NEWS
Ketua DPRD Badung Putu Parwata Terima Kunjungan Anggota DPD-RI Arya Wedakarna
Beri Masukan Terkait Implementasi UU Provinsi Bali, Pungutan Parkir dan Pembangunan Gedung PN Badung
Badung, baliilu.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung Putu Parwata, Senin, 14 Agustus 2023 menerima kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Dapil Bali Arya Wedakarna di ruang kerjanya Kantor DPRD Badung.
Ketua Dewan Putu Parwata mengatakan kunjungan Anggota DPD-RI Bidang Hukum Arya Wedakarna untuk memberikan masukan kepada pemerintahan Badung. ‘‘Beliau memberikan atensi khusus kepada kami di Badung, khususnya di Sekretariat DPRD Badung karena rohnya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan ada di DPRD,‘‘ ucap Putu Parwata yang saat itu didampingi oleh Sekretaris Dewan I Gusti Agung Wardika.
Beberapa masukan yang disampaikan yang menjadi perhatian anggota DPD RI Dapil Bali ini di antaranya terkait implementasi UU Provinsi Bali, pungutan parkir kendaraan, keringanan pajak Angkasa Pura, dan mengenai pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Badung.
Putu Parwata menjelaskan terhadap pelaksanaan implementasi UU Provinsi Bali yang sudah diundangkan, pihaknya menunggu penjabaran dalam turunan Perda Provinsi. Tetapi kemarin kami sudah menyampaikan langsung kepada Bapemperda DPRD Badung dan tim perumus supaya memasukkan substansi daripada UU Provinsi Bali.
Dikatakan, DPRD Badung kebetulan membahas perumusan perda mengenai penguatan adat, tradisi, budaya, agama dan pihaknya akan memasukkan muatan alam dan subak, karena itu rohnya daripada UU Provinsi Bali.
“Kami sudah mengimplementasi dan kami perbanyak peraturan daerah yang sifatnya inisiatif karena pemerintah ini dinamis sekali. Kalau kami tidak ikuti dengan dinamika peraturan daerah nanti pemerintah agak susah ruang geraknya,‘‘ ujar Putu Parwata.
Terkait masalah parkir, Putu Parwata juga menyampaikan bahwa masalah parkir sudah ada juga Undang-Undang dan perdanya yang mengatur tentang pajak parkir dan retribusi parkir. ‘‘Sekarang kami sempurnakan mengenai perda parkir supaya desa adat berkembang dan desa dinas juga berkembang dengan bumda dan bumdesnya,‘‘ ujarnya seraya menegaskan ini yang akan kita atur lebih rinci dalam peraturan daerah dan kami sampaikan kepada Sekwan supaya ini menjadi prioritas perbaikan perda.
Selanjutnya masalah bandara, sudah ada pedoman Peraturan Menteri Keuangan mengenai nomenklatur pengurangan PBB P2. Ini sudah ada aturannya. Perdanya juga sudah ada. Tetapi kami akan buatkan lebih detail lagi perdanya supaya peraturan bupati bisa disempurnakan kembali. Supaya jangan ragu-ragu pemerintah dalam hal ini OPD memungut dan menetapkan pajaknya.
Kemudian soal pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Badung, DPRD Badung akan memfasilitasi pembangunannya selesai tahun 2024. Pembangunannya belum dilaksanakan karena belum ditetapkan pemisahan antara PN Denpasar dan PN Badung.
‘’Pada prinsipnya ada kaitan dengan Badung kita akan fasilitasi dan koordinasikan dengan bupati. Tanahnya sudah dan tinggal menyelesaikan bangunannya yang saat ini masih struktur bangunan di Mengwi,‘‘ pungkasnya.
Sementara itu, Arya Wedakarna menginginkan dari 9 kabupaten kota di Bali, Badung harus menjadi prototipe atau contoh yang baik terkait dengan aturan-aturan turunan. Karena UU Provinsi Bali ini dengan efektif akan berlaku segera dan Badung agar bisa menjadi contoh seluruh Bali. ‘‘Kami melihat SDM dan secara anggaran memadai dan paling penting kesiapannya,‘‘ ucap Arya Wedakarna.
Dikatakan, DPD RI sangat mendukung UU Provinsi Bali yang berhasil secara filosofi memasukkan nomenklatur adat dan tentang pembagian. Pihaknya sangat mendukung seperti contoh pungutan kepada wisatawan karena peraturannya ada dan kita memerlukan dana dan itu memungkinkan, kemudian hasil-hasil pembagian APBN. Selama ini terbatas sekali masih di bawah 30 triliun tapi saya harap bisa meningkat.
‘‘Kalau desa adat hanya mendapatkan 300 juta dana BKK per tahun menurut tyang kurang sekali, karena beban desa adat berat dimana ada pura kahyangan yang banyak,‘‘ ucapnya.
Kemudian Arya Wedakarna menginginkan Ketua DPRD Badung bisa menjadi pengayom dan penengah terkait maraknya kasus-kasus yang melibatkan desa adat seperti tentang masalah LPD, dan juga pandangan berbeda tentang pungutan parkir. ‘‘Saya mendukung pungutan parkir, tetapi jangan sampai pungutan-pungutan yang terjadi di beberapa kawasan wisata menjadi masalah atau menimbulkan masalah hukum,‘‘ ujarnya seraya mengapresiasi Dewan Badung telah memberikan gambaran cetak biru apa yang dilakukan.
Soal pungutan, itu semua memungkinkan terutama adat karena ada perda. Cuma di bidang hukum mesti bermain di nomenklatur. Misalnya tidak menggunakan kata iuran, pungutan, retribusi tetapi diubah istilahnya seperti kata punia, dibawa ke filosofi Bali. Kalau nomenklaturnya bahasa dari jenis-jenis pungutan melawan Undang-Undang di atasnya baik kependudukan dan UU Keuangan pasti akan ada temuan.
Selanjutnya mendorong Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Badung segera diselesaikan minimal 2024 sehingga bisa menjadi legacy dari Dewan dan bapak Bupati karena cukup lama mangkrak karena Covid-19. ‘’Sedangkan urusan kami terkait keputusan presiden untuk memisahkan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Badung,‘‘ pungkasnya. (gs/bi)
