Wednesday, 22 May 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

POLITIK

Kesbangpol Bali Salurkan Rp 16 Miliar Lebih Bantuan Keuangan ke Parpol

BALIILU Tayang

:

kesbangpol
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata menyerahkan bantuan keuangan parpol secara simbolis kepada Tjokorda Gede Agung mewakili PDI Perjuangan di Denpasar, Senin (17/4/2023). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik untuk tahun anggaran 2023 senilai total Rp 16 miliar lebih.

“Provinsi Bali termasuk paling cepat cairnya berkat kerja keras dari teman-teman parpol juga instansi terkait,” kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata dalam penyerahan secara simbolis bantuan keuangan tersebut di Denpasar, Senin (17/4/2023).

Bantuan keuangan kepada partai politik (banpol) dari Pemerintah Provinsi Bali ini diterima oleh tujuh parpol peraih kursi di DPRD Bali berdasarkan hasil Pemilu 2019.

Wiryanata menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan kepada partai politik tersebut, yang diterima oleh perwakilan masing-masing parpol, dengan didahului penandatanganan berita acara serah terima.

“Hari ini merupakan penyerahan secara simbolis karena banpol sudah masuk ke rekening masing-masing parpol pada Jumat (14/4),” ujarnya pada acara yang disaksikan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dan perwakilan Bawaslu Provinsi Bali serta tim verifikasi banpol itu.

kesbangpol
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata dalam acara penyerahan secara simbolis bantuan keuangan parpol yang disaksikan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dan perwakilan Bawaslu Provinsi Bali serta tim verifikasi banpol di Denpasar, Senin (17/4/2023). (Foto: ist)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tercatat sebagai parpol peraih bantuan keuangan partai politik terbesar senilai Rp 9,81 miliar. Selanjutnya disusul Partai Golongan Karya mendapatkan bantuan Rp 2,38 miliar dan Partai Demokrat Rp 1,30 miliar.

Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya Rp 1,23 miliar, Partai NasDem Rp 950,35 juta, Partai Hati Nurani Rakyat Rp 439,51 juta dan Partai Solidaritas Indonesia Rp 330,36 juta.

Besaran banpol yang diterima masing-masing parpol tersebut berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada Pemilu 2019 dikalikan nilai per suara Rp 7.500.

PDI Perjuangan tercatat perolehan suara sah sebanyak 1.309.016 orang, kemudian Golkar 318.210 suara, Demokrat 174.602 suara, Gerindra 164.521 suara, NasDem 126.714 suara, Hanura 58.602 suara, dan PSI 44.049 suara.

Baca Juga  Badung Gelontorkan Dana Parpol Hingga Rp 3 Miliar Lebih

Dalam kesempatan tersebut, Wiryanata menegaskan bantuan keuangan itu agar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk  pendidikan politik dalam mendongkrak capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Bali yang dalam empat tahun terakhir terus mengalami penurunan.

“Dari posisi di tingkat dua di nasional, kemudian turun ke empat besar, hingga ke delapan besar dan terakhir peringkat ke-21. Ini situasi memprihatinkan dari segi grafik dan nilai kontribusi paling rendah ada di pendidikan politik,” kata Wiryanata didampingi Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Bali Ida Bagus Yudi Dananjaya.

Ia menambahkan, prioritas penggunaan banpol untuk pendidikan politik dan juga operasional sekretariat parpol telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018.

Sementara Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan tahun ini merupakan penyerahan dana bantuan parpol paling cepat pencairannya.

“Selama saya di KPU Provinsi Bali, tahun ini paling cepat pencairannya. Mari kita sama-sama membuat SOP, bahwa prosesnya memang seperti ini siapa pun nanti gubernurnya. Ini untuk memberikan pendidikan yang bagus,” ucapnya.

Terkait penggunaan banpol yang telah diterima, lanjut Lidartawan, nantinya juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) oleh tim untuk memastikan penggunaannya tepat dan bisa diprioritaskan untuk pendidikan politik.

Tjokorda Gede Agung mewakili PDI Perjuangan mengapresiasi penyaluran banpol tahun ini yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Apa yang disarankan itu (pendidikan politik – red) memang sudah sering kami lakukan. Bagus kami diingatkan terus, meskipun kami sesungguhnya sudah rutin melakukan pendidikan kader. Kami akan terus melakukan evaluasi yang mana kurangnya dan yang mana sudah dilakukan,” ucapnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

KPU Bali: Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024 Nihil

Published

on

By

ketua kpu bali laporkan calon perseorangan gubernur bali
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan pada Senin, 13 Mei 2024 menyampaikan bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dinyatakan nihil pada Pilkada 2024.

Hal itu dikatakannya melalui keterangan pers setelah pada 12 Mei 2024 hingga pukul 23.59 Wita, rekapitulasi penyerahan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nihil yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

Lidartawan menjelaskan dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta surat edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 4 Mei 2024, KPU Provinsi Bali telah mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 yang termuat dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 650/PL.02.2-Pu/51/2.1/2024 tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, tertanggal 5 Mei 2024.

‘’KPU Bali telah melaksanakan sosialisasi berkenaan dengan tahapan dan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024. Sosialisasi dilakukan di website, media sosial KPU Provinsi Bali serta dilaksanakan juga dalam bentuk rapat dengan mengundang tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Sosialisasi juga dilakukan di setiap kesempatan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali dan juga kegiatan yang dihadiri oleh KPU Provinsi Bali,’’ ujar Lidartawan.

Baca Juga  Kesbangpol Bali Ajak FPK Jaga Kondusivitas Hadapi Pemilu 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 54 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Pesebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, tertanggal 17 April 2024, bahwa jumlah minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 adalah 277.909 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan) dengan persebaran minimal di 5 Kabupaten/Kota di Bali.

Waktu pernyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, mulai pada hari Rabu, 8 Mei 2024 hingga Minggu, 12 Mei 2024. KPU Provinsi Bali telah melaksanakan tahapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, dengan membuka helpdesk Fasilitasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

‘‘Hingga pukul 23.59 WITA, rekapitulasi penyerahan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dinyatakan nihil,’’ pungkas Lidartawan. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

Prof. Dasi Astawa: Wayan Koster Punya Kans Besar untuk Menjadi Gubernur Bali

Published

on

By

Pandangan I Nengah Dasi Astawa terhadap Wayan Koster
Direktur Politeknik elBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. (Foto: dok baliilu.com)

Denpasar, baliilu.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar Bulan November 2024. Sejumlah partai telah menyusun strategi merebut kursi orang nomor satu Provinsi Bali termasuk kabupaten dan kota di Bali.

Tak terkecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) besutan Megawati Soekarnoputri. Sebagai partai pemenang pemilu di Bali, PDIP tak mau kalah dalam perebutan kursi, gubernur, bupati dan walikota.

Khusus untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali, aspirasi rakyat sudah muncul melalui DPC se-Bali yang secara bulat mengusulkan nama I Wayan Koster sebagai “nakhoda kapal”  lima tahun ke depan, 2024-2029.

Munculnya nama Wayan Koster melalui aspirasi DPC memang tidak salah. Mengapa? Putra kelahiran Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini adalah kader senior partai, incumbent (petahana) dan Ketua DPD PDIP Bali.

Namun di atas segalanya, hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memastikan siapa kader PDIP Bali yang pantas menerima tiket dan boarding pass (rekomendasi) dari Sang Ketua Umum untuk bertarung di Pilgub Bali November 2024.

Pengamat Kebijakan Publik yang juga Direktur Politeknik elBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. punya pandangan tersendiri tentang petahana Wayan Koster.

Ditemui di kediamannya pekan lalu (19/4/2024), mantan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII ini mengatakan Wayan Koster punya kans besar untuk menjadi Gubernur Bali lima tahun ke depan.

Prof. Dasi Astawa menyarankan, bila Wayan Koster maju lagi maka teori trickle down effect mesti dijawab dengan peluang dan kesempatan kerja. Menurutnya, bila peluang dan kesempatan kerja tidak ada, maka trickle down effect tidak muncul karena teori ini harus diukur.

“Selain itu harus memperhatikan apa yang dibutuhkan anak muda. Karena anak muda adalah pewaris dan pemilih terbesar. Yang kedua gender. Itu saran saya. Perhatian kepada gender perlu langkah yang konkret,” sarannya.

Baca Juga  Puji Kesbangpol Bali, Bunda Putri Koster Ajak Seluruh Lapisan Masyarakat untuk Lebih Peduli Sesama

Dasi Astawa menyebut ada tiga saran yang ia sampaikan kepada calon petahana (Wayan Koster-red) kalau maju lagi. Mungkin juga sudah dilakukan lima tahun lalu, dan kalau belum tolong dijelaskan atau mulai dijelaskan kepada publik melalui media massa agar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan petahana.

“Hari ini dan seterusnya, Pak Koster secara rigid dan detail menjelaskan kepada publik melalui media massa pencapaian selama lima tahun baik di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli. Itu yang dirasakan masyarakat,” sarannya.

Dan yang kedua, sebagai petahana harus dipikirkan apa kebutuhan anak muda sebagai estafet dan pemilih terbesar. Karena, selama tahun kemarin, Pak Koster mungkin sudah melakukan. Kalau sudah,  itu mesti dijelaskan tentang program untuk anak muda.

“Tolong dijelaskan atau mulai dijelaskan. Kalau belum, diprogramkan. Kalau belum dilakukan selama lima tahun kepemimpinan harus diprogramkan. Kalau sudah dijelaskan,” ujarnya.

Dan  yang ketiga menurut Dasi Astawa, persoalan gender dan manula harus menjadi perhatian dan diprogramkan. Program-program manula terutama kesejahteraan dan kesehatan manula harus dijadikan program termasuk membuat program untuk gender.

“Bagaimana agar perempuan tidak terpinggirkan. Karena pemilih perempuan itu 51 persen, dominasi pemilih adalah perempuan dan generasi muda. Komposisi pemilih adalah wanita dan generasi muda. Oleh karena itu, Pak Koster mesti menjelaskan secara detail dan rigid program yang telah dilakukan dan akan dilakukan,” sebutnya.

Menurutnya, tiga point itu disampaikan apabila petahana (Pak Koster) mau maju lagi. “Dan beliau punya peluang untuk maju lagi sangat besar. Kenapa? karena, Pak Koster itu incumbent, kader senior dan Ketua DPD PDIP Bali,” ucapnya menegaskan.

Ketika ditanya apakah Koster berpeluang mendapat rekomendasi dari PDIP? Pria yang sehari-hari menghabiskan waktunya di Labuan Bajo itu mengatakan sangat berpeluang.

Baca Juga  Kesbangpol Badung Adakan Studi Tiru Paskibraka ke Kota Bandung

“Dalam tradisi PDIP yang saya amati (semoga tak salah) incumbent pasti diberikan kepercayaan untuk maju lagi. Dan jangan ditanya atau berpikir berpasangan dengan siapa dulu. Lebih baik berpikir, Koster berpeluang mendapat rekomendasi. Kalau di tingkat lokal 100 persen berpeluang, karena semua DPC PDIP telah memberi rekomendasi. Semua kompak,” bebernya dengan semangat.

Ia menjelaskan, apakah nanti berpeluang mendapatkan rekomendasi partai atau tidak, menurutnya, di kultur PDIP hak mutlak ada di tangan Ketua Umum.

“Sekarang untuk meyakinkan seratus persen mendapatkan rekomendasi dari Ibu Megawati, saya berpikir Pak Koster sudah tau, pak Koster kan ‘orang dalam‘. Bagaimana berkomunikasi dengan Ibu Mega saya pikir Pak Koster tahu cara berkomunikasi,” katanya.

Soal Koster kembali berpasangan dengan Cok Ace secara formal di bawah kan sudah. Bahkan di grass root pun sudah banyak tahu dan melihat Koster Ace selaras selama lima tahun.

Tapi apakah Pak Koster disetujui dan Cok Ace juga disetujui? Atau kedu- duanya tidak disetujui. Atau Koster saja atau Cok Ace saja. Atau Koster dengan yang lain, atau Cok Ace dengan yang lain. “Banyak kemungkinan. Dan itu dalam tradisi PDIP menjadi hak prerogatif Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.

Sebagai petahana Pak Koster mesti merancang program Nangun Sat Kerthi Loka Bali plus dan Bali Era Baru plus. Karena menurutnya, dua program sudah menjadi program lima tahun lalu.

Dalam masa-masa seperti sekarang ini Pak Koster mesti menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang sudah dikerjakan melalui program Nangun Sat Kerthi Loka Bali termasuk program Bali Era Baru.

“Jadi kerja Pak Koster hari-hari ini ialah secara terus-menerus menjelaskan kepada masyarakat apa yang sudah dikerjakan melalui program Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Bali Era Baru. Untuk apa? Untuk memperkokoh posisi Pak Koster agar diterima di masyarakat. Jadi kerja Pak Koster sekarang ini adalah menjelaskan pencapaian lima tahun memimpin,” tandasnya. (*/gs)

Baca Juga  Badung Gelontorkan Dana Parpol Hingga Rp 3 Miliar Lebih

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

POLITIK

KPU Bali Tetapkan 55 Calon Anggota DPRD Bali Terpilih

Published

on

By

kpu Bali
PENETAPAN: KPU Provinsi Bali pada Kamis, 2 Mei 2024 menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Bali dalam Pemilu Tahun 2024, berlangsung di Prama Sanur Beach Bali. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali pada Kamis, 2 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Bali dalam Pemilu Tahun 2024, menetapkan sebanyak 55 Calon Anggota DPRD Bali terpilih. Rapat penetapan berlangsung di Prama Sanur Beach Bali dihadiri Ketua bersama Anggota KPU Provinsi Bali, perwakilan Forkopimda Bali, dan perwakilan partai peserta Pemilu Legislatif 2024.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan dengan dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Bali, maka selesai sudah kerja KPU Bali soal Pemilu Legislatif. Terlebih lagi tidak ada satu pun sengketa pileg di Mahkamah Konstitusi (MK) yang terjadi di Bali. Dengan begitu KPU Bali wajib untuk melakukan pleno 3 hari setelah menerima surat tersebut.

‘‘Kita Provinsi Bali bersyukur karena di buku Register Perkara Konstitusi (RPK) tidak satu pun kita masuk sengketa, zero sengketa,‘‘ ucapnya.

Dari hasil penetapan caleg Bali terpilih, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai yang meraih perolehan kursi tertinggi dengan perolehan 32 kursi dari 9 daerah pemilihan se-Bali. Di posisi kedua diraih oleh Partai Gerindra dengan meraih 10 kursi DPRD Bali. Kemudian Partai Golkar berada di tempat ketiga dengan berhasil meraup 7 kursi DPRD Bali. Selanjutnya secara berurutan diraih Partai Demokrat 3 kursi, Partai NasDem 2 kursi dan PSI 1 kursi.

Selengkapnya nama-nama Anggota DPRD Bali Terpilih.

bali1

Dapil 1 Denpasar

bali2Dapil 2 Badung

bali3Dapil 3 Tabanan

bali4Dapil 4 Jembrana

bali5Dapil 5 Buleleng

Dapil 6 Bangli

bali7Dapil 7 Karangasem

Dapil 8 Klungkung

Dapil 9 Gianyar. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Baca Juga  Kesbangpol Bali Minta Peran Aktif Parpol Sukseskan Pemilu 2024
Lanjutkan Membaca