Tuesday, 20 May 2025
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Kebut Tuntaskan Sampah dan Gunakan Energi Baru Terbarukan, Gubernur Koster: Butuh Tindakan Kolektif Bukan hanya Pemerintah

BALIILU Tayang

:

gubernur koster
PENANDATANGANAN: Gubernur Bali Wayan Koster berswafoto usai memberikan sambutan dan menyaksikan penandatanganan antara PT Hatten Tbk dengan PT Nusa Solar sebagai Penyedia Solar Panel, Komunitas MaluDong, dan PT Bersih Dari SAmpah, bertempat di Private Dining Room-Hatten Wine, Jln. Bypass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar, pada Senin (21/4). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas langkah PT Hatten Bali Tbk, akan kepedulian terhadap lingkungan alam Bali. Hal itu diwujudkan langsung melalui aksi nyata penandatanganan dengan pihak-pihak terkait yang peduli dengan lingkungan Bali.

Demikian dikatakan oleh Gubernur Koster saat memberikan sambutan dan menyaksikan penandatanganan antara PT Hatten Tbk dengan PT Nusa Solar sebagai Penyedia Solar Panel, Komunitas MaluDong, dan PT Bersih Dari Sampah, bertempat di Private Dining Room-Hatten Wine, Jln. Bypass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar, pada Senin (21/4).

Menurutnya hal ini sejalan dengan program Pemprov Bali yang ingin Bali bersih dari sampah plastik dan menggunakan energi baru terbarukan. Apalagi belum lama ini Gubernur Koster telah meluncurkan SE Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Di dalam SE tersebut juga mengatur tentang pelarangan peredaran air minum kemasan di bawah satu liter.

“Periode ini akan saya kebut, baik penanganan sampah dari hulu dan hilir, pengolahan sampah berbasis sumber, pelarangan penggunaan bahan plastik, hingga penggunaan energi baru terbarukan. Periode pertama terhalang pandemi Covid-19 sehingga program-program tersebut tidak berjalan maksimal padahal sudah dicanangkan, maka periode ini saya akan kebut,” tegasnya.

Gubernur asal Desa Sembiran tersebut juga mengatakan dirinya tidak gentar memberlakukan pelarangan penjualan minuman kemasan di bawah satu liter. Meskipun banyak perusahaan melayangkan protes, namun dirinya menyampaikan akan maju terus.

“Tidak adil rasanya jika mereka terus mengeruk keuntungan dengan menjual minuman tanpa memberikan solusi sampah ke depannya, namun kita yang membereskan, komunitas MaluDong yang sibuk padahal mereka tidak dibayar. Persepsi seperti ini harus diluruskan,” imbuhnya.

Baca Juga  Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace Terima Kunjungan Dubes Negara Uni Eropa untuk Indonesia

Ia pun mengatakan selambat-lambatnya program ini berhasil dalam kurun waktu dua tahun. “Desember 2025 produsen sudah harus selesai mendistribusikan minuman kemasan di bawah satu liter, Januari 2026 sudah tidak ada minuman itu beredar dan dalam kurun waktu dua tahun semua sudah beres,” tegasnya seraya mengatakan bahwa dirinya yang akan benar-benar memantau keberhasilan program tersebut.

Mengenai penggunaan energi baru terbarukan, ia pun mendorong agar Bali menjadi pulau yang menggunakan energi ramah lingkungan. Komitmen itu menurutnya dilakukan agar masyarakat bisa menghirup udara yang bersih tanpa polusi. Selain itu, ia juga berharap ke depan Bali bisa mandiri dalam energi, sehingga tidak perlu menunggu pasokan energi dari tempat lain.

“Semua usaha ini dilakukan agar Bali benar-benar menjadi bersih dan nyaman. Bali sebagai destinasi wisata dunia selalu menjadi sorotan. Setidaknya dengan lingkungan yang bersih dan nyaman membuat wisatawan semakin banyak datang ke Bali dan perekonomian Bali lebih baik lagi. Jadi komitmen ini memerlukan tindakan bersama, bukan hanya tugas pemerintah saja,” tegasnya seraya berharap semakin banyak perusahaan yang mengikuti jejak PT Hatten Bali Tbk dalam menangani masalah sampah di Bali.

Sebelumnya Presiden PT Hatten Bali Tbk Ida Bagus Rai Budiarsa menyampaikan bahwa masalah sampah sangat pelik ditangani di Bali, bahkan media asing sempat menyorot Bali dan menjadikan pulau yang tidak layak dikunjungi di tahun 2024. Sehingga pihaknya pun ambil bagian dalam menjaga lingkungan alam Bali. Dalam menjaga alam Bali, pihaknya telah membuat Teba Modern untuk mengolah sampah organik. Sedangkan untuk sampah residu pihaknya bekerja sama dengan PT Bersih Dari Sampah. “Harapan kami PT Hatten Bali Tbk tidak membawa sampah ke TPA, kami selesaikan semua sampah kami,” tandasnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Terima Bantuan Beras dari GWK untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Hal senada juga disampaikan oleh Founder MaluDong Komang Sudiarsa. Sejak berdirinya komunitasnya dari tahun 2009, permasalahan sampah masih sangat sulit ditangani di Bali. Menurutnya hal yang sangat sulit adalah edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan hingga mengolah sampah. Untuk itu pihaknya terus berupaya mengedukasi masyarakat terutama anak-anak sekolah tentang menjaga lingkungan. “Untuk itu kami sangat perlu support dari Bapak Gubernur sehingga kami tetap semangat mengedukasi, karena masih banyak pekerjaan dan sekolah-sekolah yang harus kami edukasi,” gugahnya.

Sementara perwakilan dari PT Bersih Dari Sampah AA Dewi Andayani menyatakan pihaknya berkomitmen mengelola sampah berkelanjutan melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), dan tempat pengolahan sampah residu yang ramah lingkungan yang tidak mengeluarkan asap sehingga tidak mencemari udara, air dan tanah Bali. Menurutnya, solusi pemilahan sampah dan penyelesaian sampah dari sumber secara konsisten bisa menyelamatkan alam Bali, sehingga diperlukan komitmen dan kesadaran bersama segenap lapisan masyarakat. (gs/bi)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
itb stikom bali
Advertisements
iklan

NEWS

I Ketut Kariasa Adnyana Desak Kajian dan Koordinasi Matang Sekolah Rakyat

Published

on

By

Ketut Kariasa
Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariasa Adnyana dalam agenda Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). (Foto : dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto menuai perhatian serius dari Komisi VIII DPR RI. Menanggapi, Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariasa Adnyana, menyoroti soal belum adanya persetujuan anggaran dari parlemen terkait program tersebut, serta potensi risiko keberlanjutan akibat skema pembiayaan dan regulasi yang belum jelas.

Demikian hal tersebut disampaikan dirinya dalam agenda Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Program yang berada di bawah Kementerian Sosial ini diketahui hingga kini memasuki tahap survei dan persiapan infrastruktur, namun belum memperoleh persetujuan Komisi VIII DPR secara formal mengenai anggaran operasionalnya.

“Program ini sangat bagus dan kami setuju dengan tujuannya tapi jangan sampai karena belum ada persetujuan anggaran dari DPR, lalu jalan duluan. Itu tidak sesuai dengan tata cara penganggaran negara,” ujar Ketut.

Perlu diketahui, Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak miskin ekstrem, khususnya dari desil 1 dan 2 menurut data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Program ini mencakup pendidikan menyeluruh, mulai dari kebutuhan dasar, pendidikan formal, hingga pengembangan karakter.

Walaupun begitu, Ketut mengingatkan bahwa biaya pendidikan per siswa dalam program Sekolah Rakyat yang bisa mencapai Rp 48 juta per tahun ini merupakan sebuah angka yang besar dalam konteks anggaran sosial. “Dengan hampir 28 juta penduduk miskin, program ini hanya bisa menjangkau sebagian sangat kecil. Kalau tidak ada regulasi yang mengikat, jangan sampai berhenti di tengah jalan karena beban biaya yang tinggi,” terangnya.

Belajar dari Pengalaman Serupa

Baca Juga  Gubernur Koster Uraikan Bali Masa Kini, Nama Ketut Terancam Punah

Ketut membandingkan dengan pengalaman di masa lalu, seperti sekolah rakyat yang pernah dijalankan oleh perusahaan PT Sampoerna di Bali. Meskipun output-nya sangat positif—menurunkan kemiskinan dan menaikkan angka partisipasi pendidikan— akan tetapi, berdasarkan pengamatannya, program tersebut akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah karena PT Sampoerna tidak sanggup membiayai secara berkelanjutan.

“Di Bali saja yang pertumbuhan ekonominya cukup baik, pemda juga kelabakan ketika harus mengambil alih sekolah itu. Ini jadi pelajaran bahwa Sekolah Rakyat harus dipikirkan betul keberlanjutannya dan jangan hanya dibebankan ke satu-dua pihak,” kata Ketut.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, harus ada koordinasi intensif antar-instansi dan dengan pemerintah daerah. Sebab, program Sekolah Rakyat melibatkan banyak kementerian—termasuk Kementerian PU untuk infrastruktur dan Kementerian Sosial untuk operasional.

Ia juga mengingatkan agar keberadaan Sekolah Rakyat tidak mengganggu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau sentra sosial yang selama ini menjalankan tugas penanggulangan kemiskinan dan layanan disabilitas. “Jangan sampai balai sosial yang bagus malah dialihfungsikan secara mendadak untuk program ini tanpa persiapan. Ini bisa menciptakan konflik dan mencoreng niat baik program tersebut,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Ketut menekankan pentingnya regulasi yang kuat agar program ini tidak hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan swasta secara terstruktur. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar ke depan dilakukan kajian dampak secara menyeluruh serta uji coba di berbagai daerah dengan pendekatan kolaboratif.

“Kalau ini hanya mengatasi kemiskinan di satu kecamatan saja, tidak akan menyentuh akar masalah. Harus ada pemerataan, dan program harus dikawal dari sisi hukum dan anggaran,” pungkas legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu. (gs/bi)

Baca Juga  Saudi Airlines Tiga Kali Seminggu Mendarat di Ngurah Rai
Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
itb stikom bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tekan Inflasi, TP PKK Jembrana Salurkan Ribuan Bibit Cabai dan Terong

Published

on

By

TP PKK Jembrana
TP PKK Jembrana saat menanam bibit cabai dan terong di salah satu sudut halaman rumah. (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Dalam upaya menekan laju inflasi serta memperkuat ketahanan pangan keluarga, Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana menyalurkan ribuan bibit cabai dan terong kepada warga di lima kecamatan. Penyaluran dilakukan secara maraton oleh Ketua TP PKK Jembrana, Ny. drg. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, mulai Rabu (14/5) hingga Selasa (20/5).

Kegiatan ini diawali di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, kemudian berlanjut ke Desa Manggissari (Kecamatan Pekutatan), Desa Manistutu (Kecamatan Melaya), Desa Tegal Badeng Barat (Kecamatan Negara), dan ditutup di Desa Air Kuning (Kecamatan Jembrana). Masing-masing desa menerima 100 bibit cabai dan 100 bibit terong, dengan total 1.000 bibit tanaman yang disalurkan.

Menurut Ny. Ani Setiawarini, bantuan ini merupakan bagian dari program unggulan PKK yaitu Aku Hatinya PKK (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman), yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga.

Bantuan tersebut berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali dan ditujukan kepada kader PKK di seluruh desa di Jembrana. Program ini tidak hanya menyasar aspek ekonomi, namun juga memperkuat semangat kemandirian masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, terutama dalam situasi inflasi yang belum stabil sepenuhnya.

“Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam tanaman pangan. Minimal dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan jika hasilnya melimpah bisa dijual untuk menambah penghasilan keluarga,” ujar Ny. Ani Setiawarini. (gs/bi)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
itb stikom bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Usai Tinjau Infrastruktur G20, Gubernur Koster Mendadak Kunjungi Pembuatan Ogoh-ogoh ‘Raksasa’ di Tabanan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Brida Susun Roadmap Kopi Buleleng, Gandeng Akademisi Perguruan Tinggi

Published

on

By

kopi buleleng
Ketua tim pelaksana penyusunan roadmap pengembangan komoditas kopi Arabika dan Robusta, Buleleng, I Wayan Rideng. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng mulai menyusun roadmap pengembangan komoditas kopi Arabika dan Robusta, guna meningkatkan optimalisasi pengelolaan potensi perkebunan kopi di Kabupaten Buleleng.

Kegiatan penyusunan roadmap berlangsung di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Buleleng, Selasa (20/5) melibatkan akademisi dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Buleleng. Tahap saat ini adalah diskusi atas Laporan Antara.

Ketua Tim Pelaksana, I Wayan Rideng, mengatakan terdapat kesenjangan besar antara potensi yang dimiliki Buleleng dengan nilai tambah yang dirasakan oleh sebagian petani di lapangan. “Kami menemukan bahwa hasil kopi dari Buleleng justru dinikmati oleh pihak lain. Beberapa pelaku usaha menggunakan kopi Buleleng tetapi memasarkan dengan merek dari daerah lain,” ujar akademisi dari Universitas Warmadewa itu.

Menurutnya, kopi Bali—terutama yang telah memiliki branding seperti Kintamani—telah diakui kualitasnya dan bahkan menduduki peringkat kedua secara nasional setelah Kopi Gayo dari Aceh. Sayangnya, kopi milik petani di Buleleng banyak yang belum memiliki identitas merek yang kuat sehingga tak mampu bersaing di pasar.

“Petani kita hanya mendapatkan ‘ampasnya’, tidak memperoleh keuntungan maksimal. Hal ini membuat petani menjadi lesu dan kehilangan semangat,” kata Rideng.

Berdasarkan data, luas area perkebunan kopi di Buleleng mencapai 2.854 hektar untuk jenis Arabika dan 10.272 hektar untuk Robusta. Namun, masih terdapat 700,98 hektar lahan yang belum menghasilkan, yang menunjukkan potensi besar yang belum tergarap maksimal.

Rideng menambahkan, Brida Kabupaten Buleleng menggandeng tim akademisi menyusun peta jalan (roadmap) dan program aksi konkret guna memberdayakan petani kopi. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan produksi dan kualitas, tetapi juga memperkuat daya saing dan nilai jual kopi lokal sebagai produk unggulan daerah.

Baca Juga  Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace Terima Kunjungan Dubes Negara Uni Eropa untuk Indonesia

Langkah ini diharapkan mampu menggairahkan kembali sektor perkebunan kopi di Buleleng dan membawa kesejahteraan yang lebih adil bagi para petani. (gs/bi)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
iklan galungan pemkot
Advertisements
dprd bali galungan
Advertisements
itb stikom bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca