Connect with us

POLITIK

Jawaban Gubernur Bali Terkait 3 Ranperda, Perlu Membina dan Melestarikan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya sebagai Kearifan Lokal Bali

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI I WAYAN KOSTER: Memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi 3 ranperda di depan rapat Paripurna ke-5 DPRD Provinsi Bali. (Foto:Ist)

Denpasar, baliilu.com – Di depan rapat Paripurna ke-5 DPRD Provinsi Bali, Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi berkenaan dengan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan oleh pemerintah yaitu Ranperda Standar Penyelenggaraan Kesehatan, Ranperda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan Ranperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

‘’Saya sudah membaca semua pandangan fraksi sebagaimana sudah disampaikan pada Paripurna terdahulu, maka dari pandangan fraksi ini saya menyampaikan tanggapan sebagai berikut,’’ ujar Gubernur Koster saat memulai memberikan jawaban di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (13/3-2020) pagi.

Terkait Ranperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Gubernur Koster menyampaikan perlu mengembangkan, memelihara, menguatkan dan melindungi, membina serta melestarikan adat, agama, tradisi, seni dan budaya sebagai kearifan lokal Bali yang diwarisi secara turun temurun yang berwujud skala maupun Niskala.

Gubernur juga sependapat agar seniman di Bali diberdayakan untuk mendapat manfaat yang riil dan keberpihakan kepada pelaku seni atau seniman dimana mereka mewakili kaum marhaen dan agar seniman dalam mengekspresikan seni dengan instrumen yang digunakan wajib memakai alat transportasi yang layak. Dan juga telah mengakomodir seni modern dalam festival seni budaya Bali Jani secara berkelanjutan.

‘’Jadi tiga poin yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam Ranperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ini, saya sebagai gubernur menyatakan sependapat dan terima kasih atas pandangan serta usulannya,’’ terang Gubernur Koster.

Perihal Fraksi Golkar dan Demokrat mempertanyakan maksud dan tujuan Ranperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan mengikuti semangat omnibus law yang sedang hangat dilakukan oleh pemerintah pusat, mengingat sebelumnya sudah ada Perda 1/2018 tentang bahasa dan aksara Bali dan Perda 1/2019 tentang atraksi budaya, Gubernur menanggapi penyusunan renperda ini tidak mengikuti semangat omnibus law. Perda yang sudah ada tidak bertentangan dan mendukung/menguatkan ranperda ini. Omnibus law merupakan istilah yang digunakan untuk melakukan perubahan (amandemen) dan mencabut peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, bertentangan, menghambat investasi dan pelayanan publik.

Baca Juga  Update Covid-19 (4/7) Bali, Dewa Indra: Cegah Penyebaran Covid-19 Ada Penyesuaian Kriteria dan Persyaratan Pelaku Perjalanan

Menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait objek penguatan dan pemajuan kebudayaan belum mencantumkan atraksi budaya contoh tabuh rah dll, Gubernur mengatakan atraksi budaya tidak dimasukkan sebagai objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali karena atraksi budaya merupakan bagian dari kegiatan kebudayaan. Setiap satuan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan dapat dipagelarkan, dipertunjukkan dan/atau dipamerkan dalam kerangka atraksi budaya.

Terkait tentang pemahaman majelis kebudyaan Bali sama dengan majelis desa adat yang dipertanyakan Fraksi Gerindra, Koster mengatakan Majelis Desa Adat (MDA) jelas dinormakan sebagai pasikian desa adat yang berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, social religius, kearifan, hukum adat, dan ekonomi adat.

Sedangkan Majelis Kebudayaan Bali (MKB) untuk pertama kali dibentuk oleh lembaga-lembaga bidang kebudayaan seperti lembaga bahasa, aksara, dan sastra Bali, Himusba, dan Listibiya. MKB berfungsi antara lain melakukan standarisasi dan sertifikasi lembaga dan SDM bidang kebudayaan dan turut serta melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan secara aktif dan berkelanjutan.

Soal standarisasi yang disampaikan Nasdem, PSI dan Hanura, Gubernur sependapat bahwa standarisasi diarahkan pada system tata kelola kelembagaan seni yakni mengenai standarisasi tata kelola sekaa, sanggar, atau yayasan seni. Untuk profesi seniman dan standar terkait profesi akan dikelola berdasarkan parameter standar badan standar profesi.

de
GUBERNUR BALI: I Wayan Koster. (Foto:Ist)

Sementara itu, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan saran pembentukan lembaga yang kredibel dan diakui secara internasional dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi SDM kepariwisataan di Bali, Gubernur menyatakan sangat sependapat.

Sementara Golkar dan Demokrat yang menyoroti apakah pramuwisata yang berasal dari luar Bali yang umurnya sudah 55 tahun dikecualikan harus memiliki sertifikat uji pengetahuan budaya Bali, Gubernur menanggapi  sertifikat uji pengetahuan budaya Bali berlaku bagi semua pramuwisata yang telah memiliki kartu tanda pengenal pramuwisata. Untuk pramuwisata dari luar Bali sampai saat ini belum ada yang memenuhi kriteria bekerja selama 25 tahun atau lebih berumur 55 tahun sehingga pasal tersebut tidak bisa diterapkan bagi pramuwisata dari luar Bali dan tetap harus memiliki sertifikat uji pengetahuan budaya Bali.

Baca Juga  Kasus Positif Covid-19 di Denpasar Bertambah 6 Orang, Dewa Rai: Masyarakat harus Waspada dan Ikuti Protokol Kesehatan

Gubernur Bali juga sependapat tentang saran dari Golkar, Demokrat dan Gerindra agar pemberian sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku usaha atau pelaku pariwisata yang melakukan perusakan dan atau pencemaran usaha pariwisata, promosi hitam atau menghancurkan citra pariwisata. Begitu juga tentang bermunculannya usaha jasa pariwisata berbasis online agar ditambahkan dalam ranperda termasuk desa wisata, serta tertkait dengan larangan terhadap perbuatan yang bersifat perusakan dan pelecehan kesakralan nilai-nilai ritual agama Hindu, pendirian bangunan yang bersifat menghalangi sesuatu dan perbuatan pencemaran sekala niskala atas DTW tempat suci pura di Bali.

Terkait isu orang asing menjadi guide atau pembandu wisata dan dikotomi antara guide legal dan liar/ilegal serta jual beli kepala, Gubernur menandaskan mengenai orang asing atau warga negara China yang menjadi pemandu wisata disampaikan bahwa indikasi warga China menjadi pemandu wisata ada, tetapi pemerintah provinsi tidak memberikan ruang untuk orang asing menjadi pemandu wisata. Tentang dikotomi guide legal dan liar, pemprov hanya mengeluarkan kartu tanda pengenal pramuwisata.

Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan, Golkar dan Demokrat tentang sanksi pidana bagi dokter atau tenaga medis yang tidak cermat dalam memberikan pelayanan juga kelalaian dan kesalahan penanganan pasien, Gubernur kurang sependapat karena dalam ranperda hanya mengatur kewajiban untuk pemenuhan persyaratan administratif sehingga hanya dikenakan sanksi administratif. Saksi pidana bagi dokter dan tenaga medis yang melakukan pelanggaran sudar diatur dalam perundang-undangan.

Terkait tentang Ranperda Standar Mutu Pelayanan Kesehatan pada faskes terutama untuk mengatasi masih tingginya disparitas status kesehatan antar-tingkat social ekonomi, antar-kawasan dan antar-perkotaan dengan pedesaan di Bali, Gubernur mengatakan sudah ada standar penilaian untuk dan komisi akreditasi. Saat ini belum semua fakses mampu memperoleh kelulusan paripurna bintang lima dan diupayakan setiap tahun ada peningkatan.

Baca Juga  Hiburan Bondres, Cara Unik Kelurahan Pemecutan Sosialisasikan Covid-19

Sementara itu, pada agenda tanggapan Dewan terhadap pendapat Gubernur terkait Ranperda lnisiatif Dewan tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pernyertaan Modal Daerah, Wakil Koordinator I Kade Darma Susila mengucapkan terima kasih kepada Gubernur atas pendapat dan masukan terkait inisiatif dewan dalam mengajukan Ranperda Provinsi Bali tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Sehubungan dengan Perda Penyertaan Modal Daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyertaan modal daerah.

Dikatakan Susila, sesuai dengan LHP BPK RI tentang likuidasi terhadap perusahaan oleh instansi yang berwenang dan rencana pemerintah daerah untuk menambah penyertaan modal daerah dalam tahun anggaran 2020 dan tahun yang akan datang. Dengan adanya peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah yang baru, diharapkan dapat menjadi landasan dan memberikan kepastian hukum terkait dengan modal daerah yang sudah dan yang akan dilakukan pemerintah daerah.

Untuk penyempurnaan Ranperda Penyertaan Daerah dari aspek teknis penyusunan dan substansi, dewan sangat apresiasi dengan tanggapan sebagai berikut: Terhadap aspek legal drafting atau teknis penyusunan agar mengacu pada teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan menjadi perhatian dewan.

Terhadap penyelesaian kisaran dana alokasi penyertaan modal daerah agar dicermati sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan. Dewan memberikan tanggapan sebagai berikut: Terhadap penanaman modal daerah yang sudah direalisasikan mengacu pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, 2 perusahaan yang sudah dilikuidasi tahun 2018 sudah disesuaikan, penanaman modal daerah pada PT Puri Raharja sudah dikoreksi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam LHP BPK RI serta rencana penanaman modal daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan rencana penanaman modal daerah dalam bentuk barang milik daerah pada PT BPD Bali menggunakan hasil apresial dan penilai publik yang kegiatannya dilakukan di BPKAD akan disajikan dalam nilai penanaman modal daerah.

Dewan sependapat dengan Gubernur terkait Perda penanaman modal daerah ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI tentang laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang penyertaan modal daerah dapat diproses lebih lanjut sesuai mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadir pada rapat paripurna ke-5 DPRD Bali, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Bali. (*/balu1)

POLITIK

Sekda Rai Iswara Ikuti Coklit Pilkada 2020, Petugas PDP Dilengkapi APD

Published

on

By

de
GERAKAN COKLIT: Gerakan Coklit (pencocokan dan penelitian) dan Klik Serentak untuk pemutahiran data pemilih dalam Pilkada 2020 di Kota Denpasar menyasar Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara yang ditemui langsung di kediaman, Sabtu (25/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Gerakan Coklit (pencocokan dan penelitian) dan Klik Serentak untuk pemutahiran data pemilih dalam Pilkada 2020 di Kota Denpasar menyasar Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara yang ditemui langsung di kediaman, Sabtu (25/7-2020).

Kegiatan yang dipimpin langsung Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya bersama KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan beserta jajaran melaksanakan Gerakan Coklit sekaligus sosialisasi.

“Hari ini kami mengajak seluruh jajaran penyelenggara untuk melakukan Gerakan Coklit Serentak, Gerakan Klik Serentak dan Gerakan Memakai Masker,” kata Wayan Arsa Jaya.

Dalam kesempatan itu, Arsa juga mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan “coklit” dengan memberikan informasi data diri yang benar sesuai KTP elektronik dan kartu keluarga.

“Kami minta masyarakat tidak perlu merasa khawatir karena petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan agar saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Tahapan coklit yakni sebagai tahapan awal dalam memastikan data pemilih yang ada di Kota Denpasar. Pelaksanaan coklit telah dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang yang dilaksanakan 1.202 PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat mendatangi masing-masing rumah warga untuk Coklit data pemilih dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Pelaksanaan Pilwali pada 9 Desember 2020 mendatang yang masih dibayang-bayangi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dengan pelaksanaan jumlah pemilih per TPS maksimal dibatasi 500 orang, yang pada pilwali sebelumnya mencapai 800 orang,” ujarnya.

Sementara Sekda Rai Iswara mengucapkan terima kasih kepada  seluruh jajaran KPU Denpasar yang telah melaksanakan tugas secara baik dari tahapan awal yakni pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Denpasar.  “Kami bersama Walikota Rai Mantra dan Wakil Walikota IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, PPK, PPS yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yang sudah kami pantau bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar, serta tetap bersandar pada komunikasi dan koordinasi,” ujar Rai Iswara.

Baca Juga  GM Toya Devasya DR. I Ketut Mardjana: Atasi Dampak Virus Corona, Manfaatkan Waktu Jeda untuk Berbenah

Tahapan demi tahapan dalam kesuksesan Pilwali Denpasar menjadi tanggung jawab kita bersama. ‘’Dan kami mengajak seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk turut serta berpartisipasi dalam kesuksesan pilwali tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari sinergitas kita bersama yakni Pemkot Denpasar, KPU, Bawaslu dan panitia pemilihan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada memiliki tanggung jawab yang dapat dibingkai dengan koordinasi dan komunikasi,’’ katanya.

Terlebih saat ini pelaksanaan pilwali dalam masa pandemi Covid-19 yang diharapkan kewaspadaan bersama sehingga pilwali berjalan lancar serta masyarakat sehat. “Protokol kesehatan menjadi sandaran utama kita dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada dalam upaya kita melibatkan PPK dan PPS yang akan datang langsung di kediaman masyarakat,” ujarnya. (*/eka)

Lanjutkan Membaca

POLITIK

Sosialisasi Pilwali, Rai Iswara Ajak Masyarakat Sukseskan Tahapan Pilkada 2020

Published

on

By

de
SOSIALISASI PILWALI: Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara sosialisasikan Pilwali bersama KPU Denpasar secara daring.

Denpasar, baliilu.com – Pemkot Denpasar siap bersinergi, ajak masyarakat ikut berpartisipasi dan mengajak masyarakat Denpasar untuk mensukseskan seluruh tahapan Pilwali Kota Denpasar tahun 2020. Hal ini dikatakan Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat digelar sosialisasi  secara daring tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, Kamis (23/7).

Pelaksanaan sosialisasi dibuka Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya dengan pelaksanaan diikuti secara daring Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara. Sosialisasi secara daring ini juga diikuti camat, lurah/perbekel, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Denpasar dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Desa (PPS).

Sekda Rai Iswara dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Denpasar yang telah melaksanakan tugas secara baik dari tahapan awal yakni pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Denpasar.  “Kami bersama Walikota Rai Mantra dan Wakil Walikota IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, PPK, PPS yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yang sudah kami pantau bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar, serta tetap bersandar pada komunikasi dan koordinasi,” ujar Rai Iswara.

‘’Tahapan demi tahapan dalam kesuksesan Pilwali Denpasar menjadi tanggungjawab kita bersama, dan kami mengajak seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk turut serta berpartisipasi dalam kesuksesan pilwali tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari sinergitas kita bersama yakni Pemkot Denpasar, KPU, Bawaslu dan panitia pemilihan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada memiliki tanggungjawab yang dapat dibingkai dengan koordinasi dan komunikasi,’’ katanya. Terlebih saat ini pelaksanaan pilwali dalam masa pandemi Covid-19 yang diharapkan kewaspadaan bersama sehingga pilwali berjalan lancar serta masyarakat sehat.  Tentu hal ini sudah dilaksanakan KPU Denpasar dengan melaksanakan kewaspadaan semua panitia pemilihan dalam menjaga kesehatan serta kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

Baca Juga  Sekda Rai Iswara Kembali Sidak, Siap Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru

Lebih lanjut Sekda Rai Iswara juga minta kepada camat, perbekel, hingga lurah untuk memantau bersama pelaksanaan coklit di masyarakat yang selalu mengedepankan protokol kesehatan. “Protokol kesehatan menjadi sandaran utama kita dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada dalam upaya kita melibatkan PPK dan PPS yang akan datang langsung di kediaman masyarakat,” ujarnya. Di samping itu petugas pelaksanaan coklit agar selalu menjaga kesehatan terlebih sudah dilakukan pengecekan kesehatan maupun rapid tes sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Sehingga masyarakat dan petugas secara bersama-sama selalu dalam meningkatkan kewaspadaan.

“Jangan ragu, namun kita harus tetap waspada bersama. Kita harapkan masyarakat waspada tapi masyarakat jangan ragu. Mari kita bersandar pada protokol kesehatan,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya  mengatakan pelaksanaan secara daring ini untuk memastikan dan mensosialisasikan tahapan Pilwali Denpasar bersama seluruh stakeholder yang ada. Tahapan coklit yakni sebagai tahapan awal dalam memastikan data pemilih yang ada di Kota Denpasar. Pelaksanaan coklit telah dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang yang dilaksanakan 1.202 PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat mendatangi masing-masing rumah warga untuk Coklit data pemilih dengan protokol kesehatan Covid-19.

Di samping itu dalam kewaspadaan bersama pihaknya juga telah melakukan rapid tes kepada 1.202 PPDP.  Lebih lanjut dijelaskan, jumlah pemilih di Kota Denpasr dalam rangka pilkada pada bulan  Desember 2020 ini, tercatat: 486.074 orang, sedangkan jumlah TPS totalnya sebanyak: 1.202 buah. “Pelaksanaan Pilwali pada 9 Desember 2020 mendatang yang masih dibayang-bayangi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dengan pelaksanaan jumlah pemilih per TPS maksimal dibatasi 500 orang, yang pada pilwali sebelumnya mencapai 800 orang,” ujarnya. (*/eka)

Baca Juga  Jelang New Normal, Kelurahan Sanur Edukasi Protokol Kesehatan di Pasar dan Restoran

Lanjutkan Membaca

POLITIK

Sidang Paripurna DPRD Denpasar, Seluruh Fraksi Setujui Pertanggungjawaban APBD 2019

Published

on

By

de
PENUTUPAN SIDANG PARIPURNA DPRD DENPASAR: Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota IGN Jaya Negara serta Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat mengikuti Penutupan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Jumat (17/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Penutupan Sidang Paripurna ke-12 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar digelar secara resmi pada Jumat (17/7-2020). Sidang Paripurna yang mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua I Wayan Mariana Wandira dan AA Ketut Asmara Putra.

Sementara Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota IGN Jaya Negara secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Selain itu, tampak hadir pula secara virtual Sekda Kota  Denpasar AAN Rai Iswara beserta jajaran pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Denpasar. Dimana, seluruh fraksi yang berada di DPRD Kota Denpasar dapat menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar untuk ditetapkan sebagai Perda sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam pemandangan umum fraksi yang diawali oleh Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya I Kompyang Gede memberikan apresiasi atau penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Walikota Denpasar dan jajaran Pemerintah Kota Denpasar atas prestasi-prestasi yang telah diperoleh selama ini. Prestasi ini diraih tidak terlepas dari kerja keras semua pihak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar. 

Lebih lanjut dikatakan, kebijakan dalam penyusunan, pengelolaan serta pertanggungjawaban APBD berdasarkan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip anggaran yang transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas anggaran. Kami berharap agar prestasi ini tetap dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Fraksi Nasdem-PSI dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Agus Wirajaya pada prinsipnya menerima dan menyetujui penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar. Pun demikian pihaknya mendorong agar Pemerintah Kota Denpasar terus melakukan terobosan-terobosan strategis dan inovatif dalam pengelolaan kekayaan daerah seperti menggali potensi yang selama ini belum tergarap, mengoptimalkan strategi keunggulan bersaing, menganalisa potensi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada. Sehingga dapat meningkatkan daya saing yang bermuara pada peningkatan pendapatan dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada.

Baca Juga  Kasus Positif Covid-19 di Denpasar Bertambah 6 Orang, Dewa Rai: Masyarakat harus Waspada dan Ikuti Protokol Kesehatan

Fraksi Golkar yang dibacakan oleh I Wayan Sugiarta menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah pemerintah Kota Denpasar dalam upaya menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid – 19. Serta mengingatkan kita semua agar tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan pada era kebiasaan baru.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi proses penyusunan Ranperda ini, karena tahap-tahapnya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pihaknya turut mengapresiasi pidato pengantar saudara Walikota yang telah secara rinci dan jelas menguraikan anggaran APBD Kota Denpasar Tahun 2019.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh  I Ketut Budha menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Denpasar atas prestasi dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang Ke-8 (delapan) kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bali (BPK RI). Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan Daerah Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan AA Gede Putra Ariewangsa menekankan Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun 2019 untuk dapat diterima dan disetujui serta ditetapkan menjadi peraturan daerah berdasarkan mekanisme yang berlaku. 

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutannya mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar tersebut telah disepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Perda tepat waktu.

Lebih lanjut Rai Mantra berkeyakinan keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Kebersamaan ini perlu secara terus menerus kita tumbuh kembangkan karena disadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan di masa yang akan datang jauh lebih berat.

Baca Juga  208 PMI Datang Hari Ini Jalani Pemeriksaan Ketat, Dewa Indra Minta Jangan Ada Penolakan

“Untuk itu kebersamaan tersebut merupakan dasar dan komitmen  bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji serta ditindaklanjuti  sesuai dengan urgensi dan manfaatnya  serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” ujar Rai Mantra. (*/eka)

Lanjutkan Membaca