Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD ) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2026 pada tanggal 24 Juni 2026 di Aston Denpasar Hotel & Convention Center.
Kegiatan ini turut bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar dalam rangka penguatan sinergi dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Walikota Denpasar, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Bali, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Direktur Teknologi dan Informasi BPD Bali, serta perwakilan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali.
Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan ekonomi Kota Denpasar melalui penguatan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dalam arahannya menekankan bahwa capaian pembangunan Kota Denpasar perlu terus didukung oleh stabilitas harga, penguatan daya beli masyarakat, serta percepatan transformasi digital layanan publik. Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian khusus terhadap pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga pasokan pangan, memperkuat pemantauan harga, serta meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia, Bulog, BPS, OJK, perbankan, dan perangkat daerah terkait.
Di sisi lain, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi transaksi, dan transparansi penerimaan daerah. Pada kesempatan ini, seluruh perangkat daerah diarahkan agar memperluas penggunaan non-tunai, memperkuat integrasi layanan digital, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.
Lebih lanjut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali , Ronald D. Parluhutan, menyoroti bahwa Kota Denpasar memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata di Provinsi Bali. Kondisi tersebut mendorong tingginya permintaan pangan, baik dari penduduk, wisatawan, maupun mobilitas masyarakat. Pada Mei 2026, inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 3,19% (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi. Namun demikian, sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, daging babi, bawang merah, serta komoditas hortikultura tetap perlu menjadi perhatian.
Untuk itu, Bank Indonesia mendorong penguatan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pasar murah, penguatan peran Perumda sebagai pemasok dan offtaker, koordinasi dengan Bulog dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penguatan data harga dan stok, serta komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kuningan dan periode libur sekolah.
Selain pengendalian inflasi, Ronald juga menyoroti capaian positif digitalisasi daerah Kota Denpasar, yang ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dari 91,9% menjadi 94,0% pada Semester II 2025 serta kenaikan peringkat Championship TP2DD dari posisi 19 menjadi 10 se-Jawa Bali. Ke depan, percepatan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran seperti QRIS, virtual account, EDC, dan e-commerce, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen untuk terus mendukung implementasi TP2DD melalui capacity building, pendampingan pengisian indeks ETPD, studi banding, serta advisory dalam mendorong transaksi pemerintah daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Dalam pemaparannya, Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Merta, menyampaikan bahwa digitalisasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah. Capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah Kota Denpasar pada tahun 2026 telah mencapai 95%, yang didukung melalui berbagai inovasi, antara lain Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas penggunaan transaksi non-tunai, memperkuat transparansi penerimaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Bali, Simon Melkisedek, menyampaikan kesiapan Bulog dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Per 23 Juni 2026, Bulog Kanwil Bali memiliki stok yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, dan jagung, dengan ketahanan stok beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 10 bulan. Selain itu, Bulog juga terus memperkuat penyerapan gabah/beras petani, penyaluran bantuan pangan, distribusi Minyakita, serta penyaluran beras SPHP untuk mendukung keterjangkauan harga masyarakat.
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, I Made Juli Ardana, menyampaikan bahwa pada Mei 2026, inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 0,50% secara bulanan, 1,56% secara tahun kalender, dan 3,19% secara tahunan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok dengan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, dengan komoditas penyumbang inflasi antara lain cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan biaya pendidikan SMA. Dari sisi bulanan, tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh beras, pepes, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit, sementara b eberapa komoditas seperti canang sari, daging ayam ras, emas perhiasan, pepaya, dan labu siam memberikan andil deflasi.
Kegiatan HLM TP2DD dan TPID Kota Denpasar Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan launching Klaster Ekonomi Digital Terintegrasi Kawasan Panjer, Sesetan, dan Sidakarya (Kedai Pasar), sebagai upaya pengembangan klaster digital untuk mengoptimalkan perolehan pajak. Selain itu, turut dilakukan seremoni pemberian penghargaan transaksi digital tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja terbaik dalam mendukung ETPD dan digitalisasi layanan publik. Penghargaan diberikan kepada penerima reward penggu naan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta Puskesmas dengan capaian transaksi QRIS Dinamis terbanyak. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Denpasar bersama seluruh anggota TP2DD dan TPID berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan, menjaga stabilitas harga, dan memperluas digitalisasi transaksi daerah, untuk mendukung perwujudan visi Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. (gs/bi)
