Monday, 5 December 2022
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Ketua Dekranasda Bali Jadi Narasumber Dialog “Aku Bali, Apa Kabar UMKM‘‘

Ny. Putri Koster: Kepemilikan HAKI Sangat Bermanfaat Memperkecil Terjadinya Saling Klaim Karya Cipta

BALIILU Tayang

:

apa kabar
Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster (tengah) saat menjadi salah satu narasumber dalam program dialog ‘‘Aku Bali, Apa Kabar UMKM“ yang disiarkan langsung oleh TVRI Stasiun Bali-Denpasar, pada Kamis (10/11) petang. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster didaulat sebagai salah satu narasumber dalam program dialog ‘‘Aku Bali, Apa Kabar UMKM“ dengan topik “Deseminasi, Perlindungan, Penegakan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual“ yang disiarkan langsung oleh TVRI Stasiun Bali-Denpasar, pada Kamis (10/11) petang.

Dalam kesempatan tersebut, Putri Koster didampingi oleh narasumber lain yaitu Ketua Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Constantinus Kristomo, menyampaikan bahwa sebagai Dewan Kerajinan Nasional, memiliki beberapa tanggung jawab diantaranya adalah membantu Pemerintah dalam meningkatkan ekonomi daerah khususnya dalam bidang kerajinan.

“Nah karena sebagai Dewan maka saya juga memiliki tugas pengawasan, sehingga semua berjalan seimbang. Nah di lapangan yang saya lihat saat ini dan menjadi fokus saya adalah melindungi karya-karya para seniman khususnya warisan leluhur yang adiluhung dalam kesenian dan kerajinan yang belum memiliki perlindungan,” tutur Putri Koster.

apa kabr
Ny. Putri Koster. (Foto: ist)

Lebih jauh Putri Koster menerangkan bahwa, dirinya mengetahui endek Bali/tenun Bali belum memiliki HAKI saat Christian Dior meminta ijin untuk menggunakan endek sebagai bagian dari fashion-nya. “Untuk itu Pemprov Bali segera mendaftarkan endek Bali agar memiliki HAKI, dan dari sinilah saya baru mengetahui bahwa banyak karya seniman Bali yang belum memiliki HAKI dan dengan gampangnya ditiru oleh semua pihak,” paparnya.

Untuk itu, Ny. Putri Koster mengajak para perajin jeli membaca situasi yang berkembang dewasa ini. Salah satu hal yang mesti menjadi perhatian para perajin adalah pentingnya pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas karya mereka. Pengalaman mengajarkan bahwa kepemilikan HAKI sangat bermanfaat untuk memperkecil kemungkinan terjadinya saling klaim karya cipta.

Baca Juga  Sosialisasi Pengolahan Sampah Berbasis Sumber, Ny. Putri Koster ‘’Road Show’’ ke Tiga Radio di Buleleng

Lebih jauh Ny. Putri Koster bertutur tentang semangat kebersamaan para perajin tradisional Bali di jaman dulu. Disebutkan olehnya, jaman dulu seorang perajin tak mempermasalahkan ketika hasil karya mereka ditiru karena prinsipnya adalah sejahtera bersama. “Tapi itu dulu, sekarang tak bisa lagi seperti itu. Karena faktanya perajin kita banyak dirugikan oleh tindakan meniru yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab,” ujarnya.

Selain merugikan secara ekonomi, pengalaman menunjukkan bahwa perajin juga rentan tertimpa masalah hukum karena kekurangpahaman mereka terhadap HAKI. Perempuan yang akrab disapa Bunda ini lantas mencontohkan kejadian yang menimpa motif kerajinan logam. “Suatu saat seorang eksportir membawa sebuah konsep ke perajin untuk dibuatkan perhiasan. Selanjutnya, perajin mengerjakan dengan sentuhan ukiran sehingga membuat karya yang dipesan tampak lebih indah dibandingkan konsep yang diberikan. Nah, ketika suatu saat si perajin membuat lagi model yang sama, ternyata hak ciptanya sudah didaftarkan oleh si pengusaha. Akhirnya si perajin tersangkut masalah hukum,” urainya.

Guna mencegah kejadian itu, Putri Koster mengingatkan perajin Bali dan pelaku IKM agar mengikuti arus dan tuntutan yang berkembang. “Harus proaktif mendaftarkan hak cipta,” dorongnya.

apa kabar
Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster (tengah) foto bersama Ketua Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Constantinus Kristomo (no. 2 dari kanan), Kadis Perindustrian Bali Wayan Jarta (kiri) dan dari TVRI Denpasar usai acara program dialog ‘‘Aku Bali, Apa Kabar UMKM“ , Kamis (10/11) petang. (Foto: ist)

Sementara itu, Ketua Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali Constantinus Kristomo menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan HKI mencakup kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Dalam kepemilikan personal, hak yang dimaksud meliputi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

Sedangkan, untuk kepemilikan komunal terdapat aspek yang melindungi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta mencakup hasil olah pikir manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, sedangkan Hak Kekayaan Industri mencakup Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang. 

Baca Juga  Diawali di Gianyar, Ny. Putri Koster Kembali Laksanakan Program Berbakti dan Berbagi

HKI secara spesifik merupakan hak eksklusif atau hak monopoli yang mencakup tiga hal, yaitu: hak untuk menggunakan, hak untuk mengizinkan orang lain menggunakan suatu hak, dan hak untuk melarang orang lain menggunakan suatu hak. Selain itu HKI juga dapat dikategorikan sebagai aset yang sifatnya tidak berwujud, yang bahkan nilainya seringkali lebih tinggi dari pada aset yang berwujud.

Memiliki HKI sangat banyak manfaatnya, salah satunya bagi industri kecil dan menengah, penting memiliki HKI agar bisa mendapat perlindungan terhadap hasil karya / cipta yang dibuat. ‘‘Nantinya jika usaha semakin besar, merek atau nama brand akan tetap terlindungi dan menjadi milik pencipta atau perusahaan seutuhnya,” ungkapnya.

Perlindungan HKI juga dapat membawa manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi di dunia perdagangan. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual juga akan melindungi produk atau inovasi yang dimiliki dari plagiat atau penyalinan, terlebih bagi produk-produk budaya yang memiliki nilai tradisional. Sayangnya, hal ini masih belum banyak disadari oleh para pelaku usaha.

Untuk perusahaan kecil, HKI dapat memberi kemampuan dan kesempatan untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Hal ini terkait dengan riset dan pengembangan. Jika perusahaan besar dapat menginvestasikan banyak biaya dalam R&D-nya, dengan HKI perusahaan kecil dapat bersaing dengan lebih efektif.

Memiliki HKI juga bisa mendorong kreativitas dan semangat para pelaku bisnis untuk berinovasi karena telah mendapat perlindungan untuk bisa mengeskalasi bisnisnya lebih cepat.

Memiliki HKI merupakan prestasi tersendiri bagi pelaku bisnis, dan hal ini tentu saja akan memberi nilai lebih bagi perusahaan maupun bagi founder-nya. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam mencari modal ventura, karena para investor akan merasa lebih tenang dan yakin saat investasi mereka dilindungi oleh HKI. (gs/bi)

Baca Juga  Aksi Sosial di Jembrana, Ny. Putri Koster Serahkan 1 Ton Beras kepada Lansia, Anak Difabel, Balita, Ibu Hamil dan TP PKK Jembrana

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

BPR Kanti Raih LPS Banking Award 2022

Konsisten Lakukan Sosialisasi Terkait Program, Fungsi dan Peran LPS kepada Masyarakat

Published

on

By

kanti
Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba saat menerima penghargaan pada Malam Anugerah LPS Banking Award 2022, di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Grand Indonesia Jakarta, pada Selasa (29/11/2022) yang lalu. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – BPR Kanti berhasil meraih penghargaan LPS Banking Award 2022 karena dinilai proaktif menyampaikan informasi kepada masyarakat akan program, fungsi dan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS Banking Award 2022 disematkan kepada BPR Kanti untuk kategori bank terbaik dalam menyampaikan informasi mengenai program penjaminan simpanan kelompok Bank Perkreditan Rakyat.

Penghargaan diterima langsung Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba dalam acara Malam Anugerah LPS Banking Award 2022, di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Grand Indonesia Jakarta, pada Selasa (29/11/2022) yang lalu.

Dirut BPR Kanti Made Arya Amitaba menyampaikan rasa terima kasih kepada LPS dan apresiasi untuk seluruh pegawai BPR Kanti yang secara konsisten terus melakukan sosialisasi terkait LPS kepada masyarakat.

kanti
Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba saat media gathering, Senin (5/12/2022) di Renon Denpasar. (Foto: gs)

“Dalam setiap kesempatan BPR Kanti selalu memberikan pemahaman tentang program, fungsi dan peran LPS. BPR Kanti juga mengedukasi masyarakat agar tidak perlu takut dan ragu ketika berniat menyimpan atau menabungkan uangnya di bank karena dijamin oleh LPS. Juga memberikan pemahaman agar masyarakat tak terjebak bunga tinggi. Bahwa apa pun usahanya tidak bisa dilakukan dengan secepat kilat untuk mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya. Namun segala usaha dilakukan seoptimal mungkin, tanpa diiming imingi suku bunga yang tinggi,” ujar Made Arya Amitaba saat menggelar media gathering, Senin, 5 Desember 2022 di sebuah rumah makan di Renon Denpasar.

Lebih lanjut dikatakannya, BPR Kanti memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat untuk memberikan suatu jaminan, keyakinan masyarakat terakit menjaga kesinambungan pergerakan ekonomi yang ada di masyarakat. Ketika suku bunga yang dijamin di atas penjaminan dan ketika di tempat itu ada satu masalah maka akan mengganggu sistem pergerakan ekonomi yang ada di daerah.

Baca Juga  Lestarikan Khasanah Etika Busana Wanita Bali, Ny. Putri Koster Gelar Pelatihan ‘’Pusung Tagel’’

Ke depan BPR Kanti tetap konsisten dalam sosialisasi terkait LPS sehingga makin banyak masyarakat yang teredukasi untuk tidak ragu lagi menyimpan uangnya di Bank.

Terkait wacana krisis di tahun 2023, Arya Amitaba menegaskan, hal itu tentu sebagai warning bagi kita semua. Namun kondisi dan wacana seperti itu harus dimaknai secara positif. Jika dipahami sebagai satu krisis tentu tak bisa melakukan hal-hal yang normal. Namun ketika terjadi krisis maka mau tidak mau mesti melipatgandakan kinerja untuk memberikan yang terbaik.

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk pertama kalinya menggelar LPS Banking Award 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada industri perbankan yang turut mendukung, dan berperan aktif dalam memajukan industri keuangan untuk mendorong perekonomian nasional.

Ketua Dewan Komisioner LPS saat penyerahan penghargaan mengatakan bahwa kondisi perbankan yang sangat baik ini tidak terlepas dari peran serta para pelaku industri perbankan yang menjalankan bisnis dengan baik dan prudent. ‘‘Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada industri perbankan,” ujarnya.

kanti
Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba foto bersama dalam acara Malam Anugerah LPS Banking Award 2022, di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Grand Indonesia Jakarta, pada Selasa (29/11/2022) yang lalu. (Foto: ist)

Ada 5 kategori LPS Banking Award 2022 yakni : 1) Bank Teraktif Dalam Kegiatan CSR; 2). Bank Teraktif dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat; 3). Bank Teraktif dalam Praktik Green Banking; 40. Bank Terbaik dalam Kepatuhan Pelaporan SCV (Single Customer View); dan 5). Bank Terbaik dalam Menyampaikan Informasi Mengenai Program Penjaminan Simpanan.

LPS Banking Award 2022 ini turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS, Lana Soelistianingsih, Anggota Dewan Komisioner LPS, Didik Madiyono, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dan para Direktur Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat serta asosiasi perbankan.

Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Priyanto Budi Nugroho mengatakan LPS Banking Award 2022 telah dimulai sejak tahap pengumpulan data pada Oktober 2022. Adapun tahap penjurian ini antara lain penjurian kategori, Bank Teraktif Dalam CSR, Bank Teraktif Dalam Literasi Keuangan masyarakat dan Bank Teraktif dalam praktik Green Banking. Kemudian, dua kategori lainnya ditentukan oleh Bank Terbaik Dalam Kepatuhan SCV dan Bank Teraktif Dalam Inisiatif Sosialisasi LPS.

Baca Juga  Belajar dari Pameran Kriya Nusa 2022, Ny. Putri Koster Harap ke Depan Kerajinan Nusantara Dapat Menjangkau Pasar Dunia

Berikut ini Dewan Juri LPS Banking Award 2022 terdiri dari, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik (LPS) Priyanto Budi Nugroho, Direktur Utama Infobank Eko B. Supriyanto, Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto, Sekjen Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Anika Faisal dan Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Felanti. (gs/bi)

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI Bali: Desember, Tekanan Inflasi di Provinsi Bali Perlu Diwaspadai

Published

on

By

trisno
KPw Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali pada November 2022, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,28% (mtm) atau 6,62% (yoy). Meski lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (0,09% mtm), namun lebih rendah dibandingkan November 2021 sebesar 0,63% (mtm). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh harga cabai rawit dan cabai merah yang masih mengalami penurunan pada November 2022. ‘’Penurunan ini seiring dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan harga pangan, seperti intensitas operasi pasar yang sangat masif,’’ ungkap KPw Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dalam siaran pers, Sabtu, 3 Desember 2022.

Secara disagregasi, lanjut Trisno Nugroho, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 0,26% (mtm), setelah pada bulan Agustus – Oktober 2022 berturut-turut mengalami deflasi. Inflasi volatile food terutama didorong oleh kenaikan harga bawang merah, sawi hijau, tomat, dan sawi putih seiring dengan tingginya curah hujan yang berpengaruh terhadap penurunan produksi. Namun demikian, laju inflasi kelompok volatile food tertahan oleh penurunan harga cabai rawit dan cabai merah akibat pasokan yang masih tinggi.

Inflasi core inflation meningkat dari 0,24% (mtm) pada bulan sebelumnya menjadi 0,42% (mtm). Meningkatnya core inflation terutama disebabkan oleh kenaikan harga canang sari seiring  dengan peningkatan permintaan untuk upacara keagamaan di tengah penurunan produksi bunga pada musim hujan. Selain itu, harga emas perhiasan juga meningkat akibat kenaikan harga emas  global dan pelemahan nilai tukar Rupiah.

Sementara itu, kelompok administered prices (AP) mengalami deflasi sebesar -0,22% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,60% (mtm). Deflasi disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara didorong oleh masa liburan low season, penurunan tarif kendaraan roda 4 online, dan normalisasi tarif transportasi pascakenaikan harga bahan BBM.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Buka Senam “Nangun Sat Kerthi Loka Bali“ HUT Ke-77 PGRI

Trisno Nugroho mengungkapkan, pada Desember 2022, sesuai dengan pola historisnya, tekanan inflasi di Provinsi Bali perlu diwaspadai. Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan yang berlibur pada akhir tahun, peningkatan intensitas upacara keagamaan turut mempengaruhi inflasi bulan Desember. ‘’Demikian pula penurunan produksi padi dan komoditas hortikultura (bawang merah, cabai, tomat) seiring dengan berakhirnya musim panen, serta kenaikan harga pupuk nonsubsidi mempengaruhi inflasi Volatile  Food,’’ ujar Trisno.

Trisno Nugroho menyampaikan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali senantiasa melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan harga dan ketersediaan pasokan. Di samping itu, penyelenggaraan operasi pasar yang lebih intensif juga akan terus dilakukan. Peningkatan Kerja sama Antar-Daerah (KAD) terus diperluas untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan. Lebih lanjut, peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas beras, serta pemanfaatan anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT) APBD untuk program pengendalian inflasi di Provinsi Bali juga akan dilanjutkan. (gs/bi)

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Untuk Capai Kemakmuran Rakyat yang Adil dan Merata, Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Belanja Negara

Published

on

By

presiden
Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Jakarta, Kamis (1/12). (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara baik di pusat maupun di daerah. Menurutnya, tata kelola belanja negara yang baik akan mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

“Sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” ujar Menkeu pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Jakarta, Kamis (1/12).

Pada kesempatan itu, Menkeu menerangkan bahwa APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84 persen dari PDB yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati dan tepat waktu. Selain itu, juga terdapat utang Indonesia yang masih tercatat aman namun tetap harus dikelola secara prudent, teliti dan kompeten.

“Kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial global serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus kita sikapi. Kita meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN. Defisit APBN sebesar Rp 598,2 triliun menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan mulai sejak saat ini, yaitu tahun 2022,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga mengumumkan penyerahan DIPA kepada 14 Kementerian/Lembaga secara simbolis dari Bapak Presiden.

“Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir, 2019 hingga 2021. Mereka juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023. Dan kementerian lembaga yang akan menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi,” ungkapnya.

Menkeu menyebut, ke-14 kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Lembaga administrasi negara.

“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan daftar alokasi TKDD di tahun 2023 dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” tutupnya. (gs/HmMenkeu)

Baca Juga  Hadiri Pembukaan Pameran Bali Bangkit III, Ny. Putri Koster Minta IKM-UMKM Jaga Kualitas Supaya Mampu Bersaing

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca