Connect with us

BUDAYA

Jejak sang Maestro Drama Gong AA Gede Rai Kalam, Pernah Dilempar Batu dan Diberhentikan di Panggung

BALIILU Tayang

:

de
AA GEDE RAI KALAM: Sang Maestro Drama Gong. (Ft: Sumida)

JIKA mengingat dialog pertengkaran Ngurah Bayan yang diperankan AA Gede Rai Kalam dengan Arya Getas yang diperankan Wayan Lodra, …mumpung ci teked ke Sasak tapakang entegang telapakan batis cine ngenjek gumin Sasake ….begitu juga petikan dialog berjudul Ida Ayu Genit, Sukerti…Sukerti… satmako….  yang begitu melekat di hati masyarakat Bali, maka bayangan kita akan kembali mengenang drama gong, salah satu ganre seni pentas yang sempat berjaya di zamannya. Anak Agung Gede Rai Kalam adalah salah satu saksi sejarah akan kelahiran drama gong era akhir 60-an hingga masa suramnya setelah terlindas arus teknologi.

Hanya menempuh jalan gang sepanjang 50-an meter, kita bisa menemukan kediaman sang maestro drama gong Anak Agung Gede Rai Kalam di Banjar Satria Kawan Kecamatan Dawan Klungkung. Tidak sulit bertemu sang pemeran patih anom ini, karena pintu selalu terbuka untuk siapa saja. Tidak saja para pegiat seni yang ingin menimba ilmu, masyarakat yang ingin meminta bantuan meminang istri, juga para awak media yang ingin menggali lebih dalam perihal dunia drama gong. ‘’Semasih hayat di kandung badan, pintu selalu terbuka jika ada yang minta bantuan,’’ ujar pensiunan guru SD yang kini sudah berusia 81 tahun.

AA Gede Rai Kalam memang tak pernah diam. Di usianya yang sudah semakin uzur, ia tak pernah surut mengasah diri dengan membaca beragam buku baik tentang babad, sejarah, agama, kebudayaan. Banyak koleksi buku yang tersimpan rapi, ada beberapa di antaranya di atas meja yang masih dibaca sambil menonton TV saban hari. Terlebih lagi ketika diajak berbincang seputar jejak drama gong, Rai Kalam masih sanggup menelisik ingatannya sampai hal-hal kecil. Bagaimana ia pernah dilempari batu saat di panggung, diberhentikan ketika pementasan masih berlangsung, mengingat wajah Cokorda Anom Bupati yang marah ketika Klungkung mendapat juara II festival drama. Wajahnya berbinar ketika bercerita kisah kelahiran drama gong, dari zaman keemasan, suka-dukanya hingga mengalami masa suram.

Sesepuh drama kelahiran 21 Juni 1938 namun tercatat di SK pengangkatan guru tertanggal 11 September 1939 ini tidak menduga dirinya bakal menjadi pemain drama yang begitu dikenal luas, hingga meraih berbagai penghargaan dari tingkat kabupaten sampai provinsi, yang juga mengantarkan putra-putrinya bisa menempuh pendidikan tinggi dan membangun rumah yang sebelumnya mendapat warisan sebuah gubuk.

de
SEMANGAT: Di usia uzur, AA Gege Rai Kalam tetap semangat berbincang perihal drama gong

Semua itu bermula dari pasca gejolak G30S- PKI. Dimana masyarakaat merasa tertekan oleh pertentangan politik yang demikian dahsyat. Untuk menenangkan dan menghibur masyarakat maka muncullah kegiatan berkesenian di tiap-tiap banjar. Lahir sekaa janger, sekaa parwa, sekaa drama gong. Bahkan di Satria sendiri muncul dua sekaa drama gong baik di Satria Kawan dan Kangin.

Menjamurnya sekaa-sekaa seni di era 1967-an, mendorong pemerintah daerah melalui Listibiya melakukan pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas. Di antaranya melalui gelar seleksi festival antar-kecamatan yang nantinya akan mewakili Klungkung di tingkat provinsi. Sedikitnya ada 25 sekaa yang terlibat. Selain untuk seleksi, sekaligus juga untuk mengembalikan ketenangan masyarakat setelah tragedi G30S-PKI yang menelan banyak korban para seniman.

‘’Saya tidak tahu persis. Akhirnya sekaa gong Nilotama Smara Bumi melalui Listibiya Klungkung pentas di provinsi,’’ ujar Rai Kalam yang saat itu juga ikut di Listibiya bidang Drama Gong yang mengantarkan pertemuannya dengan I Made Kanta, penekun babad yang juga ikut bermain drama.

Untuk memilih judul, pensiunan guru tertanggal 1 Oktober 1999 bersama Made Kanta berusaha mencari bahan sejarah sampai ke Gedong Kirtya Singaraja. Drama Gong Nilotama Smara Bumi mendapat jadwal pentas 22 Agustus 1970 di gedung Lila Buana Kreneng Denpasar. ‘’Kami hampir mendapat nomor 1 karena mengangkat cerita sejarah yang unik Jelantik Bogol,’’ kenang Rai Kalam sambil menonton televisi.

Baca Juga  Tanam Jahe Merah di Buleleng, Ny. Putri Koster Ajak Warga Bersahabat dan Kembali ke Alam

Rai Kalam mengingat-ngingat, Jelantik Bogol adalah anak dari I Gusti Ngurah Jelantik yang namanya Jelantik Bungaya yang dikirim bertempur ke Nusa Penida oleh Ida Dalem Dimade. Dia sebenarnya ingin gugur di medan perang karena leluhurnya mendapat tempat yang jelek dan berharap keturunannya bisa menebus dosa orangtuanya dengan jalan gugur di medan perang. Gusti Ngurah Jelantik pun dengan sengaja berperang tanpa senjata atau memogol. Karena ayahnya sengaja mencari mati di peperangan dengan cara memogol, maka putranya yang masih bayi disebut Gusti Jelantik Bogol.

de
BERTEMU PRESIDEN: AA Gede Rai Kalam bersama Presiden Soeharto saat Mahasaba Parisadha

Sebagai sutradara, AA Gede Rai Kalam yang menyuguhkan sebuah kisah sejarah yang berbeda dengan judul sama yang dibuat kabupaten lain, mendapat kritik habis-habisan di depan tim juri provinsi. Toh begitu, Rai Kalam kukuh mempertanggungjawabkan pendiriannya. Termasuk juga mempertahankan pandangannya ketika Dalem Bungkut gugur, Gusti Jelantik tidak mau menyembah. Berbeda dengan pandangan tim juri, yang sepatutnya Gusti Jelantik nyumbah.

Pandangan yang berbeda ini karena tim juri meyakini Dalem Bungkut keturunan Dalem Bedahulu. Entah bagaimana prosesnya sampai ke Nusa. Sebaliknya, Rai Kalam berpendapat Dalem Bedahulu meninggal karena sakit hati putranya gugur ketika diserang Majapahit. Dalem Bedahulu tidak berperang, mendengar putranya yang gugur beliau bunuh diri.

Kemudian Rai Kalam mengumpamakan. Di Lepang ada pregusti, predewa berkawan dengan ida bagus dari Buleleng. ‘’Bantes mekantenan. Ne madan hubungan kebrayaan. Seda ida bagus nyak gusti uli Lepang nyumbah. Sekarang saja tidak berani apalagi dulu,’’ begitu Rai Kalam memberi contoh betapa ketatnya soal sumbah-menyumbah.

‘’Sudah saya kasi sembilan terpaksa potong menjadi enam,’’ kenang Rai Kalam menirukan ucapan juri yang membuat dirinya sempat membantah bahwa ‘’Apalagi dalam peperangan, teman saja tidak mau nyumbah’’. Akhirnya mendapat nomor dua. ‘’Ngambul Cokorda Anom Bupati, de de, de juange hadiahe,’’ begitu Rai Kalam menirukan ucapan Cok Anom.

Sedikit menghela nafas, ayah berputra lima yang rambutnya sudah memutih ini rada tersenyum mengenang kisah pentasnya di Lila Buana. Kalau tidak menjadi pemain drama gong tidak mungkin nginjak gumi Badung. Walau hanya numpang truk, Rai Kalam tetap bersemangat sesuai dengan nama sekaa drama gongnya Nilotama Smara Bumi, orang utama dari bumi Semarapura.  Ia ingin menunjukkan diri sebagai putra Semarapura.

Di balik perlakuan juri yang membekas di hati ada kisah yang membuat Rai Kalam tetap menapaki jalan terjal drama gong. Bahkan harus sampai mencuri keris pejenengan di merajan agung. Keris luk sembilan, dengan ganjan emas, lekuknya juga emas, di tengah di atas barong berisi gambar acintya tembus yang juga berbahan emas. ’’Aud tiyang, mekesiab penontone. Tiyang ngamuk bakal ngematiang Ngurah Jelantik Bogol,’’ tutur Rai Kalam. Kala itu, Rai Kalam berperan sebagai Gusti Jimbaran, patih Dalem Bungkut yang berperang karena kedudukan dan wanita.

Turun dari panggung Lila Buana, ia dicegat seseorang yang kemudian dikenal bernama Ngurah Putra. Lelaki yang berpostur tegap itu memberi ucapan selamat atas peran Gusti Jimbaran yang begitu menyentuh hatinya. Ngurah Putra pun mengabadikan sebutan Gusti Jimbaran sebagai nama samarannya Arya Jimbaran yang kemudian dikenal sebagai pemain drama klasik yang begitu piawai memerankan tokoh Bima. ‘’Ulian adan tiyange di panggung diapresiasi bagus,’’ tutur Rai Kalam.

Festival drama gong tingkat provinsi yang menarik perhatian besar masyarakat yang haus hiburan, membuat seseorang dari Gianyar berinisiatif menggelar sebuah pentas drama gong yang diambil dari pemeran-pemeran terbaik drama yang ada di Bali. Selain Rai Kalam ada juga Dayu Manik sebagai putri. ‘’Diundang main drama di Banjar Teges Gianyar. Masih pentas di panggung sudah banyak yang mau ngupah. Siapa yang berani menyanggupi apalagi cuma pentas sekali,’’ kata Rai Kalam. Akhirnya seorang kawan merencanakan membuat drama gong yang kemudian bernama Bintang Bali Timur.

Baca Juga  Kelurahan Sanur Gencar Data Penduduk Non-Permanen dan Edukasi Prokes Berniaga bagi Pelaku Usaha

Dari Bintang Bali Timurlah, Rai Kalam dkk pentas ke mana-mana. Hampir menjelajahi seluruh kabupaten yang ada di Bali. Hingga mengingatkan pementasannya diberhentikan panitia di sebuah daerah di sekitar Peninjoan Bangli meski belum usai.  ‘’Nawegang-nawegang, mangde tiyang nenten ngaturang upakara penyineb malih. Yen tatas rahine artine ngadeg betara tiyang malih,’’ ujar Rai Kalam menirukan ucapan pemangku seraya bersyukur diberhentikan bukan karena tidak suka tetapi karena waktu.

de
PENTAS DI TELEVISI: Antara semakin dikenal atau Mengancam diri sendiri

Masalah klise sambil melentik-lentikkan jemarinya, Bintang Bali Timur mengalami gonjang-ganjing. Rai Kalam sebagai pemeran patih anom yang sudah begitu melekat di hati masyarakat sempat bermuka dua. Di BTT tetap jalan, di sekaa gong Abian Base Gianyar pimpinan AA Raka Payadnya juga ikut.

Listibiya sebagai sebuah lembaga pembina dan pengembangan kebudayaan tak pernah surut merawat drama gong melalui parade atau festival yang digelar setiap tahun. Bahkan mendapat kesempatan pentas di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada tahun 73-74-an. ‘’Cuma saya tidak berani ikut karena sebagai guru,’’ aku Rai Kalam.

Walau Rai Kalam begitu dielu-elukan di setiap pementasan dan bisa pentas setiap hari, namun Rai Kalam tetap tidak pernah absen mengajar di Sekolah Dasar Lebu Karangasem. Bahkan rekan-rekan guru pun tidak tahu bahwa dirinya setiap malam menghibur masyarakat. ‘’Ini tanggung jawab moral sebagai tenaga pendidik yang harus meneruskan ilmu yang sudah diterima di bangku SGA. Namun juga bertanggung jawab sebagai penghibur masyarakat. Hanya tidur setelah pulang sekolah dan memanfaatkan tidur di sela-sela pementasan. Itu semua demi keluarga, demi anak didik dan juga demi masyarakat yang butuh hiburan,’’ terang Rai Kalam yang mengaku gaji guru hanya cukup untuk makan. Belum lagi kesibukannya di Listibiya, sebagai tim penilai, dan juga  sebagai krama banjar seringkali didaulat menjadi pembicara pernikahan.

Di balik BTT yang terus memudar lantaran salah kelola, hadir Cokorde Bagus Sayoga yang menjabat Ketua DPD PNI Fron Marhaenis Bali yang membangun drama bercap PNI bernama Kesatria Swastika Budaya. Beberapa tahun kemudian para pentolan drama kembali menghidupkan BBT dengan judulnya yang terkenal Sang Ayu Genit, Galuh Ngangon Meri alias Adnyaswari.

Sebagai jebolan Lila Buana yang menjadi tolok ukur drama yang disukai masyarakat kala itu, BBT mendapat kepercayaan pentas di mana-mana, termasuk di Pesta Kesenian Bali yang menjadi momen terpenting sebuah pengakuan sebagai seniman. BBT bisa sampai dua kali pentas dalam satu rangkaian PKB karena peminatnya luar biasa. ‘’Das tiyang kene batu,’’ begitu Rai Kalam mengingat akibat membludaknya penonton yang tidak bisa masuk. Batu dilempar dari luar panggung karena kehabisan tiket. Bukan karena pementasannya jelek.

Ketika itu, drama gong mengalami masa keemasan. Masyarakat ramai-ramai mengupah drama kalau ada upacara piodalan. Hingga harus pentas setiap hari. Namun Rai Kalam tidak pernah bolos mengajar. Rai Kalam tahu betul bahwa dengan mengajar tanpa putus ia sudah mencetak tunas-tunas bangsa yang kelak meneruskan cita-cita para pejuang kemerdekaan. “Pagi masuk, sepulang sekolah istirahat tidur, sore siap-siap berangkat dan malam pentas, begitu setiap hari. Guru-guru di sekolah pun tidak tahu karena tiyang tak pernah bolos,’’ ucap Rai Kalam.

de
PENGHARGAAN: Dedikasinya terhadap drama gong, AA Gede Rai Kalam banyak menerima penghargaan

Dengan kerja keras siang malam yang nyaris kurang istirahat, Rai Kalam bisa mengantarkan kelima putranya ke bangku pendidikan yang diidamkan. Kini ada yang sudah mencapai gelar profesor mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, guru SMP, kerja di Sayan, Nusa Dua dan jebolan Teknik Sipil Malang. ‘’Kami hanya bisa bersyukur, masih bisa melihat anak-anak dan cucu-cucu yang selalu rukun,’’ ujar Rai Kalam yang sempat bersalaman dengan orang nomor satu di negara ini kala mewakili Mahasaba Parisadha, sembari mengingat lagi ketika pentas di Ubud.

Baca Juga  Masker untuk Semua, Ketua Harian Gugus Tugas Dewa Indra: Masker seperti Filosofi Tat Twam Asi, Saling Melindungi

Pernah Rai Kalam sedikit terhenyak saat pentas di Peliatan Ubud. Penonton marah-marah ketika pementasan selesai sekitar pukul 04.30-an. ‘’Amah pis kaine kali jani nyuudang drama sambil kaak kuuk tidak mau bangun,’’ Rai Kalam mengenang pengalaman suka duka ketika pentas. Pernah dilempar batu, diberhentikan sebelum cerita selesai, dicaci karena peran, grup yang terus berganti seperti Kesatria Swastika Budaya, Sancaya Dwipa, Bara Budaya.

Pentas drama gong yang diobral habis-habisan, terlebih lagi pengaruh kemajuan teknologi dimana bisa masuk televisi sebagai satu kebanggaan ternyata justru memukul diri sendiri. Mulai cara pikir masyarakat lebih memilih menonton televisi daripada beli karcis. Pelan-pelan drama gong ditinggalkan sampai festival pun ditiadakan karena tak menjamin dapat penonton.

de
PENTAS TERAKHIR: Berkumpul dengan para seniman tua di PKB atas prakarsa wakil gubernur Ketut Sudikerta

Namun ada satu momen special yang mengingatkan masa keemasan bersama rekan-rekan pemain. Ada salah seorang pejabat tinggi di Bali yang menginisiasi pementasan seniman tua drama gong BBT pada PKB 2016. Selain Rai Kalam juga hadir AA Raka Payadnya, Dabdab, Apel, Gangsar, Yudhana, Mongkeg, dll yang mendapat respons luar biasa dari penonton.

Pementasan di PKB tahun 2016 itu adalah pentas terakhir Rai Kalam yang merasa tidak menduga bakal menjadi seniman drama gong karena orang tuanya bukanlah seniman melainkan pegawai pengadilan. Justru darah kakeknyalah yang menurun karena memang sebagai seniman gambuh, arja yang pernah malang melintang mengajar ke daerah-daerah termasuk sampai ke Jembrana. ‘’Kalau sekarang bisa jadi dapat penghargaan Wijaya Kusuma. Cuma saya tidak mau karena keturunan beliau banyak. Pang sing pipise akebesan mesogsag ajak nyama. Ikhlaskan saja,’’ ujar Rai Kalam yang telah membaktikan karya dan pengetahuannya bagi pengembangan dan pelestarian kehidupan seni dan budaya Bali telah banyak menerima penghargaan tidak saja dari Pemerintah Daerah Klungkung  juga Provinsi Bali.

Dengan mudah bisa melihat beberapa penghargaan yang disandangnya karena terpajang rapi di atas rak buku yang menyimpan berbagai macam babad, sejarah, buku agama, dan jurnal-jurnal kebudayaan Bali. Di antaranya penghargaan Aji Sewaka Nugraha dari Pemkab Klungkung, penghargaan pementasan seniman tua dari Gubernur Dewa Beratha tahun 1999, penghargaan sebagai Pembina Dharma Wecana dari Dinas Kebudayaan Bali tahun 2009,  penghargaan Dharma Kusuma tahun 2007 bidang seni drama gong, dll.

de
PEGHARGAAN DHARMA KUSUMA: Atas ketekunan dan dedikasinya sebagai seniman drama gong

Bagi AA Rai Kalam, bukan selembar kertas itu yang menjadi tujuan utama yang selama ini berpeluh di tengah malam, aktif di PHDI, tetap mengabdi sebagai guru hingga pensiun dan selalu terbuka kepada siapa saja yang ingin berbagi pengalaman termasuk juga tetap dipercaya meminang perkawinan.

Namun ini jalan hidup yang harus dilalui hingga mengantarkan memiliki banyak sahabat, saudara, kawan-kawan. ‘’Kije je nuju luwas, jeg gisine limane. Eling tyang gung lingsir. Nyen kaden ne orang sing inget tanruh, jelek asane. Begitu ikhlas orang menyapa. Kalau tiyang menolak tidak mengakui tidak sopan. Langsung saja jawab. Ty inget asane ken pak. Kije to pe…begitu nyambung lebih akrab,’’ Rai Kalam mengingat percakapannya dengan seseorang.

Yang sedikit menjadi beban karena sering menceritakan sejarah terutama judul Arya Getas yang banyak menyinggung pasemetonan. Di Mengwi pernah seseorang bertanya, ‘’Cokor dewa ngelampahang Arya Getas, nyabcab penglingsir tyange niki, indayang nikaang, sapunapi awanan nak lingsir tyange wenten ke Bali,’’ begitu seseorang bertanya.

Sejujurnya, Rai Kalam mengaku tidak tahu persis karena memang tidak mempersiapkan diri. Seperti berjalan memungut sebilah bambu kemudian ada yang bertanya sambil membawa sesaji memohon agar diberikan bambu. ‘’Dimana dicarikan karena merasa tidak mempersiapkan diri,’’ aku Rai Kalam

Begitu juga keseriusannya memainkan dialog sebagai Ngurah Bayan membuat warga Bali di Lombok banyak yang tidak suka. ‘’ Bes teleb bene nampi... Ada dialog saya yang membuat mereka tersinggung ….jani mumpung ci teked ke Sasak tapakang entegang telapakan batis cine ngenjek gumin Sasake… disubane napak, rasaang ditu kenken tis panes…kebus…ne kenken ke kitaang. Mekite puun ci dini. Itu membuat tersinggung semeton Baline,’’ ujar Rai Kalam seraya melanjutkan dari dialog ini dikira seluruhnya bisa ngeleak, padahal cuma mencari upah.

Rai Kalam menyadari betul, sebagai seniman drama membutuhkan kesadaran bahwa sedang menipu orang, penuh kepura-puraan dan penuh seolah-olah. Seperti raden galuh yang menangis yang membuat penonton terhanyut menangis. Tetapi yang penting jangan berlebih-lebihan dan jangan menganggap penonton bodoh. Berikanlah apa yang disukai penonton.

Pernah satu kejadian salah satu pemain dilempari telor busuk di atas panggung setelah berpisah dari grup yang membesarkannya. Karena itu pesan terakhir Rai Kalam, sebagai pemain tidak boleh egois. Setiap peran sangat didukung oleh peran yang lain. Putri tanpa dayang atau raja tanpa patih, ibarat bulan tanpa bintang. (Gede Sumida)

BUDAYA

Kadis Kebudayaan: Bulan Bahasa Bali 2021 Digelar dengan Paduan Luring dan Daring

Published

on

By

de
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Prof. Dr. I Wayan "Kun" Adnyana

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali di tengah pandemi Covid-19 tetap menggelar Bulan Bahasa Bali untuk yang ketiga kalinya dari 1-28 Februari 2021 sebagai bentuk pemuliaan terhadap bahasa, aksara dan sastra Bali.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Prof. Dr. I Wayan “Kun” Adnyana di Denpasar, Minggu (24/1) mengatakan, Bulan Bahasa Bali untuk tahun ini mengangkat tema “Wana Kerthi: Sabdaning Taru Mahottama” yang bermakna Bulan Bahasa Bali sebagai Altar Pemuliaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Tertaut Jelajah Pemaknaan Hutan sebagai Prana Kehidupan. Bulan Bahasa Bali merupakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

“Seluruh isian Bulan Bahasa Bali dipastikan menerjemahkan konsep tema tersebut dari berbagai sumber pustaka lontar, seperti Taru Pramana, Aji Janantaka, terkait Usadha, dan lain-lain. Adapun skema isian kegiatan memadukan luring dengan daring, termasuk pergelaran virtual,” ujar Kun Adnyana yang juga akademisi ISI Denpasar itu.

Tak jauh berbeda dengan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali pada tahun-tahun sebelumnya, untuk Bulan Bahasa Bali 2021 akan menyajikan sejumlah agenda acara yang dikemas dalam bentuk Widya Tula (seminar), Kriya Loka (lokakarya), Prasara (pameran), Wimbakara (lomba), Utsawa (festival), Sesolahan (pergelaran), dan pemberian penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahottama.

Untuk Widya Tula (seminar) akan mengangkat enam topik yakni Kalimosaddha, Widyosadha, Sastra Panaweng Gering, Usadhi Pranawa, Usadhikanda dan Dharma Usadha.

Sedangkan kegiatan Kria Loka (loka karya) akan menghadirkan enam narasumber dengan mengangkat tiga materi yakni Pangenter Acara (Pembawa Acara), Ngreka Baligrafi, dan Ngracik Loloh. Kemudian Prasara (pameran) akan melibatkan 60 seniman prasi lintas generasi. Ini merupakan pameran karya seni prasi terbesar di Bali.

Baca Juga  Kelurahan Sanur Gencar Data Penduduk Non-Permanen dan Edukasi Prokes Berniaga bagi Pelaku Usaha

“Jika pada Bulan Bahasa Bali tahun-tahun sebelumnya ditandai dengan Utsawa (festival) Nyurat Lontar, maka untuk tahun ini terkait kondisi pandemi Covid-19, diisi dengan festival Gita Pangrastiti Pamahayu Jagat Ngider Bhuwana,” ucap Kun Adnyana.

Para penyuluh bahasa Bali dari berbagai kabupaten/kota di Bali dalam festival tersebut akan bersama-sama melantunkan bait-bait tertentu dari Pupuh Sanjiwani yang intinya memohon agar wabah bisa segera musnah dan dunia (bumi) kembali bersih (suci).

Kun Adnyana menambahkan, terkait Wimbakara (lomba) dengan total ada 17 jenis lomba, ada yang kategori untuk umum dan ada juga peserta merupakan hasil seleksi dari tingkat kabupaten/kota.

Untuk lomba kategori Umum meliputi  Lomba Pidarta Tingkat Universitas, Lomba Vlog, Lomba Artikel, Lomba Musikalisasi Puisi, Lomba Foto dan Caption Berbahasa Bali, Lomba Cipta Puisi, Lomba Cerpen, Lomba Prasi, Lomba Poster, dan Lomba Komik Strip.

Kemudian lomba yang diikuti perwakilan kabupaten/kota yakni Lomba Nyatua Bali Krama PKK, Lomba Pidato Berbahasa Bali Bendesa Adat, Lomba Debat Bahasa Bali,  Lomba Baligrafi, Lomba Mengetik Aksara Bali di Komputer, Lomba Ngwacen Lontar Daa Taruna, dan Lomba Nyurat Aksara Bali Tingkat SD. 

Selanjutnya Sesolahan (pergelaran) akan melibatkan 16 sanggar yang dikurasi kurator Bulan Bahasa Bali yaitu Prof. Nyoman Suarka, Dr. Komang Sudirga, dan penggiat bahasa, aksara, dan sastra Bali Made Gunayasa.

Penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahottama akan diberikan kepada dua tokoh yang telah berjasa dalam usaha pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Penghargaan berupa lencana emas dan hadiah uang masing-masing Rp 100 juta.

“Dengan berbagai agenda acara yang disiapkan selama Bulan Bahasa Bali ini diharapkan dapat menyemesta hingga ke seluruh desa adat di Bali dan benar-benar menjadi altar pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali,” ujar Kun Adnyana. (gs)

Baca Juga  Sekda Rai Iswara Kembali Sidak, Siap Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Implementasi Bali Mawacara, MDA Bali Terbitkan 1.400 SK Pengakuan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat

Published

on

By

de
Bandesa Agung MDA Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (tengah), Patajuh Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia MDA Provinsi Bali I Made Wena (kiri) dan Patajuh Panyarikan Agung I Made Abdi Negara (kanan) saat jumpa pers, Sabtu (23/1) di Kantor MDA Bali.rensi

Denpasar, baliilu.com – Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali  telah menerbitkan 1.400 SK Pengakuan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat dari 1.493 desa adat yang ada di Bali.

Hal itu dikatakan Patajuh Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia MDA Provinsi Bali I Made Wena saat konferensi pers mendampingi Bandesa Agung Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet di Gedung MDA Provinsi Bali, Renon Denpasar, Sabtu (23/1-2021).

Wena menyebutkan dari 1.400 desa adat yang sudah mendapatkan surat pengakuan atau pengukuhan prajuru, 650 di antaranya sudah diberikan oleh Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) maupun Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP).

Menurut Made Wena, penerbitan SK Pengakuan dan Pengukuhan Prajuru Desa oleh MDA Bali merupakan implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, adalah kewenangan Majelis Desa Adat dalam konteks implementasi Bali Mawacara terhadap pelaksanaan proses ngadegang bandesa adat, kelihan adat, atau sebutan lain desa adat se-Bali.

Secara teknis, lanjut Wena lebih dipertegas dengan terbitnya Surat Edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid -19 tanggal 20 Juli 2020.

“Dalam surat edaran tersebut telah diatur dengan cukup jelas, beberapa hal penting dalam proses ngadegang bandesa adat, kelian adat atau sebutan lain antara lain mencabut Surat Edaran MDA Provinsi Bali Nomor 002/SE/MDA-Prov Bali/IV/2020, tanggal 4 April 2020 perihal Penundaan Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dan selanjutnya menerbitkan ketentuan umum proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain yang mengacu pada awig-awig di desa adat setempat dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali,” terangnya.

Dalam pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain, menurut Wena, Majelis Desa Adat di semua tingkatan baik kecamatan, kabupaten, maupun provinsi telah melakukan peran pendampingan langsung dan membuka ruang konsultasi tahap demi tahap sebagai bagian dari tanggung jawab serta pelaksanaan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan Majelis Desa Adat sendiri sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menambahkan mitigasi yang dilakukan lebih kepada memastikan bahwa dalam proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain telah sesuai dengan awig-awig desa adat masing-masing. Ini dikatakannya sebagai implementasi dari dresta-dresta di desa adat tersebut serta ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Baca Juga  Mulai 1 September, Pengambilan Berkas Adminduk di Dukcapil Denpasar bisa Lewat Go-Jek

“Ngadegang Prajuru Desa Adat wajib dilaksanakan sesuai dengan Desa Dresta yang termuat dalam awig-awig desa adat, yang diputuskan dan disahkan oleh Paruman Desa Adat, sebagai wujud implementasi Desa Mawecara. Sedangkan dalam rangka memberikan pengakuan terhadap Implementasi Desa Mawecara dalam Ngadegang Prajuru Desa Adat di masing-masing desa adat diterbitkanlah SK Pengakuan atau Pengukuhan oleh MDA Provinsi Bali, sebagai wujud implementasi Bali Mawecara,” tegas Ida Pangelingsir.

Dikatakan, sejak dideklarasikannya MDA Bali pada 6 Agustus 2019, mulai dilakukan inventarisasi terhadap pengadministrasian pengakuan keprajuruan desa adat di Bali. Variasi temuannya, ada desa adat yang SK-nya diterbitkan oleh dirinya sendiri, ada yang diterbitkan oleh sabha desanya, ada yang diterbitkan oleh perbekel, ada yang diterbitkan oleh camat, atau perangkat pemerintah lainnya. Bahkan ada yang tidak memiliki SK sama sekali, hanya surat keterangan dari dirinya sendiri.

“Adanya variasi atas pengakuan prajuru tentu merupakan sebuah kelemahan hukum adat yang harus dilakukan penyempurnaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan melalui pendekatan Bali Mawecara oleh Majelis Desa Adat,” tegasnya lagi.

Proses tersebut secara umum berjalan dengan baik dan lancar, di mana dari jumlah keseluruhan desa adat sebanyak 1.493 desa adat di Bali, terdapat 1.400 desa adat mendapatkan SK Pengakuan atau Pengukuhan sesuai pengajuan dengan rincian sebagai berikut:

  1. Desa adat yang SK Pengakuan atau Pengukuhan, sebelumnya telah diterbitkan oleh Majelis Agung Desa Pekraman (MADP) atau Majelis Madya Desa Pekraman (MMDP) sebanyak 650 dinyatakan tetap berlaku.
  2. Desa adat yang sebelumnya belum memiliki SK Pengakuan Majelis dan telah mengajukan permohonan SK Pengakuan Prajuru Desa Adat sebanyak 500 desa adat, dan telah disetujui serta diterbitkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
  3. Desa adat yang mengajukan SK Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat sebagai hasil atas proses Ngadegang Prajuru mulai tahun 2020, sebanyak 250 desa adat, telah disetujui oleh Majelis Desa Adat sebanyak 235 desa adat, dan 15 di antaranya masih perlu melengkapi syarat administrasi.

Adapun 15 desa adat yang belum memperoleh SK Penetapan dan Pengukuhan, lebih diakibatkan karena kurangnya syarat administrasi berdasarkan ketentuan Pedoman Ngadegang Bandesa Adat, Kelian Adat dan Sebutan Lain Desa Adat sebagai lampiran dari Surat Edaran Nomor 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid -19, tanggal 20 Juli 2020, atau masih terjadi permasalahan (kapiambeng) internal Desa Adat sehingga harus menunggu proses penyelesaian.

Baca Juga  Walikota Rai Mantra Kukuhkan 29 Anggota Paskibraka Denpasar

Penyelesaian permasalahan (kapiambeng) di internal desa adat, yang tidak mampu diselesaikan berdasarkan mekanisme yang berlaku di desa adat itu sendiri, bila sampai pada tahapan mawicara (berperkara secara adat) dapat diajukan kepada Majelis Desa Adat Kecamatan, sesuai kewenangan pada tahap awal bersifat penyelesaian melalui proses mediasi yang didampingi Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dengan cara musyawarah mufakat.

“Pada tahap selanjutnya, jika proses mediasi di tingkat Majelis Desa Adat Kecamatan tidak mampu menemukan kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap penyelesaian wicara (perkara adat) di tingkat Kabupaten/Kota melalui Keputusan Sabha Kerta yang dimulai dengan proses Panureksan atau pemeriksaan administratif dan substantif. Dalam proses ini, jika diperlukan, maka dilaksanakan pemeriksaan faktual di lapangan,” ujar Bandesa Agung.

Dalam tahapan ini, kembali dilakukan mediasi dan upaya untuk mengakhiri permasalahan dengan perdamaian berdasarkan mekanisme musyawarah mufakat. Selanjutnya jika proses di tingkat Majelis Desa Adat Kabupaten tidak mampu menemukan kata sepakat, maka dilaksanakan mekanisme melalui proses Penyelesaian Wicara di Sabha Kerta Majelis Desa Adat Tingkat Provinsi yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Dalam hal tertentu, dimungkinkan juga Majelis Desa Adat Provinsi untuk langsung menyelesaikan wicara melalui keputusan dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan Majelis Desa Adat Kecamatan dan Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota.

Ketika permasalahan tersebut sudah masuk dalam mekanisme penyelesaian Wicara di Sabha Kerta, guna menjaga netralitas dan independensi maka jajaran Prajuru (Pengurus) Majelis Desa Adat tidak diperkenankan memberikan komentar atau pendapat atas substansi wicara, kecuali dalam kaitan panureksan (pemeriksaan) dan/atau panepas wicara (pengambilan keputusan atas perkara adat) pada Sabha Kerta Majelis Desa Adat.

Dalam hal ini, diharapkan juga semua pihak yang mengajukan dan terkait dalam proses wicara agar menahan diri, tidak melakukan tindakan maupun mengeluarkan wacana yang bisa memancing kegaduhan. Masing-masing pihak agar mengikuti dan menunggu proses penyelesaian wicara tersebut.

Majelis Desa Adat melalui seluruh proses berdasarkan aturan dan kewenangan yang diberikan, saat ini sejatinya secara terus-menerus melakukan upaya keras untuk mengembalikan Desa Adat pada tatanan Catur Dresta (pandangan dari empat dimensi), yakni: Purwa/Kuna Dresta (pandangan atau tradisi yang sudah berlaku sebelumnya), Sastra Dresta (pandangan susastra-susastra tertulis), Desa Dresta (tradisi desa setempat), dan Loka Dresta (ketentuan umum yang berlaku) sebagai bagian dari kedudukan, tugas, dan wewenang Majelis Desa Adat sesuai dengan Bab XI Pasal 72-80 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Baca Juga  Tanam Jahe Merah di Buleleng, Ny. Putri Koster Ajak Warga Bersahabat dan Kembali ke Alam

Hal ini diimplementasikan langsung melalui keputusan dan pedoman yang dikeluarkan Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang menegaskan setiap proses pengambilan kebijakan harus dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Mufakat (gilik-saguluk, parasparo) berdasarkan Awig-awig yang berlaku.

Majelis Desa Adat juga mendorong pengakuan terhadap “keunikan” Desa Adat tertentu di Bali sebagai bagian dari kekayaan dan warisan leluhur Bali yang tidak bisa diubah serta merta oleh siapa pun tanpa melalui sebuah proses yang benar dan sesuai dengan Awig-awig tersebut. Misalnya, dalam penyebutan Bandesa Adat yang secara jelas dan tegas dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali serta Surat Edaran maupun Pedoman yang diterbitkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, juga dimungkinkan penyebutan lain, seperti Kelian Desa, Keliang, Kubayan, Panyarikan Desa, Paduluan, atau sebutan lain yang berlaku berdasarkan dresta setempat.

Di sisi lain, Majelis Desa Adat Provinsi Bali juga menjadi sentral kebijakan dalam melindungi Catur Dresta dalam konteks Bali Mawacara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Desa Adat. Salah satu contohnya adalah peran Majelis Desa Adat dalam Membatasi Kegiatan dan Pengembanan Sampradaya Non – Dresta Bali di Bali sebagai sebuah tanggung jawab besar menjaga warisan leluhur terhadap adat istiadat yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu di Bali.

Hal ini yang belum secara jelas dipahami oleh pihak – pihak yang memberikan pendapat tentang peran dan fungsi Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanpa mendalami lebih jauh tentang kedudukan, fungsi, peran, serta kebijakan strategis yang dilakukan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sehingga menimbulkan persepsi keliru kalangan tertentu.

Selanjutnya, Majelis Desa Adat Provinsi Bali memohon dukungan seluruh Krama Adat Bali, Prajuru Adat, dan Desa Adat di Bali untuk bisa fokus melaksanakan peran dan fungsi pengayoman, pembinaan, dan pengembangan adat istiadat, melaksanakan fungsi perlindungan terhadap Catur Dresta, sehingga Bali yang kita cintai tetap dikenal sebagai Bali yang unik, istimewa, mataksu sebagaimana yang telah diwariskan kepada kita saat ini.

Terkait MDA Bali hingga saat ini belum mengeluarkan SK pengakuan atau pengukuhan Prajuru Desa Adat Mas, Ubud Kabupaten Gianyar, Bandesa Agung Sukahet menegaskan pihaknya belum mengeluarkan surat keputusan pengakuan atau pengukuhan terhadap prajuru Desa Adat Mas karena masih ada masalah di masyarakat. Ia menyebutkan permasalahan ngadegang bendesa di Desa Adat Mas saat ini sudah dalam tahap wicara. Meskipun demikian, masih ada peluang mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara paras-paros atau musyawarah mufakat. (gs)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Polres Bangli Gelar Doa Bersama Mohon Keselamatan di Pura Giri Brata

Published

on

By

de
Polres Bangli gelar doa bersama mohon keselamatan di Pura Giri Brata

Bangli, baliilu.com – Polres Bangli gelar doa bersama yang dipimpin langsung Kapolres Bangli AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, S.I.K., M.I.K., dan dihadiri Ketua PHDI Kabupaten Bangli Drs. I Nyoman Sukra serta para pejabat utama Polres di Pura Giri Brata, Jumat (22/1/2021).

Doa bersama ini dilakukan dalam rangka memohon kesembuhan personel Polda Bali yang sakit dan masyarakat Bali agar dijauhkan dari wabah Covid-19, serta kepada seluruh masyarakat yang mendapat musibah khususnya di Sulawesi Barat dan Kalimantan.

Kapolres AKBP Agung menuturkan sembahyang bersama ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. AKBP Agung juga menambahkan dalam menanggulangi Covid-19 jajarannya telah melakukan upaya semaksimal mungkin namun hal tersebut juga harus dibarengi dengan doa.

”Usaha yang kita lakukan juga harus dibarengi dengan doa, karena semua yang terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa,” imbuhnya.

Selain itu Kapolres menambahkan doa bersama juga dilakukan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sulawesi Barat dan Kalimantan agar tabah dalam menjalani cobaan yang terjadi.

Di sisi lain Ketua PHDI Kabupaten Bangli I Nyoman Sukra mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Polres Bangli. Ia menyampaikan segala perbuatan atau usaha yang dilakukan selama ini dalam menekan penyebaran wabah Covid-19 sudah sangat baik. Namun seyogyanya dibarengi dengan doa dan sembah sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua yang terjadi merupakan kehendak-Nya. (tri)

Baca Juga  Tanam Jahe Merah di Buleleng, Ny. Putri Koster Ajak Warga Bersahabat dan Kembali ke Alam
Lanjutkan Membaca