Denpasar, baliilu.com
– Terkait informasi kekurangtersediaan alat pelindung diri (APD) dan sumber
daya manusia (SDM) di rumah sakit, Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Dewa
Made Indra menandaskan untuk ketersediaan SDM, Satgas Covid-19 sudah
bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan sekolah tinggi
ilmu kesehatan yang ada di Bali untuk memberikan dukungan SDM.
‘’Kami sudah memahami kondisi tersebut terutama di RS Sanglah
karena ada penambahan pasien dalam pengawasan (PDP-red). Kerja sama ini mulai
berjalan, ke depan ditingkatkan sesuai kebutuhan. Begitu juga keterbatasan alat,’’
terang Dewa Indra menjawab pertanyaan awak media saat teleconference, Minggu (22/3-2020)
di kantor Kominfos, Pemprov Bali Renon Denpasar.
Dewa Indra yang juga Sekda Pemprov Bali mengatakan ketersediaan
alat pelindung diri, memang diakui mengalami kelangkaan walaupun anggaran sudah
disediakan. Namun upaya Pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Covid-19 untuk
mendapatkan APD sudah dilakukan ke Pemerintah Pusat, selain penggunaan APD
digunakan seefektif mungkin. ‘’Untuk menghemat penggunaan APD dengan jalan mempercepat
screening test, rapid test yang merupakan
bagian dari strategi menghemat APD dan SDM di rumah sakit. ‘’Rencanannya screening test akan dilakukan di RS
Kesdam IX Udayana. Saat ini alatnya sedang dipersiapkan. Mudah-mudahan beberapa
hari ke depan bisa segera dilaksanakan,’’ katanya.
Dari 150.000 alat test corona yang sudah masuk ke Indonesia,
kata Dewa Indra itu bukan angka final, tentu akan dibagikan sesuai dengan tingkat
resiko di daerah masing-masing. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali akan terus berusaha
untuk mencari di luar jalur itu.
Terkait persoalan yang dihadapi RS Sanglah yang mengeluarkan
surat imbauan untuk memberikan donasi mengatasi kesulitan di rumah sakit, Satgas
sudah menyampaikan ke direktur Rumah Sakit Sanglah meminta untuk merevisi surat tersebut atau
mencabut. Kebutuhan RS untuk penanganan Covid-19 agar diajukan ke Pemprov, Gubernur
bersedia membantu. Karena Pemprov memiliki anggaran pembiayaan tidak terduga
senilai Rp 15 milyar. Jika ini habis, pemerintah daerah dapat melakukan reschedule
kegiatan untuk menambah anggaran sesuai dengan kebutuhan. Sementara
perkembangan penyakitnya terus berjalan maka Pemerintah Provinsi Bali juga akan
melakukan reschedule atau bahkan pembatalan kegiatan yang sudah dianggarkan.
Mengenai anggapan Pemprov Bali tidak transparan tentang data
PDP, Dewa Indra menjawab itu tidak benar. ‘’Saya rasa tidak benar. Bahwa yang diumumkan
hanya menyebut jumlah, umur, kewarganegaraan itu adalah protokol komunikasi Covid-19.
Tidak boleh menyampaikan identitas, nama, tempat karena hal ini bisa
menimbulkan hal tidak diinginkan di masyarakat. Tidak benar tidak transparan dalam
mengungkapkan angka-angka,’’ tegas Dewa Indra.
Menyinggung masih adanya masyarakat yang akan menggelar upacara
dengan mengerahkan massa, Gubernur Bali telah mengeluarkan instruksi untuk membatasi
jumlah orang yang melaksanakan kegiatan upacara keagamaan. Juga telah
menyampaikan imbauan edaran untuk bersama menjaga jarak satu dengan yang lain. ‘’Ini
berlaku semua kegiatan, termasuk upacara keagamaan. Kami mohon untuk memahami
dengan benar arahan dari pemerintah pusat maupun Bali,’’ ujar Dewa Indra.
Sementara untuk menanggapi hari besar seperti Purnama
Kedasa, tentu Pemprov akan memberikan arahan kembali. Yang terpenting keyakinan
masyarakat bahwa arah kebijakan ini untuk penyelamatan masyarakat. ‘’Jangan
cari alasan, jangan gunakan argumen yang sesungguhnya rugikan keselamatan diri
sendiri dan keselamatan masyarakat. Hal
yang bisa ditunda mari tunda, yang bisa dibatalkan mari dibatalkan. Semua ini
untuk keselamatan diri anda, keluarga, komunitas, seluruh masyarakat Bali,‘’
tegas Dewa Indra. (GS)