Sunday, 14 April 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

POLITIK

Sidang Paripurna DPRD Bali, Dewan Setujui Disahkannya 4 Ranperda dan Menerima LKPJ Gubernur Bali 2019

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR KOSTER DI DEPAN SIDANG PARIPURNA DPRD BALI

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar sidang paripurna, Kamis (14/5-2020). Sidang paripurna yang dilaksanakan di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali itu mengagendakan penyampaian keputusan dewan terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali Tahun Anggaran 2019.

Selain itu, sidang paripurna juga mengagendakan penyampaian laporan dan sikap/keputusan dewan terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, Raperda tentang Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Dalam pendapat akhirnya, DPRD Bali menyetujui disahkannya 4 buah Raperda menjadi Perda dan menerima LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019 dengan apresiasi dan ucapan terima kasih.

Nyoman Adnyana, SH,MH selaku Koordinator Pembahasan LKPD Gubernur menyampaikan pada prinsipnya dewan menerima LKPD yang disampaikan Gubernur pada pidato tanggal 20 April 2020. Setelah mengupas satu demi satu laporan yang disampaikan gubernur, jajaran legislatif memberi apresiasi karena seluruh capaian telah sesuai target. Bahkan ada beberapa di antaranya yang melampaui capaian nasional seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, PDRB dan PAD yang jauh melampaui target.

‘’Kami juga sangat mengapresiasi karena gubernur telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis dan regulasi yang mendapat sambutan positif,’’ ujar Adnyana.

Dengan kata lain, Gubernur Wayan Koster dapat dinilai sangat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. ‘’Hal ini saya sampaikan bukan karena saya berasal dari PDIP, tapi murni karena hasil kerja gubernur yang sudah dirasakan oleh masyarakat Bali,’’ ungkapnya.

Selain memberi nilai sangat baik, dewan juga memberi sejumlah rekomendasi yaitu mendorong gubernur menggiatkan sektor primer seperti pertanian agar ada pilihan selain pariwisata manakala terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19 saat ini. Lebih dari itu, dewan juga merekomendasikan agar sedini mungkin gubernur berupaya mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca Juga  Tingkatkan Disiplin Terapkan Prokes, Kelurahan Sumerta Gelar Sosialisasi dan Edukasi Sasar Krama Banjar

Agung Adi Ardana, ST yang membacakan tanggapan dewan terkait Raperda Tentang Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali menyambut positif langkah gubernur mengajukan regulasi di bidang pariwisata ini.

Menurutnya, regulasi ini sangat penting bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Terlebih, perda ini telah mengantisipasi perkembangan pariwisata di era digital. Mencermati terpuruknya sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19, dewan merekomendasikan agar gubernur mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada sektor ini ketika situasi mulai pulih atau yang biasa disebut new normal. Yang perlu diperhatikan ke depan adalah kebersihan, kesehatan dan sanitasi yang baik. Untuk itu, ketersediaan tempat cuci tangan, toilet bersih merupakan garansi yang harus diberikan pada wisatawan.

Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan juga disetujui dan mendapat apresiasi dewan. Membacakan pendapat dewan, Ir. I Gusti Putu Budiarta menyampaikan perda ini diharapkan dapat menjamin pemberian layanan kesehatan yang lebih baik dan terintegrasi bagi masyarakat Bali. Lebih dari itu, regulasi ini memperoleh sambutan positif karena mengakomodir sistem pengobatan tradisional.

Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah juga mendapat persetujuan dewan dan mendapat apresiasi karena merupakan dua peraturan yang sangat strategis. Hal itu diutarakan oleh dua anggota dewan yang membacakan pendapat akhir tentang dua raperda tersebut yaitu Ketut Suryadi, S.Sos dan I Gede Komang Kresna Budi.

Menyimak pendapat akhir yang disampaikan masing-masing koordinator pembahasan raperda, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menyampaikan dewan menyetujui disahkannya empat Raperda menjadi Perda.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pimpinan dan segenap anggota dewan, atas kerja keras dan kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan Raperda, walaupun dalam keterbatasan akibat merebaknya kasus Covid-19.

Keempat Raperda ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk senantiasa meningkatkan kinerja pemerintahan, dalam mengoptimalkan tugas-tugas pembangunan, dan mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sebagai implementasi dari paradigma good governance. ’’Saya berharap kebijakan ini akan dapat diterapkan dan berlaku efektif,’’ ujar Gubernur Koster.

Baca Juga  Kasatgas Covid-19 Dewa Indra: Kata Kunci Menangkan Perang Melawan Covid-19 adalah Ketaatan dan Kedisiplinan

Raperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali sangat strategis karena Bali mempunyai keunikan budaya yang khas dan sarat dengan nilai-nilai luhur yang berdasarkan Tri Hita Karana dan bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi telah menjadi pedoman hidup yang diwarisi dan dikembangkan secara turun-temurun. Keberadaan budaya Bali yang menjadi jiwa masyarakatnya perlu dilindungi dan ditata secara komprehensif untuk menjamin kebahagiaan sekala dan niskala.

Pranata hukum sangat dibutuhkan untuk mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban budaya dunia. Pada sejarah masa lampau, budaya Bali mengalami kejayaan pada masa Kerajaan Gelgel di bawah kepempimpinan Raja Waturenggong. Namun belakangan kebudayaan Bali mengalami kemerosotan karena dinamika yang terjadi di tingkat nasional dan global. Kemerosotan budaya tidak boleh terus berlanjut. Untuk itulah dibutuhkan upaya penguatan dan pemajuan.

Penguatan dan pemajuan kebudayaan sangat penting sebagai penangkal masuknya berbagai nilai-nilai dari luar yang tidak sesuai dengan kebudayaan Bali. Oleh karena itu perlu pengaturan yang komprehensif mengenai penguatan dan pemajuan kebudayaan sebagai landasan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan di Provinsi Bali.

Penetapan Raperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali menjadi Peraturan Daerah bertujuan menguatkan sekaligus memajukan kebudayaan Bali. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dilakukan untuk semakin meneguhkan taksu (spirit) sebagai jati diri serta sumber kesejahteraan krama Bali sakala dan niskala. Termasuk di dalamnya untuk berkontribusi pada pemajuan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan dunia.

Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali menjadi pranata hukum dalam menjaga Bali dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik lokal, nasional maupun internasional berupa konsumerisme, komersialisasi, profanisasi, degradasi nilai, dan kemunduran kualitas dan kuantitas karya serta kelembagaan budaya. Karena Perda ini memiliki tujuan dalam mewujudkan masyarakat Bali yang berintegritas, kompeten, berdaya saing, berkepribadian, dan menginspirasi peradaban dunia (Bali Padma Bhuwana).

Baca Juga  Gubernur Koster: Piala Dunia U-20 Jadi Momentum Kebangkitan Kepariwisataan Bali

Bidang kepariwisataan juga urgen untuk ditata dengan sebuah regulasi. Hal ini mengingat, sampai saat ini perekonomian daerah masih ditopang oleh sektor pariwisata. Pesatnya kemajuan di sektor ini membawa dampak negatif seperti degradasi budaya, alam dan manusia Bali. Pariwisata seolah bergerak mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Dominasi eksternal sangat merugikan domestik. Dengan kata lain, gemerlap pariwisata Bali hanya bersifat semu dan rapuh. Pariwisata bergerak sendiri meninggalkan Bali dan tak meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Coba kita cermati, pengusaha, pekerja dan modal kebanyakan dari luar. Kita ditinggalkan, keindahan budaya jadi objek, tapi siapa yang menikmati. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengancam posisi Bali.

Ini perlu ditata secara fundamental dan komprehensif dengan sebuah Perda. Penataan pariwisata Bali harus didasari nilai kearifan lokal namun tetap mengadopsi kemajuan dunia digital. Sehingga pariwisata Bali akan mampu menghadapi dinamika lokal, nasional dan global. Perda ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang berkualitas dan berkelanjutan menuju Bali Era Baru.

Berikutnya Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Dengan ditetapkannya Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Kesehatan menjadi Perda, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki landasan dan kepastian hukum dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan pedoman atau acuan yang dipergunakan sebagai petunjuk penyelenggaraan kesehatan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan ini meliputi sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan, informasi kesehatan, pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan serta peran masyarakat. Peraturan Daerah ini selain mengatur perihal standar pelayanan kesehatan yang sudah umum berlaku di Indonesia, juga mengatur hal spesifik yang menjadi ciri khas Provinsi Bali antara lain: pengaturan tentang kesehatan tradisional, aplikasi sistem informasi kesehatan SIK-KBS, kesehatan wisata, pembentukan Badan Pengawas Kesehatan Daerah serta antisipasi kejadian wabah/pandemi yaitu pengaturan kekarantinaan serta kewajiban rumah sakit memiliki ruang isolasi. Kita belajar dari permasalahan kesehatan yang sudah terjadi terutama menghadapi wabah Covid-19 sehingga solusi terhadap permasalahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya dengan ditetapkanya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, maka penyertaan modal telah sesuai dengan kondisi saat ini berdasarkan hasil koreksi, pembubaran dan/atau penutupan perusahaan oleh instansi yang berwenang sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyertaan modal yang telah dilaksanakan. (*/gs)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Putu Parwata: Jadi Politisi Harus Selesai Lahir Bathin Lebih Dulu

Published

on

By

putu parwata
Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Memang banyak yang sukses menjadi politisi, namun tidak sedikit yang gagal bahkan hingga terpuruk. Bagaimana menjadi politisi yang dicintai rakyat, bagi Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Badung, menjadi politisi yang pertama harus siap dan mau melayani dengan ikhlas.

‘‘Prinsipnya satu, siap dan mau melayani dengan ikhlas itu dulu. Kalau itu nggak ada, wah bagaimana kita? Politikus ini kan harus berkomunikasi. Tapi kalau tidak ada ketulusan dari bathin kita sendiri untuk melayani ya, enggak bisa,‘‘ ucap Putu Parwata saat menjawab pertanyaan wartawan di kediamannya Jalan Panji, Dalung Badung, Rabu (3/4/2024).

Ketua DPRD Badung dari PDI Perjuangan ini lanjut menegaskan, bahwa politisi itu mesti siap lahir bathin secara berimbang. Puas secara lahiriah artinya secara ekonomi dan edukasi, pengalaman, pendidikan harus dikuasai, harus clear dulu. Karena begitu politisi ini turun melayani, tolong-menolong, memfasilitasi masyarakat, beban kita ini sudah nggak ada. Tapi kalau dia masih ada beban bagaimana istri, anak, keluarga artinya belum selesai lahir bathin, maka ketika turun ke lapangan akan berbeban, komunikasi akan berbeban. ‘‘Nah ini yang kita harus hilangkan dan politikus harus bisa mempersiapkan diri dengan baik,‘‘ ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung ini.

Putu Parwata juga menegaskan bahwa politikus tidak harus kaya, karena kaya itu tidak ada batasnya. Tetapi yang paling penting adalah selesai lahiriah batiniah. Satu ada kesiapan dengan kecukupan. Kecukupan artinya cukup makan, anak-anak sekolah, tidak bermasalah di rumah tangga, kemudian bisa memberikan arahan atau dengan kata lain menjadi panutan di keluarga. Kalau itu sudah cukup, sudah tenang baru berpolitik. ‘’Karena politik itu adalah strategi. Ingat politik itu adalah strategi untuk mencapai kesejahteraan. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri lahir batin, apa yang kita edukasi ke masyarakat, bagaimana caranya? Nah itu akan menjadi masalah. Kenapa politikus ada yang gagal ya karena tidak siap,‘‘ ucapnya menegaskan. (gs/bi)

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Sebelum 9 Juli, Semua Pelaku Pariwisata sudah harus Kantongi Sertifikasi Protokol New Normal

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Hasil Pemilu 2024, PDI Perjuangan Raih Suara DPR RI Terbesar di Bali

Published

on

By

pdi
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster bersama pengurus DPD dan DPC se-Bali serta para kader saat perayaan Bulan Bung Karno di Kabupaten Bangli. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg), yang dilaksanakan secara serentak tanggal 14 Februari 2024, di Provinsi Bali telah mencapai hasil akhir melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Bali pada Jumat, 8 Maret 2024.

Secara umum, Pilpres dan Pileg telah berjalan sesuai dengan tahapan. Hasil Pilpres menunjukkan perolehan suara pasangan No. Urut 1 (Anies – Muhaimin), memperoleh suara 99.233 (3.70%), No. Urut 2 (Prabowo – Gibran) memperoleh suara 1.454.640 (54.26%), sedangkan pasangan No. Urut 3 (Ganjar – Mahfud) memperoleh suara 1.127.134 (42.04%). Total suara sah 2.681.007 (97.82%) dari jumlah kehadiran sebanyak 2.740.692 pemilih, dan tingkat partisipasi pemilih sebesar (83.32%) dari total DPT sebesar 3.269.516 pemilih. Pasangan No. Urut 3 (Ganjar – Mahfud) yang diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo mencapai hasil sangat mengecewakan, sangat jauh dari target yang direncanakan, juga terjadi anomali terhadap hasil survei dan peta politik.

Terkait dengan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres, DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sepenuhnya menyerahkan dan mendukung kebijakan serta langkah-langkah yang ditempuh oleh DPP PDI Perjuangan bersama Partai pengusung.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster melalui siaran pers menyampaikan, meskipun menghadapi persaingan yang sangat ketat, hasil Pileg telah menunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih menjadi Partai yang sangat kokoh dan terkuat Provinsi Bali. Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara untuk DPR RI sebesar 1.290.884 (52.46%) dari 2.460.686 suara sah dan memperoleh 5 kursi (55.56%) dari jumlah 9 kursi Daerah Pemilihan Bali. Perolehan 5 kursi ini mengalami penurunan 1 kursi dibandingkan dengan 6 kursi hasil Pileg 2019. Perolehan kursi diikuti oleh Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem masing-masing memperoleh 1 kursi. PDI Perjuangan menempatkan 5 kader terbaik yang terpilih menjadi anggota DPR RI yakni: I Nyoman Parta (281.688 suara), IGN Kesuma Kelakan (218.539 suara), I Wayan Sudirta (169.776 suara), I Nyoman Adi Wiryatama (165.374 suara), dan I Ketut Kariyasa Adnyana (84.510 suara). Diikuti oleh Gde Sumarjaya Linggih (100.747 suara) dari Golkar, I Dewa Gde Agung Widiarsana (80.658 suara) dari Gerindra, Tutik Kusuma Wardhani (54.713) dari Demokrat, I Nengah Senantara (51.563 suara) dari Nasdem.

Baca Juga  Banjar Ujung Kesiman Jadi Percontohan PKM Preventif Skala Lingkungan di Denpasar

Wayan Koster lanjut memaparkan, perolehan suara PDI Perjuangan untuk DPRD Provinsi Bali sebesar 1.446.583 (57.18%) dari total suara sah 2.529.941 dan memperoleh 32 kursi (58.18%) dari jumlah 55 kursi DPRD Provinsi Bali; diikuti oleh Partai Gerindra memperoleh 10 kursi (18.18%), Golkar memperoleh 7 kursi (12.73%), Demokrat memperoleh 3 kursi (5.45%), Nasdem memperoleh 2 kursi (3.64%), dan PSI memperoleh 1 kursi (1.82%). Perolehan 32 kursi ini mengalami penurunan 1 kursi dibandingkan dengan 33 kursi hasil Pileg 2019. Adapun perolehan  kursi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, bersumber dari: DAPIL 1 (Denpasar) memperoleh 4  kursi (50%) dari 8  kursi, DAPIL 2 (Badung) memperoleh 4 kursi (66.67%) dari 6  kursi, DAPIL 3 (Tabanan) memperoleh 4  kursi (66.67%) dari 6  kursi, DAPIL 4 (Jembrana) memperoleh 2  kursi (50%) dari 4  kursi, DAPIL 5 (Buleleng) memperoleh 6  kursi (50%) dari 12  kursi, DAPIL 6 (Bangli) memperoleh 2  kursi (66.67%) dari 3  kursi, DAPIL 7 (Karangasem) memperoleh 3  kursi (42.86%) dari 7  kursi, DAPIL 8 (Klungkung) memperoleh 2  kursi (66.67%) dari 3  kursi, dan DAPIL 9 (Gianyar) memperoleh 5  kursi (83.33%) dari 6  kursi. Dibandingkan dengan Pileg 2019, hanya DAPIL 1 Denpasar yang mengalami penurunan sebanyak 1 kursi, sedangkan DAPIL lainnya semua tetap.

Selanjutnya, perolehan suara PDI Perjuangan untuk DPRD Kota/Kabupaten se-Bali sebesar 1.368.082 (52.21%) dari total suara sah 2.620.316 dan memperoleh total 191 kursi (53.06%) dari jumlah 360 kursi DPRD Kota/kabupaten se-Bali. Perolehan kursi PDI Perjuangan meningkat sebanyak 14 kursi dibandingkan Pileg 2019.

DPRD Kota Denpasar (45 kursi); PDI Perjuangan meraih 22 kursi (48.89%), diikuti Gerindra meraih 9 kursi (20%), Golkar meraih 7 kursi (15.56%), PSI meraih 3 kursi (6.67%), Demokrat meraih 2 kursi (4.44%), Nasdem dan Gelora masing-masing meraih 1  kursi (2.22 %).  Perolehan kursi PDI Perjuangan tetap 22 kursi dibandingkan dengan Pileg 2019.

Baca Juga  Tingkatkan Disiplin Terapkan Prokes, Kelurahan Sumerta Gelar Sosialisasi dan Edukasi Sasar Krama Banjar

DPRD Kabupaten Badung (45 kursi); PDI Perjuangan meraih 27 kursi (60%), diikuti oleh Golkar meraih 11 kursi (24.44%), Gerindra meraih 4 kursi (8.89%), dan Demokrat meraih 3 kursi (6.67%). Perolehan kursi PDI Perjuangan menurun 1 kursi dibandingkan dengan Pileg 2019.

DPRD Kabupaten Buleleng (45 kursi); PDI Perjuangan meraih 18 kursi (40%), diikuti oleh Golkar meraih 11 kursi (24.44%), Nasdem meraih 6 kursi (13.33%), Gerindra meraih 4 kursi (8.89%), Demokrat meraih 3 kursi (6.67%), Hanura meraih 2 kursi (4.44%), dan PKB meraih 1 kursi (2.22%). Perolehan kursi PDI Perjuangan tetap 18 kursi dibandingkan dengan Pileg 2019.

DPRD Kabupaten Karangasem (45 kursi); PDI Perjuangan meraih 15 kursi (33.33%), diikuti oleh Gerindra meraih 9 kursi (20%), Golkar meraih 8 kursi (17.78%), Demokrat meraih 6 kursi (13.33%), Nasdem meraih 5 kursi (11.11%), Perindo dan Hanura masing-masing meraih 1 kursi (2.22%). Perolehan kursi PDI Perjuangan naik 3 kursi dibandingkan dengan Pileg 2019.

DPRD Kabupaten Gianyar (45 kursi); PDI Perjuangan meraih 31 kursi (68.89%), diikuti oleh Golkar meraih 5 kursi (11.11%), Gerindra meraih 4 kursi (8.89%), Demokrat meraih 3 kursi (6.67%), Perindo dan Nasdem masing-masing meraih 1 kursi (2.22%). Perolehan kursi PDI Perjuangan naik 5 kursi dibandingkan dengan Pileg 2019.

DPRD Kabupaten Tabanan (40 kursi); PDI Perjuangan meraih 31 kursi (77.50%), diikuti Golkar meraih 4 kursi (10%), Gerindra meraih 4 (10%), dan Demokrat meraih 1 kursi (2.5%). Perolehan kursi PDI Perjuangan naik 3 kursi dibandingkan dengan Pileg 2019.

DPRD Kabupaten Jembrana (35 kursi); PDI Perjuangan meraih 15 kursi (42.86%), diikuti oleh Golkar meraih 6 kursi (17.14%), Demokrat meraih 6 kursi (17.14%), Gerindra meraih 4 kursi (11.43%), PKB dan PPP masing-masing meraih 2 kursi (5.71%). Perolehan kursi PDI Perjuangan turun 3 kursi dibandingkan dengan PILEG 2019.

DPRD Kabupaten Bangli (30 kursi); PDI Perjuangan meraih 20 kursi (66.67%), diikuti oleh Golkar meraih 5 kursi (16.67%), Demokrat meraih 2 kursi (6.67%), Nasdem meraih 2 kursi (6.67%), dan Gerindra meraih 1 kursi (3.33%). Perolehan kursi PDI Perjuangan naik 4 kursi dibandingkan dengan Pileg 2019.

Baca Juga  Gubernur Koster: Piala Dunia U-20 Jadi Momentum Kebangkitan Kepariwisataan Bali

DPRD Kabupaten Klungkung (30 kursi); PDI Perjuangan meraih 12 kursi (40%), diikuti oleh Gerindra meraih 8 kursi (26.67%), Golkar meraih 3 kursi (10%), Hanura meraih 3 kursi (10%), Nasdem meraih 2 kursi (6.67%), Perindo dan PSI masing-masing meraih 1 kursi (3.33%). Perolehan kursi PDI Perjuangan naik 3 kursi dibandingkan dengan Pileg 2019.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster mewakili seluruh jajaran dan keluarga besar PDI Perjuangan Provinsi Bali mengucapkan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu beserta jajaran sebagai penyelenggara Pemilu Serentak 2024 atas kerja kerasnya sehingga Pemilu Serentak berjalan sesuai dengan tahapan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Polda Bali dan Kidam IX/Udayana dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2024.

Wayan Koster secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali yang telah menggunakan hak pilihnya dan telah memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar – Mahfud serta telah memilih PDI Perjuangan, sehingga PDI Perjuangan memperoleh kemenangan mayoritas di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi Bali, dan DPRD Kota/Kabupaten se-Bali. Permohonan maaf disampaikan kepada semua pihak bilamana Pengurus, Kader, Simpatisan, dan para Caleg PDI Perjuangan melakukan hal-hal yang membuat suasana kurang nyaman selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

“DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali juga mengucapkan selamat kepada putra/i terbaik Bali yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten yang telah terpilih,” ujar Koster.

Ucapan selamat juga disampaikan kepada 4 putra/i terbaik Bali yang terpilih menjadi anggota DPD RI: I.B. Rai Dharmawijaya Mantra (memperoleh 494.698 suara), IGN. Arya Wedakarna (memperoleh 378.300 suara), Ni Luh Putu Ary Pratami Djelantik (memperoleh 377.152 suara), dan I Komang Merta Jiwa (memperoleh 363.440 suara). Semoga semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai anggota legislatif guna memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat Bali. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Sekda Dewa Indra Sambut Baik Bali Jadi Lokasi Observasi Pemilu dari Parlemen Negara-negara Sahabat

Published

on

By

dewa indra
SERAHKAN CINDERAMATA: Sekda Bali Dewa Made Indra menyerahkan cinderamata kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dalam acara Gala Dinner EVP 2024 di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, pada Senin (12/2) malam. (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut baik dipilihnya Bali sebagai lokasi Election Visit Program (EVP) 2024 oleh wakil-wakil dari 18 parlemen negara sahabat dan 3 organisasi internasional saat momen Pemilu 2024. “Kami gembira, kalangan Parlemen negara sahabat mengunjungi Bali dan menyaksikan langsung praktek pemilihan umum di Bali,” ujar Sekda Dewa Indra dalam Gala Dinner EVP 2024 di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, pada Senin (12/2) malam.

Menurut Sekda Dewa Indra, dengan pemilihan Bali sebagai tempat studi komparasi, para peserta pastinya akan memperoleh pengalaman dan situasi yang berbeda dengan negara lain dalam prosesi pemilihan umum serta tata cara masyarakat berdemokrasi. “Ada karakter yang berbeda dalam Pemilu dua hari lagi. Akan Sangat kompleks karena ada pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini hal spesifik dan jarang di negara-negara lain,” tukasnya.

Pun demikian, Sekda Dewa Indra mengungkapkan secara umum di Bali pemilu sudah disiapkan dengan baik dan akan melibatkan seluruh pihak yang berwenang guna menyukseskan gelaran politik lima tahunan tersebut di Pulau Dewata.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan dipilihnya Bali sebagai tempat observasi Pemilu 2024 karena Bali dianggap melambangkan kekayaan warisan budaya Indonesia dan semangat persatuan yang mendasari prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi. “Bali itu simbol harmoni dan respek dalam kehidupan sehari-hari. Dan di Bali, pemilu dirayakan dengan sukacita dan bersinergi dengan kreativitas terutama oleh anak muda,” kata Indra.

Ajang EVP 2024 diharapkan pula sebagai upaya mempererat kerja sama bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. “Kita jadikan acara ini sebagai tonggak positif dalam membangun demokrasi yang kuat, inklusif, serta mendukung kemajuan ekonomi dan pariwisata di Bali,” tutupnya.

Baca Juga  Banjar Ujung Kesiman Jadi Percontohan PKM Preventif Skala Lingkungan di Denpasar

Program EVP merupakan hasil kesepakatan AIPA Parlemen ASEAN bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan Pemilu agar mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi observer Pemilu. Para observer ini nantinya akan meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali, yaitu di Desa Penglipuran, di kawasan Jimbaran dan di kawasan Garuda Wisnu Kencana. (gs/bi)

Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
nyepi dprd badung
Advertisements
dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca