Friday, 14 June 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Ketua DPRD Badung Putu Parwata Hadiri Rakor, Revitalisasi, Tupoksi Penyelenggara Adat dan Subak Se-Badung

BALIILU Tayang

:

parwata
HADIRI RAKOR: Ketua DPRD Badung Putu Parwata mendampingi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri Rakor, Revitalisasi, Tugas Pokok dan Fungsi  Penyelenggara Adat dan Subak se-Kabupaten Badung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Sabtu (18/5). (Foto: Hms DPRD Badung)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Badung Putu Parwata mendampingi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor), Revitalisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Penyelenggara Adat dan Subak se-Kabupaten Badung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Sabtu (18/5).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta memberikan apresiasi kinerja Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat, serta Pekaseh dan Pangliman Subak se-Kabupaten Badung dalam menjalankan swadharma-nya masing-masing.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Kepala Dinas Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha, Kepala BPKAD Badung Ida Ayu Istri Yanti Agustini, Camat se-Kabupaten Badung, Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat se-Kabupaten Badung, beserta Pekaseh dan Pangliman Subak se-Kabupaten Badung.

Bupati Giri Prasta mengungkapkan komitmennya dalam menjaga adat, agama, tradisi, seni, dan budaya sebagai salah satu skala prioritas pembangunan Kabupaten Badung. Bupati Giri Prasta membeberkan beberapa program inovasi hasil pemikiran visionernya untuk mengangkat kesejahteraan yang berkeadilan yang dibutuhkan masyarakat.

Di antaranya, komitmennya melaksanakan Program Badung Angelus Buana yang merupakan murni berbagi untuk semua masyarakat di Bali agar semua bisa bersama-sama menjaga adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Bantuan yang diberikan bukan hanya untuk masyarakat di Bali, tetapi juga bagi umat sedharma yang transmigrasi ke luar Pulau Dewata.

“Cita-cita saya ke depan memberikan 20 persen penyisihan PHR dan Retribusi bagi saudara kita umat sedharma di luar Pulau Bali untuk mendukung pembangunan pura, pengadaan perangkat gong, melaksanakan upacara, agar saudara kita di luar sana tetap mengajegkan dan melestarikannya,” ucapnya.

Bupati Giri Prasta juga menyampaikan telah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah desa adat sebagai tujuan membangun pondasi yang kuat, serta menjadi legacy bagi generasi penerus. Sehingga generasi muda ke depan hanya memikirkan bagaimana sisi ekonominya sendiri.

Baca Juga  Setwan Badung Bersama 14 Media Online Kunjungi DPRD Kota Bandung

“Pura Sad Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Tiga sudah saya bangun agar desa adat ke depan selanjutnya bisa melaksanakan upacara Ngusaba Desa dan Ngusaba Nini. Ini penting harus dilakukan sesuai dengan tatanan yang ada, sehingga harapannya krama ke depan menjadi guyub,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta juga ingin agar masing-masing Desa Adat berkolaborasi dengan Subak Abian untuk membangun Taman Gumi Banten sebagai penunjang kebutuhan sarana prasarana upacara, sehingga untuk memenuhi kebutuhan upacara tidak lagi menyuplai atau mendatangkan kebutuhan sarana upacara, upakara dan uparengga tersebut dari daerah lain pulau Bali.

Selanjutnya Bupati Giri Prasta menambahkan, sebagai apresiasi atas kinerja penyelenggara Desa Adat serta Subak, pada kesempatan tersebut dirinya berkomitmen meningkatkan 100 persen tunjangan para Bendesa Adat yang awalnya menerima honor sebesar Rp 3 juta menjadi Rp 6 juta. Kemudian Kelian Banjar Adat awalnya Rp 2,5 juta menjadi Rp 5 juta.

Sedangkan Pekaseh dan Kelian Subak Abian yang awalnya Rp 3 juta disamakan dengan Kelian Banjar Adat menerima sebesar Rp 5 juta, serta Pangliman yang awalnya Rp 1,5 juta menjadi Rp 3 juta. Pemberian tunjangan penghasilan juga akan diberikan kepada pemangku Sad Kahyangan, Kahyangan Jagat dan Kahyangan Tiga menunggu penyusunan regulasinya.

Sementara itu berkenaan dengan Subak, Bupati Giri Prasta menjelaskan bahwa pemerintah sudah membentuk Perumda/Badan Pangan. Perumda ini yang akan membeli gabah dan beras petani di Badung sebagai upaya untuk mengantisipasi serta menekan laju inflasi terhadap gejolak harga beras di masyarakat, seperti yang sudah dilakukan Pemerintah pada tahun sebelumnya.

“Saya punya prinsip bela beli mewujudkan dan menjadikan petani bangga menjadi petani. Ini masih diformulasikan regulasinya terkait tata cara untuk memberikan gaji kepada petani,” jelasnya.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata: Dewan Dorong Langkah Eksekutif Berani Rancang PAD Rp 1.945 Miliar

Selanjutnya dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Badung, pemerintah telah membangun Bendungan Sidan yang pembangunannya sebentar lagi rampung. Bendungan tersebut berada di wilayah tiga kabupaten antara lain Badung, Bangli, Tabanan dengan harapan mampu menyuplai air sekitar 500 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Badung, selain juga untuk menyuplai ke Denpasar, Gianyar.

“Kita berdoa bersama semoga program pembangunan bendungan ini terus berjalan dan segera bisa rampung. Sehingga kita bisa segera memenuhi kebutuhan akan air bersih,” ucapnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan

NEWS

SSDM Polri gelar “He For She  Award” Wujud Komitmen dan Dukungan Terhadap Perempuan di Lingkungan Polri

Published

on

By

He For She award
Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani. (Foto: humas.polri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78, SSDM Polri menggelar serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah penghargaan He For She  2024. Ini merupakan ajang penghargaan yang pertama kali diadakan di instansi Polri.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kampanye He For She  dari UN Women. Ketua Penilaian Lomba yang diadakan SSDM Polri 2024, Kombes Pol Widy Saputra, mengatakan sejak awal Polri selalu mendukung perempuan berkarir di Kepolisian. Penghargaan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pimpinan Polri.

He For She  award dapat diikuti oleh semua Polda jajaran. Syaratnya peserta harus menunjukkan komitmen dukungan mereka dalam bentuk tulisan dan video. Penilaiannya nanti tergantung pada inovasi dan kreativitas peserta selain komitmen dukungan terhadap Perempuan tentunya,” ujar Kombes Pol Widy Saputra, dikutip dari humas.polri.go.id.

Polri sudah lama memberikan dukungan kepada Polwan-Polwan agar nyaman berkarir di Kepolisian. Saat ini semakin banyak Polwan yang menduduki posisi strategis di instansi Polri. Kuota penerimaan Polwan setiap tahun juga terus ditambah.

Polri memandang keberadaan Polwan sangat strategis untuk penyelesaian kasus-kasus dengan korban yang didominasi perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang.

Perhatian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ditunjukkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan mengajukan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Atas dukungan terhadap Perempuan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tahun 2023 mendapat penghargaan He For She dari International Association of Women Police atau Asosiasi Polwan Internasional atas dedikasinya mendorong kemajuan Perempuan di Kepolisian.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Hadiri Penyerahan Hibah Barang dan Kendaraan untuk Instansi Vertikal serta Yayasan Sosial

Jenderal Pol Listyo Sigit juga dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan dan memajukan perempuan di Kepolisian.

Pakor Polwan RI, Brigjen Pol Desy Andriani menegaskan ruang berkarir di Kepolisian semakin terasa lebih ramah bagi Perempuan.

“Belum lama ini kami menerima audiensi UN Women. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan komitmen UN Women untuk mendukung upaya Polri dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan di lingkungan Polri,” ujar Jenderal Perempuan Bintang satu ini.

Lebih lanjut Brigjen Pol Desy Andriani mengatakan dalam pertemuan ini juga dibahas proyeksi potensi kerjasama antara Polri dan UN Women. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pertandingan Tenis Ganggu Jam Istirahat Warga, Ketua DPRD Badung Imbau Penyelenggara Jaga Etika dan Norma

Published

on

By

ketua dprd badung
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Adanya tempat bermain tenis di Kabupaten Badung, yang jaraknya sangat dekat dengan lokasi villa atau pemukiman penduduk dikeluhkan sejumlah warga sekitar.

Parahnya lagi, setelah beroperasi, kondisi villa tidak ada yang datang, lantaran pertandingan tenis dilakukan hingga malam hari, yang semestinya dibuatkan aturan khusus dengan radius tertentu terkait jarak antara lapangan tenis dengan pemukiman atau villa penduduk.

Kondisi tersebut ditanggapi Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, saat diwawancarai awak media di kediamannya, Jalan Panji, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Kamis, 13 Juni 2024.

Menurut Putu Parwata, ternyata muncul aturan terbaru yang tidak ada jarak tertentu terkait sepadan yang harus dibuatkan antara tetangga satu dengan lainnya. Namun, hal itu bukan berarti tidak mengindahkan etika dan norma.

“Jadi, etikanya bagaimana semua lingkungan itu nyaman. Jadi, undang-undang yang terbaru mempermudah, tapi jangan memperkeruh situasi,” tegasnya.

Jika memang harus melakukan pertandingan tenis di lokasi dekat villa atau pemukiman penduduk, agar dilakukan pembatasan jam pertandingan.

“Misalnya, boleh sampai jam 10 malam. Kalau sampai jam 12 malam,  jam 1 dinihari, apalagi hingga larut pagi itu tentu sangat menggangu,” terangnya.

Oleh karena itu, Putu Parwata berharap, agar penyelenggara pertandingan tenis jangan membuat event di atas pukul 22.00 Wita.

“Kalau sampai jam 10 malam event pertandingan tenis itu sudah normal,” paparnya.

Selain itu, disebutkan pula seharusnya ada koordinasi dengan para tetangga, agar aktivitas pertandingan tenis tidak mengganggu jam istirahat warga.

“Itu bagaimana caranya, ya buatkanlah pengaman-pengaman dan peredam suara, artinya dibuat temboknya itu jangan sampai mengganggu kondisi villanya orang,” jelasnya.

Baca Juga  Upacara ‘’Melaspas’’ di Pura Dalem Sukun Sibanggede

Untuk itu, perlu adanya kesadaran masing-masing para pihak yang berusaha di Kabupaten Badung, agar menjaga norma dan etika, supaya jangan saling merugikan.

Mengenai belum adanya izin PPG berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan pembangunan, sehingga tinggal dikontrol oleh Satpol PP.

“Sudah lama dilakukan sidak, sebelum jadi, itu harus diperingatkan, Satpol PP bisa memperingatkan dan mengecek kembali,” tegasnya.

Mengingat, soal izin belum keluar, ditegaskan Putu Parwata, bahwa hal itu urusan izin merupakan kewenangan Satpol PP untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

“Hal itu bagaimana mestinya supaya jangan menjadi konflik di daerah pariwisata, daerah yang pembangunannya pesat, tapi malah menimbulkan konflik. Jadi, itu bagaimana membuat ekonomi maju dan pariwisata maju, sehingga semuanya aman. Memang perlu peran pemerintah, tapi juga perlu kesadaran masyarakat,” pungkasnya. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Apresiasi Peringkat IKK Tertinggi dari LAN, Walikota Jaya Negara Terima Studi Tiru BNN RI

Published

on

By

walikota jaya negara
TERIMA BNN: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Toton Rasyid berserta jajarannya pada Kamis (13/6) di kantor Walikota Denpasar.

Kehadiran perwakilan BNN RI ini ke Kota Denpasar terkait agenda studi tiru pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

Dalam kesempatan tersebut turut mendampingi Walikota yakni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar, AA. Gde Risnawan dan Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, serta perwakilan OPD lainnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada Toton Rasyid beserta jajarannya di Kota Denpasar.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran BNN RI yang telah memilih Kota Denpasar sebagai lokasi studi tiru dalam pelaksanana penilaian IKK,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Walikota Jaya Negara menyampaikan, IKK merupakan indikator Reformasi Birokrasi yang mengukur kualitas kebijakan pemerintah. Pelaksanaan ini mengukur kualitas kebijakan, dari proses pembuatan kebijakan, agenda, formulasi, implementasi disertai evaluasi.

“Tentunya dari pertemuan ini diharapkan dapat menajamkan lagi kolaborasi signifikan antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BNN, terutama terkait upaya-upaya mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika di Kota Denpasar,” ujar Walikota Jaya Negara.

Direktur Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Toton Rasyid mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang dapat dilaksanakan kali ini bersama Walikota Denpasar.

Dipilihnya Pemkot Denpasar sebagai lokasi studi tiru, tidak terlepas dari Peringkat IKK Tertinggi yang diraih Pemkot Denpasar untuk Pemerintah Daerah di tahun 2023 berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Kami berharap studi tiru ini dapat memberikan manfaat, masukan dan arahan serta bimbingan dari jajaran Pemkot Denpasar terkait penilaian IKK. Tentu pada akhirnya tujuannya dapat memberikan output yang maksimal ke publik dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Baca Juga  Efisiensi Anggaran Belanja APBD, 2024 Pemkab Badung Sewa Mobil untuk Kendaraan Dinas 

Sementara Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi menjelaskan, penilaian mandiri IKK oleh seluruh instansi pemerintah dilaksanakan dalam periode waktu 2 tahun sekali, yakni tahun 2021 – tahun 2023 dan tahun 2025 nanti.

“Partisipasi pengukuran IKK oleh instansi pemerintah diawali melalui penilaian mandiri oleh setiap instansi pemerintah disertai bukti dukung. Selanjutnya dinilai oleh LAN, apakah penilaian sudah sesuai dan disertai bukti. LAN yang berperan sebagai instansi pengampu IKK yang digunakan sebagai dasar penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah” Jelas Komang Lestari. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
stikom3b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca