Denpasar, baliilu.com – Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya TNI Kusworo dan Menteri Transportasi dan Komunikasi Republik Demokrasi Timor Leste Miguel Marques Gonçalves Manetelu menandatangani nota kesepakatan bersama terkait penyelenggaraan SAR di Kantor SAR Denpasar, Kamis (19/9/2024).

Memorandum of Understanding (MoU) guna memperkuat hubungan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan khususnya pada sektor penerbangan dan maritim tersebut diantaranya mencakup pertukaran informasi, komunikasi, dan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan maupun latihan bersama, penggunakan peralatan dan sarana prasarana serta berbagi keahlian teknis bidang pencarian dan pertolongan melalui seminar, workshop, dan konferensi.

“Kerja sama ini sangat penting karena dalam prakteknya, pelaksanaan operasi SAR khususnya di wilayah perbatasan seperti Indonesia dan Timor Leste, antarnegara saling komunikasi dan koordinasi secara intensif. Orientasinya, untuk memberikan pertolongan secepatnya kepada saudara-saudara kita yang mengalami kedaruratan di kawasan perbatasan antarnegara tersebut,” ungkap Kabasarnas.

Senada diungkapkan Menteri Komunikasi dan Transportasi Timor Leste. Pihaknya berharap, kerja sama tersebut dapat memberikan jaminan pelayanan SAR yang optimal kepada masyarakat, baik warga Timor Leste maupun warga Indonesia.

“Masyarakat Timor Leste dan Indonesia di perbatasan berhubungan baik, mereka saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Mereka menggunakan moda transportasi yang hampir sama dan itu memiliki resiko terjadinya kedaruratan. Dengan kesepahaman ini, kami berharap hubungan bilateral kedua negara semakin erat dan dapat bekerja sama pada aspek keselamatan yang lebih luas,” ungkapnya.

MoU yang juga dihadiri potensi SAR yang tergabung dalam Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Kantor SAR Bali tersebut diakhiri dengan ramah tamah dan pertukaran cinderamata dari masing-masing perwakilan negara. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara resmi melayangkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada PT. Bali CMPP selaku pengelola TPST Kesiman Kertalangu dan Padangsambian Kaja. Dengan demikian, operasional di kedua TPST tersebut secara otomatis akan berhenti. Demikian diungkapkan Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kamis (19/9).

Lebih lanjut dijelaskan, Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada Bali CMPP ini merupakan sebuah mekanisme yang harus ditempuh. Hal ini lantaran Bali CMPP tidak mengindahkan Surat Peringatan (SP) I, II dan III, Addendum Kontrak yang disepakati serta mempertimbangkan hasil monitoring dan uji keandalan TPST Kesiman Kertalangu. Dimana Bali CMPP masih belum bisa memenuhi target operasional pengolahan sampah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak payung, termasuk manajemen bau yang masih mendapat keluhan masyarakat sekitar.

“Sejak awal karena kendala operasional yang belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka kami sudah melayangkan SP I, SP II, SP III dan per 19 September ini kita terbitkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak, proses ini juga sebelumnya telah dikordinasikan bersama Kemenko Marvest, LKPP, NPMC ISWMP dan Walikota Denpasar,” ujarnya.

Secara rinci pihaknya menyampaikan bahwa SP I secara resmi telah dilayangkan pada 19 Maret 2023, sementara SP II sudah diterbitkan pada 19 Juni 2024 dan SP III telah diterbitkan pada 16 Agustus 2024 dan berakhir pada 19 September 2024. Sehingga pada tanggal 19 September 2024 telah dilayangkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada Bali CMPP dan setelahnya akan dilaksanakan pemutusan kontrak secara tertulis pada 3 Oktober 2024 mendatang atau 2 minggu setelah surat pemberitahuan diterbitkan.

Gustra mengatakan bahwa sebelum surat pemberitahuan pemutusan kontrak dilayangkan, pihaknya mengaku bahwa Bali CMPP mengusulkan Addendum Kontrak. Namun demikian, pihaknya menegaskan bahwa Addendum Kontrak hanya bisa dilaksanakan terkait jenis sampah yang diolah dan jadwal pelaksanaan pengolahan sampah.

“Jadi untuk volume pengolahan sampah merupakan hal yang substansi, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan addendum kontrak, dan kami dari awal proses penunjukan pengelola hingga pemutusan kontrak ini selalu didampingi oleh LKPP dan kedepannya dalam proses mencari pengelola baru juga kami juga akan didampingi oleh LKPP,” ujarnya.

Dikatakan Gustra, pemutusan kontrak payung ini tidak akan menghilangkan kewajiban PT. Bali CMPP untuk membayar denda keterlambatan tanggal pengoperasian TPST. Dengan pemutusan kontrak ini maka PT. Bali CMPP wajib memindahkan seluruh mesin yang ada di TPST Kesiman Kertalangu dan Padangsambian Kaja.

“Saya kira kita semua berkomitmen untuk penanganan sampah yang optimal, hanya saja kita harus terus berpedoman terhadap aturan hukum yang berlaku, dan nantinya setelah pemutusan kontrak ini kita akan bersiap mencari investor baru yang lebih andal dan teruji dalam pengolahan sampah tanpa bau, sehingga permasalahan sampah di Kota Denpasar dapat ditangani dengan baik dan optimal,” ujarnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar menerima kunjungan Tim Self Assessment Penghargaan Penyelenggaraan Akses Air Minum Aman yang terdiri dari lintas kementerian, Kamis (19/9).

Pertemuan berlangsung di Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sewakadarma yang diterima Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana beserta OPD terkait Pemkot Denpasar. Tim ini bertugas untuk menilai dan mengkaji penyelenggaraan akses air minum aman di Denpasar sebagai bagian dari evaluasi program nasional.

Pelaksanaan kunjungan tim ini juga melaksanakan diskusi bersama Sekda Alit Wiradana dan didampingi Direktur Utama Perumda Tirta Sewakadarma, Ida Bagus Gede Arsana.

Sekda Alit Wiradana menyampaikan, penyelenggaraan dan pengelolaan sistem penyedia air minum Tirta Sewakadarma sudah berjalan selama 27 tahun.

“Selama 27 tahun pelayanan dengan cakupan 4 wilayah kecamatan dengan jumlah pelanggan 90.126 dengan cakupan 51,83 persen, sesuai hasil audit BPKP Provinsi Bali,” ujar Sekda Alit Wiradana.

Lebih lanjut disampaikan, produksi air minum Tirta Sewakadarma setiap tahun rata-rata 39.961.479 M3, yang bersumber dari IPA Belusung, IPA Waribang, dan sumur bor, serta kerja sama regional pengaliran air dari Spam Regional Penet dan Petanu yang dikelola oleh UPT PAM Provinsi Bali.  Untuk pengamanan air minum Tirta Sewakadarma telah menyusun Rencana Pengaman Air Minum (RPAM) yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2024, dan terakhir direvisi tanggal 27 Desember 2023 menjadi modul Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

Dijelaskan pula, saat ini, Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma tengah menyusun pra-studi kelayakan (pra-FS) yang didanai oleh Kementerian Keuangan. Penyusunan ini mencakup beberapa aspek penting, seperti real demand survey, penyusunan rencana bisnis (business plan), serta persiapan transaksi yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma juga menjalin kerja sama dengan K-Water Korea dalam rangka pembentukan District Metered Area (DMA), upaya penurunan tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water/NRW), dan optimalisasi pengaliran air dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penet. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi air dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kebocoran jaringan.

“Kehadiran tim penilai ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kualitas layanan air bersih, serta mendukung visi Denpasar sebagai kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Sekda Alit Wiradana.

Sementara perwakilan tim lapangan Self Assessment Penghargaan Penyelenggaraan Akses Air Minum Aman dari Direktur Jenderal Air Minum, Kementerian PUPR, Juliana Lestari menyampaikan, Kota Denpasar menjadi salah satu daerah dalam penilaian penghargaan akses air minum.

“Penghargaan ini dalam rangka Hari Habitat dan Hari Kota Dunia Tahun 2024, sebagai penghargaan kinerja dan komitmen Pemda yang telah berupaya menyediakan akses air minum aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, kunjungan lapangan ini memverifikasi implementasi K3 yakni kualitas, kuantitas dan kontinuitas dan tekanan air pelanggan. Di samping itu, memverifikasi pelaksanaan RPAM, hingga sinkronisasi dukungan pemda terhadap pencapaian air minun aman.

“Dari penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi setiap daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan air minum sesuai prinsip K3,” ujarnya. (eka/bi)