Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat pada Senin, 8 Juni 2026, di Istana Merdeka, Jakarta. Para duta besar menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo.

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara setibanya para duta besar di Istana Merdeka. Setelahnya, para duta besar menyerahkan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden Prabowo.

Adapun delapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Prabowo antara lain:

1). Sumadhurika Sashikala Premawardhane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia; 2). Christopher Baltazar Montero, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia; 3). Yoon Soongu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Korea untuk Republik Indonesia; 4). Petr Kopřiva, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ceko untuk Republik Indonesia; 5). Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Palestina untuk Republik Indonesia; 6).  Dimitrios Michalopoulos, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yunani untuk Republik Indonesia; 7). Salam Al Achkar, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Lebanon untuk Republik Indonesia; dan 8). Menissa Rambally, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Saint Lucia untuk Republik Indonesia.

Usai menyerahkan surat kepercayaan, masing-masing duta besar kemudian berfoto bersama Kepala Negara. Selanjutnya, para duta besar diterima oleh Presiden Prabowo di ruang veranda belakang Istana Merdeka.

Setelah pertemuan selesai, para duta besar berpamitan dengan Prasiden Prabowo dan selanjutnya menuju tangga depan Istana Merdeka. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).

Meskipun mencetak capaian gemilang, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan memberikan penekanan kuat bahwa opini WTP ini jangan hanya dipandang sebagai sebuah piala penghargaan, melainkan sebagai standar kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“WTP yang kita raih hari ini sebenarnya melalui proses yang panjang. Kita sudah mulai mendapatkan opini WTP ini sejak 12 tahun yang lalu dan berhasil mempertahankannya hingga kini. Namun, opini WTP bukanlah sebuah piala prestasi, melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus ditingkatkan untuk tata kelola APBD yang lebih baik,”tegas Bupati Kembang usai acara.

Kembang juga menyebut WTP adalah standar minimum transparansi yang wajib dipenuhi, jadi bukan sekadar ajang pamer penghargaan. Capaian ini dinilai sebagai pelecut kerja bersama agar lebih baik lagi ke depan.

“Capaian ke-12 ini merupakan buah dari koordinasi dan kerja sama yang kokoh antara Pemkab Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana beserta segenap stakeholdernya,” sambungnya.

Selanjutnya Pemkab Jembrana berkomitmen penuh untuk menjadikan catatan dan rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi demi perbaikan tata kelola ke depan.

Diantaranya, Anggaran APBD akan terus dioptimalkan melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan visi Jembrana Maju, Harmoni, Bermartabat.

Penyerahan LHP ini dilakukan serentak oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang juga berhasil mempertahankan predikat WTP.

Satria Perwira mengingatkan agar seluruh kepala daerah tidak cepat berpuas diri. Selain wajib menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, pemerintah daerah dituntut untuk merancang program yang dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Capaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas kinerja demi pelayanan masyarakat yang lebih baik,” ucapnya.

Turut hadir mendampingi Bupati Jembrana dalam prosesi penyerahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana I Made Budiasa serta Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Buleleng berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ngurah Arya hadir langsung menerima LHP LKPD TA 2025 yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Senin (8/6) di Kantor DPRD Provinsi Bali.

Opini WTP ke-12 kali berturut-turut ini menjadi bukti komitmen Pemkab Buleleng dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Capaian ini tidak lepas dari kerja keras, integritas, dan sinergi seluruh Pimpinan Perangkat Daerah serta aparatur di lingkungan Pemkab Buleleng.

Bupati Sutjidra menegaskan, raihan WTP ini tidak boleh membuat lengah, melainkan harus menjadi pendorong untuk berkinerja lebih baik lagi.

“Opini WTP ke-12 kali ini adalah hasil kerja kita bersama. Namun ini bukan tujuan akhir. Justru harus menjadi motivasi dan energi baru agar kita terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati meminta seluruh OPD menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan bebas dari potensi penyimpangan.

Pemkab Buleleng berkomitmen menjadikan opini WTP sebagai fondasi untuk mewujudkan good governance dan clean government. Dengan pengelolaan keuangan yang disiplin dan akuntabel, diharapkan setiap program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Buleleng.

Turut hadir mendampingi Bupati Buleleng, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, serta Kepala OPD terkait. (gs/bi)