Tabanan, baliilu.com – Sesuai arahan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait inovasi pengelolaan sampah di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta, Selasa (23/6). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memperkuat pengelolaan sampah yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran BRIN, mulai dari Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah hingga Tim Manajemen Riset dan Inovasi Regional Jawa Timur dan Bali, dibahas kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan, penerapan inovasi dan teknologi pengelolaan sampah, serta peluang kerja sama antara Pemkab Tabanan dan BRIN.

Didampingi Kasubag Umum dan Keuangan Brida Tabanan, Wabup Dirga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan penanganan sampah sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular berbasis inovasi. Menurutnya, persoalan sampah memerlukan penanganan yang tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga didukung riset dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Kehadiran kami merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memperkuat pengelolaan sampah yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui pertemuan ini, kami berharap dapat memperoleh masukan serta menjajaki peluang kerja sama dengan BRIN dalam pengembangan berbagai inovasi pengelolaan sampah,” ujar Dirga.

Ia juga berharap sinergi antara Pemkab Tabanan dan BRIN dapat menghasilkan langkah konkret, mulai dari pengurangan sampah dari sumber, pengolahan berbasis teknologi, hingga pengembangan ekonomi sirkular yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Yopi, memaparkan berbagai dukungan yang dapat diberikan BRIN kepada pemerintah daerah melalui riset, kajian, inovasi, dan teknologi sesuai kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat peran Brida dalam mendorong inovasi daerah. Ia juga menjelaskan pengelolaan sampah dapat dilakukan pada tingkat rumah tangga, kawasan, hingga kabupaten/kota.

Pada skala Kabupaten/Kota, dikatakannya salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah incinerator yang mampu mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi listrik, dengan penerapan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Rabu (24/6). Dalam rapat tersebut, Bupati Sanjaya menyampaikan pidato pengantar terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026–2046, Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, dan dihadiri jajaran anggota DPRD, Forkopimda, para asisten Setda, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, serta BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam pidato pengantarnya, Bupati Sanjaya menjelaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ia menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2025. Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Tabanan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut.

Secara umum, pendapatan daerah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2,28 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp2,19 triliun lebih atau 96,18 persen. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp678,72 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp1,51 triliun lebih.

Sementara itu, belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp2,35 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp2,15 triliun lebih atau 91,72 persen. Adapun realisasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,62 triliun lebih, belanja modal Rp933,29 miliar lebih, belanja tak terduga Rp13,55 miliar lebih, serta transfer sebesar Rp275,68 miliar lebih.

Pada sektor pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp88,50 miliar lebih, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp17,98 miliar lebih. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp70,52 miliar lebih dan menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp107,91 miliar lebih.

Terkait Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan Tahun 2026–2046, Sanjaya menjelaskan bahwa penyusunannya diperlukan untuk memberikan arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Menurutnya, posisi Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari kawasan Sarbagita serta wilayah yang dilalui jalur jalan nasional menjadikan daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan permukiman. Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu mengendalikan dan mengarahkan pembangunan hunian agar tetap tertata dan sehat.

Sementara itu, Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah diajukan sebagai langkah memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Tabanan berada pada kategori risiko sedang dengan skor 122,31.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Tabanan masih memiliki potensi ancaman kebencanaan yang perlu diantisipasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, serta penguatan upaya mitigasi yang terintegrasi.

Di sisi lain, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diajukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang menjadi modal pembangunan daerah.

Melalui ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berupaya memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, sekaligus menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi nasional agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Pemkab Badung memperkuat tata kelola pemerintahan profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik melalui penguatan birokrasi berbasis sistem merit. Terkait hal tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 31 Pejabat Administrator, 75 Pejabat Pengawas, serta 49 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemkab Badung.

Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (24/6), dihadiri Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti beserta Komisi I, Sekda IB. Surya Suamba, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, serta Organisasi Kewanitaan. Pelantikan ini merupakan wujud komitmen daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), akuntabel, dan berintegritas lewat seleksi objektif berbasis manajemen talenta ASN.

Bupati Wayan Adi Arnawa menegaskan seluruh pejabat terlantik merupakan ASN yang dinilai memiliki dedikasi, loyalitas, kompetensi, dan rekam jejak kinerja yang baik. “Pelantikan dan mutasi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam sebuah organisasi. Selain untuk memperkuat kelembagaan, hal ini juga menjadi bagian dari pembinaan karier ASN sekaligus menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan,” ujarnya.

Bupati menambahkan jabatan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah besar yang wajib dijalankan dengan penuh disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab moral. “Jabatan yang dipercayakan ini mengandung amanah besar. Tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Karena itu, seluruh aparatur dituntut mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, profesional, dan inovatif,” tegas Adi Arnawa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan kebijakan daerah saat ini difokuskan pada infrastruktur strategis guna mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan berbasis Sad Kerthi Loka Bali. Berbagai isu strategis seperti kemacetan, sampah, keamanan, pelayanan publik, hingga efisiensi anggaran menjadi prioritas utama.

Bupati Adi Arnawa menuntut seluruh birokrasi bersinergi, menyamakan visi, dan bergerak satu irama dengan arah kebijakan pemerintah daerah agar pembangunan berhasil. Pejabat terlantik juga diingatkan selalu menjaga integritas dan membangun budaya kerja kolaboratif berorientasi hasil.

“Dengan pelantikan ini, bapak-ibu harus menunjukkan bahwa memang layak untuk dilantik semua dan merupakan bagian dari karir saudara, tunjukkan kinerja, tunjukkan kedisiplinan, tunjukkan tanggung jawab dan tunjukkan kompetensi saudara, maka Pemkab Badung optimistis penguatan organisasi perangkat daerah akan semakin efektif dalam mendukung percepatan pembangunan serta mewujudkan visi pembangunan daerah melalui Sapta Kriya Adicipta menuju Badung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Badung, I Wayan Putra Yadnya, menyampaikan pelantikan ini merupakan implementasi manajemen talenta ASN demi memperkuat organisasi dan mutu pelayanan.

“Melalui manajemen talenta, Pemerintah Kabupaten Badung terus mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan memiliki daya saing tinggi. Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu terus meningkatkan kompetensi, memperkuat budaya kerja, serta membangun kolaborasi dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Adapun pejabat yang dilantik yakni D. Ngurah Bhayudewa menjabat Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, I Putu Eka Parmana menjabat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Badung, I Gede Wisnu Bhayangkara menjabat Kepala Bagian Umum Setda Badung, I Kadek Edi Putrana menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Badung, I Wayan Raka Suarjaya menjabat Sekretaris Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung, I Putu Sukarma menjabat Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Prokompim Setda Badung dan Putu Yuni Riswanty menjabat Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Prokompim Setda Badung. (gs/bi)