Connect with us

PARIWISATA

Hadapi Perubahan, Wagub Cok Ace Minta Desa Wisata Segera Urus Sertifikasi CHSE

BALIILU Tayang

:

eka
Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati

Denpasar, baliilu.com – Menghadapi trend perubahan yang terjadi pada sektor pariwisata di tengah situasi pandemi Covid-19, pengelola desa wisata di seluruh Bali diharapkan bergegas mengurus sertifikasi CHSE yang difasilitasi secara gratis oleh Kementerian Pariwisata. Untuk diketahui, sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keselamatan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability).

Pada tahun ini, Bali memperoleh program sertifikasi CHSE untuk 1.200 objek kategori hotel dan non-hotel. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat menjadi pembicara pada webinar Forum Komunikasi Desa Wisata (DEWI) Bali yang mengusung tema ‘’CHSE Desa Wisata Kunci Menerima Wisatawan’’, Sabtu (10/7/2021).

Wagub Cok Ace yang mengikuti webinar dari kediaman resminya di Jalan Tjok Agung Tresna Denpasar menekankan tujuh strategi yang mesti diperhatikan dalam menghadapi trend perubahan pada sektor pariwisata. Salah satu strategi yang menurutnya sangat penting adalah integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan yang menjadi sebuah kebutuhan mendesak saat ini. Sebelumnya, imbuh Cok Ace, pelaku pariwisata terkesan terlalu percaya diri dan sudah merasa nyaman dengan kualifikasi yang dimiliki.

Padahal, sebaik apa pun kualifikasi yang dimiliki, belum bisa meyakinkan jika tak  dilengkapi bukti sertifikat. “Saya contohkan hal kecil, seorang tukang kebun di satu hotel secara kualifikasi punya kemampuan yang handal. Tapi tanpa sertifikat, dia tidak memiliki bukti kalau dia handal,” ucap Cok Ace pada webinar yang diikuti pengelola desa wisata dari seluruh Bali ini. Mengingat pentingnya sertifikasi, ia mengajak seluruh desa wisata di Bali memanfaatkan program sertifikasi CHSE Kementerian Pariwisata. Cok Ace berharap, seluruh desa wisata di Bali menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar tahun ini seluruhnya bisa tersertifikasi.

Selain pentingnya integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan, Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali ini menyebut 6 strategi lain yang harus mendapat perhatian yaitu memahami perubahan kebiasaan wisatawan, pentingnya campur tangan pemerintah, komunikasi marketing untuk pemulihan kepercayaan pasar, investasi di bidang IT, pengembangan model bisnis baru dengan mengedepankan sistem online dan pentingnya pemahaman cara mempertahankan bisnis.

Masih dalam paparannya, Panglingsir Puri Ubud ini mengingatkan pula dua hakekat yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Pertama, pariwisata tidak boleh mendegradasi, merusak apalagi mematikan adat dan budaya Bali. Kedua, pariwisata tidak boleh mematikan atau mengeleminasi rakyat Bali, tidak boleh menghancurkan alam Bali dan memberi manfaat bagi kesejahteraan.

Selain Wagub Cok Ace, Webinar juga menghadirkan enam pembicara lain yaitu Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, Ketua BTB/GIPI Bali IB Agung Partha Adnyana, Kadis Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa, Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Unud AA Agung Suryawan Wiranatha, Tim Sertifikasi CHSE IB Purwa Sidemen dan Asesor CHSE Dian Indrawati.

Kadisparda Putu Astawa memaparkan materi kebijakan dan strategi percepatan pemulihan pariwisata Bali melalui strategi 3T (trust, trial and travel). Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho memberi gambaran tentang prakondisi pembukaan pariwisata Bali. Menurutnya empat hal yang harus diperhatikan untuk mempersiapkan pembukaan Bali yaitu pengendalian pandemi, akselerasi program vaksinasi, sertifikasi CHSE dan kesiapan destinasi. 

Berikutnya Ketua GIPI IB Agung Partha Adnyana menyinggung integrasi CHSE dengan sistem digitalisasi pengendalian Covid-19. Sementara itu, Asesor CHSE Dian Indrawati menjelaskan bahwa sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keselamatan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability).

Ia menginformasikan, Kementerian Pariwisata memprioritaskan Bali dalam program sertifikasi CHSE. Di tahun 2020, pihaknya mengeluarkan 982 sertifikat CHSE untuk 510 hotel dan 472 non-hotel. “Tahun 2021, Bali memperoleh jatah sertifikasi untuk 1.200 objek, terdiri atas 200 kategori hotel dan 1.000 non hotel,” imbuhnya sembari berharap pengelola desa wisata di Bali memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. (gs)

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

Wagub Cok Ace Jadi Pembicara pada Webinar Series ‘’World Tourism Day’’

Published

on

By

de
Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menjadi pembicara pada webinar series 7 dalam rangkaian World Tourism Day yang digelar Institut Pariwisata dan Bisnis (IPB) Internasional Bali, Selasa (27/7/2021).

Menyampaikan paparan dari ruang kerjanya di Kantor Wakil Gubernur, Wagub Cok Ace mengapresiasi pelaksanaan webinar yang menurutnya bisa menjadi menyemangat bagi masyarakat Bali dalam menyongsong pariwisata dengan penerapan kebiasaan baru. Saat ini, ujar Cok Ace,  masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk Bali tengah berjuang untuk pulih dari pandemi Covid-19. Terkait dengan pengendalian pandemi, ia menyampaikan bahwa Pemprov Bali bersama kabupaten/kota dan didukung seluruh stakeholder berupaya mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi.

Untuk vaksinasi tahap 1, Guru Besar ISI Denpasar ini menyebut Bali telah melampaui target yang ditetapkan oleh WHO.  Mengacu ketentuan WHO yaitu 70 persen dari jumlah penduduk, target vaksinasi penduduk Bali ditetapkan sebanyak 2.926.060. Data per tanggal 26 Juli 2021, jumlah penduduk Bali yang telah mendapatkan vaksinasi tahap pertama sebanyak 3.230.924 atau 193 persen dari total jumlah penduduk.

“Itu jauh melampaui target WHO dan kita juga tertinggi di tingkat nasional. Yang sudah mendapat vaksinasi tahap ke-2 juga cukup banyak yaitu 763.880 atau 26,50 persen. Menyesuaikan aturan rentang waktu, saat ini kita terus kejar realisasi vaksinasi tahap 2,” urainya.

Selain mengejar target vaksinasi, Pemprov Bali juga mempersiapkan penerapan tatanan kehidupan era baru di sektor pariwisata melalui program sertifikasi CHSE. Disebutkan oleh Cok Ace, saat ini 1.871 usaha pariwisata telah mengantongi sertifikat CHSE.  “Tahun ini ada jatah lagi untuk Bali sebanyak 1.200 sertifikat. 200 untuk hotel dan 1.000 untuk usaha non-hotel. Saya berharap, pelaku usaha di bidang pariwisata memanfaatkan kesempatan ini, ” imbuhnya.

Langkah lain, pemerintah juga telah menyusun SOP penerimaan wisatawan manca negara mulai dari bandara, hotel, objek wisata yang dikunjungi hingga balik ke negara asal mereka. Lebih dari itu, screening ketat juga diberlakukan pada pintu masuk Bali seperti bandara dan pelabuhan.  Melalui berbagai upaya tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali ini berharap sektor pariwisata segera pulih. 

Sementara itu, Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun selaku pengelola IPB Internasional Bali I Nyoman Gede Astina berharap webinar menghasilkan pandangan dan rumusan kebijakan baru untuk kebangkitan sektor pariwisata. Sejauh ini, imbuh Astina, Bali termasuk daerah yang patuh mengikuti setiap kebijakan pusat yang berkaitan dengan pengendalian pandemi Covid-19.

Webinar yang mengusung tema Reopening the Border Reviewing Bali Hospitality Industry In The Gate Opening juga menghadirkan pembicara seperti Kadis Pariwisata Bali I Putu Astawa, Ketua PATA Ida Bagus Gede Agung Sidarta Putra, Ketua IHGMA Yogi Iswara dan Rektor IPB Internasional Bali Made Sudjana. (gs)

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

PPHRI Berkomitmen Persatukan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia

Published

on

By

de
RAPAT: Foto bersama usai Rapat kepengurusan PPHRI diselenggarakan di Sekretariat PPHRI di Hotel Grand Kanaya yang berada di Jalan Darussalam No. 12 Sei Sekambing D Medan Petisahpada Jumat (2/7/2021)

Medan, baliilu.com – Perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PPHRI) berkomitmen mempersatukan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia. Hal ini disampaikan Rizky Djamaludin, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PPHRI), saat menghadiri rapat antarpengurus dalam rangka koordinasi dan konsolidasi sehubungan dengan penerbitan dan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM perihal kekuatan hukum organisasi PPHRI yang lahir di Kota Medan, Sumatera Utara.

‘’PPHRI masih solid, diam bukan berarti tak bekerja atau tidak melakukan sesuatu. Tidak ada permasalahan luar biasa terjadi. Dampak pandemi Covid-19 memang sangat berpengaruh, tetapi PPHRI tetap berkomitmen mempertemukan dan mempersatukan para pengusaha hotel dan restoran di Indonesia dalam satu wadah yang lebih segar yang nantinya diharapkan beranggotakan orang-orang luar biasa kreatif dan bermartabat,’’ jelas Rizky.

Rapat kepengurusan PPHRI diselenggarakan di Sekretariat PPHRI di Hotel Grand Kanaya yang berada di Jalan Darussalam No. 12 Sei Sekambing D Medan Petisahpada Jumat (2/7/2021). Rapat dihadiri sejumlah pengurus dengan sejumlah program serta pemikiran dan ide-ide cemerlang dan kreatif untuk kemajuan PPHRI di masa mendatang. PPHRI membuka jalinan kerja sama seluas-luasnya untuk semua lintas sektor, tak hanya perhotelan dan pariwisata tetapi juga pendidikan, dan ekonomi kreatif.

Sebagai organisasi kepariwisataan nasional yang baru terbentuk, PPHRI menyadari sepenuhnya bahwa seperti tidak mudah mewujudkan visi dan misi PPHRI dengan AD/ART yang diperbarui berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000872.AH.01.08.Tahun 2021. Sebab, dibutuhkan waktu, tetapi setidaknya publik menjadi tahu bahwa PPHRI ada dan dapat menjadi wadah baru bagi seluruh pengusaha hotel dan restoran Indonesia dengan latar belakang berbeda-beda yang secara sadar menginginkan suatu perubahan yang tak didominasi tanpa harus merasa bersaing.

‘’PPHRI bukan pesaing bagi siapa pun atau organisasi mana pun, tetapi mitra buat siapa pun dan merangkul siapa pun dan siap menjadi wadah inspirasi dan aspirasi bagi pengusaha hotel dan restoran apa pun atau yang mewakilinya, karena keberadaan PPHRI di tanah air sudah sah sesuai keputusan dari Kemenkumham Republik Indonesia,’’ terang M Ahmad Syafii Nasution, pengusaha dan salah seorang pendiri PPHRI yang juga berprofesi seorang pengacara.

PPHRI akan bertindak ekstra untuk membuat penyegaran dan perubahan serta tampil berbeda dengan bergiat dan bekerja bersama pemerintah pusat dan daerah serta organisasi pariwisata dan umum lainnya yang telah lebih dulu lahir dalam berkontribusi untuk kemajuan pariwisata nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang bermartabat di era digital. ‘’Saat ini sudah ada beberapa provinsi yang menyatakan diri akan bergabung bersama PPHRI dan selanjutnya PPHRI membuka bursa penetapan calon DPD/DPC di setiap daerah di seluruh Indonesia dan dapat menghubungi saya dan tim atau ke kantor Sekretariat PPHRI yang sah di Hotel Grand Kanaya,’’ kata Riswan Surbakti, Waketum Bidang Organisasi dan Keanggotaan, dalam penjelasannya yang juga pendiri PPHRI.

‘’Dalam pengaplikasian program-program pemerintah pusat dan juga nantinya bersama organisasi masyarakat umum lainnya, PPHRI akan mengedepankan rasa percaya, keramahtamahan dan hospitality. PPHRI akan bergerak dan bekerja cepat untuk mewujudkan program-program dan pemikiran serta ide jangka pendek dan panjang berkaitan dengan hasil rapat pengurus PPHRI,’’ tambah Ja’far Gultom yang juga pendiri PPHRI mewakili H. Debi Masri, Sekretaris Umum, yang berhalangan hadir.

Acara rapat pengurus berlangsung hangat dan ditutup dengan santap malam bersama seluruh peserta rapat. Seperti telah diketahui publik, di Sumatera Utara telah terbentuk sebuah organisasi pariwisata Perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PPHRI) masa bakti 2021-2026 pada Kamis (25/2/2021), bertempat di Hotel Le Polonia and Convention Medan dengan memilih Rizky Djamaluddin dari Hotel Grand Kanaya Medan sebagai Ketua Umum, H Debi Masri dari Hotel Madani Medan sebagai Sekretaris Umum dan Corry Aruan sebagai Bendahara Umum dari Hotel Grand Antares Medan dan sejumlah pengurus bidang.

Info lanjut mengenai pendaftaran dan tentang PPHRI dapat menghubungi Riswan Surbakti dan Martin Siagian dengan alamat sekretariat Grand Kanaya Hotel, Jalan Darussalam No. 12 Sei Sekambing D Medan Petisah, telepon: +62 61 4149301 atau WA/Chat: +62 813-7568-2899 atau +62 817-6611-660. (*/gs)

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Dalam Rangka Pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali, Taman Safari Bogor, Taman Safari Prigen, dan Bali Safari Tutup Sementara

Published

on

By

Gianyar , baliilu.com – Dalam Rangka mendukung penuh program pemerintah sebagai upaya pengendalian dan pemulihan Pandemi Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang berlaku mulai  3 Juli 2021 sampai dengan  20 Juli 2021 Bali Safari menutup wahana nya bagi pengunjung untuk sementara. 

Manajemen Bali Safari melalui press releasenya (3/7/2021) menginformasikan, bahwa mulai tanggal 3 – 20 Juli 2021 Taman Safari Bogor, Taman Safari Prigen, Bali Safari beserta wahana rekreasi di dalamnya tutup sementara.

“Namun satwa-satwa di Taman Safari Bogor, Taman Safari Prigen, dan Bali Safari tetap kami rawat seperti biasanya, mulai dari pemberian pakan, kebersihan kandang, maupun kegiatan konservasi lainnya. Pengecekan kesehatan satwa pun tetap diperhatikan oleh keeper, team medis, dan kurator,” paparnya.

 Untuk Sahabat Satwa yang sudah membeli tiket melalui website resmi Taman Safari Indonesia untuk kunjungan mulai tanggal 3-20 Juli 2021 dapat melakukan penjadwalan ulang kedatangan sampai dengan 31 September 2021 melalui reservation.cmb@tamansafari.com.

“Sementara bagi Sahabat Satwa yang melakukan pembelian tiket melalui partner penjualan Online kami (Tiket.com, Traveloka, Klook, Shopee, Tokopedia, JDID, BliBli) untuk kunjungan mulai tanggal 3-20 Juli 2021 dapat melakukan penjadwalan ulang kedatangan sesuai dengan ketentuan masing masing partner, silahkan menghubungi Customer Service yang ada di masing masing partner,” terang pihak Manajemen Bali Safari.

Untuk info lebih lanjut silahkan dapat menghubungi layanan Customer Care Taman Safari Indonesia melalui telepon Go Safari 1500-212 atau Whatsapp 08111327000.

“Semoga pandemi segera berlalu dan tetap patuhi protokol kesehatan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak,” pungkasnya. (eka)

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca