Connect with us

POLITIK

Ketua DPRD Bali Terima Kunker MKD, Badan Kehormatan Berperan Jaga Harkat dan Martabat DPRD

BALIILU Tayang

:

de
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S. Sos, M.Si. bersama Ketua Rombongan MKD Yulian Gunhar, S.H., M.H., Kapolda Bali, Wakajati Bali, dan anggota MKD saat kunker MKD di DPRD Bali Senin, 5 April 2021.

Denpasar, baliilu.com – Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S. Sos, M.Si. menerima kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) yang dipimpin Yulian Gunhar, S.H., M.H., dalam rangka sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung kelancaran kerja MKD, Senin, 5 April 2021, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Renon Denpasar.

Saat pertemuan, Ketua DPRD Bali didampingi Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bali I Ketut Suryadi S. Sos, M.Si. Turut hadir Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si., Wakil Kajati Bali, dan dari unsur akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Suasana pertemuan antara MKD dengan Ketua DPRD Bali, Kapolda, Wakajati Bali dan civitas akademika.

Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama dalam kata pengantarnya menyambut baik berkenaan dengan kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan DPR RI ke DPRD Bali. ‘’Pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua dalam mendukung kinerja badan kehormatan terkait etika pimpinan dan anggota dewan khususnya dalam pelaksanaan fungsi dewan dalam pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan,’’ papar Adi Wiryatama.

Dikatakan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab, dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas penyelenggaran pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban dan wewenang fungsi DPRD. Oleh sebab itu, sangat diperlukan anggota DPRD yang berkualitas, kredibel dan bermartabat dalam menjalankan tugas fungsinya. Maka BK DPRD Bali menjadi sangat strategis karena memiliki peran untuk menjaga moral, martabat, kehormatan dan citra kredibilitas DPRD.

Dipaparkan, DPRD Bali memiliki 5 anggota BK. Untuk mendukung pelaksanaan BK telah ditetapkan peraturan DPRD Bali Nomor 1 /2019 tentang Tata Tertib DPRD Bali, peraturan DPRD Bali No. 2/2017 tentang Kode Etik DPRD Bali, dan ketiga peraturan DPRD Bali No. 3 /2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Bali. ‘’Ini menjadi kesepakatan kami dan menjadi norma BK dalam rangka dalam menetapkan norma dan etika DPRD Bali,’’ ujarnya seraya menyampaikan selama dua periode, BK belum pernah bersidang. Walaupun ada hal-hal kecil seperti pengaduan istrinya, karena tak pernah pulang, dan juga sempat berkelahi di antara anggota dewan tetapi setelah dinasehati persoalannya selesai.

Baca Juga  Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Pendapat terhadap Raperda Inisiatif Dewan atas Perda 3/2011
Serah terima cenderamata antara Ketua Rombongan MKD dengan Ketua DPRD Bali.

Sementara itu, Ketua Rombongan MKD DPR RI Yulian Gunhar, S.H., M.H., menyampaikan tujuan dari MKD sesuai dengan perundang-undangan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pelaksanaan fungsi MKD melalui dua mekanisme. Pertama pencegahan dan pengawasan, dan kedua penindakan.

Dikatakan, di antara bentuk pencegahan itu dilakukan dengan sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka mendukung kelancaran kerja MKD. ‘’Atas dasar amanat itu, kami pimpinan dan anggota MKD DPR RI bermaksud membangun kerjasama dan komunikasi yang sinergis baik dengan pihak DPRD, kepolisian, kejaksaan dan civitas akademika di Provinsi Bali. Kami memandang bahwa kerja sama ini merupakan bentuk kepedulian bersama atas kinerja MKD serta kinerja anggota DPR RI sebagai wakil rakyat,’’ ucapnya.

Gunhar memandang pihak DPRD, kepolisian, kejaksaan tinggi, civitas akademika merupakan sumber terbaik dalam memberikan sumbangsih dan kontribusi pemikiran serta gagasan demi kelancaran MKD di masa yang akan datang. Paling tidak MKD mampu menjembatani harapan publik tentang figur wakil rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serah terima cenderamata antara Ketua Rombongan MKD dengan Kapolda Bali

‘’Kami berharap melalui momen ini memperoleh masukan yang kostruktif serta kami juga tetap menjalankan tugas-tugas penindakan lainnya dirasakan perlu mendesak untuk dilakukan,’’ ucapnya.

Kapolda Bali pada kesempatan itu menyampaikan sampai saat ini laporan ke Polda terkait anggota DPRD bermasalah, belum ada yang diproses. Hal ini karena berpedoman pada perundang-undangan dimana pernyataan ucapan yang ada di persidangan atau di luar persidangan terkait fungsi DPRD tidak dapat dituntut. Walaupun demikian ada kalanya di luar persidangan menyampaikan hal-hal terkait tutur kata dan perbuatan dewan tersebut mau tidak mau diproses. ‘’Namun perlu dikomunikasikan, dan jalinan komunikasi antara Polda Bali dengan DPRD Bali sangat baik,’’ ungkapnya.

Baca Juga  Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Pendapat terhadap Raperda Inisiatif Dewan atas Perda 3/2011

Sedangkan Kajati Bali melalui Wakajati Hutama Wisnu, S.H., M.H. memberikan masukan dan saran berkaitan ketentuan dalam peraturan DPR RI No. 1 tahun 2015 tentang Kode Etik dan peraturan DPR RI No. 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD yang menyarankan perubahan pada Bab I ketentuan umum angka 9, angka 11, Bab IV tentang perkara pengaduan, Bab VII bagian ketiga tata tertib sidang MKD.

Usai pertemuan, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama kembali menegaskan, intinya aturan-aturan yang disampaikan, di bawah harus linier, diadopsi apa yang sudah tertera di aturan di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya sama, bagaimana kita menjaga harkat martabat DPRD di Bali.

Jika ada masalah, Adi Wiryatama memaparkan kebanyakan mengedepankan musyawarah, toleransi satu sama lainnya. ‘’Jadi kita kalau ada masalah, semua kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Astungkara belum sampai BK sudah  bisa diselesaikan,’’ ungkap Adi Wiryatama seraya menyebutkan tahun ini normal-normal saja. Belum ada pengaduan.

Ia juga menyampaikan kalau Covid-19 sudah hilang, PP No. 33 /2020 dimohon untuk disempurnakan. Minimal DPR bisa kembali seperti dulu. ‘’Terus terang, kita rasakan walaupun tidak ngomong, spirit semangatnya sudah agak lemah,’’ pungkasnya.  (gs)

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Rakerda Partai Golkar Bali, Cok Ace Harapkan Tumbuh sebagai Wahana Pemantapan Eksistensi Organisasi

Published

on

By

de
Wagub Cok Ace hadiri pembukaan rapat kerja daerah (Rakerda) dan rapat pimpinan daerah (Rapimda) Partai Golkar Provinsi Bali, di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Sabtu (10/4).

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati menyampaikan kegiatan rapat kerja daerah (Rakerda) Partai Golkar ini dipandang sangat strategis dan penting maknanya dalam menyusun langkah program kegiatan operasional kerja untuk tahun-tahun mendatang.

Rakerda ini hendaknya dapat dijadikan media untuk saling memberikan masukan dan dukungan dari berbagai sektor. Bukan dimaksudkan hanya sebagai wahana evaluasi program kerja semata. Akan tetapi, dijadikan sebagai wahana pemantapan eksistensi organisasi melalui peningkatan program kerja yang sekaligus dibarengi peningkatan kemampuan personil.

Hal ini disampaikan Wagub Cok Ace saat memberikan sambutan serangkaian pembukaan rapat kerja daerah (Rakerda) dan rapat pimpinan daerah (Rapimda) Partai Golkar Provinsi Bali, di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Sabtu (10/4).

Peran partai politik dalam perjalanan bangsa Indonesia ini sangatlah penting terutama terkait sistem politik di Indonesia. Karena sebagai poros utama dalam sistem demokrasi, partai politik bukan hanya sebagai wadah mempersiapkan seseorang dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif dan juga eksekutif. Tetapi partai politik juga berperan untuk mengintegrasikan individu atau kelompok masyarakat ke dalam sistem politik, serta memperjuangkan kebijakan partai berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena partai politik dituntut untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, sehingga dituntut untuk mampu mengerahkan artikulasi arah dan tujuan partai. Karena partai politik memiliki sejumlah kewajiban, antara lain melakukan sosialisasi, pendidikan politik, pembekalan, rekrutmen serta komunikasi politik kepada semua warga negara.

Pembukaan Rakerda dan Rapimda Partai Golkar Provinsi Bali yang dibuka langsung oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan sejumlah petinggi Partai Golkar lainnya, diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi anggota (pada khususnya) dan pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah Bali.

Baca Juga  Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Pendapat terhadap Raperda Inisiatif Dewan atas Perda 3/2011

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, rapat kerja daerah Partai Golkar kali ini akan membahas beberapa hal penting, salah satunya terkait revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena Bali merupakan daerah yang memiliki daya tarik atau daya khas kepariwisataan yang unggul dari daerah lainnya, sehingga membutuhkan perlindungan secara hukum.

Sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pola pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, dapat turut berperan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-nilai Pancasila, 1 Juni 1945. (gs)

Lanjutkan Membaca

POLITIK

Raker DPRD Badung Terkait Perbup, Putu Parwata: Samakan Persepsi supaya Berkeadilan

Published

on

By

se
Ketua DPRD Badung DR. Drs. Putu Parwata MK, M.M. membuka rapat kerja DPRD Badung, Kamis (8/4) di Kantor DPRD Badung.

Badung, baliilu.com – Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di Pemerintahan Kabupaten Badung, DPRD Badung mengundang Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dalam rapat kerja membahas tentang penjelasan terkait peraturan bupati di Ruang Rapat Madya Gosana Sekretariat DPRD Badung, Kamis (8/4/2021).

Raker yang dibuka Ketua DPRD Badung DR. Drs. Putu Parwata MK, M.M. dihadiri Plt Asisten I Setda Pemkab Badung Gede Wijaya mewakili Sekda, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung Luh Suryaniti dan pejabat OPD lainnya.

“Rapat kerja hari ini bersama dengan asisten sekda dan seluruh OPD untuk menyamakan persepsi, pandangan kerja kita, tentunya dalam bekerja ini ‘kan ada makan minum, menyangkut perjalanan, pendidikan, ada juga kepentingan tunjangan yang harus disamakan persepsinya karena Perpres 33 sudah mengatur, tertuang satuan harga, perjalanan dinas, standar makan minum dan sebagainya. Ini kita luruskan supaya jangan menimbulkan kebiasan dalam pemerintahan,’’ terang Putu Parwata usai raker.

Suasana rapat kerja DPRD Badung.

Politisi PDI Perjuangan asal Dalung Kuta Utara ini menguraikan, tentang masalah perjalanan dinas dalam negeri – dalam kota dan luar kota, supaya disesuaikan dengan Perpres 33 Tahun 2020. Begitu juga tentang standar uang harian, penginapan dan beaya taxi nilai berbeda sesuai dengan lokasi tujuan, tetapi Badung menetapkan fit satu jenis saja. Ia mengharapkan menyesuaikan contoh yang sudah menjalankan. Ada fakta empiris dan real yang sudah berjalan oleh Tabanan, Bangli, Klungkung, dan Gianyar.

Demikian pula mengenai kelas jabatan ASN agar disosialisasikan. Kalau di dewan memang anggotanya 40 orang, tetapi setiap dapil pertanggungjawabannya minimal 50 ribu orang. Karena dewan ini sesuai UU merupakan representasi rakyat. ‘’Jadi lebih berat, jumlah orangnya 40, tapi bobotnya 50 ribu masing-masing dapil,’’ paparnya.

Baca Juga  Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Pendapat terhadap Raperda Inisiatif Dewan atas Perda 3/2011

Kemudian juga disampaikan ada penentuan angka index kos tentang tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang terdiri dari beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja. ‘’Mohon diperhatikan khususnya di seketariat dewan. Supaya berkeadilan, sama-sama ASN. Kasihan juga kawan-kawan di sekretariat terlalu jomblang,’’ ucapnya.

Putu Parwata memohon Pemerintahan Kabupaten Badung harus untuh dalam melaksanakan tugas, aturan ini yang kita persamakan. Termasuk juga tentang TTP ASN untuk mendorong supaya kinerjanya bisa maksimal. ‘’Karena ASN itu adalah bagian daripada Pemerintahan Badung yang bekerja bersama-sama dengan kami di Dewan,’’ katanya.

Selanjutnya standar konsumsi rapat agar penampilannya mencerminkan Badung yang hebat. Artinya kalau angkanya dinaikkan sesuai Perpres itu maka standarnya akan lebih bagus.

Disampaikan juga tentang Perbup 77 Tahun 2020 tidak diatur mengenai perjalanan dinas keluar Provinsi Bali yang menggunakan transportasi darat. Apakah tidak ada batas maksimalnya atau sesuai pengeluaran real cost. Juga disoroti Perbup 4 Tahun 2021 tentang jenis jabatan dan kelas jabatan di masing-masing OPD.

‘’Kami sudah putuskan untuk membuat tim kerja bersama. Tim ini yang akan menggodok mana Perbup 77 yang harus direvisi, mana yang perlu ditambahkan dan mana yang ditetapkan. Ini kita duduk bersama-sama supaya benar-benar formulanya tepat. Dengan formula yang tepat maka kita bekerja dengan nyaman,’’ pungkas Parwata seraya memohon perhatian dengan membangun sinergitas supaya berkeadilan, ikut berbagi saling merasakan, sepanjang ada payung hukumnya. (gs)

Lanjutkan Membaca

POLITIK

Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Pendapat terhadap Raperda Inisiatif Dewan atas Perda 3/2011

Published

on

By

de
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. membuka Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, Kamis (8/4) di Ruang Sidang Utama DPRD Bali Renon, Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. membuka Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, dengan agenda mendengar pendapat Gubernur Bali terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Kamis (8/4/2021) di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Renon Denpasar.

Pada Rapat Paripurna ke-4 yang terbuka untuk umum ini, Ketua DPRD Bali didampingi Wakil Ketua Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M. Ak. S.A., juga diikuti secara virtual oleh anggota Dewan. Hadir Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mewakili Gubernur Bali.

Ketua DPRD Bali sebelum memberi kesempatan kepada Gubernur yang diwakili Wakil Gubernur Bali menyampaikan pendapat terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha itu, Adi Wiryatama menyampaikan maaf di hari suci Galungan dan Kuningan yang akan dirayakan nanti pada 14 dan 24 April 2021. ‘’Marilah dengan ketekunan dharma melawan adharma, kita tingkatkan satwam, kebenaran dharma secara kukuh, juga perhatian terhadap dharma negara khususnya masyarakat Bali yang kita cintai bersama,’’ ungkapnya.

Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali juga diikuti secara virtual anggota Dewan.

Hal ini terasa penting, terlebih dalam tantangan yang telah kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya ke depannya terhadap Covid-19. ‘’Kita harus bersatu melawan Covid dengan protokol kesehatan sehingga ekonomi Bali bisa bangkit,’’ ucapnya seraya mempersilakan Wakil Gubernur Bali untuk menyampaikan pendapat Gubernur.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dewan dalam menyusun Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga  Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Pendapat terhadap Raperda Inisiatif Dewan atas Perda 3/2011

Wagub Cok Ace memaparkan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang secara substantif bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia Sakala dan Niskala, maka Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah inisiatif bijak dalam rangka upaya peningkatan PAD.

Wagub menyampaikan beberapa masukan dalam rangka menyempurnakan aspek substansi. Pertama, perlu ditinjau pula tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk uraian pekerjaan pengujian di UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Kedua, perlu dipertimbangkan potensi baru penjualan hasil pembuatan simplisia, serbuk tanaman obat dan bahan baku kosmetika herbal serta pembuatan ekstrak bahan alam, yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan PAD.

Ketiga, perlu ditinjau kembali Biaya Tarif Retribusi Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyiapan fasilitas obyek retribusi.

Dan keempat, agar struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang sebelumnya diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 dapat dialihkan ke dalam Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pengalihan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 974-4626 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pengalihan Struktur dan besaran tarif dimaksud, sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan telah mendapat pembahasan oleh Bagian Perundang-undangan Dirjen Bina Keuangan Daerah bersama Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga  Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Pendapat terhadap Raperda Inisiatif Dewan atas Perda 3/2011

‘’Berkenaan dengan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tentunya Raperda dimaksud masih perlu bersama-sama dilakukan pembahasan secara lebih mendalam pada forum-forum berikutnya,’’ papar Wagub mengakhiri sambutan Gubernur Bali. (eka/gs)

Lanjutkan Membaca