Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Indonesia Perlu Manfaatkan Kepemimpinan G20 untuk Kejar Adopsi PLTS

BALIILU Tayang

:

Webinar Indonesia Solar Summit 2022. (Foto: Ist)

Jakarta, baliilu.com – Mengusung transisi energi sebagai topik utama kepresidenan Indonesia di G20, Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinannya dalam mengejar kapasitas energi terbarukan yang lebih masif, khususnya energi surya. Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman negara-negara G20 dalam mendorong pertumbuhan energi surya dan mempercepat penyebaran energi surya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Institute of Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan BloombergNEF dan International Solar Alliance (ISA) mengadakan lokakarya untuk mengambil pelajaran dari negara-negara G20 dalam mendorong penerapan tenaga surya yang relevan dengan negara berkembang. Lokakarya ini juga tidak terbatas pada kerangka kebijakan, instrumen fiskal dan keuangan, kesiapan pasar, dan pengembangan sumber daya manusia.

Ali Izadi – Najafabadi, Kepala Riset APAC, BloombergNEF menyatakan optimismenya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mempercepat transisi energi. “Beberapa analis mengatakan Indonesia tertinggal dari negara-negara G20 lainnya dalam energi terbarukan, terutama PLTS, tapi saya yakin Indonesia bisa mengejar. Ada banyak peluang bagi Indonesia untuk mereformasi kebijakan atau langkah-langkah regulasi khusus dengan fokus pada peningkatan ekonomi energi dan lingkungan,” kata Ali saat webinar dalam rangka Indonesia Solar Summit 2022, Rabu, 20 April 2022.

Senada dengan Ali, Rohit Garde, Senior Associate untuk Pembiayaan Energi Surya di BloombergNEF, mengatakan bahwa BloombergNEF mengukur kebijakan negara di sektor listrik dan kebijakan karbon. Jerman dan Inggris dengan skor masing-masing 84% dan 83% yang mengindikasikan bahwa kedua negara mempunyai kebijakan yang baik untuk PLTS. Sementara itu, Levelized Cost of Electricity (LCOE) PLTS di India, China, UEA, dan Chili adalah yang terendah karena tingkat radiasi surya yang tinggi dan pengembangan PLTS skala besar. Sedangkan LCOE PLTS di Indonesia termasuk yang tertinggi karena skalanya yang kecil dan biaya modal yang tinggi.

Baca Juga  Gagasan Gubernur Koster Wujudkan Indonesia Berdaulat di Bidang Pangan Tidak Impor Beras, Garam Diapresiasi Ribuan Peserta Musrenbangnas

“Indonesia harus meningkatkan ambisinya dengan merevisi regulasi dan menghilangkan hambatan pembangunan,” tambah Rohit Garde.

Salah satu isu penting dalam kepemimpinan Indonesia di G20 adalah transisi energi.  Yudo Dwinanda Priadi, Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan rencana pembangunan pembangkit tersebut sudah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. RUPTL yang lebih hijau merupakan landasan untuk mencapai nol karbon pada tahun 2060.

“Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) memiliki optimasi terbesar di Indonesia, dan akan mencapai 4.680 MW pada tahun 2030. Energi surya memiliki potensi paling melimpah. Selain itu, biayanya terus menurun, dan perkembangan teknologi PLTS yang pesat menjadikan pembangkit listrik tenaga surya sebagai prioritas. Pengembangan PLTS atap juga mencakup implementasi dan insentif yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin memasang PLTS atap. Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No.26/2021, dan peta jalan PLTS atap sedang dalam proses sebagai Program Strategis Nasional (PSN),” kata Yudo .

Di sisi lain, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengatakan perkembangan energi surya di Indonesia cukup lambat dengan beberapa kendala.

“Pada tahun 2021, potensi teknisnya hanya 0,001 persen yang terimplementasi. Namun, pembangkit listrik tenaga surya atap terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dan itu karena adanya dukungan dari peraturan pemerintah. RUPTL 2021 merupakan sinyal untuk menambah lima kali lipat menjadi 4,7 MW, dan ada juga proyek lain seperti ekspor ke Singapura, Kepulauan Riau, dan Batam. Proyek ini memiliki potensi untuk pengembangan energi surya secara besar-besaran,” kata Fabby Tumiwa.

Fabby juga menambahkan beberapa alasan kendala transisi energi di Indonesia seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Baca Juga  Polri akan Susun Aturan Pengamanan Liga Sepak Bola di Indonesia

“Permasalahan dalam pengembangan proyek seperti pertanahan dan peraturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); proyek-proyek yang ada membutuhkan perangkat modul surya dari 40% hingga 60%, dan ini belum dipenuhi oleh industri di Indonesia dan belum mendapat bantuan dana dari negara; negosiasinya cukup panjang sementara negara lain cenderung lebih cepat. Pemerintah Vietnam memiliki kemauan dan komitmen politik yang kuat, regulasi, implementasi, dan insentif untuk kebijakan tarif terkait net metering. Yang juga penting adalah kepastian kebijakan dan transmisi Perusahaan Listrik Negara (PLN),” ungkap Fabby.

Kanaka Arifcandang Winoto, Senior Business Developer dari Mainstream Renewable Power, memaparkan bagaimana Indonesia perlu berakselerasi untuk memenuhi target bauran energi terbarukan 2025 sebesar 23%.

“Indonesia adalah konsumen energi terbesar di ASEAN, terhitung hampir 40 persen dari total penggunaan energi ASEAN. Dengan potensi sumber daya surya, panas bumi, angin, dan tenaga air yang signifikan, Indonesia berada di posisi yang tepat untuk berkembang dalam sistem energi rendah karbon,” tandasnya.

Menurut Kanaka,  Indonesia adalah pemain kunci dalam mencapai 1.50C sehingga diperlukan  kerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peta jalan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan iklim.

Dyah Roro Esti, Anggota DPR, Komisi VII menjelaskan pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat terutama pada kebijakan energi terbarukan yang tengah dibahas di DPR RI.

“Data dari DEN, Indonesia harus mengoptimalkan 2,5 GW, dan setiap daerah memiliki potensi, baik matahari maupun angin. Oleh karena itu, perlu adanya motivasi dan kemauan politik untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan merealisasikan potensi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang mengerjakan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) dan akan terbuka untuk saran. Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT masih dalam pembahasan,” urai Dyah Roro.

Baca Juga  Komitmen Penuh Indonesia Membangun Resiliensi Berkelanjutan

Di sisi lain, menyangkut kebijakan di tingkat daerah, Ngurah Pasek, Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Daerah, Bappedalitbang Provinsi Bali, menambahkan bahwa Bali telah  menerapkan Perda 29 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang turunannya adalah Pergub 45 Tahun 2019 tentang Bali Clean Energy.

“Instalasi hingga kabupaten dan kota di Provinsi Bali yang saat ini sudah mencapai 8,5 MW. Target Pemprov Bali mengenai refocusing anggaran adalah bagaimana pemasangan PLTS atap (solar rooftop) di perkantoran atau perusahaan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Pengembangan PLTS atap juga terjadi di Jawa Tengah.  Nathan Setyawan, Sub-Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjelaskan beberapa kemajuan dalam dukungan energi terbarukan di daerahnya.

“Jawa Tengah adalah satu-satunya provinsi yang telah mengembangkan dan mengintegrasikan pemulihan ekonomi dan penggunaan energi terbarukan. Pada 2021, kami akan mendorong tidak hanya pemerintah provinsi tetapi juga bupati dan walikota dan sektor swasta untuk penerapan PLTS atap,” ujar Nathan.

Ia menegaskan peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan Kementerian ESDM akan mendorong pemanfaatan PLTS komunal di daerah terpencil. Selain itu Nathan berharap ketersediaan teknologi pendukung energi bersih yang terjangkau akan membantu pembangunan industri energi terbarukan lokal.

“Harapannya akan ada lembah silikon mini untuk mengembangkan industri berorientasi energi baru terbarukan,” imbuhnya. (*/gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Koster Terima Kunjungan Panja Komisi II DPR RI, Bahas Penyempurnaan Sistem Pemilu

Dorong Penguatan Kedaulatan Rakyat dan Kualitas Demokrasi, Masukan Akademisi, KPU, dan Bawaslu Bali Jadi Bahan Penyusunan Perubahan Regulasi Pemilu

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster menerima kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI di Jayasabha Denpasar
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu sebagai bahan penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.

Gubernur Koster menekankan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik, melainkan sarana untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gubernur Koster juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam penyempurnaan regulasi, Gubernur Koster mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, serta dinamika kehidupan demokrasi. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, penyelenggara, dan pengawas pemilu diperlukan agar aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah.

Gubernur Koster berharap perubahan regulasi pemilu dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sekaligus menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas. Penyempurnaan sistem pemilu juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi dalam penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu. Masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan regulasi di DPR RI.

Baca Juga  <strong>Presiden Jokowi Tegaskan Indonesia Hargai Kedaulatan Semua Negara</strong>

Aria Bima menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formalitas. Berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus dikaji secara mendalam agar perubahan aturan mampu menjawab persoalan mendasar serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Panja adalah penataan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Pembahasan mencakup pengaturan tahapan, kesiapan penyelenggara, beban pelaksanaan pemilu, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.

Panja juga mencermati pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Pembahasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan dalam kompetisi politik, dan kebutuhan membangun sistem kepartaian serta pemerintahan yang efektif.

Selain sistem dan mekanisme pemilu, Aria Bima menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum pemilu. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi guna memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dari kalangan akademisi, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain penyesuaian regulasi terkait ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembenahan sistem keadilan pemilu.

Universitas Udayana menyoroti pentingnya evaluasi sistem pemilu untuk memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta efektivitas pemerintahan.

Sementara itu, Universitas Warmadewa menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu.

Baca Juga  Gubernur Koster Buka Rakernas Aliansi Bem Se-Indonesia

KPU Provinsi Bali menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara guna meminimalkan potensi sengketa hasil pemilu. KPU Bali juga menyoroti pentingnya penataan tahapan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, serta mendorong kampanye yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan karakter budaya lokal.

Bawaslu Provinsi Bali menyoroti sejumlah tantangan pengawasan pemilu, terutama terkait akses terhadap data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran. Penguatan dukungan data, koordinasi antarlembaga, serta kepastian mekanisme penanganan pelanggaran dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Panja Komisi II DPR RI diharapkan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan penyelenggaraan pemilu di daerah. Berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan regulasi guna mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Dorong Akademisi Hasilkan Riset Aplikatif untuk Mendukung Pembangunan Bali

Published

on

By

Gubernur Koster membuka Seminar Nasional Sains dan Teknologi ke-13 di Kampus Unud Jimbaran
BUKA SEMINAR: Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Aula Gedung Lecture Building, Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (19/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong kalangan akademisi dan peneliti untuk menghasilkan riset yang aplikatif serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Aula Gedung Lecture Building, Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (19/11/2026).

Gubernur Koster menilai Unud sebagai salah satu perguruan tinggi kebanggaan Bali memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. Ia berharap penelitian yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan akademik, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Selain untuk memenuhi persyaratan akademik, saya berharap berbagai riset yang dikerjakan juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan Daerah Bali. Untuk itu, silakan berkoordinasi dengan Badan Riset,” ujarnya.

Menurut Gubernur Koster, Pemerintah Provinsi Bali selama ini telah menjalin kerja sama dengan akademisi Unud, baik secara individu maupun kelembagaan, dalam mendukung sejumlah program strategis. Dua di antaranya adalah pembangunan Turyapada Tower dan pengembangan Keyboard Aksara Bali yang melibatkan kontribusi teknis akademisi Unud. Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut semakin diperkuat melalui pengembangan riset tematik yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga memaparkan kebijakan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang dirancang sebagai langkah memperkuat struktur perekonomian Bali setelah pandemi Covid-19. Transformasi tersebut diarahkan pada pengembangan enam sektor unggulan, meliputi pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri manufaktur dan industri berbasis budaya dengan jenama Bali, penguatan IKM, UMKM, dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat.

Baca Juga  Gagasan Gubernur Koster Wujudkan Indonesia Berdaulat di Bidang Pangan Tidak Impor Beras, Garam Diapresiasi Ribuan Peserta Musrenbangnas

Gubernur Koster menjelaskan bahwa Ekonomi Kerthi Bali dikembangkan dengan sembilan karakter utama, yakni harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurutnya, karakter tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan perekonomian Bali yang lebih tangguh, mandiri, dan tidak semata-mata bergantung pada sektor pariwisata.

Secara khusus, Gubernur Koster menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Bali. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai langkah penataan, termasuk penertiban pemasaran akomodasi wisata melalui platform agen perjalanan daring atau online travel agent (OTA). Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi Bali.

Gubernur Koster mengungkapkan bahwa sebelumnya sejumlah platform OTA memasarkan vila yang tidak memiliki izin. Kondisi tersebut dinilainya merugikan pelaku usaha akomodasi yang telah memenuhi ketentuan. “Sebelumnya mereka dengan bebas memasarkan vila tak berizin, lalu saya panggil dan ternyata rata-rata kantor pusatnya di Singapura. Ini sangat merugikan, ibarat petani yang tak punya lahan, tak mencangkul, memupuk, tetapi tiba-tiba mau memanen,” ungkapnya. Ia menyebut langkah penertiban tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel.

Selain penataan akomodasi, Gubernur Koster juga menyampaikan rencana penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengendalikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu didahului dengan kajian mendalam mengenai kapasitas dan daya dukung Bali agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan budaya.

“Seperti di Bhutan, jumlahnya dibatasi. Saya kira, kita akan mengarah ke situ. Kita akan lakukan kajian, berapa angka kunjungan wisman yang paling optimal sesuai dengan kapasitas dan daya dukung Bali,” jelasnya.

Baca Juga  Komitmen Penuh Indonesia Membangun Resiliensi Berkelanjutan

Berkaitan dengan implementasi Ekonomi Kerthi Bali, Gubernur Koster secara khusus mengharapkan dukungan akademisi Unud untuk melakukan penelitian secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis pada potensi dan sumber daya lokal Bali. “Ini adalah kekuatan kita di Bali. Kalau kita jaga dan berdayakan sebagai sumber kehidupan masyarakat, Bali akan menjadi luar biasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Helvi Moraza, yang tampil sebagai pembicara dengan materi bertema “Transformasi UMKM dalam Mendukung Ekonomi Hijau”, menekankan pentingnya peran riset dan teknologi dalam meningkatkan daya saing UMKM. Menurutnya, tanpa dukungan inovasi teknologi, pelaku UMKM akan sulit meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar.

Helvi mendorong para peneliti untuk menghasilkan inovasi yang berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku UMKM. Ia menekankan tiga hal penting dalam pengembangan riset, yakni menjadikan tantangan UMKM sebagai dasar penelitian, menerapkan prinsip sederhana, terjangkau, dan terukur, serta mendorong hilirisasi hasil riset melalui kolaborasi dengan pelaku usaha.

“Ukuran kehebatan riset bukan berapa kali ia dikutip, tetapi berapa banyak pelaku UMKM yang tumbuh dan berkembang karenanya,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Rektor Unud Prof. I Ketut Sudarsana menekankan pentingnya menjadikan dampak dan kebermanfaatan sebagai indikator keberhasilan penelitian. Ia berharap seluruh kegiatan riset yang dilakukan kalangan akademisi tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

“Bukan seberapa banyak penelitian yang kita lakukan, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Unud I Gede Hendrawan dalam laporannya menyampaikan bahwa Senastek ke-13 Tahun 2026 berlangsung selama dua hari dengan melibatkan 1.072 peserta. Mengusung tema “From Research to Market: Inovasi Teknologi untuk Kemandirian Bangsa”, kegiatan tersebut mencakup seminar penelitian, business talk, pameran produk inovasi, serta klinik konsultasi hak kekayaan intelektual (HKI).

Baca Juga  <strong>Presiden Jokowi Tegaskan Indonesia Hargai Kedaulatan Semua Negara</strong>

Melalui penyelenggaraan Senastek 2026, Unud berupaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam mendorong hilirisasi hasil penelitian. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan inovasi teknologi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Dubes Qatar Dorong Penambahan Penerbangan Langsung ke Bali, Gubernur Koster Sambut Positif

Penguatan Konektivitas Udara Diharapkan Tingkatkan Kunjungan Wisatawan Timur Tengah dan Perluas Peluang Kerja Sama Ekonomi

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar di Jayasabha Denpasar
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, mendorong penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali guna meningkatkan konektivitas dan kunjungan wisatawan dari Qatar serta kawasan Timur Tengah. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Qatar menilai Bali memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional yang diminati masyarakat Qatar dan kawasan Timur Tengah. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat menjadi daya tarik utama Pulau Dewata. Ia juga mengapresiasi keharmonisan kehidupan masyarakat Bali yang tetap menjaga adat dan tradisi di tengah perkembangan pariwisata internasional.

Dubes Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari mengungkapkan bahwa besarnya minat masyarakat Qatar untuk berkunjung ke Bali perlu diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas penerbangan. Ia menilai fasilitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah sangat baik, meskipun terdapat masukan dari masyarakat Qatar mengenai kepadatan bandara. Oleh karena itu, ia mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali.

“Kita harus menambah penerbangan langsung Qatar Airways ke Bali. Mungkin bisa tambah dua sampai tiga penerbangan lagi sehari,” ujarnya.

Terkait usulan tersebut, Dubes Qatar menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan berencana melanjutkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, peningkatan konektivitas udara tidak hanya penting untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan wisatawan, tetapi juga berpotensi memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama antara Qatar dan Bali.

Selain membahas sektor pariwisata, Dubes Qatar menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan sekaligus mengenal lebih dekat kepemimpinan Gubernur Koster dan perkembangan Bali. Ia juga mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan salah satu harapan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, yang memiliki hubungan baik dengannya.

Baca Juga  Gubernur Koster Buka Rakernas Aliansi Bem Se-Indonesia

“Saya akan mengabari Ibu Megawati bahwa saya sudah bertemu dengan Bapak Gubernur,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Dubes Qatar turut mengundang Gubernur Koster untuk menghadiri peringatan hubungan diplomatik Indonesia–Qatar. Ia berharap momentum tersebut dapat semakin mempererat komunikasi dan membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Selain itu, ia menyinggung rencana penyelenggaraan Forum Asian Investment di Bali pada Desember mendatang sebagai salah satu peluang memperkuat jejaring investasi dan kerja sama internasional.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik komitmen Dubes Qatar dalam memperkuat hubungan kedua pihak. Koster juga merespons positif usulan penambahan penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali. Ia berharap peningkatan konektivitas udara dapat mendukung pertumbuhan pariwisata sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Gubernur Koster juga menyatakan kesediaannya untuk menghadiri undangan peringatan hubungan diplomatik Indonesia–Qatar. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi dan kerja sama di berbagai bidang, khususnya pariwisata dan ekonomi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh persahabatan serta diakhiri dengan pertukaran cenderamata. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyerahkan kain endek khas Bali kepada Dubes Qatar sebagai simbol persahabatan sekaligus upaya memperkenalkan kekayaan warisan budaya dan produk kerajinan tradisional Bali kepada masyarakat internasional. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca