Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kapok Sahli Pangdam Buka Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 dari Kemhan RI

BALIILU Tayang

:

Ditjen Pothan Kemhan RI melaksanakan kegiatan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Selasa (23/3/2021) di Aula Udayana Kodam IX/Udayana.

Denpasar, baliilu.com – Bertempat di Aula Udayana Kodam IX/Udayana, Ditjen Pothan Kemhan RI melaksanakan kegiatan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Selasa (23/3/2021).

Acara sosialisasi yang dibuka oleh Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana, Brigjen TNI Hendrikus Joko Rianto dengan membacakan sambutan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kemhan RI menggelar sosialisasi program komponen cadangan guna memperkuat kekuatan TNI dalam pertahanan negara. Program ini terbuka bagi warga negara Indonesia berusia 18 sampai dengan 35 tahun yang ingin secara sukarela menjadi komponen cadangan.

Keberadaan komponen cadangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kegiatan sosialisasi ini selain dilaksanakan di Makodam IX/Udayana, Ditjen Pothan Kemhan RI juga melaksanakan sosialisasi secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan turut mengundang pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat serta dunia usaha.

Mengingat pentingnya sosialisasi ini, diharapkan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk mengikuti kegiatan dengan serius. Dengar, simak dan pahami materi yang disampaikan oleh pembawa materi dari Ditjen Pothan Kemhan RI, tanyakan apabila ada hal-hal yang belum dimengerti sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur dalam penerapannya. “Selama kegiatan berlangsung untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan 3M dalam rangka memutus penyebaran Covid-19,” tegas Pangdam.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Mayjen TNI Danang Hendrayudha dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirvet Ditjen Pothan Kemhan RI Brigjen TNI Haryadi, S.I.P., pada intinya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman substansi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi konsep sumber daya nasional, bela negara, komponen pendukung, komponen cadangan dan mobilisasi/demobilisasi melalui tinjauan dari aspek politik dan hukum.

Semangat Bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan adalah tugas bersama seluruh rakyat, dan membela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara seperti yang diamanatkan pada Pasal 27 dan 30 UUD 1945. Dimana bela negara dapat diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara.

“Semoga dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, akan menjadikan Bangsa Indonesia lebih kuat dan lebih disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia, serta mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah menjadi budaya dan ideologi Bangsa Indonesia, sekaligus menjadi benteng kekuatan pertahanan negara,” tutup Dirjen Pothan Kemhan RI.

Hadir pada acara tersebut di antaranya Irdam IX/Udy, para Asisten Kasdam IX/Udy, para Dan/Kabalakdam IX/Udy, Karo Ops Polda Bali, Dir Humas Polda Bali, para perwakilan dari Lanal Denpasar, Lanud I Gusti Ngurah Rai dan tamu undangan lainnya serta kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh instansi terkait lainnya yang berada di wilayah NTT dan NTB. (gs)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ny. Antari Jaya Negara dan Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Hadiri Pasar Rakyat TP PKK Jembrana

Published

on

By

Ketua TP PKK Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Sekretaris I TP PKK Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menghadiri Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali di Jembrana.
PASAR RAKYAT: Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa saat menghadiri gelaran Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali bertajuk "Berbelanja dan Berbagi", yang kali ini digelar di kawasan Gedung Ir. Soekarno, Jembrana, Jumat (7/8). (Foto: Hms Dps)

Jembrana, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa hadir pada gelaran Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali bertajuk “Berbelanja dan Berbagi”, yang kali ini digelar di kawasan Gedung Ir. Soekarno, Jembrana, Jumat (7/8).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster, serta jajaran TP PKK kabupaten/kota se-Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara juga menyerahkan bantuan berupa 10 tas belanja kepada 10 orang penerima dari masyarakat Kabupaten Jembrana. Tas tersebut berisi berbagai kebutuhan hasil belanja produk UMKM dan pedagang lokal yang ada di Pasar Rakyat.

Usai seremonial berlangsung, di tengah kehangatan suasana dengan masyarakat, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berbelanja produk lokal dan UMKM, namun juga menjadi momentum untuk berbagi dan membantu masyarakat di Kabupaten Jembrana.

“Selain dapat berbelanja produk masyarakat, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk berbagi dan mempererat rasa kebersamaan antar daerah di Bali,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster mengatakan, Pasar Rakyat PKK merupakan program yang telah berjalan sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Bali.

“Melalui pasar rakyat ini kami mengajak petani dan UMKM untuk menjual produknya. Awalnya dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Bali dan seluruh pengurus PKK bergotong-royong membantu masyarakat,” jelasnya.

Ny. Putri Koster juga menambahkan, melalui kegiatan ini setiap TP PKK kabupaten/kota diwajibkan berbelanja produk UMKM yang kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk paket bantuan. Untuk kegiatan kali ini, Kabupaten Jembrana menyiapkan 20 tas bantuan, sedangkan kabupaten/kota lainnya masing-masing 10 tas.

“Tujuan mulia kita adalah menjalin silaturahmi dengan sesama pengurus, kemudian menyapa UMKM, mengajak masyarakat untuk peduli, dan di sini juga ada perputaran uang sehingga Kabupaten/Kota memiliki kesempatan untuk berkembang,” tegasnya. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Denpasar Raih LPM Award, Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pembangunan Berbasis Masyarakat

Published

on

By

Kepala DPMD Kota Denpasar I Wayan Budha menerima penghargaan LPM Award mewakili Pemkot Denpasar di Gedung Merdeka, Kota Bandung.
TERIMA LPM AWARD: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha, yang mewakili Pemkot Denpasar, menerima penghargaan LPM Award di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8). (Foto: Hms Dps)

Bandung, Jabar, baliilu.com – Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat kembali mendapat apresiasi. Kali ini, Pemkot Denpasar meraih LPM Award atas konsistensinya mendorong peran aktif masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha, yang mewakili Pemkot Denpasar, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8). Penghargaan diserahkan langsung Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam rangkaian pemberian apresiasi kepada daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan sosial, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, harmonis, dan produktif.

“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menjaga stabilitas serta memperkuat ketahanan sosial. Karena itu, partisipasi masyarakat harus terus dibangun dan diberi ruang dalam setiap proses pembangunan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi daerah yang secara konsisten mendorong keterlibatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, LPM memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi penggerak gotong royong sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dengan warga.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan LPM memiliki peran penting dalam membangun pola pembangunan yang berbasis pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. LPM tidak hanya menjadi wadah partisipasi, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menggali potensi serta mengawal pembangunan di lingkungan masyarakat.

“LPM harus hadir sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi masyarakat harus dapat diserap, potensi yang ada harus dikembangkan, dan seluruh proses pembangunan harus didorong agar semakin partisipatif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, LPM, serta seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat agar pembangunan tidak hanya berjalan dari atas, tetapi tumbuh dari kebutuhan dan potensi masyarakat di tingkat paling bawah.

Kepala DPMD Kota Denpasar, I Wayan Budha, menyampaikan bahwa LPM Award menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk semakin memperkuat pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan semata-mata capaian pemerintah, melainkan hasil kerja bersama antara pemerintah, LPM, desa/kelurahan, dan masyarakat.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami. Ini bukan keberhasilan satu pihak, tetapi hasil kerja bersama antara Pemerintah Kota Denpasar, LPM, desa dan kelurahan, serta seluruh masyarakat. Ke depan, kolaborasi ini akan terus kami perkuat agar partisipasi masyarakat semakin nyata dalam pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budha mengatakan keberadaan LPM memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Selain menjadi mitra pemerintah, LPM juga berperan dalam menampung aspirasi, menggali potensi masyarakat, serta mendorong keterlibatan warga dalam berbagai program pembangunan.

“Kami berharap LPM tidak hanya menjadi lembaga yang hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak masyarakat. Aspirasi yang tumbuh dari masyarakat harus bisa menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua LPM Kota Denpasar, I Gede Eka Suputra. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran LPM di Kota Denpasar untuk semakin aktif menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah sekaligus penggerak partisipasi masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik. LPM akan terus hadir di tengah masyarakat, menampung aspirasi, menggerakkan gotong-royong, serta ikut mengawal program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Eka menambahkan, pembangunan yang kuat di tingkat masyarakat membutuhkan semangat gotong-royong dan kolaborasi seluruh komponen. Untuk itu, pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemkot Denpasar, desa/kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat.

“Semangat gotong-royong adalah kekuatan utama masyarakat. Karena itu, kami akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta seluruh komponen masyarakat. Harapannya, setiap potensi yang ada dapat dikembangkan dan setiap aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian dari pembangunan,” tambahnya.

Raihan LPM Award ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Denpasar untuk terus menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi bersama LPM dan seluruh elemen masyarakat membangun kolaborasi untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ke depan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemkot Denpasar dan jajaran LPM untuk terus menghadirkan inovasi pemberdayaan, memperkuat partisipasi publik, serta mengembangkan potensi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pembangunan diharapkan tumbuh sebagai gerakan bersama menuju Denpasar yang maju, berbudaya, dan berkelanjutan. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

PAW KORPRI Denpasar Dikukuhkan, DPN Apresiasi “Sembagi Arutala” Lindungi Pekerja Rentan

Published

on

By

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Pengukuhan PAW Dewan Pengurus KORPRI Kota Denpasar disaksikan Ketua Umum DPN KORPRI Zudan Arif Fahrulloh di Gedung Dharma Negara Alaya.
PENGUKUHAN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri Pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus KORPRI Kota Denpasar yang disaksikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, Jumat (7/8) yang berlangsung di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dan KORPRI Kota Denpasar dalam mengimplementasikan program gotong-royong kepedulian sosial bertajuk Sembagi Arutala. Apresiasi tersebut pun terungkap di hadapan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat kegiatan Pengukuhan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus KORPRI Kota Denpasar, Jumat (7/8). Dalam acara yang berlangsung di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya tersebut dibarengi dengan peluncuran Gerakan Sembagi Arutala.

Tampak hadir pula dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pusat Dr. Agung Nugroho, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra I Nyoman Suarjana dan OPD terkait lainnya.

Lebih lanjut Prof. Zundan menyampaikan program Sembagi Arutala menjadi program inovatif ini dinilai sukses menghimpun kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensubsidi iuran jaminan sosial bagi para pekerja rentan di sektor informal. Hingga saat ini, program Sembagi Arutala di Kota Denpasar tercatat telah memberikan cakupan perlindungan (coverage) jaminan sosial ketenagakerjaan kepada lebih dari 12.000 pekerja rentan. Program ini terwujud dari keikhlasan para anggota KORPRI yang rutin menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja rentan di wilayahnya.

“Bukan terletak pada besarnya nominal uang yang disumbangkan, melainkan kebesaran hati rekan-rekan anggota KORPRI Kota Denpasar di bawah bimbingan Pak Walikota dan Pak Wakil Walikota. Gotong-royong adalah fondasi utama yang membuat bangsa Indonesia tangguh bertahan hingga 81 tahun. Kebesaran hati untuk berbagi ini nyata tercermin di Kota Denpasar,” ujarnya.

Melihat keberhasilan dan manfaat konkret dari program ini, DPN KORPRI berkomitmen memboyong praktik baik (best practice) Sembagi Arutala untuk diangkat menjadi gerakan nasional melalui program “KORPRI Berbagi”.

Dengan populasi ASN di Indonesia yang mencapai sekitar 6,7 juta pegawai, strategi gerakan satu ASN melindungi satu pekerja rentan (skema 1:1) berpotensi membuka akses perlindungan jaminan sosial bagi 6,7 juta pekerja rentan di seluruh Indonesia. Gerakan ini diharapkan menjadi bagian penting dari jaring pengaman sosial (social safety net) berbasis kepedulian ASN.

“Saya mengapresiasi kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang dinilai konsisten menjaga kesejahteraan ASN melalui kelancaran Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), serta menciptakan iklim kerja yang harmonis,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya peran pemimpin (leader) dalam membangun suasana kerja yang menyenangkan bagi bawahan demi mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.

“Tugas utama seorang pimpinan adalah membuat anak buahnya senang dan tenang. Ambil hatinya terlebih dahulu. Jika hati para ASN sudah tersentuh dan lingkungan kerjanya kondusif, maka kinerja terbaik akan hadir secara alami. Kehadiran pimpinan pun harus selalu dirasakan—baik hadir secara fisik maupun hadir melalui karya nyata,” tutup Prof. Zudan.

Sementara Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat jaminan dan perlindungan sosial bagi para aparaturnya.

Lebih lanjut, Walikota Denpasar menyampaikan apresiasi mendalam atas hadirnya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrulloh, S.H., M.H., di tengah padatnya agenda internasional yang dimiliki.

“Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Zudan yang telah meluangkan waktu hadir di Kota Denpasar di tengah kesibukan beliau setelah menghadiri konferensi keprofesian tingkat Asia di Kamboja,” ujarnya.

Pihaknya juga mengucapkan rasa syukur dan bangga atas capaian kinerja serta efektivitas tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar. Menurutnya, keberhasilan Pemkot Denpasar dalam meraih berbagai penghargaan nasional merupakan buah kerja keras seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN.

Beberapa capaian menonjol Pemkot Denpasar antara lain yakni Indeks Reformasi Birokrasi yang sangat tinggi, berada di angka 95, Pelaksanaan Otonomi Daerah yang konsisten menempatkan Denpasar di peringkat 10 besar nasional dan Indeks Inovasi Daerah yang secara berturut-turut meraih predikat terbaik nasional.

“Kami yang menerima penghargaan di Jakarta, namun yang bekerja keras di lapangan adalah para pegawai dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Merupakan suatu kebanggaan memiliki tim yang tangguh, pekerja keras, dan berintegritas,” tegasnya.

Tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi, jajaran Pemkot Denpasar juga bergerak aktif hingga ke tingkat desa dan kelurahan sebagai bapak angkat untuk menangani isu-isu kebersihan, lingkungan, hingga masalah sosial masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai, Pemkot Denpasar bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program “Sembako KORPRI” serta memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial.

Hingga saat ini, sebanyak 12.100 ASN (PPPK) di lingkungan Pemkot Denpasar telah terdaftar dan dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkot Denpasar hadir memberikan rasa aman dan apresiasi atas dedikasi para pekerjanya. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca