Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Hari Ke-2 Aksi Sosial ‘‘Menyapa dan Berbagi‘‘ Ny. Putri Koster di Badung

Serahkan Bantuan dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Pencegahan Stunting hingga Pengembangan Bibit Gumitir Sudamala

Loading

BALIILU Tayang

:

ny putri koster
SERAHKAN BANTUAN: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster saat melaksanakan Aksi Sosial ‘‘Menyapa dan Berbagi‘‘ di Kabupaten Badung pada tanggal 25-26 Agustus 2023 di 8 lokasi berbeda di Kabupaten Badung. (Foto: ist)

Badung, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster melaksanakan Aksi Sosial ‘‘Menyapa dan Berbagi‘‘ di Kabupaten Badung selama 2 (dua) hari, 25-26 Agustus 2023 di 8 lokasi berbeda di Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung sendiri merupakan kabupaten penutup pelaksanaan Aksi Sosial Menyapa dan Berbagi yang sebelumnya telah dilaksanakan secara berkesinambungan di 8 Kabupaten/Kota lainnya di Bali. Pada hari ke-2 pelaksanaannya Sabtu (26/8), Ketua TP PKK Provinsi Bali menyambangi 4 desa di Kecamatan Petang yaitu Desa Sulangai, Desa Petang, Desa Pangsan dan Desa Carangsari.

Di setiap lokasi, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menyerahkan bantuan kepada 50 warga sasaran. Bantuan yang diserahkan berupa 1 ton beras, 50 krat telur 80 kotak susu untuk balita, 80 kotak susu untuk lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan Kader PKK. Selain itu, diserahkan pula bantuan berupa bibit tanaman produktif dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, bantuan bibit ayam beserta pakan dan bibit sayur mayur dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, paket makanan tambahan dan susu dari Dinas Kesehatan dan IBI Provinsi Bali. Selain juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian kaca mata baca gratis serta operasi katarak gratis yang dipusatkan di Puskesmas Abiansemal I Kabupaten Badung. Khusus di lokasi ke-3 di Desa Pangsan diserahkan bantuan tambahan berupa 2 buah kursi roda kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial P3A Provinsi Bali.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster dalam sambutannya menyoroti implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang selanjutnya diturunkan dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Menurutnya hingga saat ini kebijakan tersebut belum secara optimal dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Bali. “Ini harus dilaksanakan dengan baik kalau tidak akan menjadi masalah kedepannya,” ungkap wanita yang sering disapa Bunda Putri itu.

Baca Juga  Ultah Ke-47 IWAPI, Ny. Putri Koster Ajak Anggota IWAPI Saling Dukung Bantu Pemerintah Gerakkan Perekonomian

Di samping itu Bunda Putri juga memberikan perhatian serius mengenai pencegahan stunting di Provinsi Bali. Menurutnya, stunting harus dicegah sedini mungkin karena berdampak pada masa depan generasi penerus. “Kita ingin memiliki anak-anak yang cerdas, berdaya saing dan berbudi pekerti,” ungkapnya. Ditambahkan olehnya, pencegahan stunting mesti dilakukan sedini mungkin, mulai dari calon ibu memasuki usia remaja. Selain memperhatikan asupan gizi, orang tua diminta memperhatikan kebiasaan remaja putri. “Orang tua harus mengingatkan kalau putri mereka terlalu banyak bermain gadget atau begadang. Karena radiasi gadget itu sangat berpengaruh pada kesehatan, khususnya alat reproduksi,” jelasnya. Walaupun bisa dicegah dengan memperhatikan asupan gizi pada ibu hamil. Selain itu ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali termasuk kader PKK hingga tingkat desa yang telah mendukung upaya pencegahan stunting yang menyebabkan jumlah prevalensi stunting di Bali mencapai angka terendah di Indonesia. Menurutnya hasil yang baik ini tidak terlepas dari peran PKK yang turut membantu dan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya stunting dan cara pencegahannya.

ny putri koster
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster berfoto bersama saat melaksanakan Aksi Sosial ‘‘Menyapa dan Berbagi‘‘ di Kabupaten Badung selama 2 (dua) hari, 25-26 Agustus 2023 di 8 lokasi berbeda di Kabupaten Badung. (Foto: ist)

Di samping itu, Ny. Putri Koster juga menyampaikan program-program kerja yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster. Salah satunya yang menarik yang sedang dikembangkan oleh Gubernur Koster adalah pengembangan bibit Gumitir Sudamala yang merupakan varietas Gumitir asli Bali. Bunda Putri menyampaikan bahwa saat ini bibit bunga Gumitir yang marak ditanam di Bali merupakan import dari Thailand yang dibeli dengan harga yang cukup mahal. Dengan pengembangan bibit Gumitir Sudamala yang bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam pengembangannya dapat memberikan dampak yang baik terhadap petani Gumitir di Bali. Sementara terdapat 5 (lima) varietas yang telah diresmikan antara lain Bungan Gumitir Sudamala Orange, Sudamala Kuning, Sudamala Emas, Sudamala Putih dan Sudamala Barak.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Lanjutkan Kunker ‘’Menyapa dan Berbagi’’ di Tabanan

Selain dari ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, sosialisasi di masing-masing lokasi juga diisi oleh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Mitra Kerja PKK. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom memberikan edukasi mengenai penyakit Rabies dan Meningitis Streptococcus Suis (MSS). Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada menyosialisasikan upaya Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kesejahteraan para petani Gumitir dengan mengembangkan varietas Gumitir asli Bali yang tidak kalah bagus dengan kualitas Gumitir impor. Harapannya dengan dikembangkannya bibit Gumitir asli bali tersebut, para petani Gumitir tidak perlu lagi membeli bibit Gumitir impor yang tentu akan memberikan dampak lebih baik kepada petani serta masyarakat Bali.

Sementara Kepala Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani menyampaikan mengenai perlindungan anak dan perempuan. Menurutnya memperoleh perlindungan merupakan hak setiap manusia termasuk wanita dan anak-anak. Ia menyampaikan bahwa kesetaraan gender dan perlindungan anak merupakan salah satu modal untuk mewujudkan SDM Bali yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Di sisi lain Ketua IBI Bali, Luh Putu Sukarini menyampaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil paling tidak 6 kali dalam satu kali kehamilan serta pentingnya pemenuhan asupan gizi agar anak yang dikandung tidak terjadi stunting.

Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina menyampaikan mengenai capaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Seperti yang kita ketahui di bawah kepemimpinan Gubernur Koster banyak telah dilaksanakan pembangunan fisik di Bali. Namun perlu ditekankan bahwa pembangunan fisik ini tidak seluruhnya menggunakan APBD namun sebagian besar menggunakan anggaran pusat (APBN) berkat lobi ciamik dari Gubernur Koster. Di sisi lain, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Teja menyoroti mengenai implementasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang belum maksimal serta sosialisasi dari Direktur RS Mata Bali Mandara, Ni Made Yuniti mengenai penyakit katarak serta cara mencegahnya. (gs/bi)

Baca Juga  Ketua Dekranasda Bali Ny. Putri Koster Promosikan Kriya Unggulan Bali di Pameran HUT Ke-45 Dekranas di Makassar

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Ultah Ke-47 IWAPI, Ny. Putri Koster Ajak Anggota IWAPI Saling Dukung Bantu Pemerintah Gerakkan Perekonomian

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Hadiri HUT Ke-13 BULDOG, Ibu Putri Koster Pesankan Tetap Jaga Solidaritas dalam Mendukung Pembangunan Bali

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Terima Kunjungan Dekranasda Minahasa dan Bogor, Ny. Putri Koster Sampaikan Upaya Pelestarian Tenun Bali

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Sapa Masyarakat Jembrana, Ibu Putri Koster Bagikan Bantuan Sembako

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Terima Kunjungan Dekranasda Minahasa dan Bogor, Ny. Putri Koster Sampaikan Upaya Pelestarian Tenun Bali
Lanjutkan Membaca