Thursday, 22 February 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

POLITIK

Jawaban Gubernur Bali Terkait 3 Ranperda, Perlu Membina dan Melestarikan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya sebagai Kearifan Lokal Bali

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI I WAYAN KOSTER: Memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi 3 ranperda di depan rapat Paripurna ke-5 DPRD Provinsi Bali. (Foto:Ist)

Denpasar, baliilu.com – Di depan rapat Paripurna ke-5 DPRD Provinsi Bali, Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi berkenaan dengan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan oleh pemerintah yaitu Ranperda Standar Penyelenggaraan Kesehatan, Ranperda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan Ranperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

‘’Saya sudah membaca semua pandangan fraksi sebagaimana sudah disampaikan pada Paripurna terdahulu, maka dari pandangan fraksi ini saya menyampaikan tanggapan sebagai berikut,’’ ujar Gubernur Koster saat memulai memberikan jawaban di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (13/3-2020) pagi.

Terkait Ranperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Gubernur Koster menyampaikan perlu mengembangkan, memelihara, menguatkan dan melindungi, membina serta melestarikan adat, agama, tradisi, seni dan budaya sebagai kearifan lokal Bali yang diwarisi secara turun temurun yang berwujud skala maupun Niskala.

Gubernur juga sependapat agar seniman di Bali diberdayakan untuk mendapat manfaat yang riil dan keberpihakan kepada pelaku seni atau seniman dimana mereka mewakili kaum marhaen dan agar seniman dalam mengekspresikan seni dengan instrumen yang digunakan wajib memakai alat transportasi yang layak. Dan juga telah mengakomodir seni modern dalam festival seni budaya Bali Jani secara berkelanjutan.

‘’Jadi tiga poin yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam Ranperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ini, saya sebagai gubernur menyatakan sependapat dan terima kasih atas pandangan serta usulannya,’’ terang Gubernur Koster.

Perihal Fraksi Golkar dan Demokrat mempertanyakan maksud dan tujuan Ranperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan mengikuti semangat omnibus law yang sedang hangat dilakukan oleh pemerintah pusat, mengingat sebelumnya sudah ada Perda 1/2018 tentang bahasa dan aksara Bali dan Perda 1/2019 tentang atraksi budaya, Gubernur menanggapi penyusunan renperda ini tidak mengikuti semangat omnibus law. Perda yang sudah ada tidak bertentangan dan mendukung/menguatkan ranperda ini. Omnibus law merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan perubahan (amandemen) dan mencabut peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, bertentangan, menghambat investasi dan pelayanan publik.

Baca Juga  Update Covid-19 (15/6) Bali, Astungkara Pasien Sembuh Melonjak 28 Orang

Menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait objek penguatan dan pemajuan kebudayaan belum mencantumkan atraksi budaya contoh tabuh rah dll, Gubernur mengatakan atraksi budaya tidak dimasukkan sebagai objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali karena atraksi budaya merupakan bagian dari kegiatan kebudayaan. Setiap satuan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan dapat dipagelarkan, dipertunjukkan dan/atau dipamerkan dalam kerangka atraksi budaya.

Terkait tentang pemahaman majelis kebudyaan Bali sama dengan majelis desa adat yang dipertanyakan Fraksi Gerindra, Koster mengatakan Majelis Desa Adat (MDA) jelas dinormakan sebagai pasikian desa adat yang berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, social religius, kearifan, hukum adat, dan ekonomi adat.

Sedangkan Majelis Kebudayaan Bali (MKB) untuk pertama kali dibentuk oleh lembaga-lembaga bidang kebudayaan seperti lembaga bahasa, aksara, dan sastra Bali, Himusba, dan Listibiya. MKB berfungsi antara lain melakukan standarisasi dan sertifikasi lembaga dan SDM bidang kebudayaan dan turut serta melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan secara aktif dan berkelanjutan.

Soal standarisasi yang disampaikan Nasdem, PSI dan Hanura, Gubernur sependapat bahwa standarisasi diarahkan pada system tata kelola kelembagaan seni yakni mengenai standarisasi tata kelola sekaa, sanggar, atau yayasan seni. Untuk profesi seniman dan standar terkait profesi akan dikelola berdasarkan parameter standar badan standar profesi.

de
GUBERNUR BALI: I Wayan Koster. (Foto:Ist)

Sementara itu, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan saran pembentukan lembaga yang kredibel dan diakui secara internasional dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi SDM kepariwisataan di Bali, Gubernur menyatakan sangat sependapat.

Sementara Golkar dan Demokrat yang menyoroti apakah pramuwisata yang berasal dari luar Bali yang umurnya sudah 55 tahun dikecualikan harus memiliki sertifikat uji pengetahuan budaya Bali, Gubernur menanggapi  sertifikat uji pengetahuan budaya Bali berlaku bagi semua pramuwisata yang telah memiliki kartu tanda pengenal pramuwisata. Untuk pramuwisata dari luar Bali sampai saat ini belum ada yang memenuhi kriteria bekerja selama 25 tahun atau lebih berumur 55 tahun sehingga pasal tersebut tidak bisa diterapkan bagi pramuwisata dari luar Bali dan tetap harus memiliki sertifikat uji pengetahuan budaya Bali.

Baca Juga  Jaya Negara Hadiri Pemelaspasan Gedung LPD Kesiman dan Launching ATM Tanpa Kartu

Gubernur Bali juga sependapat tentang saran dari Golkar, Demokrat dan Gerindra agar pemberian sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku usaha atau pelaku pariwisata yang melakukan perusakan dan atau pencemaran usaha pariwisata, promosi hitam atau menghancurkan citra pariwisata. Begitu juga tentang bermunculannya usaha jasa pariwisata berbasis online agar ditambahkan dalam ranperda termasuk desa wisata, serta tertkait dengan larangan terhadap perbuatan yang bersifat perusakan dan pelecehan kesakralan nilai-nilai ritual agama Hindu, pendirian bangunan yang bersifat menghalangi sesuatu dan perbuatan pencemaran sekala niskala atas DTW tempat suci pura di Bali.

Terkait isu orang asing menjadi guide atau pembandu wisata dan dikotomi antara guide legal dan liar/ilegal serta jual beli kepala, Gubernur menandaskan mengenai orang asing atau warga negara China yang menjadi pemandu wisata disampaikan bahwa indikasi warga China menjadi pemandu wisata ada, tetapi pemerintah provinsi tidak memberikan ruang untuk orang asing menjadi pemandu wisata. Tentang dikotomi guide legal dan liar, pemprov hanya mengeluarkan kartu tanda pengenal pramuwisata.

Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan, Golkar dan Demokrat tentang sanksi pidana bagi dokter atau tenaga medis yang tidak cermat dalam memberikan pelayanan juga kelalaian dan kesalahan penanganan pasien, Gubernur kurang sependapat karena dalam ranperda hanya mengatur kewajiban untuk pemenuhan persyaratan administratif sehingga hanya dikenakan sanksi administratif. Saksi pidana bagi dokter dan tenaga medis yang melakukan pelanggaran sudar diatur dalam perundang-undangan.

Terkait tentang Ranperda Standar Mutu Pelayanan Kesehatan pada faskes terutama untuk mengatasi masih tingginya disparitas status kesehatan antar-tingkat social ekonomi, antar-kawasan dan antar-perkotaan dengan pedesaan di Bali, Gubernur mengatakan sudah ada standar penilaian untuk dan komisi akreditasi. Saat ini belum semua fakses mampu memperoleh kelulusan paripurna bintang lima dan diupayakan setiap tahun ada peningkatan.

Sementara itu, pada agenda tanggapan Dewan terhadap pendapat Gubernur terkait Ranperda lnisiatif Dewan tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pernyertaan Modal Daerah, Wakil Koordinator I Kade Darma Susila mengucapkan terima kasih kepada Gubernur atas pendapat dan masukan terkait inisiatif dewan dalam mengajukan Ranperda Provinsi Bali tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Baca Juga  Pasar Tumpah Berpeluang Besar Sebarkan Virus Corona, Kadis Jarta Minta Pengelola Pasar Terapkan Protokol Kesehatan

Sehubungan dengan Perda Penyertaan Modal Daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyertaan modal daerah.

Dikatakan Susila, sesuai dengan LHP BPK RI tentang likuidasi terhadap perusahaan oleh instansi yang berwenang dan rencana pemerintah daerah untuk menambah penyertaan modal daerah dalam tahun anggaran 2020 dan tahun yang akan datang. Dengan adanya peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah yang baru, diharapkan dapat menjadi landasan dan memberikan kepastian hukum terkait dengan modal daerah yang sudah dan yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Untuk penyempurnaan Ranperda Penyertaan Daerah dari aspek teknis penyusunan dan substansi, dewan sangat apresiasi dengan tanggapan sebagai berikut: Terhadap aspek legal drafting atau teknis penyusunan agar mengacu pada teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan menjadi perhatian dewan.

Terhadap penyelesaian kisaran dana alokasi penyertaan modal daerah agar dicermati sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan. Dewan memberikan tanggapan sebagai berikut: Terhadap penanaman modal daerah yang sudah direalisasikan mengacu pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2 perusahaan yang sudah dilikuidasi tahun 2018 sudah disesuaikan, penanaman modal daerah pada PT Puri Raharja sudah dikoreksi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam LHP BPK RI serta rencana penanaman modal daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan rencana penanaman modal daerah dalam bentuk barang milik daerah pada PT BPD Bali menggunakan hasil apresial dan penilai publik yang kegiatannya dilakukan di BPKAD akan disajikan dalam nilai penanaman modal daerah.

Dewan sependapat dengan Gubernur terkait Perda penanaman modal daerah ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI tentang laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah dapat diproses lebih lanjut sesuai mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadir pada rapat paripurna ke-5 DPRD Bali, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Bali. (*/balu1)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Sekda Dewa Indra Sambut Baik Bali Jadi Lokasi Observasi Pemilu dari Parlemen Negara-negara Sahabat

Published

on

By

dewa indra
SERAHKAN CINDERAMATA: Sekda Bali Dewa Made Indra menyerahkan cinderamata kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dalam acara Gala Dinner EVP 2024 di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, pada Senin (12/2) malam. (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut baik dipilihnya Bali sebagai lokasi Election Visit Program (EVP) 2024 oleh wakil-wakil dari 18 parlemen negara sahabat dan 3 organisasi internasional saat momen Pemilu 2024. “Kami gembira, kalangan Parlemen negara sahabat mengunjungi Bali dan menyaksikan langsung praktek pemilihan umum di Bali,” ujar Sekda Dewa Indra dalam Gala Dinner EVP 2024 di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, pada Senin (12/2) malam.

Menurut Sekda Dewa Indra, dengan pemilihan Bali sebagai tempat studi komparasi, para peserta pastinya akan memperoleh pengalaman dan situasi yang berbeda dengan negara lain dalam prosesi pemilihan umum serta tata cara masyarakat berdemokrasi. “Ada karakter yang berbeda dalam Pemilu dua hari lagi. Akan Sangat kompleks karena ada pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini hal spesifik dan jarang di negara-negara lain,” tukasnya.

Pun demikian, Sekda Dewa Indra mengungkapkan secara umum di Bali pemilu sudah disiapkan dengan baik dan akan melibatkan seluruh pihak yang berwenang guna menyukseskan gelaran politik lima tahunan tersebut di Pulau Dewata.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan dipilihnya Bali sebagai tempat observasi Pemilu 2024 karena Bali dianggap melambangkan kekayaan warisan budaya Indonesia dan semangat persatuan yang mendasari prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi. “Bali itu simbol harmoni dan respek dalam kehidupan sehari-hari. Dan di Bali, pemilu dirayakan dengan sukacita dan bersinergi dengan kreativitas terutama oleh anak muda,” kata Indra.

Ajang EVP 2024 diharapkan pula sebagai upaya mempererat kerja sama bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. “Kita jadikan acara ini sebagai tonggak positif dalam membangun demokrasi yang kuat, inklusif, serta mendukung kemajuan ekonomi dan pariwisata di Bali,” tutupnya.

Baca Juga  Update Covid-19 (15/6) Bali, Astungkara Pasien Sembuh Melonjak 28 Orang

Program EVP merupakan hasil kesepakatan AIPA Parlemen ASEAN bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan Pemilu agar mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi observer Pemilu. Para observer ini nantinya akan meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali, yaitu di Desa Penglipuran, di kawasan Jimbaran dan di kawasan Garuda Wisnu Kencana. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Masa Kampanye Selesai, Pj. Gubernur Bali Ajak Masyarakat Datang ke TPS Salurkan Hak Pilih

Published

on

By

mahendra
PENUTUPAN KAMPANYE: Pj. Gubernur Bali, S.M.Mahendra Jaya berfoto bersama saat menghadiri acara Penutupan Kampanye Damai Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali di Gedung Dharma Alaya, Lumintang, Denpasar, Sabtu (10/2). (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Setelah memasuki hari ke-75 pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024 yang sudah dimulai sejak tanggal 28 November 2023, mulai 11 Februari 2024 kita akan memasuki masa tenang sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 2024 kita bersama-sama akan ke TPS melakukan pencoblosan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif, seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Untuk itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali mengajak seluruh masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya. Harapan tersebut disampaikan Pj. Gubernur Bali, S.M.Mahendra Jaya dalam sambutannya dalam acara Penutupan Kampanye Damai Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali di Gedung Dharma Alaya, Lumintang, Denpasar, Sabtu (10/2).

Lebih jauh dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali menyampaikan bahwa kita semua patut bersyukur tahapan kampanye yang diprediksi terdapat kerawanan-kerawanan dengan kedewasaan peserta Pemilu, tim sukses, masyarakat, dan pengaturan oleh penyelenggara Pemilu, pengamanan dan juga ASN telah menjaga netralitasnya, serta adanya peran serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang berperan sebagai cooling system menjadikan tahapan kampanye berjalan dengan aman dan damai, sehingga situasi Kamtibmas di Bali sangat kondusif.

“Atas capaian dan situasi Kamtibmas Bali yang sangat kondusif tersebut, saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyampaikan terima kasih. Pada saat pelaksanaan kampanye para peserta Pemilu didukung tim sukses telah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Saya juga melihat masyarakat antusias, gembira dan damai hadir atau mengikuti kegiatan kampanye tersebut. Tidak ada peristiwa yang mengganggu keamanan dan kedamaian, dari tahapan pelaksanaan kampanye,” imbuhnya.

Baca Juga  Tingkatkan Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Sewakadharma, Walikota Rai Mantra Resmikan Control Room Dharma Negara Niyatatirta

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menambahkan sebagaimana kita ketahui salah satu indikator keberhasilan Pemilu adalah tingkat partisipasi publik. Semakin tinggi tingkat partisipasi publik menunjukkan kuatnya legitimasi terhadap pemimpin. Terkait hal tersebut KPU Provinsi Bali telah menargetkan partisipasi publik dalam Pemilu Tahun 2024 adalah 83%. Suatu angka yang realistis kalau melihat partisipasi publik di Bali pada Pemilu sebelumnya (tahun 2019) di atas 80%. Pemilihan Umum selain memilih calon pemimpin dan calon legislatif untuk keberlanjutan pemerintahan, secara esensi juga merupakan proses pembelajaran dan ujian bagi seluruh elemen bangsa seberapa jauh nilai-nilai demokrasi, keanekaragaman telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Penggunaan hak pilih adalah swadarma terhadap Negara yang sangat penting guna keberlanjutan pemerintahan, kemajuan bangsa dan negara,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Pj. Gubernur mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan suasana kondusif seperti ini sehingga perhelatan Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan aman, lancar dan damai.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dimana pihaknya telah memastikan seluruh penyelenggara Pemilu tidak main-main dan mengikuti aturan yang ada dan tidak ada tendensi apapun. Pihaknya juga memastikan bahwa logistik pemilu telah siap untuk didistribusikan ke masing-masing desa.

Ketua KPU Provinsi Bali juga meminta agar mulai besok seluruh atribut kampanye baik spanduk, umbul-umbul atau alat kampanye lainnya agar dibersihkan dan tidak ada pelaksanaan kampanye di luar jadwal.

Di akhir sambutannya, Ketua KPU Bali juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam mengawal semua kegiatan dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS  sehingga target 83% partisipasi pemilih di tahun ini dapat tercapai dan zero sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga  Beasiswa BI untuk Mahasiswa Berprestasi, Cok Ace: Harapkan Generasi Muda Bali jadi Kunci Wujudkan Bali yang Unggul

“Dalam demokrasi, gesekan dan perbedaan itu pasti ada, tapi semua dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai peraturan yang ada, saya harap kita semua damai, demokrasi boleh berbeda tetapi kedamaian yang utama,” pungkasnya.

Dalam acara yang bertajuk “Harmoni dalam Demokrasi Bali Shanti” turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Bali, Brigjen TNI Agus M Latief, S.I.P, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Saguna, Jajaran Forkopimda Provinsi Bali, kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Bali, tokoh agama, para pengurus partai dan undangan lainnya. Acara juga diisi dengan doa lintas agama serta persembahan “Nyanyian Dharma”. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Puluhan Ribu Masyarakat Bangli Suarakan Ganjar-Mahfud Menang Total di ‘’Creative Fun Walk’’ dan Konser Gotong-royong

Masyarakat Bangli, Lolot Band dan Joni Agung ‘’Pekikkan’’ Coblos Nomor 3 Ganjar-Mahfud Presiden 2024

Published

on

By

koster
Konser Gotong-royong bertajuk ‘’Menangkan Ganjar - Mahfud di Pilpres 2024’’ berlangsung meriah pada Rabu (Buda Wage, Warigadean) 7 Februari 2024 di Alun - Alun Kota Bangli. (Foto: Hms PDIP Bali

Bangli, baliilu.com – Gemuruh suara Ganjar-Mahfud menang, menang, menang satu putaran coblos nomor 3 menggema di acara Creative Fun Walk dan Konser Gotong-royong bertajuk ‘’Menangkan Ganjar – Mahfud di Pilpres 2024’’ pada, Rabu (Buda Wage, Warigadean) 7 Februari 2024 di Alun – Alun Kota Bangli.

Meski hujan mengguyur Kabupaten Bangli, namun puluhan ribu masyarakat bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., Ketua DPC PDI Perjuangan Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Bangli, I Wayan Diar, pengurus Partai PDI Perjuangan dan tokoh masyarakat tetap solid menyuarakan kemenangan Ganjar – Mahfud dengan salam metal tiga jari sembari menyanyikan lagu berjudul ‘’Salam M3tal’’ yang dirilis oleh grup band Slank, lagu ‘’Untuk Indonesia’’ yang dirilis oleh Yenny Wahid & Once, hingga lagu ‘’Coblos Ganjar – Mahfud MD’’ yang dirilis oleh Lolot Band, Joni Agung, Yong Sagita, Bayu KW, Jun Bintang, dan Leong Sinatra.

Animo puluhan ribu masyarakat Kabupaten Bangli yang memadati Alun – Alun Kota Bangli dengan mengenakan seragam kaos Ganjar – Mahfud nomor 3 semakin semarak, saat grup band lokal Bali Lolot Band, Banreg, dan musisi Joni Agung & Double T tampil menghibur masyarakat di Konser Gotong-royong Menangkan Ganjar – Mahfud.

Di akhir konser, masyarakat menggemakan suara tiga, tiga, tiga sebanyak tiga kali saat mengikuti simulasi pencoblosan surat suara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024, Ganjar – Mahfud Nomor 3. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Baca Juga  Bentuk Satgas Penanggulangan Covid-19, Intensifkan Sprayer Disinfeksi di Tempat-tempat Umum
Lanjutkan Membaca