran lulusan ke dunia kerja. Kepada adik-adik yang telah diterima di LPK, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Raihlah masa depan melalui pendidikan berbasis kompetensi, fokus pada tujuan, sehingga tahun depan dapat lulus dengan sertifikat kompetensi dan siap bersaing di dunia kerja,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, Gede Suardana Putra, dalam laporannya menyampaikan bahwa bantuan biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing. Program ini juga memberikan kesempatan bagi lulusan SMA/SMK sederajat yang belum dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi.
“Peserta penerima manfaat merupakan lulusan SMA/SMK sederajat yang termasuk dalam angkatan kerja produktif dengan batas usia maksimal 25 tahun, serta berasal dari masyarakat Kabupaten Gianyar yang masih memerlukan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suardana Putra menjelaskan bahwa dari target 400 penerima bantuan yang dicanangkan pada tahun 2026, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 345 orang.
“Setelah melalui sosialisasi yang dilakukan pada berbagai media, jumlah pendaftar mencapai 345 orang. Dari jumlah tersebut, lima orang tidak lolos seleksi administrasi karena melebihi batas usia dan ber-KTP di luar Kabupaten Gianyar. Pada tahap wawancara, 26 orang dinyatakan tidak lolos, terdiri atas enam orang tidak mengikuti wawancara, enam orang memilih beasiswa program S1 dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan 14 orang mengundurkan diri. Selanjutnya, pada tahap seleksi akhir melalui visitasi rumah, ditetapkan sebanyak 204 penerima manfaat. Sebanyak 20 calon penerima mengundurkan diri, sedangkan sisanya berada pada kelompok desil 6–10 berdasarkan data Kementerian Sosial,” pungkasnya. (gs/bi)
SABA POL PP: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng meluncurkan program inovasi teranyar bertajuk "SABA POL PP" (Satu Hari Bersama Satpol PP). (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng melakukan terobosan berani untuk mengikis stigma negatif di masyarakat. Melalui program inovasi teranyar bertajuk “SABA POL PP” (Satu Hari Bersama Satpol PP), korps penegak peraturan daerah (Perda) ini membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat untuk merasakan langsung dinamika bertugas di lapangan.
Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng Komang Kappa Tri Aryandono dikonfirmasi, Rabu (3/6) selaku penanggung jawab utama menegaskan bahwa inovasi ini lahir sebagai jawaban atas tantangan komunikasi publik. Selama ini, sebagian masyarakat masih memandang Satpol PP dengan sudut pandang lama—sebagai aparat yang kaku, galak, dan konfrontatif.
“Melalui SABA yang menawarkan pengalaman langsung ini, kepatuhan hukum masyarakat diharapkan tumbuh secara tulus atas dasar kesadaran internal (commitment), bukan lagi karena takut dihukum (compliance),” tambah Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng.
Menariknya, peluncuran program ini sengaja diselenggarakan dalam momentum memperingati Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026. Langkah ini diambil bukan sekadar seremonial, melainkan untuk mengimplementasikan ajaran Trisakti Bung Karno, khususnya nilai “Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Semangat nasionalisme dan kemanusiaan sang Proklamator diadopsi untuk membentuk pola penegakan hukum yang berkarakter, sopan, serta mengutamakan musyawarah dan gotong-royong.
Program ini menyasar berbagai elemen masyarakat di Wilayah Kabupaten Buleleng, mulai dari masyarakat umum, anggota Satlinmas desa/kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga perwakilan pelajar dan mahasiswa.
Langkah berani ini diharapkan mampu meruntuhkan tembok pembatas yang selama ini memisahkan petugas dengan masyarakat. Dengan mengubah pendekatan dari yang semula berbasis kekuasaan (power-based) menjadi berbasis hubungan (relationship-based), wajah penegakan hukum di Gumi Denbukit kini selangkah lebih maju—berkarakter, berbudaya, dan yang terpenting: humanis. Pada akhirnya, ketertiban wilayah yang damai tidak akan bisa tegak jika hanya mengandalkan anggota Satpol PP di lapangan, melainkan harus lahir dari kesadaran kolektif masyarakat yang merasa memiliki kotanya sendiri. (gs/bi)
MARGA FESTIVAL II 2026: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya secara resmi membuka Marga Festival II Tahun 2026 yang berlangsung di Taman Pujaan Bangsa (TPB) Margarana, Marga, Tabanan, Selasa, (2/6) malam. (Foto: Hms Tbn)
Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya secara resmi membuka Marga Festival II Tahun 2026 yang berlangsung di Taman Pujaan Bangsa (TPB) Margarana, Marga, Tabanan, Selasa, (2/6) malam. Pembukaan festival ditandai dengan prosesi nepak punggelan Barong Ket oleh Bupati Sanjaya sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan festival yang akan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 2 hingga 6 Juni 2026.
Turut hadir anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, para Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Camat se-Kabupaten Tabanan, unsur Forkopimcam Marga, para Perbekel, Bendesa Adat se-Kecamatan Marga, tokoh masyarakat, serta undangan terkait lainnya.
Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Camat Marga, unsur Forkopimcam, para Perbekel, Bendesa Adat, tokoh masyarakat, serta seluruh panitia yang telah berhasil menyelenggarakan Marga Festival untuk kedua kalinya. Festival Kecamatan dikatakannya merupakan gagasan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai potensi desa melalui ruang-ruang kreativitas yang dapat diaktualisasikan oleh masyarakat.
Menurutnya juga, festival tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni budaya, melainkan juga sarana menggerakkan berbagai potensi daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif hingga pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. “Festival kecamatan ini digagas untuk memantik munculnya potensi-potensi terbaik dari desa. Jika kegiatan lahir dari bawah dan berasal dari kebutuhan masyarakat, maka manfaatnya akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkas Sanjaya.
Selain itu, Ia juga menaruh harapan besar agar Marga Festival terus berkembang menjadi agenda kebanggaan masyarakat Kecamatan Marga sekaligus menjadi sarana pelestarian seni budaya, peningkatan prestasi generasi muda, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif seluruh komponen daerah.
“Saya yakin Marga Festival akan semakin semarak dari tahun ke tahun. Dengan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat, Kecamatan Marga mampu menunjukkan kualitas dan potensi terbaiknya sebagai kebanggaan Kabupaten Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” imbuh Sanjaya.
Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki. “Kita tunjukkan bahwa Kecamatan Marga tidak kalah saing dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Tabanan. Melalui festival ini, seni budaya, pendidikan, ekonomi masyarakat hingga potensi lokal dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas politisi asal Dauh Pala Tabanan tersebut.
Sementara itu, Camat Marga, I Gede Putu Adhi Putra Adiksa selaku Ketua Panitia Marga Festival II Tahun 2026, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan festival tahun ini mengusung tema “Melestarikan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dan Pariwisata” yang sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).
Selama lima hari pelaksanaan, festival menghadirkan berbagai kegiatan dan perlombaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari desa dinas, desa adat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga pelaku UMKM. Beragam atraksi seni budaya seperti tari, baleganjur, barong, gong kebyar, dolanan tradisional, lomba aksara Bali, pidarta Bahasa Bali, lomba bahasa Inggris, hingga penampilan kreativitas siswa sekolah turut meramaikan festival.
Tidak hanya itu, sebanyak 70 pelaku UMKM dilibatkan dalam festival guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Berbagai kegiatan sosial juga diselenggarakan, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian kacamata gratis, donor darah, serta vaksinasi rabies gratis melalui kolaborasi bersama instansi terkait. Puncak kegiatan festival akan dimeriahkan dengan Lomba Barong Bangkung se-Kabupaten Tabanan yang diikuti 30 peserta dengan total hadiah pembinaan sebesar Rp 15 juta. (gs/bi)