Connect with us

POLITIK

Sidang Paripurna DPRD Bali, Dewan Setujui Disahkannya 4 Ranperda dan Menerima LKPJ Gubernur Bali 2019

BALIILU Tayang

3 bulan yang lalu

:

de
GUBERNUR KOSTER DI DEPAN SIDANG PARIPURNA DPRD BALI

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar sidang paripurna, Kamis (14/5-2020). Sidang paripurna yang dilaksanakan di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali itu mengagendakan penyampaian keputusan dewan terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali Tahun Anggaran 2019.

Selain itu, sidang paripurna juga mengagendakan penyampaian laporan dan sikap/keputusan dewan terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, Raperda tentang Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Dalam pendapat akhirnya, DPRD Bali menyetujui disahkannya 4 buah Raperda menjadi Perda dan menerima LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019 dengan apresiasi dan ucapan terima kasih.

Nyoman Adnyana, SH,MH selaku Koordinator Pembahasan LKPD Gubernur menyampaikan pada prinsipnya dewan menerima LKPD yang disampaikan Gubernur pada pidato tanggal 20 April 2020. Setelah mengupas satu demi satu laporan yang disampaikan gubernur, jajaran legislatif memberi apresiasi karena seluruh capaian telah sesuai target. Bahkan ada beberapa di antaranya yang melampaui capaian nasional seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, PDRB dan PAD yang jauh melampaui target.

‘’Kami juga sangat mengapresiasi karena gubernur telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis dan regulasi yang mendapat sambutan positif,’’ ujar Adnyana.

Dengan kata lain, Gubernur Wayan Koster dapat dinilai sangat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. ‘’Hal ini saya sampaikan bukan karena saya berasal dari PDIP, tapi murni karena hasil kerja gubernur yang sudah dirasakan oleh masyarakat Bali,’’ ungkapnya.

Selain memberi nilai sangat baik, dewan juga memberi sejumlah rekomendasi yaitu mendorong gubernur menggiatkan sektor primer seperti pertanian agar ada pilihan selain pariwisata manakala terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19 saat ini. Lebih dari itu, dewan juga merekomendasikan agar sedini mungkin gubernur berupaya mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca Juga  Sambangi Pemkot Denpasar, Danlanal TNI AL Denpasar Mantapkan Sinergitas Dukung Penanganan Covid-19

Agung Adi Ardana, ST yang membacakan tanggapan dewan terkait Raperda Tentang Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali menyambut positif langkah gubernur mengajukan regulasi di bidang pariwisata ini.

Menurutnya, regulasi ini sangat penting bagi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Terlebih, perda ini telah mengantisipasi perkembangan pariwisata di era digital. Mencermati terpuruknya sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19, dewan merekomendasikan agar gubernur mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada sektor ini ketika situasi mulai pulih atau yang biasa disebut new normal. Yang perlu diperhatikan ke depan adalah kebersihan, kesehatan dan sanitasi yang baik. Untuk itu, ketersediaan tempat cuci tangan, toilet bersih merupakan garansi yang harus diberikan pada wisatawan.

Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan juga disetujui dan mendapat apresiasi dewan. Membacakan pendapat dewan, Ir. I Gusti Putu Budiarta menyampaikan perda ini diharapkan dapat menjamin pemberian layanan kesehatan yang lebih baik dan terintegrasi bagi masyarakat Bali. Lebih dari itu, regulasi ini memperoleh sambutan positif karena mengakomodir sistem pengobatan tradisional.

Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah juga mendapat persetujuan dewan dan mendapat apresiasi karena merupakan dua peraturan yang sangat strategis. Hal itu diutarakan oleh dua anggota dewan yang membacakan pendapat akhir tentang dua raperda tersebut yaitu Ketut Suryadi, S.Sos dan I Gede Komang Kresna Budi.

Menyimak pendapat akhir yang disampaikan masing-masing koordinator pembahasan raperda, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menyampaikan dewan menyetujui disahkannya empat Raperda menjadi Perda.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pimpinan dan segenap anggota dewan, atas kerja keras dan kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan Raperda, walaupun dalam keterbatasan akibat merebaknya kasus Covid-19.

Keempat Raperda ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk senantiasa meningkatkan kinerja pemerintahan, dalam mengoptimalkan tugas-tugas pembangunan, dan mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sebagai implementasi dari paradigma good governance. ’’Saya berharap kebijakan ini akan dapat diterapkan dan berlaku efektif,’’ ujar Gubernur Koster.

Baca Juga  Ketua Satgas Covid-19 Bali Dewa Indra: Minta Masyarakat Tak Menolak Kedatangan ABK

Raperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali sangat strategis karena Bali mempunyai keunikan budaya yang khas dan sarat dengan nilai-nilai luhur yang berdasarkan Tri Hita Karana dan bersumber dari kearifan lokal Sad Kerthi telah menjadi pedoman hidup yang diwarisi dan dikembangkan secara turun-temurun. Keberadaan budaya Bali yang menjadi jiwa masyarakatnya perlu dilindungi dan ditata secara komprehensif untuk menjamin kebahagiaan sekala dan niskala.

Pranata hukum sangat dibutuhkan untuk mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban budaya dunia. Pada sejarah masa lampau, budaya Bali mengalami kejayaan pada masa Kerajaan Gelgel di bawah kepempimpinan Raja Waturenggong. Namun belakangan kebudayaan Bali mengalami kemerosotan karena dinamika yang terjadi di tingkat nasional dan global. Kemerosotan budaya tidak boleh terus berlanjut. Untuk itulah dibutuhkan upaya penguatan dan pemajuan.

Penguatan dan pemajuan kebudayaan sangat penting sebagai penangkal masuknya berbagai nilai-nilai dari luar yang tidak sesuai dengan kebudayaan Bali. Oleh karena itu perlu pengaturan yang komprehensif mengenai penguatan dan pemajuan kebudayaan sebagai landasan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan di Provinsi Bali.

Penetapan Raperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali menjadi Peraturan Daerah bertujuan menguatkan sekaligus memajukan kebudayaan Bali. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dilakukan untuk semakin meneguhkan taksu (spirit) sebagai jati diri serta sumber kesejahteraan krama Bali sakala dan niskala. Termasuk di dalamnya untuk berkontribusi pada pemajuan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan dunia.

Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali menjadi pranata hukum dalam menjaga Bali dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik lokal, nasional maupun internasional berupa konsumerisme, komersialisasi, profanisasi, degradasi nilai, dan kemunduran kualitas dan kuantitas karya serta kelembagaan budaya. Karena Perda ini memiliki tujuan dalam mewujudkan masyarakat Bali yang berintegritas, kompeten, berdaya saing, berkepribadian, dan menginspirasi peradaban dunia (Bali Padma Bhuwana).

Baca Juga  Gencarkan Sosialisasi Pilwali 2020, KPU Denpasar Bersinergi dengan Kominfos dan Humas

Bidang kepariwisataan juga urgen untuk ditata dengan sebuah regulasi. Hal ini mengingat, sampai saat ini perekonomian daerah masih ditopang oleh sektor pariwisata. Pesatnya kemajuan di sektor ini membawa dampak negatif seperti degradasi budaya, alam dan manusia Bali. Pariwisata seolah bergerak mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Dominasi eksternal sangat merugikan domestik. Dengan kata lain, gemerlap pariwisata Bali hanya bersifat semu dan rapuh. Pariwisata bergerak sendiri meninggalkan Bali dan tak meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Coba kita cermati, pengusaha, pekerja dan modal kebanyakan dari luar. Kita ditinggalkan, keindahan budaya jadi objek, tapi siapa yang menikmati. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengancam posisi Bali.

Ini perlu ditata secara fundamental dan komprehensif dengan sebuah Perda. Penataan pariwisata Bali harus didasari nilai kearifan lokal namun tetap mengadopsi kemajuan dunia digital. Sehingga pariwisata Bali akan mampu menghadapi dinamika lokal, nasional dan global. Perda ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang berkualitas dan berkelanjutan menuju Bali Era Baru.

Berikutnya Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Dengan ditetapkannya Raperda Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Kesehatan menjadi Perda, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki landasan dan kepastian hukum dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan pedoman atau acuan yang dipergunakan sebagai petunjuk penyelenggaraan kesehatan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan ini meliputi sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan, informasi kesehatan, pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan serta peran masyarakat. Peraturan Daerah ini selain mengatur perihal standar pelayanan kesehatan yang sudah umum berlaku di Indonesia, juga mengatur hal spesifik yang menjadi ciri khas Provinsi Bali antara lain: pengaturan tentang kesehatan tradisional, aplikasi sistem informasi kesehatan SIK-KBS, kesehatan wisata, pembentukan Badan Pengawas Kesehatan Daerah serta antisipasi kejadian wabah/pandemi yaitu pengaturan kekarantinaan serta kewajiban rumah sakit memiliki ruang isolasi. Kita belajar dari permasalahan kesehatan yang sudah terjadi terutama menghadapi wabah Covid-19 sehingga solusi terhadap permasalahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya dengan ditetapkanya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, maka penyertaan modal telah sesuai dengan kondisi saat ini berdasarkan hasil koreksi, pembubaran dan/atau penutupan perusahaan oleh instansi yang berwenang sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyertaan modal yang telah dilaksanakan. (*/gs)

DIBACA : 353
Topik Terkait:
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Sekda Rai Iswara Ikuti Coklit Pilkada 2020, Petugas PDP Dilengkapi APD

Published

2 minggu ago

on

25 Juli 2020

By

de
GERAKAN COKLIT: Gerakan Coklit (pencocokan dan penelitian) dan Klik Serentak untuk pemutahiran data pemilih dalam Pilkada 2020 di Kota Denpasar menyasar Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara yang ditemui langsung di kediaman, Sabtu (25/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Gerakan Coklit (pencocokan dan penelitian) dan Klik Serentak untuk pemutahiran data pemilih dalam Pilkada 2020 di Kota Denpasar menyasar Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara yang ditemui langsung di kediaman, Sabtu (25/7-2020).

Kegiatan yang dipimpin langsung Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya bersama KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan beserta jajaran melaksanakan Gerakan Coklit sekaligus sosialisasi.

“Hari ini kami mengajak seluruh jajaran penyelenggara untuk melakukan Gerakan Coklit Serentak, Gerakan Klik Serentak dan Gerakan Memakai Masker,” kata Wayan Arsa Jaya.

Dalam kesempatan itu, Arsa juga mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan “coklit” dengan memberikan informasi data diri yang benar sesuai KTP elektronik dan kartu keluarga.

“Kami minta masyarakat tidak perlu merasa khawatir karena petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan agar saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Tahapan coklit yakni sebagai tahapan awal dalam memastikan data pemilih yang ada di Kota Denpasar. Pelaksanaan coklit telah dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang yang dilaksanakan 1.202 PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat mendatangi masing-masing rumah warga untuk Coklit data pemilih dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Pelaksanaan Pilwali pada 9 Desember 2020 mendatang yang masih dibayang-bayangi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dengan pelaksanaan jumlah pemilih per TPS maksimal dibatasi 500 orang, yang pada pilwali sebelumnya mencapai 800 orang,” ujarnya.

Sementara Sekda Rai Iswara mengucapkan terima kasih kepada  seluruh jajaran KPU Denpasar yang telah melaksanakan tugas secara baik dari tahapan awal yakni pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Denpasar.  “Kami bersama Walikota Rai Mantra dan Wakil Walikota IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, PPK, PPS yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yang sudah kami pantau bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar, serta tetap bersandar pada komunikasi dan koordinasi,” ujar Rai Iswara.

Baca Juga  Gencarkan Sosialisasi Pilwali 2020, KPU Denpasar Bersinergi dengan Kominfos dan Humas

Tahapan demi tahapan dalam kesuksesan Pilwali Denpasar menjadi tanggung jawab kita bersama. ‘’Dan kami mengajak seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk turut serta berpartisipasi dalam kesuksesan pilwali tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari sinergitas kita bersama yakni Pemkot Denpasar, KPU, Bawaslu dan panitia pemilihan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada memiliki tanggung jawab yang dapat dibingkai dengan koordinasi dan komunikasi,’’ katanya.

Terlebih saat ini pelaksanaan pilwali dalam masa pandemi Covid-19 yang diharapkan kewaspadaan bersama sehingga pilwali berjalan lancar serta masyarakat sehat. “Protokol kesehatan menjadi sandaran utama kita dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada dalam upaya kita melibatkan PPK dan PPS yang akan datang langsung di kediaman masyarakat,” ujarnya. (*/eka)

DIBACA : 34
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Sosialisasi Pilwali, Rai Iswara Ajak Masyarakat Sukseskan Tahapan Pilkada 2020

Published

2 minggu ago

on

23 Juli 2020

By

de
SOSIALISASI PILWALI: Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara sosialisasikan Pilwali bersama KPU Denpasar secara daring.

Denpasar, baliilu.com – Pemkot Denpasar siap bersinergi, ajak masyarakat ikut berpartisipasi dan mengajak masyarakat Denpasar untuk mensukseskan seluruh tahapan Pilwali Kota Denpasar tahun 2020. Hal ini dikatakan Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat digelar sosialisasi  secara daring tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, Kamis (23/7).

Pelaksanaan sosialisasi dibuka Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya dengan pelaksanaan diikuti secara daring Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara. Sosialisasi secara daring ini juga diikuti camat, lurah/perbekel, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Denpasar dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Desa (PPS).

Sekda Rai Iswara dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Denpasar yang telah melaksanakan tugas secara baik dari tahapan awal yakni pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Denpasar.  “Kami bersama Walikota Rai Mantra dan Wakil Walikota IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, PPK, PPS yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yang sudah kami pantau bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar, serta tetap bersandar pada komunikasi dan koordinasi,” ujar Rai Iswara.

‘’Tahapan demi tahapan dalam kesuksesan Pilwali Denpasar menjadi tanggungjawab kita bersama, dan kami mengajak seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk turut serta berpartisipasi dalam kesuksesan pilwali tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari sinergitas kita bersama yakni Pemkot Denpasar, KPU, Bawaslu dan panitia pemilihan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada memiliki tanggungjawab yang dapat dibingkai dengan koordinasi dan komunikasi,’’ katanya. Terlebih saat ini pelaksanaan pilwali dalam masa pandemi Covid-19 yang diharapkan kewaspadaan bersama sehingga pilwali berjalan lancar serta masyarakat sehat.  Tentu hal ini sudah dilaksanakan KPU Denpasar dengan melaksanakan kewaspadaan semua panitia pemilihan dalam menjaga kesehatan serta kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

Baca Juga  Update Covid-19 (25/7) di Bali, Persentase Pasien Sembuh Capai 77.33%, 658 masih Dirawat

Lebih lanjut Sekda Rai Iswara juga minta kepada camat, perbekel, hingga lurah untuk memantau bersama pelaksanaan coklit di masyarakat yang selalu mengedepankan protokol kesehatan. “Protokol kesehatan menjadi sandaran utama kita dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada dalam upaya kita melibatkan PPK dan PPS yang akan datang langsung di kediaman masyarakat,” ujarnya. Di samping itu petugas pelaksanaan coklit agar selalu menjaga kesehatan terlebih sudah dilakukan pengecekan kesehatan maupun rapid tes sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Sehingga masyarakat dan petugas secara bersama-sama selalu dalam meningkatkan kewaspadaan.

“Jangan ragu, namun kita harus tetap waspada bersama. Kita harapkan masyarakat waspada tapi masyarakat jangan ragu. Mari kita bersandar pada protokol kesehatan,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya  mengatakan pelaksanaan secara daring ini untuk memastikan dan mensosialisasikan tahapan Pilwali Denpasar bersama seluruh stakeholder yang ada. Tahapan coklit yakni sebagai tahapan awal dalam memastikan data pemilih yang ada di Kota Denpasar. Pelaksanaan coklit telah dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang yang dilaksanakan 1.202 PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat mendatangi masing-masing rumah warga untuk Coklit data pemilih dengan protokol kesehatan Covid-19.

Di samping itu dalam kewaspadaan bersama pihaknya juga telah melakukan rapid tes kepada 1.202 PPDP.  Lebih lanjut dijelaskan, jumlah pemilih di Kota Denpasr dalam rangka pilkada pada bulan  Desember 2020 ini, tercatat: 486.074 orang, sedangkan jumlah TPS totalnya sebanyak: 1.202 buah. “Pelaksanaan Pilwali pada 9 Desember 2020 mendatang yang masih dibayang-bayangi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dengan pelaksanaan jumlah pemilih per TPS maksimal dibatasi 500 orang, yang pada pilwali sebelumnya mencapai 800 orang,” ujarnya. (*/eka)

Baca Juga  Sambangi Pemkot Denpasar, Danlanal TNI AL Denpasar Mantapkan Sinergitas Dukung Penanganan Covid-19

DIBACA : 56
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Sidang Paripurna DPRD Denpasar, Seluruh Fraksi Setujui Pertanggungjawaban APBD 2019

Published

3 minggu ago

on

17 Juli 2020

By

de
PENUTUPAN SIDANG PARIPURNA DPRD DENPASAR: Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota IGN Jaya Negara serta Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat mengikuti Penutupan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Jumat (17/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Penutupan Sidang Paripurna ke-12 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar digelar secara resmi pada Jumat (17/7-2020). Sidang Paripurna yang mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua I Wayan Mariana Wandira dan AA Ketut Asmara Putra.

Sementara Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota IGN Jaya Negara secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Selain itu, tampak hadir pula secara virtual Sekda Kota  Denpasar AAN Rai Iswara beserta jajaran pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Denpasar. Dimana, seluruh fraksi yang berada di DPRD Kota Denpasar dapat menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar untuk ditetapkan sebagai Perda sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam pemandangan umum fraksi yang diawali oleh Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya I Kompyang Gede memberikan apresiasi atau penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Walikota Denpasar dan jajaran Pemerintah Kota Denpasar atas prestasi-prestasi yang telah diperoleh selama ini. Prestasi ini diraih tidak terlepas dari kerja keras semua pihak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar. 

Lebih lanjut dikatakan, kebijakan dalam penyusunan, pengelolaan serta pertanggungjawaban APBD berdasarkan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip anggaran yang transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas anggaran. Kami berharap agar prestasi ini tetap dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Fraksi Nasdem-PSI dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Agus Wirajaya pada prinsipnya menerima dan menyetujui penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar. Pun demikian pihaknya mendorong agar Pemerintah Kota Denpasar terus melakukan terobosan-terobosan strategis dan inovatif dalam pengelolaan kekayaan daerah seperti menggali potensi yang selama ini belum tergarap, mengoptimalkan strategi keunggulan bersaing, menganalisa potensi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada. Sehingga dapat meningkatkan daya saing yang bermuara pada peningkatan pendapatan dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada.

Baca Juga  Update Covid-19 (25/7) di Bali, Persentase Pasien Sembuh Capai 77.33%, 658 masih Dirawat

Fraksi Golkar yang dibacakan oleh I Wayan Sugiarta menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah pemerintah Kota Denpasar dalam upaya menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid – 19. Serta mengingatkan kita semua agar tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan pada era kebiasaan baru.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi proses penyusunan Ranperda ini, karena tahap-tahapnya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pihaknya turut mengapresiasi pidato pengantar saudara Walikota yang telah secara rinci dan jelas menguraikan anggaran APBD Kota Denpasar Tahun 2019.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan oleh  I Ketut Budha menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Denpasar atas prestasi dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang Ke-8 (delapan) kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bali (BPK RI). Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan Daerah Kota Denpasar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan AA Gede Putra Ariewangsa menekankan Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun 2019 untuk dapat diterima dan disetujui serta ditetapkan menjadi peraturan daerah berdasarkan mekanisme yang berlaku. 

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutannya mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar tersebut telah disepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Perda tepat waktu.

Lebih lanjut Rai Mantra berkeyakinan keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Kebersamaan ini perlu secara terus menerus kita tumbuh kembangkan karena disadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan di masa yang akan datang jauh lebih berat.

Baca Juga  Sambangi Pemkot Denpasar, Danlanal TNI AL Denpasar Mantapkan Sinergitas Dukung Penanganan Covid-19

“Untuk itu kebersamaan tersebut merupakan dasar dan komitmen  bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji serta ditindaklanjuti  sesuai dengan urgensi dan manfaatnya  serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” ujar Rai Mantra. (*/eka)

DIBACA : 67
Lanjutkan Membaca