Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kaji Kekisruhan Galian C Desa Sebudi, IB Gde Putra Raih Gelar Doktor

BALIILU Tayang

:

de
GELAR DOKTOR: Promovendus Drs. Ida Bagus Gde Putra, M.Hum saat menerima kelulusan promosi Doktor Jumat, 14 Januari 2022 di ruang Ir. Soekarno kampus setempat. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Udayana kembali menyelenggarakan Promosi Doktor dengan promovendus Drs. Ida Bagus Gde Putra, M.Hum. Promosi Doktor dilaksanakan pada Jumat, 14 Januari 2022 secara semidaring di ruang Ir. Soekarno kampus setempat. 

Ujian terbuka dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Dr. Made Sri Satyawati, S.S., M.Hum. Ida Bagus Gde Putra berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Membongkar Kekisruhan Eksplorasi Galian C di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem”. Setelah melalui ujian terbuka, Ida Bagus Gde Putra dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskanIa merupakan Doktor ke-157 di lingkungan FIB Unud dan Doktor ke-258  di lingkungan Prodi S3 Kajian Budaya.

Dalam disertasinya, Ida Bagus Gde Putra memaparkan Desa Sebudi adalah salah satu desa yang terletak pada dataran tinggi pegunungan dengan ketinggian tanah 850 meter dari permukaan laut. Tipologi tanah di Desa Sebudi pascameletusnya Gunung Agung 1963 merupakan hamparan batu pasir yang menutupi wilayah hilir hampir 7 km² hingga mengubah tatanan topografi dan geografis Desa Sebudi. 

Endapan lava dan batu pasir yang dimuntahkan dari letusan Gunung Agung, ungkap IB Gde Putra, berdampak pada masyarakat untuk lebih berorientasi dalam melakukan alih fungsi lahan dan mulai mengeksplorasi endapan tersebut sebagai bahan galian C. Penggalian semakin ramai dilakukan di sekitar wilayah Desa Sebudi.

Relasi kuasa pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan, serta kewenangan adalah untuk meminta tuntutan dan penyediaan bahan galian C sebagai sumber ekonomi dalam pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan pemerintah ini pada tingkat desa dianggap mampu memberi sumbangan dengan tersedianya lapangan pekerjaan di sektor galian C.

Baca Juga  HUT Ke-21 Prodi Doktor Kajian Budaya: Menata Keilmuan dan Lembaga Masa Depan Kajian Budaya di Indonesia

Keberadaan eksplorasi galian C yang dilakukan para investor semakin berkembang dengan menyerap tenaga kerja yang berasal dari desa setempat. Regulasi dan operasi galian C yang digerakkan oleh investor tanpa kontrol lokal. Masyarakat lokal belum memiliki posisi cukup kuat untuk mengawasi keseluruhan persoalan galian C.

Masyarakat lokal tidak banyak yang menjadi investor galian C, mereka lebih banyak diserap sebagai tenaga kerja di galian C. Namun, penyerapan tenaga kerja memunculkan ketimpangan, karena volume kerja dengan upah yang diperoleh tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Investor dengan kekuatan dominan menerapkan pengawasan dalam aktivitas galian C dengan target keuntungan yang lebih.

IB Gde Putra memaparkan, potensi munculnya kekisruhan sebagai bagian dinamika berkaitan dengan sumber daya alam berupa bahan galian C cenderung menjadi ajang pergulatan kepentingan yang mengacu pada persaingan ekonomi dalam pemilikan modal di arena galian C Desa Sebudi.

Bentuk-bentuk kekisruhan eksplorasi galian C yaitu menjadi ajang pergulatan kepentingan ketiga aktor. Ketidakseimbangan akses sumber daya alam berupa pasir, batu, dan kerikil. Buruknya tata kelola publik terhadap lingkungan. Ketertutupan informasi publik tentang harga pasir, resistensi masyarakat akibat transaksi kepentingan politik. Degradasi lingkungan dan terciptanya pola marginalisasi.

Implikasi kekisruhan eksplorasi galian C yaitu pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan pengelolaan galian C dibandingkan kebutuhan masyarakat. Perubahan topografi dan geografi kawasan tambang galian C, batas-batas yang tidak jelas akibat tumpang tindihnya regulasi pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak efektif dalam pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Munculnya kelas sosial baru akibat praktik perjudian, prostitusi, dan premanisme serta bergesernya nilai-nilai masyarakat secara kultural.

Adapun temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, ungkap IB Gde Putra sebagai berikut. Secara horizontal di antara masyarakat mulai muncul bibit kekisruhan yang menekankan tentang adanya konflik bersifat internal. Keberpihakan pemerintah terhadap para pengelola atau investor terlihat dalam terbitnya berbagai ragam kebijakan menyebabkan ketidakpaduan pada sistem perizinan. Kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan begitu banyak dimensi kehidupan masyarakat di Desa Sebudi menyebabkan kekisruhan baru dalam eksplorasi galian C dan dinilai sebagai produk pembangunan yang gagal.

Baca Juga  Angkat Kesejahteraan Petani Cabai di Badung, I Wayan Wijana Raih Gelar Doktor di FEB Unud

Prof. Dr. A. A. Ngurah Anom Kumbara, M.S. selaku promotor menyampaikan selamat kepada Dr. Ida Bagus Gde Putra atas capaian tertingginya dalam bidang akademik. Ia mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ida Bagus Gde Putra merupakan penelitian penting khususnya dalam ranah kajian budaya. 

“Secara praktis, dengan mengurai kekisruhan ini maka kita bisa mengetahui profil sebuah konflik. Sesungguhnya melalui penelitian ini kita melihat kekisruhan itu terjadi di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat. Terjadi kontestasi yang kompleks diantara pemegang kekuasaan atas modal,” ungkap Prof. Anom Kumbara.

Secara empirik dapat dilihat bahwa Desa Sebudi adalah sebuah tambang emas hitam yang menjadi peluang ekonomi pada masyarakat Desa Sebudi. Namun hal ini ketika tidak dikelola dengan baik maka memunculkan berbagai konflik yang berdampak pada lingkungan maupun masyarakat. Sumber: www.unud.ac.id (gs/gp/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Walikota Jaya Negara Hadiri Sertijab Danlanal Denpasar

Perkuat Sinergi Menjaga Stabilitas Wujudkan Denpasar Maju

Loading

Published

on

By

walikota jaya negara
SERTIJAB: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar AA Putu Gede Wibawa, para Bupati se-Bali, pimpinan instansi vertikal, unsur TNI-Polri, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dan dukungan yang telah terjalin selama dirinya mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar.

“Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang telah terbangun dengan sangat baik selama saya bertugas di Lanal Denpasar. Sinergi yang kuat antara TNI AL, pemerintah daerah, Polri, serta seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga keamanan wilayah perairan, mendukung penegakan hukum di laut, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berharap hubungan baik ini terus berlanjut dan semakin diperkuat ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Danlanal Denpasar yang baru, Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya.

Menurutnya, TNI Angkatan Laut memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan, menegakkan hukum di laut sesuai kewenangan, serta mendukung berbagai program pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar. Sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik akan kami lanjutkan dan tingkatkan. Kami siap memperkuat koordinasi bersama seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Laut, sekaligus mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga  Komang Satria Wibawa Putra Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum di FH Unud

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun selama bertugas di Denpasar serta mengucapkan selamat datang kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa sebagai Danlanal Denpasar yang baru.

Menurut Jaya Negara, keberadaan Lanal Denpasar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah pesisir dan perairan yang menjadi bagian penting dari Kota Denpasar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan laut.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Denpasar. Berbagai sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Jaya Negara mengucapkan selamat bertugas kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa. Ia berharap kepemimpinan baru mampu semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengamanan wilayah pesisir, penanggulangan bencana, serta mendukung pembangunan Kota Denpasar.

“Kami percaya sinergi antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Lanal Denpasar akan terus terjalin semakin erat. Melalui kolaborasi yang solid bersama seluruh unsur Forkopimda, kita optimistis mampu mewujudkan situasi yang aman, kondusif, serta mendukung percepatan pembangunan menuju Denpasar Maju yang berlandaskan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yakni bergotong royong dan bersinergi demi kesejahteraan masyarakat,” kata Jaya Negara. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Rapat Kerja Pansus IV dengan DPRD Kota Denpasar

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

Loading

Published

on

By

dprd denpasarv
SAMPAIKAN TANGGAPAN: Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Provinsi Bali, Kota Denpasar, Ketut Suteja Kumara dan para pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Sekda Eddy Mulya dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar atas capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut dari BPK. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar capaian tersebut bisa dipertahankan dimasa yang akan datang.

“Saya atas nama Pemkot Denpasar mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar, capaian opini WTP yang Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Eddy Mulya.

Lebih lanjut diungkapkan Eddy Mulya, bahwasanya para perangkat daerah yang ada di Kota Denpasar agar terus melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (action plan) tindak lanjut atas seluruh temuan BPK dengan target waktu penyelesaian yang jelas untuk setiap perangkat daerah.

“Nilai SILPA yang ditemukan masih tinggi sebesar Rp. 644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target,” kata Eddy Mulya. (eka/bi)

Baca Juga  Komang Satria Wibawa Putra Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum di FH Unud

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Walikota Jaya Negara Teken PKS Proyek PSEL, Perkuat Langkah Menuju Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Published

on

By

PSEL Denpasar
TANDA TANGAN BAST: Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara teken PKS Proyek PSEL bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta Perjanjian Penggunaan Lahan Proyek yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan BUPP PSEL. Penandatanganan ini menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di kawasan Denpasar Raya.

Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Danantara, Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar juga menyerahkan fisik lahan proyek dalam kondisi ready to build atau siap dibangun sehingga proses konstruksi dapat segera dilaksanakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Bali bersiap mencatat sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan melalui peluncuran pembangunan proyek PSEL yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (8/7). Menurutnya, proyek ini menjadi implementasi pertama di Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kehadiran PSEL diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Secara nasional, sistem PSEL diproyeksikan mampu menangani sekitar 22 persen persoalan sampah di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tetap harus diawali dari perubahan perilaku masyarakat melalui pemilahan sampah sejak dari rumah, yang didukung dengan pemanfaatan alat pengolah kompos skala rumah tangga.

Baca Juga  Komang Satria Wibawa Putra Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum di FH Unud

Di sela-sela kegiatan, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Kehadiran fasilitas PSEL diharapkan tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghasilkan energi listrik melalui pemanfaatan teknologi modern yang ramah lingkungan. Penandatanganan PKS dan penyerahan lahan proyek ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Jaya Negara berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga fasilitas PSEL segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Denpasar maupun Bali secara umum. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Bali yang bersih, hijau, dan mampu mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi yang bernilai,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca