Tabanan, baliilu.com – Komitmen memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal tersebut terlihat saat Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya hadir sekaligus memberikan apresiasi langsung terhadap pelaksanaan Peken Jasindo Tahun 2026 di Taman Bung Karno – Garuda Wisnu Singasana, Tabanan, Sabtu (22/8). Mengusung tema “Peken Jasindo Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, kegiatan ini menjadi ruang mempertemukan ekonomi rakyat, budaya, pariwisata, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Forkopimda, Sekda beserta para asisten dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan, serta jajaran direksi Asuransi Jasindo. Peken Jasindo menghadirkan puluhan bazar UMKM, program CSR, talkshow, workshop, Difabel Berkarya, pelayanan publik, seni dan hiburan musisi lokal maupun nasional hingga doorprize. Turut diserahkan Bantuan 6 Pilar Program TJSL Jasindo, meliputi pemberdayaan dan peningkatan SDM, sarana literasi, beasiswa dan tongkat tuna netra bagi difabel, promosi Desa Wisata Nyambu, perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi pelaku UMKM dengan total nilai pertanggungan Rp800 juta, serta 40 unit tenda bazar bagi pelaku UMKM.

Saat membuka kegiatan, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jasindo karena memilih Tabanan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Ia menilai Peken Jasindo bukan sekadar event, melainkan ruang strategis untuk mempertemukan berbagai potensi daerah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh jajaran PT Jasindo, dan saya sampaikan apresiasi yang setingginya karena Jasindo memilih Tabanan bukan hanya sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan tetapi sebagai ruang mempertemukan ekonomi rakyat, budaya, pariwisata, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Bupati Sanjaya.

Orang nomor satu di Tabanan itu juga menilai pemilihan Tabanan sangat tepat mengingat daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM sekaligus didukung karakter sebagai daerah agraris. “Terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Tabanan, kita patut berbangga. Jadi di Bali, Tabanan yang dipilih. Karena Kabupaten Tabanan merupakan tumbuh kembangnya UMKM, ada 900 UMKM hampir 1000, tepat sekali karena Tabanan merupakan daerah agraris, bahan baku untuk semua sumber UMKM ada di Tabanan,” ungkapnya.

Menurutnya, Peken Jasindo Tabanan 2026 membawa pesan penting bahwa ekonomi rakyat harus diberikan ruang dan UMKM harus menjadi bagian aktif dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga harus berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan.

“Saya melihat Peken Jasindo Tabanan bukan hanya sekadar sebuah event melainkan sebuah pesan bahwa ekonomi rakyat harus diberikan ruang, pesan bahwa UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan dan pesan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama dengan berkelanjutannya lingkungan dan kebudayaan,” tegasnya.

Bupati Sanjaya juga mengapresiasi konsep kegiatan yang dinilai holistik karena mencakup ekonomi, pendidikan, edukasi lingkungan, budaya bersih dan sehat, pengembangan SDM melalui digitalisasi, pelayanan publik, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan.

“Peken Jasindo Tabanan 2026 ini telah dirancang dengan pendekatan yang sangat baik dan menarik, yaitu ekonomi melalui UMKM, ada pendidikan, dengan kehadiran anak-anak tadi, juga ada edukasi dan lingkungannya tentang budaya bersih dan sehat dan pengembangan SDM dengan digitalisasi dan pelayanan publik, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan, ini semua holistik menyangkut semua kegiatan,” sebutnya.

Ia menegaskan kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal hubungan yang lebih panjang antara Jasindo, Pemkab Tabanan, UMKM, komunitas dan masyarakat. “Ekonomi tidak boleh hanya mengejar angka saja, ekonomi harus menghadirkan manfaat. Untuk itulah saya sangat apresiasi gagasan Peken Jasindo yang memberikan ruang promosi dan transaksi bagi UMKM melalui booth, voucher, talkshow, workshop serta berbagai aktivitas kebudayaan,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Sanjaya juga menyampaikan ungkapan turut berbela sungkawa dan keprihatinan atas musibah yang terjadi di NTT.

Sementara itu, Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel, mengatakan Peken Jasindo merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. “Sebagai korporasi kami tidak hanya menargetkan profitabilitas tetapi kami juga ingin memberikan sesuatu kembali pada masyarakat sehingga acara ini bisa terlaksana hari ini,” ujarnya. Ia berharap kegiatan ini mampu menggerakkan UMKM Tabanan melalui bazar, business matching, networking, talkshow dan workshop sehingga semakin berkembang dan naik kelas.

Andy Samuel juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tabanan atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain mendorong UMKM, Jasindo turut menghadirkan Gerakan Tabanan Peduli NTT sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat di Flores serta menerapkan konsep zero waste event sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. “Terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan semoga masyarakat Tabanan bisa menikmati acara yang diselenggarakan malam ini,” pungkasnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Badung merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-26 di Wantilan Pura Lingga Bhuwana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Sabtu (22/8). Perayaan ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Mengusung tema “26 Tahun BKS LPD Badung Mengabdi, Bersinergi dalam Harmoni Wujudkan LPD Sehat, Kuat, Berkelanjutan, Desa Adat Berdaulat”, momentum ini menjadi tonggak penguatan ekonomi berbasis adat di Badung.

Seusai acara, Bupati I Wayan Adi Arnawa menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar BKS-LPD Badung terus menumbuhkan rasa kebersamaan, semakin maju, produktif, dan tetap teguh pada prinsip Tri Hita Karana. Ia menegaskan, Pemkab Badung berkomitmen penuh mendukung LPD, tidak hanya dari aspek permodalan tetapi juga melalui penguatan ekosistem ekonomi makro.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun ekosistem ekonomi. Saya memulai dari infrastruktur. Karena saya percaya dengan infrastruktur orang akan semakin nyaman untuk berinvestasi. Dampaknya ekonomi akan tumbuh dan akan berdampak pada pendapatan masyarakat Badung khususnya, dan Bali secara umum. Itu cara berpikir kami untuk bagaimana ada keberpihakan kami kepada semua entitas yang ada di Badung,” ucapnya.

Prestasi gemilang BKS-LPD Badung mendapat apresiasi tinggi dari Ketua BKS-LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan. Dalam sambutannya, Cendikiawan mengungkapkan bahwa LPD Badung menjadi barometer di tingkat Provinsi, di mana banyak program kerjanya diadopsi oleh BKS-LPD Provinsi Bali.

Saat ini, Kabupaten Badung memiliki 122 LPD yang didukung oleh 1.331 karyawan, dengan total aset yang sangat fantastis mencapai Rp 11 triliun. Angka ini menyumbang kontribusi besar bagi perekonomian Bali.

“Mewakili LPD se-Provinsi Bali, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk BKS-LPD Kabupaten Badung. Total aset LPD se-Provinsi Bali saat ini mencapai Rp 36 triliun, dan 31 persen dari total aset tersebut berasal dari LPD Badung. Mari kita bersama-sama dengan para mitra menjaga LPD agar tetap eksis dan jaya guna mengajegkan seni, adat, dan budaya Bali,” ungkap Cendikiawan.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT, Ketut Sender, dalam laporannya menjelaskan bahwa perayaan ini merupakan wujud rasa syukur atas eksistensi LPD di Badung, sekaligus wadah silaturahmi untuk meningkatkan kebersamaan antar-karyawan LPD.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, perayaan HUT Ke-26 ini juga dirangkaikan dengan aksi penyerahan bantuan sembako (tali kasih) kepada penyandang disabilitas di wilayah Desa Adat Kwanji, Sempidi. Dana kegiatan ini bersumber dari kas BKS-LPD Badung serta para donatur.

“Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan mari kita jaga dan kembangkan LPD menjadi lembaga keuangan yang kokoh guna mendorong pembangunan desa dan sekaligus menyejahterakan masyarakat,” kata Ketut Sender.

Acara ini turut dihadiri Kepala Kantor BPD Bali Cabang Mangupura dan Badung, perwakilan Jamkrida Provinsi Bali, serta Kabag Audit LP LPD Bali, Bendesa Madya Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung, Ketua BKS-LPD Kabupaten Badung, serta seluruh jajaran Ketua dan karyawan-karyawati LPD se-Kabupaten Badung. (gs/bi)

Yogyakarta, baliilu.com – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ((TP PKK) Kabupaten Badung berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan studi komparasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta guna memperdalam tata kelola administrasi kependudukan (Adminduk) sekaligus memperkuat peran strategis kader PKK dalam menggerakkan kesadaran masyarakat di lini terbawah

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa. Turut mendampingi dalam kunjungan kerja tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung I Nyoman Rudiarta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Komang Budhi Argawa, serta jajaran pengurus inti PKK, kader Posyandu, K3S, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Badung.

Kedatangan rombongan dari Bumi Keris ini disambut hangat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, bersama jajaran pejabat struktural setempat di Ruang Kunti, Balai Kota Yogyakarta, Jumat (21/8). Pertemuan berlangsung interaktif dengan fokus pembahasan pada inovasi digitalisasi data dan optimalisasi kader komunitas.

Ketua TP PKK Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa memberikan apresiasi mendalam atas penerimaan yang sangat baik dan keterbukaan dari jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Ia menegaskan bahwa pemilihan Kota Yogyakarta sebagai lokus studi komparasi didasarkan pada rekam jejak kota tersebut yang dinilai sangat progresif dalam melahirkan berbagai terobosan pelayanan Adminduk.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemkot Yogyakarta. Studi komparasi ini merupakan peluang yang sangat berharga bagi Kabupaten Badung untuk membedah praktek terbaik (best practices), melihat langsung inovasi pelayanan hulu ke hilir, serta mengadopsi strategi pemberdayaan kader yang efektif dalam membangun ekosistem masyarakat sadar Adminduk,” ungkapnya.

Oleh karena itu, keberadaan kader PKK sebagai mitra strategis pemerintah di garis depan memiliki peran yang sangat krusial. Kader PKK bersentuhan langsung dengan aktivitas rumah tangga sehari-hari, sehingga menjadi instrumen paling efektif untuk melakukan deteksi dini terhadap warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.

“PKK memiliki jejaring yang kuat hingga tingkat dasawisma. Peran ini sangat strategis untuk mengedukasi keluarga secara langsung. Melalui momentum silaturahmi dan studi komparasi ini, kami berharap dapat melahirkan kolaborasi yang konkret dan membawa perubahan signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung maupun Kota Yogyakarta,” imbuhnya.

Kunjungan strategis ini diharapkan mampu mempertegas komitmen bersama dalam mengintegrasikan program kerja PKK dengan program kerja Disdukcapil. Fokus utamanya meliputi perluasan jangkauan sosialisasi, percepatan perekaman data, hingga akselerasi migrasi menuju digitalisasi dokumen kependudukan demi mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, menyambut positif kehadiran TP PKK Badung. Ia membenarkan bahwa ketertiban administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam merancang program kesejahteraan keluarga, yang secara linier selaras dengan sepuluh program pokok PKK.

“Melalui gerakan sadar Adminduk, peran serta kader PKK di unit terkecil masyarakat sangat menentukan validitas data makro daerah, mulai dari tingkat keluarga, desa, kelurahan, hingga kabupaten dan kota. Di Kota Yogyakarta, kami berkolaborasi erat dengan kader untuk menjalankan sistem pelayanan jemput bola, sosialisasi mandiri, hingga aktivasi masif Identitas Kependudukan Digital (IKD),” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa transformasi pelayanan publik harus dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan demi menuju kesempurnaan sistem. Kunjungan dari Pemkab Badung ini menjadi ruang diskusi yang produktif bagi kedua daerah untuk saling bertukar pengalaman, mengevaluasi kendala lapangan, serta memperkaya referensi inovasi pelayanan publik demi kemudahan masyarakat luas.

“Kami berharap rangkaian studi komparasi ini memberikan manfaat nyata yang dapat langsung diterapkan di daerah masing-masing. Semoga jalinan komunikasi antar-daerah ini terus terjaga demi kemajuan gerakan PKK dan pelayanan Adminduk yang prima,” pungkasnya. (gs/bi)