Denpasar, baliilu.com –Mewakili Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M., Wakil Bupati Tabanan, I Made Edi Wirawan, S.E., menghadiri Undangan Peresmian 179 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya Art Center Denpasar, Jumat (7/10).
Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Sekda Provinsi Bali, Jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali, Bupati dan perwakilan Bupati dari seluruh Kabupaten/Kota di Bali, serta turut mengikuti Camat Baturiti, Kerambitan, Pupuan, Penebel, Kediri, dan Selemadeg Timur.
Di tahun 2022, Provinsi Bali menetapkan 179 desa dan kelurahan yang tersebar di 49 kecamatan dan 8 kabupaten berpredikat sebagai Desa Sadar Hukum. Dan dalam kesempatan tersebut turut hadir perwakilan dari 179 desa yang menerima predikat penghargaan Desa Sadar Hukum.
Di Kabupaten Tabanan, predikat penghargaan Desa Sadar Hukum diberikan kepada Desa Batunya, Desa Buruan, Desa Tibubiyu, Desa Manikyang, Desa Bengkel Sari, Desa Dalang, Desa Beraban, Desa Kebon Padang, Desa Gubug, dan Desa Beringkit. Penghargaan Anubawa Sasana Desa diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly dan Sekda Provinsi Bali kepada Wakil Bupati Tabanan secara simbolis.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali dan seluruh jajarannya yang selama ini telah memenuhi kebutuhan serta memberikan fasilitas kepada Kanwil Kemenkumham Bali, khususnya dalam program peningkatan kesadaran masyarakat melalui desa. Saya juga mengucapkan rasa bangga dan apresiasi dapat bertemu langsung dengan para bupati, walikota, camat, kepala desa, serta lurah yang telah berhasil mencapai prestasi dalam memasyarakatkan hukum di wilayahnya, sehingga mendapat predikat sebagai Desa Sadar Hukum,” ujar Yasonna Laoly dalam sambutannya.
Pihaknya juga berharap, adanya penghargaan tersebut dapat menjadi contoh bagi desa dan kelurahan lain dalam meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakatnya. 179 penghargaan, baginya merupakan jumlah yang cukup besar, dan merupakan suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Bali dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali. Hal tersebut juga merupakan prestasi dan hasil kerja nyata dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui kontribusi yang tinggi dari segi pelaksanaan dan pembinaan kelompok sadar hukum, sehingga terbentuknya Desa Sadar Hukum.
“Penetapan Desa Sadar Hukum merupakan upaya kita bersama untuk menguatkan keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, hal ini akan terlihat dari tingkat kepatuhan kita kepada hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa, bernegara yang aman, tertib dan damai,” lanjutnya.
Peresmian Desa Sadar Hukum di Provinsi Bali dikatakan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu dalam laporannya, memiliki tujuan untuk memberikan legalitas terhadap status desa/kelurahan sebagai Desa Kelurahan Sadar Hukum. Serta secara nasional, Provinsi Bali merupakan yang terbesar.
“Artinya kegiatan ini mendorong desa dan kelurahan yang belum berpredikat sebagai Desa Sadar Hukum, untuk segera membentuk Kelompok Kader Hukum,” ujarnya.
Dalam menerima penghargaan bagi 10 desa tersebut, Wakil Bupati Tabanan, Edi Wirawan, mengungkapkan apresiasi dan rasa bangga terhadap desa-desa yang berhasil mendapatkan predikat Desa Sadar Hukum.
“Semoga predikat ini bisa memotivasi Desa-desa lain di Tabanan untuk segera menjadi Desa Sadar Hukum, dan bagi desa yang telah berhasil agar terus ditingkatkan dan menjadi lebih baik,” ungkap Edi.
Keberhasilan Desa Sadar hukum tersebut, baginya, mampu mempercepat terwujudnya Visi Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). (gs/bi)
