Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

BUDAYA

Implementasi Bali Mawacara, MDA Bali Terbitkan 1.400 SK Pengakuan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat

BALIILU Tayang

:

de
Bandesa Agung MDA Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (tengah), Patajuh Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia MDA Provinsi Bali I Made Wena (kiri) dan Patajuh Panyarikan Agung I Made Abdi Negara (kanan) saat jumpa pers, Sabtu (23/1) di Kantor MDA Bali.rensi

Denpasar, baliilu.com – Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali  telah menerbitkan 1.400 SK Pengakuan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat dari 1.493 desa adat yang ada di Bali.

Hal itu dikatakan Patajuh Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia MDA Provinsi Bali I Made Wena saat konferensi pers mendampingi Bandesa Agung Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet di Gedung MDA Provinsi Bali, Renon Denpasar, Sabtu (23/1-2021).

Wena menyebutkan dari 1.400 desa adat yang sudah mendapatkan surat pengakuan atau pengukuhan prajuru, 650 di antaranya sudah diberikan oleh Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) maupun Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP).

Menurut Made Wena, penerbitan SK Pengakuan dan Pengukuhan Prajuru Desa oleh MDA Bali merupakan implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, adalah kewenangan Majelis Desa Adat dalam konteks implementasi Bali Mawacara terhadap pelaksanaan proses ngadegang bandesa adat, kelihan adat, atau sebutan lain desa adat se-Bali.

Secara teknis, lanjut Wena lebih dipertegas dengan terbitnya Surat Edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid -19 tanggal 20 Juli 2020.

“Dalam surat edaran tersebut telah diatur dengan cukup jelas, beberapa hal penting dalam proses ngadegang bandesa adat, kelian adat atau sebutan lain antara lain mencabut Surat Edaran MDA Provinsi Bali Nomor 002/SE/MDA-Prov Bali/IV/2020, tanggal 4 April 2020 perihal Penundaan Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dan selanjutnya menerbitkan ketentuan umum proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain yang mengacu pada awig-awig di desa adat setempat dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali,” terangnya.

Dalam pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain, menurut Wena, Majelis Desa Adat di semua tingkatan baik kecamatan, kabupaten, maupun provinsi telah melakukan peran pendampingan langsung dan membuka ruang konsultasi tahap demi tahap sebagai bagian dari tanggung jawab serta pelaksanaan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan Majelis Desa Adat sendiri sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menambahkan mitigasi yang dilakukan lebih kepada memastikan bahwa dalam proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain telah sesuai dengan awig-awig desa adat masing-masing. Ini dikatakannya sebagai implementasi dari dresta-dresta di desa adat tersebut serta ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

“Ngadegang Prajuru Desa Adat wajib dilaksanakan sesuai dengan Desa Dresta yang termuat dalam awig-awig desa adat, yang diputuskan dan disahkan oleh Paruman Desa Adat, sebagai wujud implementasi Desa Mawecara. Sedangkan dalam rangka memberikan pengakuan terhadap Implementasi Desa Mawecara dalam Ngadegang Prajuru Desa Adat di masing-masing desa adat diterbitkanlah SK Pengakuan atau Pengukuhan oleh MDA Provinsi Bali, sebagai wujud implementasi Bali Mawecara,” tegas Ida Pangelingsir.

Dikatakan, sejak dideklarasikannya MDA Bali pada 6 Agustus 2019, mulai dilakukan inventarisasi terhadap pengadministrasian pengakuan keprajuruan desa adat di Bali. Variasi temuannya, ada desa adat yang SK-nya diterbitkan oleh dirinya sendiri, ada yang diterbitkan oleh sabha desanya, ada yang diterbitkan oleh perbekel, ada yang diterbitkan oleh camat, atau perangkat pemerintah lainnya. Bahkan ada yang tidak memiliki SK sama sekali, hanya surat keterangan dari dirinya sendiri.

“Adanya variasi atas pengakuan prajuru tentu merupakan sebuah kelemahan hukum adat yang harus dilakukan penyempurnaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan melalui pendekatan Bali Mawecara oleh Majelis Desa Adat,” tegasnya lagi.

Proses tersebut secara umum berjalan dengan baik dan lancar, di mana dari jumlah keseluruhan desa adat sebanyak 1.493 desa adat di Bali, terdapat 1.400 desa adat mendapatkan SK Pengakuan atau Pengukuhan sesuai pengajuan dengan rincian sebagai berikut:

  1. Desa adat yang SK Pengakuan atau Pengukuhan, sebelumnya telah diterbitkan oleh Majelis Agung Desa Pekraman (MADP) atau Majelis Madya Desa Pekraman (MMDP) sebanyak 650 dinyatakan tetap berlaku.
  2. Desa adat yang sebelumnya belum memiliki SK Pengakuan Majelis dan telah mengajukan permohonan SK Pengakuan Prajuru Desa Adat sebanyak 500 desa adat, dan telah disetujui serta diterbitkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
  3. Desa adat yang mengajukan SK Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat sebagai hasil atas proses Ngadegang Prajuru mulai tahun 2020, sebanyak 250 desa adat, telah disetujui oleh Majelis Desa Adat sebanyak 235 desa adat, dan 15 di antaranya masih perlu melengkapi syarat administrasi.

Adapun 15 desa adat yang belum memperoleh SK Penetapan dan Pengukuhan, lebih diakibatkan karena kurangnya syarat administrasi berdasarkan ketentuan Pedoman Ngadegang Bandesa Adat, Kelian Adat dan Sebutan Lain Desa Adat sebagai lampiran dari Surat Edaran Nomor 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid -19, tanggal 20 Juli 2020, atau masih terjadi permasalahan (kapiambeng) internal Desa Adat sehingga harus menunggu proses penyelesaian.

Penyelesaian permasalahan (kapiambeng) di internal desa adat, yang tidak mampu diselesaikan berdasarkan mekanisme yang berlaku di desa adat itu sendiri, bila sampai pada tahapan mawicara (berperkara secara adat) dapat diajukan kepada Majelis Desa Adat Kecamatan, sesuai kewenangan pada tahap awal bersifat penyelesaian melalui proses mediasi yang didampingi Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dengan cara musyawarah mufakat.

“Pada tahap selanjutnya, jika proses mediasi di tingkat Majelis Desa Adat Kecamatan tidak mampu menemukan kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap penyelesaian wicara (perkara adat) di tingkat Kabupaten/Kota melalui Keputusan Sabha Kerta yang dimulai dengan proses Panureksan atau pemeriksaan administratif dan substantif. Dalam proses ini, jika diperlukan, maka dilaksanakan pemeriksaan faktual di lapangan,” ujar Bandesa Agung.

Dalam tahapan ini, kembali dilakukan mediasi dan upaya untuk mengakhiri permasalahan dengan perdamaian berdasarkan mekanisme musyawarah mufakat. Selanjutnya jika proses di tingkat Majelis Desa Adat Kabupaten tidak mampu menemukan kata sepakat, maka dilaksanakan mekanisme melalui proses Penyelesaian Wicara di Sabha Kerta Majelis Desa Adat Tingkat Provinsi yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Dalam hal tertentu, dimungkinkan juga Majelis Desa Adat Provinsi untuk langsung menyelesaikan wicara melalui keputusan dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan Majelis Desa Adat Kecamatan dan Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota.

Ketika permasalahan tersebut sudah masuk dalam mekanisme penyelesaian Wicara di Sabha Kerta, guna menjaga netralitas dan independensi maka jajaran Prajuru (Pengurus) Majelis Desa Adat tidak diperkenankan memberikan komentar atau pendapat atas substansi wicara, kecuali dalam kaitan panureksan (pemeriksaan) dan/atau panepas wicara (pengambilan keputusan atas perkara adat) pada Sabha Kerta Majelis Desa Adat.

Dalam hal ini, diharapkan juga semua pihak yang mengajukan dan terkait dalam proses wicara agar menahan diri, tidak melakukan tindakan maupun mengeluarkan wacana yang bisa memancing kegaduhan. Masing-masing pihak agar mengikuti dan menunggu proses penyelesaian wicara tersebut.

Majelis Desa Adat melalui seluruh proses berdasarkan aturan dan kewenangan yang diberikan, saat ini sejatinya secara terus-menerus melakukan upaya keras untuk mengembalikan Desa Adat pada tatanan Catur Dresta (pandangan dari empat dimensi), yakni: Purwa/Kuna Dresta (pandangan atau tradisi yang sudah berlaku sebelumnya), Sastra Dresta (pandangan susastra-susastra tertulis), Desa Dresta (tradisi desa setempat), dan Loka Dresta (ketentuan umum yang berlaku) sebagai bagian dari kedudukan, tugas, dan wewenang Majelis Desa Adat sesuai dengan Bab XI Pasal 72-80 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Hal ini diimplementasikan langsung melalui keputusan dan pedoman yang dikeluarkan Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang menegaskan setiap proses pengambilan kebijakan harus dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Mufakat (gilik-saguluk, parasparo) berdasarkan Awig-awig yang berlaku.

Majelis Desa Adat juga mendorong pengakuan terhadap “keunikan” Desa Adat tertentu di Bali sebagai bagian dari kekayaan dan warisan leluhur Bali yang tidak bisa diubah serta merta oleh siapa pun tanpa melalui sebuah proses yang benar dan sesuai dengan Awig-awig tersebut. Misalnya, dalam penyebutan Bandesa Adat yang secara jelas dan tegas dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali serta Surat Edaran maupun Pedoman yang diterbitkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, juga dimungkinkan penyebutan lain, seperti Kelian Desa, Keliang, Kubayan, Panyarikan Desa, Paduluan, atau sebutan lain yang berlaku berdasarkan dresta setempat.

Di sisi lain, Majelis Desa Adat Provinsi Bali juga menjadi sentral kebijakan dalam melindungi Catur Dresta dalam konteks Bali Mawacara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Desa Adat. Salah satu contohnya adalah peran Majelis Desa Adat dalam Membatasi Kegiatan dan Pengembanan Sampradaya Non – Dresta Bali di Bali sebagai sebuah tanggung jawab besar menjaga warisan leluhur terhadap adat istiadat yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu di Bali.

Hal ini yang belum secara jelas dipahami oleh pihak – pihak yang memberikan pendapat tentang peran dan fungsi Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanpa mendalami lebih jauh tentang kedudukan, fungsi, peran, serta kebijakan strategis yang dilakukan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sehingga menimbulkan persepsi keliru kalangan tertentu.

Selanjutnya, Majelis Desa Adat Provinsi Bali memohon dukungan seluruh Krama Adat Bali, Prajuru Adat, dan Desa Adat di Bali untuk bisa fokus melaksanakan peran dan fungsi pengayoman, pembinaan, dan pengembangan adat istiadat, melaksanakan fungsi perlindungan terhadap Catur Dresta, sehingga Bali yang kita cintai tetap dikenal sebagai Bali yang unik, istimewa, mataksu sebagaimana yang telah diwariskan kepada kita saat ini.

Terkait MDA Bali hingga saat ini belum mengeluarkan SK pengakuan atau pengukuhan Prajuru Desa Adat Mas, Ubud Kabupaten Gianyar, Bandesa Agung Sukahet menegaskan pihaknya belum mengeluarkan surat keputusan pengakuan atau pengukuhan terhadap prajuru Desa Adat Mas karena masih ada masalah di masyarakat. Ia menyebutkan permasalahan ngadegang bendesa di Desa Adat Mas saat ini sudah dalam tahap wicara. Meskipun demikian, masih ada peluang mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara paras-paros atau musyawarah mufakat. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BUDAYA

Gubernur Koster Ikuti Prosesi “Nuwek Bagia Pula Kerti”, Tandai “Penyineban Pujawali” di Pura Pasar Agung Giri Tohlangkir

Bertepatan dengan Buda Wage Ukir, Prosesi Sakral Menandai Berakhirnya Rangkaian “Pujawali” yang Berlangsung Sejak September 2026

Loading

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti prosesi Nuwek Bagia Pula Kerti di Pura Pasar Agung Besakih Giri Tohlangkir
NUWEK BAGIA PULA KERTI: Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti prosesi sakral Nuwek Bagia Pula Kerti dalam rangkaian penyineban atau penutupan pujawali di Pura Pasar Agung Besakih Giri Tohlangkir, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Rabu (18/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Karangasem, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti prosesi sakral Nuwek Bagia Pula Kerti dalam rangkaian penyineban atau penutupan pujawali di Pura Pasar Agung Besakih Giri Tohlangkir, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Rabu (18/11/2026). Prosesi yang bertepatan dengan rahina Buda Wage Ukir tersebut menandai berakhirnya seluruh rangkaian pujawali yang puncaknya telah dilaksanakan pada 25 Oktober 2026, bertepatan dengan Purnama Kalima.

Nuwek Bagia Pula Kerti merupakan salah satu prosesi sakral dalam pelaksanaan yadnya umat Hindu di Bali. Prosesi ini dilakukan dengan menusukkan keris pada banten Bagia Pula Kerti sebagai simbol penyineban sekaligus penanda berakhirnya rangkaian upacara. Bagia Pula Kerti mengandung makna filosofis tentang kebahagiaan yang tumbuh dari perbuatan baik dan suci, serta simbolisasi unsur-unsur pembentuk alam semesta.

Sebelum mengikuti prosesi Nuwek Bagia Pula Kerti, Gubernur Koster melaksanakan persembahyangan bersama puluhan pemedek di pura yang terletak di kaki Gunung Agung tersebut. Turut hadir dalam rangkaian upacara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Bendesa Madya Kabupaten Karangasem, serta para jro bendesa se-Kecamatan Selat. Seluruh rangkaian pujawali dipuput oleh Ida Pedanda Istri Rai Suabawa dari Geriya Gede Timbul, Selat, Karangasem.

Pujawali di Pura Pasar Agung Besakih Giri Tohlangkir telah melalui serangkaian tahapan persiapan dan pelaksanaan upacara sejak September 2026. Rangkaian diawali dengan Paruman Prajuru pada 13 September dan Paruman Bendesa bersama Pengayah pada 20 September. Memasuki Oktober, kegiatan dilanjutkan dengan Nangiang Sanggar Tawang pada 2 Oktober, serta Negtegang Daging dan Munggah Sunari pada 11 Oktober 2026.

Menjelang puncak pujawali, dilaksanakan sejumlah tahapan upacara, yakni Ngiyas Palinggih pada 20 Oktober, Nanceb Penjor pada 21 Oktober, Nuur Ida Betara dan Sogra pada 22 Oktober, Mesucian dan Mendak Agung pada 23 Oktober, serta Ngolah Caru pada 24 Oktober. Puncak pujawali berlangsung pada 25 Oktober 2026, bertepatan dengan Purnama Kalima, yang juga dirangkaikan dengan upacara Ngaturang Pekelem ke puncak Gunung Agung. Seluruh rangkaian upacara tersebut kemudian ditutup melalui prosesi Nuwek Bagia Pula Kerti pada 18 November 2026 sebagai bagian dari penyineban pujawali di Pura Pasar Agung Besakih Giri Tohlangkir. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Wagub Giri Prasta Hadiri “Karya Agung” di Desa Adat Batuagung, Tekankan Pentingnya Harmoni dan Pelestarian Budaya Bali

Pemprov Bali Serahkan Punia Rp 250 Juta, Wagub Giri Prasta Apresiasi Semangat Krama Desa Adat dalam Menjaga Tradisi dan Warisan Budaya Bali

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Hadiri Karya Ngenteg Linggih di Desa Adat Batuagung
HADIRI KARYA: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri Karya Memungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung Manawa Ratna, Ngusaba Desa, dan Ngusaba Nini di Pura Dalem, Pura Prajapati, serta Pura Taman Desa Adat Batuagung, Kabupaten Jembrana, Selasa (17/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri Karya Memungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung Manawa Ratna, Ngusaba Desa, dan Ngusaba Nini di Pura Dalem, Pura Prajapati, serta Pura Taman Desa Adat Batuagung, Kabupaten Jembrana, Selasa (17/11/2026). Kehadirannya menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap pelestarian adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Bali.

Kedatangan Giri Prasta disambut dengan alunan gamelan jegog dan atraksi kendang mebarung, kesenian tradisional khas Jembrana yang dikenal sebagai Gumi Mekepung. Bersama Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Giri Prasta turut memainkan kendang dalam atraksi mebarung sebagai bentuk apresiasi terhadap kesenian tradisional setempat.

Dalam sambutannya, Giri Prasta menyampaikan bahwa pelaksanaan Karya Ngusaba Desa dan Ngusaba Nini setiap 30 tahun sekali merupakan wujud bakti krama desa adat kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Pelaksanaan yadnya tersebut juga menjadi momentum memperkuat keharmonisan kehidupan berdasarkan filosofi Tri Hita Karana, yakni hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan lingkungan (palemahan).

Giri Prasta menjelaskan bahwa rangkaian Karya Memungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung Manawa Ratna, Ngusaba Desa, dan Ngusaba Nini merupakan salah satu tingkatan upacara keagamaan yang utama di desa adat.

“Saat ini krama Desa Adat Batuagung melaksanakan pujawali yang paling utama (tertinggi) di desa adat, yaitu Memungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung Manawa Ratna, Ngusaba Desa, dan Ngusaba Nini yang dilaksanakan setiap 30 tahun sekali di desa adat,” jelas Giri Prasta.

Lebih lanjut, Giri Prasta membandingkan makna pelaksanaan karya tersebut dengan Upacara Eka Dasa Rudra di Pura Agung Besakih yang dilaksanakan setiap 100 tahun sekali. Meskipun memiliki tingkatan berbeda, kedua yadnya tersebut memiliki tujuan yang sejalan, yakni memohon keseimbangan alam semesta serta menjaga keharmonisan antara Bhuana Agung (alam semesta) dan Bhuana Alit (manusia).

“Saya yakin setelah pelaksanaan yadnya ini, desa adat yang melaksanakan akan menjadi lebih adem, dapat memberikan kesejahteraan, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antarmasyarakat,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan karya, Pemerintah Provinsi Bali menyerahkan bantuan punia sebesar Rp 250 juta. Dukungan juga diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang masing-masing menyerahkan punia sebesar Rp 200 juta.

Selain mendukung pelaksanaan karya, Giri Prasta turut menyerahkan bantuan kepada sekaa gong, sekaa jegog, sekaa kendang mebarung, dan para penari. Bantuan tersebut diharapkan dapat memotivasi para seniman untuk terus berkarya sekaligus menjaga kelestarian seni dan budaya khas Jembrana.

Pelaksanaan karya tersebut menjadi momentum bagi krama Desa Adat Batuagung untuk memperkuat kebersamaan, gotong-royong, dan persatuan dalam menjaga keluhuran tradisi serta keharmonisan kehidupan masyarakat Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Wawali Arya Wibawa Hadiri “Nangluk Merana” dan “Ngusaba Desa” Adat Intaran

Published

on

By

Wawali Arya Wibawa Hadiri Nangluk Merana di Intaran
HADIRI KARYA NGUSABA DESA: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri pelaksanaan “Karya Tawur Ngusaba Desa”Adat Intaran dan Nangluk Merana Kota Denpasar di Catus Pata Bale Pesamuan Pura Bale Agung, Desa Adat Intaran, Sanur, bertepatan dengan Tilem Sasih Kalima, Senin (9/11). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Desa Adat Intaran bersama Pemerintah Kota Denpasar menggelar Karya Tawur Ngusaba Desa Adat Intaran dan Nangluk Merana Kota Denpasar di Catus Pata Bale Pesamuan Pura Bale Agung, Desa Adat Intaran, Sanur, bertepatan dengan Tilem Sasih Kalima, Senin (9/11). Upacara yang bertujuan menjaga keseimbangan alam semesta ini turut dihadiri Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Tampak hadir Anggota DPRD Provinsi Bali, AA Gede Agung Suyoga, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, IB Yoga Adi Putra, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Raka Purwantara, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Denpasar, I Putu Agus Jayadi, serta undangan lainnya.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat ditemui mengatakan, upacara ini merupakan momentum bagi seluruh masyarakat Desa Adat Intaran dan Kota Denpasar untuk selalu eling dan meningkatkan srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Karya ini juga menjadi momentum untuk menjaga keharmonisan antara parahyangan, palemahan, dan pawongan sebagai implementasi dari Tri Hita Karana.

“Dengan pelaksanaan Karya Padudusan Agung Tawur Ngusaba Desa dan Nangluk Merana Kota Denpasar ini, mari kita tingkatkan rasa srada bhakti kita sebagai upaya menjaga harmonisasi antara parahyangan, pawongan, dan palemahan sebagai implementasi Tri Hita Karana, agar seluruh masyarakat dan alam semesta beserta isinya terhindar dari penyakit dan marabahaya,” ungkap Arya Wibawa.

Sementara itu, Bendesa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana menjelaskan, pelaksanaan upacara ini merupakan upaya menjaga keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Hal ini lantaran saat ini Bali memasuki Sasih Keenam, yaitu memasuki musim pancaroba dengan segala penyakit dan hama merajalela yang menyebabkan pertanian gagal panen.

Dalam sejarahnya, diceritakan Alit Kencana, pada Sasih Kelima dan Keenam, Ida Ratu Dalem Ped akan melaksanakan perjalanan ke tanah Bali. Menurut cerita para tetua, perjalanan inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit, hama, dan cuaca yang tidak menentu. Sehingga, dengan pelaksanaan upacara Tawur Ngusaba Desa lan Nangluk Merana ini diharapkan mampu memberikan laba atau tetadahan guna menciptakan keseimbangan alam semesta beserta isinya.

“Dengan upacara ini masyarakat memohon kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar terhindarkan dari segala kemalangan,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, selain masyarakat Desa Intaran, Ngusaba Desa lan Nangluk Merana ini juga diikuti oleh Pekaseh Subak dan Bendega se-Kota Denpasar untuk kemudian tirtanya akan dipercikkan di area lahan pertanian. Tujuannya agar sawah-sawah terhindar dari hama, dan untuk masyarakat dipercikkan di pekarangan rumah sehingga terhindar dari penyakit.

“Tentu harapan kami dengan pelaksanaan Upacara Tawur Ngusaba Desa lan Nangluk Merana ini dapat menjaga keseimbangan alam semesta, serta masyarakat terhindar dari penyakit, termasuk lahan pertanian kembali produktif dengan hasil panen yang baik,” ujar Alit Kencana. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca