Denpasar, baliilu.com – Di depan rapat Paripurna ke-5 DPRD Provinsi Bali, Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi berkenaan dengan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan oleh pemerintah yaitu Ranperda Standar Penyelenggaraan Kesehatan, Ranperda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan Ranperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

‘’Saya sudah membaca semua pandangan fraksi sebagaimana sudah disampaikan pada Paripurna terdahulu, maka dari pandangan fraksi ini saya menyampaikan tanggapan sebagai berikut,’’ ujar Gubernur Koster saat memulai memberikan jawaban di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (13/3-2020) pagi.

Terkait Ranperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Gubernur Koster menyampaikan perlu mengembangkan, memelihara, menguatkan dan melindungi, membina serta melestarikan adat, agama, tradisi, seni dan budaya sebagai kearifan lokal Bali yang diwarisi secara turun temurun yang berwujud skala maupun Niskala.

Gubernur juga sependapat agar seniman di Bali diberdayakan untuk mendapat manfaat yang riil dan keberpihakan kepada pelaku seni atau seniman dimana mereka mewakili kaum marhaen dan agar seniman dalam mengekspresikan seni dengan instrumen yang digunakan wajib memakai alat transportasi yang layak. Dan juga telah mengakomodir seni modern dalam festival seni budaya Bali Jani secara berkelanjutan.

‘’Jadi tiga poin yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam Ranperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ini, saya sebagai gubernur menyatakan sependapat dan terima kasih atas pandangan serta usulannya,’’ terang Gubernur Koster.

Perihal Fraksi Golkar dan Demokrat mempertanyakan maksud dan tujuan Ranperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan mengikuti semangat omnibus law yang sedang hangat dilakukan oleh pemerintah pusat, mengingat sebelumnya sudah ada Perda 1/2018 tentang bahasa dan aksara Bali dan Perda 1/2019 tentang atraksi budaya, Gubernur menanggapi penyusunan renperda ini tidak mengikuti semangat omnibus law. Perda yang sudah ada tidak bertentangan dan mendukung/menguatkan ranperda ini. Omnibus law merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan perubahan (amandemen) dan mencabut peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, bertentangan, menghambat investasi dan pelayanan publik.

Menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait objek penguatan dan pemajuan kebudayaan belum mencantumkan atraksi budaya contoh tabuh rah dll, Gubernur mengatakan atraksi budaya tidak dimasukkan sebagai objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali karena atraksi budaya merupakan bagian dari kegiatan kebudayaan. Setiap satuan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan dapat dipagelarkan, dipertunjukkan dan/atau dipamerkan dalam kerangka atraksi budaya.

Terkait tentang pemahaman majelis kebudyaan Bali sama dengan majelis desa adat yang dipertanyakan Fraksi Gerindra, Koster mengatakan Majelis Desa Adat (MDA) jelas dinormakan sebagai pasikian desa adat yang berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, social religius, kearifan, hukum adat, dan ekonomi adat.

Sedangkan Majelis Kebudayaan Bali (MKB) untuk pertama kali dibentuk oleh lembaga-lembaga bidang kebudayaan seperti lembaga bahasa, aksara, dan sastra Bali, Himusba, dan Listibiya. MKB berfungsi antara lain melakukan standarisasi dan sertifikasi lembaga dan SDM bidang kebudayaan dan turut serta melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan secara aktif dan berkelanjutan.

Soal standarisasi yang disampaikan Nasdem, PSI dan Hanura, Gubernur sependapat bahwa standarisasi diarahkan pada system tata kelola kelembagaan seni yakni mengenai standarisasi tata kelola sekaa, sanggar, atau yayasan seni. Untuk profesi seniman dan standar terkait profesi akan dikelola berdasarkan parameter standar badan standar profesi.

Sementara itu, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan saran pembentukan lembaga yang kredibel dan diakui secara internasional dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi SDM kepariwisataan di Bali, Gubernur menyatakan sangat sependapat.

Sementara Golkar dan Demokrat yang menyoroti apakah pramuwisata yang berasal dari luar Bali yang umurnya sudah 55 tahun dikecualikan harus memiliki sertifikat uji pengetahuan budaya Bali, Gubernur menanggapi  sertifikat uji pengetahuan budaya Bali berlaku bagi semua pramuwisata yang telah memiliki kartu tanda pengenal pramuwisata. Untuk pramuwisata dari luar Bali sampai saat ini belum ada yang memenuhi kriteria bekerja selama 25 tahun atau lebih berumur 55 tahun sehingga pasal tersebut tidak bisa diterapkan bagi pramuwisata dari luar Bali dan tetap harus memiliki sertifikat uji pengetahuan budaya Bali.

Gubernur Bali juga sependapat tentang saran dari Golkar, Demokrat dan Gerindra agar pemberian sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku usaha atau pelaku pariwisata yang melakukan perusakan dan atau pencemaran usaha pariwisata, promosi hitam atau menghancurkan citra pariwisata. Begitu juga tentang bermunculannya usaha jasa pariwisata berbasis online agar ditambahkan dalam ranperda termasuk desa wisata, serta tertkait dengan larangan terhadap perbuatan yang bersifat perusakan dan pelecehan kesakralan nilai-nilai ritual agama Hindu, pendirian bangunan yang bersifat menghalangi sesuatu dan perbuatan pencemaran sekala niskala atas DTW tempat suci pura di Bali.

Terkait isu orang asing menjadi guide atau pembandu wisata dan dikotomi antara guide legal dan liar/ilegal serta jual beli kepala, Gubernur menandaskan mengenai orang asing atau warga negara China yang menjadi pemandu wisata disampaikan bahwa indikasi warga China menjadi pemandu wisata ada, tetapi pemerintah provinsi tidak memberikan ruang untuk orang asing menjadi pemandu wisata. Tentang dikotomi guide legal dan liar, pemprov hanya mengeluarkan kartu tanda pengenal pramuwisata.

Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan, Golkar dan Demokrat tentang sanksi pidana bagi dokter atau tenaga medis yang tidak cermat dalam memberikan pelayanan juga kelalaian dan kesalahan penanganan pasien, Gubernur kurang sependapat karena dalam ranperda hanya mengatur kewajiban untuk pemenuhan persyaratan administratif sehingga hanya dikenakan sanksi administratif. Saksi pidana bagi dokter dan tenaga medis yang melakukan pelanggaran sudar diatur dalam perundang-undangan.

Terkait tentang Ranperda Standar Mutu Pelayanan Kesehatan pada faskes terutama untuk mengatasi masih tingginya disparitas status kesehatan antar-tingkat social ekonomi, antar-kawasan dan antar-perkotaan dengan pedesaan di Bali, Gubernur mengatakan sudah ada standar penilaian untuk dan komisi akreditasi. Saat ini belum semua fakses mampu memperoleh kelulusan paripurna bintang lima dan diupayakan setiap tahun ada peningkatan.

Sementara itu, pada agenda tanggapan Dewan terhadap pendapat Gubernur terkait Ranperda lnisiatif Dewan tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pernyertaan Modal Daerah, Wakil Koordinator I Kade Darma Susila mengucapkan terima kasih kepada Gubernur atas pendapat dan masukan terkait inisiatif dewan dalam mengajukan Ranperda Provinsi Bali tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Sehubungan dengan Perda Penyertaan Modal Daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyertaan modal daerah.

Dikatakan Susila, sesuai dengan LHP BPK RI tentang likuidasi terhadap perusahaan oleh instansi yang berwenang dan rencana pemerintah daerah untuk menambah penyertaan modal daerah dalam tahun anggaran 2020 dan tahun yang akan datang. Dengan adanya peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah yang baru, diharapkan dapat menjadi landasan dan memberikan kepastian hukum terkait dengan modal daerah yang sudah dan yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Untuk penyempurnaan Ranperda Penyertaan Daerah dari aspek teknis penyusunan dan substansi, dewan sangat apresiasi dengan tanggapan sebagai berikut: Terhadap aspek legal drafting atau teknis penyusunan agar mengacu pada teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan menjadi perhatian dewan.

Terhadap penyelesaian kisaran dana alokasi penyertaan modal daerah agar dicermati sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan. Dewan memberikan tanggapan sebagai berikut: Terhadap penanaman modal daerah yang sudah direalisasikan mengacu pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2 perusahaan yang sudah dilikuidasi tahun 2018 sudah disesuaikan, penanaman modal daerah pada PT Puri Raharja sudah dikoreksi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam LHP BPK RI serta rencana penanaman modal daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan rencana penanaman modal daerah dalam bentuk barang milik daerah pada PT BPD Bali menggunakan hasil apresial dan penilai publik yang kegiatannya dilakukan di BPKAD akan disajikan dalam nilai penanaman modal daerah.

Dewan sependapat dengan Gubernur terkait Perda penanaman modal daerah ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI tentang laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah dapat diproses lebih lanjut sesuai mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadir pada rapat paripurna ke-5 DPRD Bali, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Bali. (*/balu1)