Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Jangan Korbankan Raja Ampat Demi Hilirisasi Nikel yang Merusak

BALIILU Tayang

:

nikel raja ampat
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti potensi kerusakan terumbu karang akibat lalu lintas tongkang pengangkut nikel. Evita kembali mengingatkan agar Pemerintah tidak mengorbankan pariwisata strategis demi perwujudan hilirisasi yang timpang.

“Satu kapal tongkang lewat, bisa bikin rusak satu ekosistem karang. Apa kita sudah siap kehilangan spot diving terbaik dunia karena lalu lintas logistik nikel?,” ujar Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pariwisata dan investasi itu dalam keterangan resminya di Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Evita juga menegaskan bahwa konsep nilai tambah tidak melulu harus lewat pengolahan mineral. Menurutnya, pariwisata juga merupakan bentuk hilirisasi dari alam menjadi pengalaman, dan dari budaya menjadi devisa.

“Tapi bedanya, pariwisata tidak merusak. Nikel bisa habis, tapi panorama Raja Ampat bisa memberi makan rakyatnya sampai generasi turun menurun jika dikelola dengan bijak,” ujar Evita dikutip dari laman dpr.go.id.

Evita lalu mencontohkan Swedia yang membatasi aktivitas tambang di negaranya, terutama di daerah konservasi seperti di kawasan Laponia yang termasuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO. Padahal di sekitar Laponia memiliki potensi bijih besi namun Swedia melarang pembukaan tambang karena wilayah tersebut.

Hal ini lantaran di Laponia terdapat kawasan konservasi seperti Taman Nasional Abisko dan wilayah tradisional penduduk asli Sami, yang dikenal sebagai masyarakat yang bergantung pada kegiatan seperti peternakan rusa, perikanan, dan kerajinan tangan. Evita menyebut seharusnya Indonesia juga mempertimbangkan hal yang sama.

“Jangan korbankan wilayah konservasi kita yang punya banyak nilai. Di sana bukan hanya punya kekayaan alam, tapi kita punya masyarakat adat yang harus dilindungi juga,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Baca Juga  Pertambangan di Raja Ampat Harus Dikaji Ulang, Jangan Ganggu Pariwisata dan Warga

Untuk itu, Evita meminta komitmen Pemerintah dalam menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat yang memiliki nilai keanekaragaman hayati besar. Menurutnya, pencabutan izin ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.

“Maka kami mendorong agar pemerintah segera menindaklanjuti dengan audit dan pemulihan terhadap dampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi, serta memastikan reklamasi dan restorasi ekosistem berjalan sesuai standar,” jelas Evita.

Lebih lanjut, Evita menekankan pentingnya tanggung jawab korporasi dalam memastikan memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Termasuk pengalokasian dana reklamasi dan kompensasi bagi masyarakat terdampak. Dan memastikan pengakuan serta perlindungan terhadap wilayah adat serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya secara lestari,” urainya.

Evita juga meminta Pemerintah Pusat mengawasi kebijakan tata ruang dan investasi di daerah, khususnya di wilayah-wilayah konservasi. Hal ini guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Jangan sampai lalai lagi dengan diterbitkannya izin tambang di kawasan geopark dan pariwisata strategis,” ungkap Evita.

Evita memastikan Komisi VII DPR akan terus mengawal proses ini melalui fungsi pengawasan dewan.

“Kami akan pastikan masalah Raja Ampat ini diselesaikan secara serius dan bertanggung jawab. Karena Raja Ampat adalah mahakarya alam dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia,” tegasnya.

“Pendekatan terhadap Papua, khususnya Raja Ampat, tidak boleh mengutamakan eksploitasi sumber daya, tetapi harus mengutamakan pelestarian dan kesejahteraan masyarakat lokal,” tutup Evita. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bunda Rai Sosialisasikan Posyandu 6 SPM serta Tinjau Persiapan Lomba Telajakan dan PSBS

Published

on

By

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya saat membina Posyandu 6 SPM dan meninjau persiapan lomba
PEMBINAAN: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, saat melaksanakan pembinaan dan sosialisasi Posyandu 6 SPM di Kecamatan Kerambitan sekaligus meninjau persiapan Lomba Telajakan di Desa Tista, Kerambitan, dan Persiapan lomba PSBS di Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan, Senin (21/9/2026). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Tim Pembina Posyandu. Hal tersebut kembali ditunjukkan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, saat melaksanakan pembinaan dan sosialisasi Posyandu 6 SPM di Kecamatan Kerambitan sekaligus meninjau persiapan Lomba Telajakan di Desa Tista, Kerambitan, dan Persiapan lomba PSBS di Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan, Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara roadshow tersebut diawali dengan pembinaan dan sosialisasi Posyandu 6 SPM di Banjar Wani, Kerambitan, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan persiapan Lomba Telajakan di Banjar Dauh Pangkung, Desa Tista, Kerambitan dan kunjungan ke SD Negeri 1 Mambang, Selemadeg Timur melihat giat Pengolahan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) SD setempat.  Kegiatan turut dihadiri Kepala Perangkat Daerah terkait dan jajaran Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Perbekel, serta pengurus Posyandu Kecamatan Kerambitan dan Desa Tista.

Setibanya di Banjar Wani, Srikandi Tabanan yang akrab disapa Bunda Rai, disambut hangat oleh kelompok senam lansia. Selanjutnya, Bunda Rai langsung meninjau pelaksanaan 6 SPM sekaligus melihat kinerja para kader dan memberikan sosialisasi terkait tugas serta tanggung jawab masing-masing. Ia memastikan para kader telah memiliki surat keputusan (SK) dan memahami tugas yang diemban, terlebih Posyandu 6 SPM di Banjar Wani telah mulai diterapkan sejak Januari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda Rai menekankan pentingnya Posyandu sebagai wadah awal bagi masyarakat dalam menyampaikan berbagai permasalahan, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga lima bidang pelayanan dasar lainnya. “Saya selaku Tim Pembina Posyandu Kabupaten memberikan sosialisasi dan mengharapkan semua di sini sudah menerapkan 6 SPM. Kebetulan di Banjar Wani ini sudah diterapkan mulai Januari 2026,” ujarnya. Ia juga mendorong agar masyarakat dapat terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan maupun permasalahan kepada kader Posyandu untuk kemudian dikoordinasikan dengan perbekel dan OPD terkait apabila diperlukan.

Baca Juga  Pertambangan di Raja Ampat Harus Dikaji Ulang, Jangan Ganggu Pariwisata dan Warga

Menurut Bunda Rai, keberhasilan program tersebut membutuhkan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan serta keterlibatan aktif para kader dalam mendata dan membantu mencarikan solusi atas persoalan masyarakat.

“Sosialisasi harus dilakukan kepada masyarakat secara terus-menerus. Nanti kader bisa memberikan edukasi dan mencatat permasalahan agar bisa mencarikan jalan keluar yang tepat. Kita harus selalu bersinergi, berkoordinasi dan bekerja sama agar program bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Roadshow kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Telajakan di Desa Tista. Bunda Rai bersama jajaran melihat langsung berbagai tanaman yang ditata untuk memperindah lingkungan, seperti bunga kamboja, pohon bunga bougenville, pohon bunga sandat, kacang tanah dan tanaman lainnya. Peninjauan juga menyasar ke rumah warga sebagai rumah percontohan, termasuk pemanfaatan lahan melalui tanaman obat keluarga (TOGA), warung hidup dan lumbung hidup, serta sumber pangan tambahan berupa sayuran, buah-buahan, serta pemanfaatan lahan untuk ternak ayam. Bunda Rai pun memberikan apresiasi atas upaya warga memanfaatkan pekarangan agar memberikan manfaat bagi keluarga.

Kunjungan berikutnya menyasar SD Negeri 1 Mambang yang merupakan juara pada tahun sebelumnya dalam pengelolaan sampah melalui program PSBS (Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber). Bunda Rai meninjau langsung berbagai inovasi yang telah dilakukan sekolah, di antaranya pemanfaatan ecobrick sebagai pagar taman, ruang khusus pembuatan maggot, serta sejumlah teba modern yang telah digunakan dan bahkan sudah memasuki tahap panen. Selain itu, sekolah juga memiliki berbagai poster edukasi terkait sampah, tanaman sayuran dan buah, serta kolam lele berbahan terpal. Melihat berbagai upaya tersebut, Bunda Rai mengapresiasi kreativitas dan inovasi yang telah dilakukan.

“Ini merupakan inovasi yang luar biasa dan harus terus dikembangkan,” ujarnya.

Bunda Rai juga mendorong agar berbagai hasil karya dan inovasi yang telah dibuat dapat ditata serta ditempatkan dengan baik, sehingga tetap memberikan nilai edukasi sekaligus menjaga keindahan lingkungan sekolah.

Baca Juga  Pertambangan di Raja Ampat Harus Dikaji Ulang, Jangan Ganggu Pariwisata dan Warga

“Karya-karya anak-anak ini sangat luar biasa, tetapi harus ditata dengan baik agar lingkungan sekolah tetap terlihat rapi, bersih dan indah,” ungkapnya.

Menurutnya, pengelolaan lingkungan membutuhkan kreativitas sekaligus kolaborasi seluruh pihak agar berbagai program dapat berjalan secara berkelanjutan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan dalam memperkuat sinergi lintas sektor melalui pemberdayaan masyarakat, kepedulian lingkungan dan pelayanan dasar. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemkab dan DPRD Tabanan Sepakati Lima Ranperda untuk Pembahasan Lanjutan

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rapat Paripurna Tabanan
RAPAT PARIPURNA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, yang membahas Penyampaian Laporan Badan Anggaran serta Laporan Pansus III, Pansus IV, dan Pansus V DPRD Kabupaten Tabanan yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Senin (21/9). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, yang membahas Penyampaian Laporan Badan Anggaran serta Laporan Pansus III, Pansus IV, dan Pansus V DPRD Kabupaten Tabanan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Senin (21/9), dan menjadi bagian penting dalam rangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati Tabanan, Jajaran Forkopimda, Sekda, para asisten dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Tabanan, para Camat se-Kabupaten Tabanan, para Kepala Instansi Vertikal dan BUMD di Tabanan serta undangan lainnya. Kehadiran jajaran tersebut mencerminkan sinergi seluruh unsur dalam mendukung proses pembahasan dan penetapan kebijakan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, usai laporan dari Banggar, Pansus III, Pansus IV dan Pansus V, Bupati Sanjaya juga menyampaikan persetujuan bersama terhadap lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Ia menegaskan, bahwa persetujuan bersama tersebut memiliki arti penting bagi arah pembangunan Kabupaten Tabanan ke depan.

“Persetujuan bersama terhadap Ranperda pada hari ini memiliki makna fundamental bagi pembangunan Kabupaten Tabanan ke depan,” tegasnya.

Sanjaya juga menguraikan urgensi lima Ranperda yang telah disepakati bersama. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara menjadi salah satu regulasi strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara sah, terukur, dan akuntabel, sekaligus mendukung peran PT Jamkrida Bali Mandara dalam mengakselerasi roda perekonomian masyarakat. Sementara itu, Ranperda tentang Penyertaan Modal pada Perum Sanjayaning Daerah Singasana menjadi landasan yuridis dalam meningkatkan permodalan, kapasitas usaha, dan kelangsungan operasional perusahaan daerah tersebut.

Baca Juga  Pertambangan di Raja Ampat Harus Dikaji Ulang, Jangan Ganggu Pariwisata dan Warga

Selanjutnya, Ranperda Kabupaten Tabanan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditegaskan sebagai payung hukum daerah untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Menurut Bupati Sanjaya, lahan pertanian tidak sekadar merupakan aset komersial, tetapi juga menjadi pilar kehidupan, ekonomi kerakyatan, dan tradisi agraris masyarakat Tabanan.

“Lahan pertanian bukanlah sekadar aset komersial, melainkan pilar utama penopang kehidupan, ekonomi kerakyatan, dan tradisi agraris masyarakat Kabupaten Tabanan yang harus dijaga keberlanjutannya,” ungkap Sanjaya.

Adapun Ranperda tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Melalui penataan jaringan utilitas yang sistematis dan terstandarisasi, pemerintah daerah berupaya menghindari risiko kecelakaan akibat utilitas yang semrawut, menjaga keandalan distribusi layanan publik, serta memperpanjang umur teknis infrastruktur jalan.

Sementara itu, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 memuat perubahan perencanaan pendapatan daerah sebesar Rp 2,268 triliun lebih dan belanja daerah sebesar Rp 2,351 triliun lebih, dengan defisit sebesar Rp 82,683 miliar lebih yang akan ditutup melalui pembiayaan netto bersumber dari SiLPA Tahun 2025, sebelum selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

Bupati Sanjaya mengakui masih adanya kesenjangan kemampuan fiskal daerah, namun menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bekerja mewujudkan visi pembangunan Tabanan. “Dengan sumber daya yang ada kita tetap berupaya dan bekerja untuk mewujudkan visi Kabupaten Tabanan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM),” ujarnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Perkuat Layanan Terpadu, Bunda PAUD Badung Buka Bimtek Pemenuhan 8 Indikator PAUD HI

Published

on

By

Bunda PAUD Badung Buka Bimtek PAUD HI
BUKA BIMTEK: Bunda PAUD Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemenuhan 8 Indikator PAUD HI, di SPNF SKB, Jalan Raya Kerobokan, Kuta Utara, Senin (21/9/2026). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Bunda PAUD Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pemenuhan 8 Indikator Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), di SPNF SKB, Jalan Raya Kerobokan, Kuta Utara, Senin (21/9). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 90 pendidik PAUD se-Kabupaten Badung.

Acara pembukaan turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, bersama pimpinan perangkat daerah lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak, Disdukcapil, PMD, Polres Badung, Bappeda, serta BPKAD.

Dalam arahannya, Nyonya Rasniathi menegaskan bahwa PAUD merupakan fondasi utama pembangunan kualitas sumber daya manusia. Masa emas pertumbuhan anak menuntut perhatian menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, serta emosional anak.

“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi paling penting dalam membangun masa depan bangsa. Melalui pendekatan Holistik Integratif, kami memastikan setiap anak mendapat perhatian yang utuh, sehingga dapat tumbuh optimal dan siap melangkah menuju masa depan yang cerah,” ujarnya.

Fokus utama bimtek ini adalah pemenuhan delapan indikator layanan esensial PAUD HI secara bertahap dan berkelanjutan di setiap satuan. Indikator tersebut mencakup pelaksanaan kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan fisik, deteksi dini kebutuhan khusus, koordinasi dengan Puskesmas/Posyandu, penerapan PHBS, pemberian makanan tambahan bergizi, pemantauan kepemilikan NIK anak, serta penyediaan sanitasi dan air bersih.

Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan bahwa pencapaian target ini memerlukan kerja sama yang erat antarinstansi lintas sektor. Melalui pelatihan ini, para guru didorong untuk mengaplikasikan indikator tersebut langsung dalam operasional harian lembaga, bukan sekadar melengkapi dokumen administrasi.

Baca Juga  Pertambangan di Raja Ampat Harus Dikaji Ulang, Jangan Ganggu Pariwisata dan Warga

Dengan menjunjung semangat “Satu Anak, Satu Layanan Terpadu, Satu Komitmen”, pemda berharap seluruh anak di Kabupaten Badung dapat tumbuh sehat, cerdas, terlindungi, dan belajar dengan gembira. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca