Connect with us

BUDAYA

Implementasi Bali Mawacara, MDA Bali Terbitkan 1.400 SK Pengakuan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat

BALIILU Tayang

:

de
Bandesa Agung MDA Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (tengah), Patajuh Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia MDA Provinsi Bali I Made Wena (kiri) dan Patajuh Panyarikan Agung I Made Abdi Negara (kanan) saat jumpa pers, Sabtu (23/1) di Kantor MDA Bali.rensi

Denpasar, baliilu.com – Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali  telah menerbitkan 1.400 SK Pengakuan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat dari 1.493 desa adat yang ada di Bali.

Hal itu dikatakan Patajuh Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia MDA Provinsi Bali I Made Wena saat konferensi pers mendampingi Bandesa Agung Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet di Gedung MDA Provinsi Bali, Renon Denpasar, Sabtu (23/1-2021).

Wena menyebutkan dari 1.400 desa adat yang sudah mendapatkan surat pengakuan atau pengukuhan prajuru, 650 di antaranya sudah diberikan oleh Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) maupun Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP).

Menurut Made Wena, penerbitan SK Pengakuan dan Pengukuhan Prajuru Desa oleh MDA Bali merupakan implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, adalah kewenangan Majelis Desa Adat dalam konteks implementasi Bali Mawacara terhadap pelaksanaan proses ngadegang bandesa adat, kelihan adat, atau sebutan lain desa adat se-Bali.

Secara teknis, lanjut Wena lebih dipertegas dengan terbitnya Surat Edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid -19 tanggal 20 Juli 2020.

“Dalam surat edaran tersebut telah diatur dengan cukup jelas, beberapa hal penting dalam proses ngadegang bandesa adat, kelian adat atau sebutan lain antara lain mencabut Surat Edaran MDA Provinsi Bali Nomor 002/SE/MDA-Prov Bali/IV/2020, tanggal 4 April 2020 perihal Penundaan Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dan selanjutnya menerbitkan ketentuan umum proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain yang mengacu pada awig-awig di desa adat setempat dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali,” terangnya.

Dalam pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain, menurut Wena, Majelis Desa Adat di semua tingkatan baik kecamatan, kabupaten, maupun provinsi telah melakukan peran pendampingan langsung dan membuka ruang konsultasi tahap demi tahap sebagai bagian dari tanggung jawab serta pelaksanaan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan Majelis Desa Adat sendiri sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menambahkan mitigasi yang dilakukan lebih kepada memastikan bahwa dalam proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain telah sesuai dengan awig-awig desa adat masing-masing. Ini dikatakannya sebagai implementasi dari dresta-dresta di desa adat tersebut serta ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

“Ngadegang Prajuru Desa Adat wajib dilaksanakan sesuai dengan Desa Dresta yang termuat dalam awig-awig desa adat, yang diputuskan dan disahkan oleh Paruman Desa Adat, sebagai wujud implementasi Desa Mawecara. Sedangkan dalam rangka memberikan pengakuan terhadap Implementasi Desa Mawecara dalam Ngadegang Prajuru Desa Adat di masing-masing desa adat diterbitkanlah SK Pengakuan atau Pengukuhan oleh MDA Provinsi Bali, sebagai wujud implementasi Bali Mawecara,” tegas Ida Pangelingsir.

Dikatakan, sejak dideklarasikannya MDA Bali pada 6 Agustus 2019, mulai dilakukan inventarisasi terhadap pengadministrasian pengakuan keprajuruan desa adat di Bali. Variasi temuannya, ada desa adat yang SK-nya diterbitkan oleh dirinya sendiri, ada yang diterbitkan oleh sabha desanya, ada yang diterbitkan oleh perbekel, ada yang diterbitkan oleh camat, atau perangkat pemerintah lainnya. Bahkan ada yang tidak memiliki SK sama sekali, hanya surat keterangan dari dirinya sendiri.

“Adanya variasi atas pengakuan prajuru tentu merupakan sebuah kelemahan hukum adat yang harus dilakukan penyempurnaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan melalui pendekatan Bali Mawecara oleh Majelis Desa Adat,” tegasnya lagi.

Proses tersebut secara umum berjalan dengan baik dan lancar, di mana dari jumlah keseluruhan desa adat sebanyak 1.493 desa adat di Bali, terdapat 1.400 desa adat mendapatkan SK Pengakuan atau Pengukuhan sesuai pengajuan dengan rincian sebagai berikut:

  1. Desa adat yang SK Pengakuan atau Pengukuhan, sebelumnya telah diterbitkan oleh Majelis Agung Desa Pekraman (MADP) atau Majelis Madya Desa Pekraman (MMDP) sebanyak 650 dinyatakan tetap berlaku.
  2. Desa adat yang sebelumnya belum memiliki SK Pengakuan Majelis dan telah mengajukan permohonan SK Pengakuan Prajuru Desa Adat sebanyak 500 desa adat, dan telah disetujui serta diterbitkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
  3. Desa adat yang mengajukan SK Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat sebagai hasil atas proses Ngadegang Prajuru mulai tahun 2020, sebanyak 250 desa adat, telah disetujui oleh Majelis Desa Adat sebanyak 235 desa adat, dan 15 di antaranya masih perlu melengkapi syarat administrasi.

Adapun 15 desa adat yang belum memperoleh SK Penetapan dan Pengukuhan, lebih diakibatkan karena kurangnya syarat administrasi berdasarkan ketentuan Pedoman Ngadegang Bandesa Adat, Kelian Adat dan Sebutan Lain Desa Adat sebagai lampiran dari Surat Edaran Nomor 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid -19, tanggal 20 Juli 2020, atau masih terjadi permasalahan (kapiambeng) internal Desa Adat sehingga harus menunggu proses penyelesaian.

Penyelesaian permasalahan (kapiambeng) di internal desa adat, yang tidak mampu diselesaikan berdasarkan mekanisme yang berlaku di desa adat itu sendiri, bila sampai pada tahapan mawicara (berperkara secara adat) dapat diajukan kepada Majelis Desa Adat Kecamatan, sesuai kewenangan pada tahap awal bersifat penyelesaian melalui proses mediasi yang didampingi Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dengan cara musyawarah mufakat.

“Pada tahap selanjutnya, jika proses mediasi di tingkat Majelis Desa Adat Kecamatan tidak mampu menemukan kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap penyelesaian wicara (perkara adat) di tingkat Kabupaten/Kota melalui Keputusan Sabha Kerta yang dimulai dengan proses Panureksan atau pemeriksaan administratif dan substantif. Dalam proses ini, jika diperlukan, maka dilaksanakan pemeriksaan faktual di lapangan,” ujar Bandesa Agung.

Dalam tahapan ini, kembali dilakukan mediasi dan upaya untuk mengakhiri permasalahan dengan perdamaian berdasarkan mekanisme musyawarah mufakat. Selanjutnya jika proses di tingkat Majelis Desa Adat Kabupaten tidak mampu menemukan kata sepakat, maka dilaksanakan mekanisme melalui proses Penyelesaian Wicara di Sabha Kerta Majelis Desa Adat Tingkat Provinsi yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Dalam hal tertentu, dimungkinkan juga Majelis Desa Adat Provinsi untuk langsung menyelesaikan wicara melalui keputusan dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan Majelis Desa Adat Kecamatan dan Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota.

Ketika permasalahan tersebut sudah masuk dalam mekanisme penyelesaian Wicara di Sabha Kerta, guna menjaga netralitas dan independensi maka jajaran Prajuru (Pengurus) Majelis Desa Adat tidak diperkenankan memberikan komentar atau pendapat atas substansi wicara, kecuali dalam kaitan panureksan (pemeriksaan) dan/atau panepas wicara (pengambilan keputusan atas perkara adat) pada Sabha Kerta Majelis Desa Adat.

Dalam hal ini, diharapkan juga semua pihak yang mengajukan dan terkait dalam proses wicara agar menahan diri, tidak melakukan tindakan maupun mengeluarkan wacana yang bisa memancing kegaduhan. Masing-masing pihak agar mengikuti dan menunggu proses penyelesaian wicara tersebut.

Majelis Desa Adat melalui seluruh proses berdasarkan aturan dan kewenangan yang diberikan, saat ini sejatinya secara terus-menerus melakukan upaya keras untuk mengembalikan Desa Adat pada tatanan Catur Dresta (pandangan dari empat dimensi), yakni: Purwa/Kuna Dresta (pandangan atau tradisi yang sudah berlaku sebelumnya), Sastra Dresta (pandangan susastra-susastra tertulis), Desa Dresta (tradisi desa setempat), dan Loka Dresta (ketentuan umum yang berlaku) sebagai bagian dari kedudukan, tugas, dan wewenang Majelis Desa Adat sesuai dengan Bab XI Pasal 72-80 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Hal ini diimplementasikan langsung melalui keputusan dan pedoman yang dikeluarkan Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang menegaskan setiap proses pengambilan kebijakan harus dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Mufakat (gilik-saguluk, parasparo) berdasarkan Awig-awig yang berlaku.

Majelis Desa Adat juga mendorong pengakuan terhadap “keunikan” Desa Adat tertentu di Bali sebagai bagian dari kekayaan dan warisan leluhur Bali yang tidak bisa diubah serta merta oleh siapa pun tanpa melalui sebuah proses yang benar dan sesuai dengan Awig-awig tersebut. Misalnya, dalam penyebutan Bandesa Adat yang secara jelas dan tegas dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali serta Surat Edaran maupun Pedoman yang diterbitkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, juga dimungkinkan penyebutan lain, seperti Kelian Desa, Keliang, Kubayan, Panyarikan Desa, Paduluan, atau sebutan lain yang berlaku berdasarkan dresta setempat.

Di sisi lain, Majelis Desa Adat Provinsi Bali juga menjadi sentral kebijakan dalam melindungi Catur Dresta dalam konteks Bali Mawacara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Desa Adat. Salah satu contohnya adalah peran Majelis Desa Adat dalam Membatasi Kegiatan dan Pengembanan Sampradaya Non – Dresta Bali di Bali sebagai sebuah tanggung jawab besar menjaga warisan leluhur terhadap adat istiadat yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu di Bali.

Hal ini yang belum secara jelas dipahami oleh pihak – pihak yang memberikan pendapat tentang peran dan fungsi Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanpa mendalami lebih jauh tentang kedudukan, fungsi, peran, serta kebijakan strategis yang dilakukan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sehingga menimbulkan persepsi keliru kalangan tertentu.

Selanjutnya, Majelis Desa Adat Provinsi Bali memohon dukungan seluruh Krama Adat Bali, Prajuru Adat, dan Desa Adat di Bali untuk bisa fokus melaksanakan peran dan fungsi pengayoman, pembinaan, dan pengembangan adat istiadat, melaksanakan fungsi perlindungan terhadap Catur Dresta, sehingga Bali yang kita cintai tetap dikenal sebagai Bali yang unik, istimewa, mataksu sebagaimana yang telah diwariskan kepada kita saat ini.

Terkait MDA Bali hingga saat ini belum mengeluarkan SK pengakuan atau pengukuhan Prajuru Desa Adat Mas, Ubud Kabupaten Gianyar, Bandesa Agung Sukahet menegaskan pihaknya belum mengeluarkan surat keputusan pengakuan atau pengukuhan terhadap prajuru Desa Adat Mas karena masih ada masalah di masyarakat. Ia menyebutkan permasalahan ngadegang bendesa di Desa Adat Mas saat ini sudah dalam tahap wicara. Meskipun demikian, masih ada peluang mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara paras-paros atau musyawarah mufakat. (gs)

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BUDAYA

Tawur Kesanga akan Dipusatkan di Catus Pata Kerobokan

Published

on

By

de
Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rapat Terkait Persiapan Pelaksanaan Upacara Tawur Kesanga serangkaian Hari Raya Nyepi Caka 1943 di Puspem Badung, Kamis (4/3).

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Terkait Persiapan Pelaksanaan Upacara Tawur Kesanga serangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1943, bertempat di Ruang Rapat Nayaka Gosana III, Puspem Badung, Kamis (4/3).

Rapat juga dihadiri Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha, Ketua PHDI Badung Gede Rudia Adiputra, Widya Sabha Kabupaten Badung, Perwakilan Polres Badung, Perwakilan Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLHK, Perwakilan dari Kecamatan Kuta Utara, Polsek Kuta Utara dan Bendesa Adat Kerobokan AA Putu Sutarja.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pelaksanaan Tawur Kesanga di Kabupaten Badung tahun ini akan dipusatkan di Kecamatan Kuta Utara tepatnya di Catus Pata Desa Adat Kerobokan.

Sekda Adi Arnawa mengimbau agar semua OPD bersinergi dalam melaksanakan Tawur Kesanga di Kabupaten Badung. Ditekankan juga agar pelaksanaan kegiatan Tawur Kesanga dan Perayaan Nyepi secara keseluruhan agar selalu mematuhi protokol kesehatan mengingat saat ini masih berada pada masa pandemi Covid-19.

 Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha mengatakan rangkaian Tawur Agung Kesanga bermakna untuk menyucikan lingkungan, alam jagad raya beserta segala isinya guna menyambut Catur Brata Penyepian Caka Warsa 1943. Dalam tawur kesanga tahun ini juga dirangkaikan dengan perlengkapan upakara Prayascita Gumi dan Dirgayusa Gumi sebagai salah satu ritual dan doa untuk memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar wilayah Kabupaten Badung dan seluruh alam ini dihindarkan dan dijauhkan dari segala macam wabah penyakit seperti Covid-19 dan wabah lainnya termasuk mara bahaya dan bencana alam.

 Ditambahkan Tawur Agung Kesanga dilaksanakan untuk pembersihan Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit yang dilaksanakan oleh Tri Manggalaning Yadnya yaitu : Yajamana dari Pemerintah Kabupaten Badung yang bekerjasama dengan Desa Adat Kerobokan dalam mempersiapkan sarana upakara, upacara dan wewangunan.

“Tingkatan upakara adalah menyesuaikan dengan tahun sebelumnya yang mengacu kepada edaran dan ketentuan dari PHDI Kabupaten Badung dan utamanya arahan Paruman Sulinggih Kabupaten Badung yaitu Upacara Tawur Agung Kesanga,” katanya.

Terkait dengan serangkaian acara paruman Ida Betara, Melasti, hingga Tawur Kesanga di Kabupaten Badung mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, banjar, dan masing-masing rumah menurut Eka Sudarwitha sepenuhnya akan mengikuti instruksi dari PHDI dan MDA Kabupaten Badung yang tertuang dalam Surat Edaran PHDI Kabupaten Badung Nomor: 30/PHDI-Badung/I/2O2l dan MDA Kabupaten Badung Nomor: 16/MDA- Kab. Badung I I/2O21 tentang Tuntunan Pelaksanaan Rangkaian Upacara/Upakara Tilem Sasih Kesanga Tahun Saka 1942 dan Rahina Nyepi Tahun Saka 1943 di Kabupaten Badung.

Mantan Camat Petang ini juga mengatakan untuk di Hari Raya Nyepi umat lain akan menyesuiakan ibadahnya sesuai dengan pertemuan PHDI Kabupaten Badung dengan FKUB Kabupaten Badung.

Sehubungan dengan penataan/pembuatan tetangunan Sarana Tawur Agung Kesanga dan pemanfaatan lokasi Catus Pata Kerobokan sebagai lokasi Tawur Agung Kesanga, maka akan dilaksanakan penutupan jalan di lokasi upacara. Hal ini dijelaskan oleh Kadis Perhubungan Kabupaten Badung AA Ngr Rai Yuda Dharma bahwa akan dilaksanakan mekanisme rekayasa lalu-lintas (MRLL).

Dikatakan jalan di sekitar Catus Pata akan ditutup dari 4 arah. Penutupan akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret pukul 10.00 Wita hingga tanggal 13 Maret paling lambat pukul 15.00 Wita. “Untuk kegiatan MRLL ini lebih lanjut akan dilakukan sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Badung,” pungkas mantan Kabag Kesra ini. (bt)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Wabup Suiasa Serahkan Gong kepada Krama Seminyak Kaja, juga SK Pemanfaatan Lahan Pura

Published

on

By

de
Wabup Suiasa saat menyerahkan bantuan seperangkat gong semarandana kepada krama Banjar Adat Seminyak Kaja dan SK Bupati kepada krama Pengempon Pura Pancung Segara di Balai Banjar Seminyak Kecamatan Kuta, Selasa (2/3).

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Ketua DPRD Badung I Putu Parwata menyerahkan bantuan seperangkat Gong Semarandana kepada Krama Banjar Adat Seminyak Kaja dan SK Bupati Badung tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Pura Pancung Segara kepada Krama Pengempon Pura Pancung Segara bertempat di Balai Banjar Seminyak Kelurahan Seminyak Desa Adat Seminyak Kecamatan Kuta, Selasa (2/3).

Bantuan gong diterima Kelian Banjar Adat Seminyak Kaja I Made Puspita, sedangkan SK pemanfaatan lahan pura diterima salah satu pengempon Pura Pancung Segara Gede Muliawan. Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Bali I Bagus Alit Sucipta, Anggota DPRD Badung I Gst. Agung Anom Gumanti, Kadis Kebudayaan Gede Eka Sudarwitha, Kabag Tapem Dewa Sudirawan, Camat Kuta Nyoman Rudiarta, Lurah Seminyak Oka Parmadi dan Bendesa Adat Seminyak I Wayan Windu Segara.

Wabup Suiasa pada kesempatan tersebut menyampaikan mewakili Pemkab Badung dan Bupati Badung, dirinya menyerahkan bantuan seperangkat gong semarandana kepada krama Br. Seminyak Kaja sekaligus menyerahkan SK Bupati Badung No. 396/01/HK/2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Negara Kawasan Pantai kepada Pengempon Pura Dalem Pancung Segara dan sarana penunjang lainnya.

Diharapkan bantuan gong semarandana ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik dalam mendukung kegiatan keagamaan serta mampu meningkatkan seni dan budaya di Desa Adat Seminyak. “Dengan adanya gong semarandana dapat menambah rasa bhakti krama kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,” jelasnya seraya menambahkan dengan penyerahan SK Bupati Badung ini berharap apa yang menjadi harapan krama pengempon Pura Pancung Segara dapat terlaksana dengan baik.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, Wabup Suiasa juga meminta masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sehingga pandemi ini segera berlalu dan kehidupan masyarakat kembali normal. “Semoga pandemi ini cepat berlalu dan pariwisata kembali normal sehingga pemerintah dapat melaksanakan program dan kebijakan untuk masyarakat dengan maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu Bendesa Adat Seminyak Wayan Windu Segara atas nama krama Banjar Adat Seminyak Kaja dan Desa Adat Seminyak menyampaikan terima kasih atas bantuan gong semarandana yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati Badung. Dikatakan gong semarandana ini sangat berguna untuk kegiatan yadnya dan keagamaan khususnya di Desa Adat Seminyak. Untuk itu pihaknya akan selalu mendukung program-program dari Bupati Badung dan diharapkan program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang.

Sedangkan Pengempon Pura Pancung Segara Gede Muliawan atas nama pengempon pura juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung khususnya bupati dan wakil bupati yang sudah dapat memenuhi keinginan krama pengempon dengan diserahkan SK pemanfaatan tanah untuk pembangunan Pura Pancung Segara. Tanah ini akan dimanfaatkan untuk membangun Pura Dalem Pancung Segara serta bangunan pendukung lainnya. “Kami tidak akan henti-hentinya untuk memohon dukungan serta bantuan dari Pemkab Badung sehingga rencana pembangunan Pura Pancung Segara ini dapat berjalan lancar sesuai harapan krama pengempon,” harapnya. (bt)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Komit Lestarikan Budaya, Wabup Suiasa Serahkan Seperangkat Gong Kebyar kepada Banjar Sengguan dan Banjar Pasekan Sading

Published

on

By

de
Wabup Suiasa saat menyerahkan seperangkat Gong Kebyar kepada Banjar Adat Sengguan dan Banjar Adat Pasekan Desa Adat Sading serta Sekaa Teruna Dwi Eka Bhakti di Balai Banjar Sengguan-Pasekan Sading, Kelurahan Sading, Senin (1/3).

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyerahkan seperangkat gong kebyar bantuan dari Bupati Badung dan dana punia dari Ketua DPRD Badung sebesar Rp 5 juta kepada Banjar Adat Sengguan dan Banjar Adat Pasekan Desa Adat Sading dan Sekaa Teruna Dwi Eka Bhakti bertempat di Balai Banjar Sengguan – Pasekan Sading, Kelurahan Sading, Senin (1/3).

Bantuan diterima langsung oleh Ketua Sekaa Truna Dwi Eka Bhakti Made Julio Dananjaya dan disaksikan oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata, anggota DPRD Provinsi Bali Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD Badung Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana, Lurah Sading Ida Bagus Rai Pujawatra dan Bendesa Adat Sading I Ketut Sudiarsa.

Sebelum serah terima gong kebyar, Wabup beserta undangan lainnya melakukan persembahyangan bersama di Pura Balai Banjar setempat guna memohon kerahayuan dan keselamatan.

Dalam acara yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat tersebut Wabup Suiasa mengajak warga setempat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam segala kegiatan agar terhindar dari penyakit atau wabah Covid-19, serta berharap pandemi ini segera berakhir dan semua bisa hidup normal serta perekonomian segera pulih.

Di samping itu, Wabub Suiasa juga menyampaikan bantuan gong kebyar ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Badung dalam melestarikan seni, adat, agama dan budaya. Untuk itu pihaknya berharap agar gong kebyar ini  bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kreativitas generasi muda dalam bidang seni dan tari, serta ke depannya mendukung pelaksanaan yadnya di manapun.

Sementara itu Bendesa Adat Sading I Ketut Sudiarsa mewakili krama Banjar Adat Sengguan-Pasekan melaporkan, Banjar Sengguan dan Banjar Pasekan dengan jumlah penduduk per KK yakni Banjar Sengguan terdiri dari 90 KK dan Pasekan 73 KK dengan total jumlah pemilih tetap sebanyak 380 orang. Bendesa Adat Sading juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkab Badung khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Badung yang sudah membantu berupa seperangkat gong kebyar,  karena ini sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kreativitas dalam seni dan budaya Bali khususnya di Desa Sading serta dalam pelaksanaan upacara yadnya. (bt)

Lanjutkan Membaca